Tahun 2013

Seminar Intern “Konflik Suriah: Masalah Keamanan Internasional dan Optimalisasi Peran Indonesia”

Kategori: Tahun 2013
Dilihat: 3831

Gejolak yang terjadi di Suriah saat ini mungkin tidak bisa dengan mudah disamakan dengan apa yang pernah terjadi di Tunisia, Mesir dan Libya. Ini karena krisis Suriah tampaknya bukan hanya memberi dampak pada dalam negeri Suriah sendiri, melainkan juga memengaruhi kepentingan regionalnya (misalnya hubungan dengan Liga Arab dan Iran), bahkan kepentingan global, terutama dengan adanya pernyataan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang akan menyerang Suriah. Banyak pihak bahkan khawatir bahwa krisis Suriah dapat menjadi genderang perang pecahnya Perang Dunia III karena melibatkan banyak kepentingan. 

Sebagai lanjutan dari diskusi tentang konflik Suriah pada Seminar Intern P2P beberapa waktu yang lalu (24/09), Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI tampaknya masih perlu mengangkat beberapa isu penting terkait perang dan krisis kemanusiaan di Suriah. Selain tentang respon politik regional dan global terhadap konflik Suriah, bagaimana peta kepentingan aktor yang terlibat dalam kaitannya dengan isu keamanan internasional juga perlu dikaji lebih jauh. Selain itu, hal yang juga perlu mendapat perhatian adalah sikap dan peran Indonesia yang sebetulnya bisa dilakukan dalam menghadapi konflik tersebut. Untuk itu mengkaji lebih dalam soal isu-isu seputar konflik Suriah tersebut, P2P LIPI tepatnya Selasa, 8 Oktober 2013 mengadakan seminar intern dengan tema: “Konflik Suriah: Masalah Keamanan Internasional dan Optimalisasi Peran Indonesia”, yang bertempat di ruang seminar P2P LIPI lantai 11. Seminar intern ini menghadirkan empat (4) orang pembicara, yakni Muhammad Fakhry Ghafur, Lc, M.Ag., Riefqi Muna, PhD, MDef.Stu., Meidyatama Suryodiningrat, dan Trias Koencahyono dengan moderator Athiqah Nur Alami, S.Ip., MA. 

Presentasi pertama oleh Muhammad Fakhry Ghafur, peneliti P2P LIPI ini menerangkan paparannya yang bertemakan “krisis politik di Suriah dan optimalisasi peran Indonesia”. Fakhry menjelaskan latar belakang terjadinya konflik dengan adanya bentrokan antara militer rezim dengan kelompok oposisi terjadi di Jisr Ash-Shugur menyebabkan tewasnya puluhan tentara rezim dan sejak Maret 2011- sekarang terjadi perang sipil di Suriah. 

Menurutnya, akar konflik Suriah sudah terjadi sejak Hafiz Al-Assad berkuasa. Sistem politik otoriter rezim Al-Assad dan diskriminasi terhadap kelompok mayoritas telah menimbulkan benih perlawanan rakyat, dan tahun 1982 terjadi pemberontakan Ikhwanul Muslimin di kota Hama, setelah itu tahun 2005 terjadi perlawanan gerakan oposisi di kota Homs. 

Berbagai respon regional dari negara-negara terdekat, seperti Liga Arab dengan memberikan sanksi ekonomi dan menangguhkan keanggotaan Suriah dan Iran tetap medukung rezim Bashar Al Assad dan menolak intervensi militer. Israel mengambil keputusan untuk menghindari konflik dan menutup perbatasan dengan Suriah. 

Sedangkan respon global, melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mengeluarkan tiga draf resolusi : Oktober 2011, Februari 2012, Juli 2012. Draf resolusi gagal disepakati karena di-veto oleh Rusia dan Cina dan kegagalan resolusi menyebabkan penutupan United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS). Selain itu, Uni Eropa juga memberikan sanksi ekonomi berupa pembekuan aset Suriah dan pencekalan pejabat senior Rezim. Di lain pihak, Amerika Serikat memberikan intervensi militer, dan menuntut presiden Assad meletakkan jabatannya sedangkan Rusia dan Cina mendukung rezim Assad dan menolak segala bentuk intervensi asing. 

Menurut peneliti yang menyelesaikan master bidang studi Islam di Institut PTIQ Jakarta ini, aktor internal yang berperan dalam konflik internal, seperti Rezim Bashar Al-Assad, Syirian National Council, National Change Movement, Free Syirian Army, National Coordination Committee for Democratic Change, Free Syirian Army, National Coordinating Bureau, Local Coordinating Committee, dan Minoritas Kurdi. Ia juga memaparkan aktor eksternal yang mendukung rezim, diantaranya Rusia dan Cina, sedangkan yang mendukung oposisi, yakni Amerika Serikat. Aktor-aktor regional yang berperan, yakni Iran, Arab Saudi, Turki, Lebanon, dan Israel. 

Peneliti muda yang menyelesaikan pendidikan sarjana dengan mengambil jurusan Sastra Arab di The Faculty of Islamic Call-Tripoli Libya ini menjelaskan solusi konflik yang ditawarkan, seperti identifikasi kepentingan pihak-pihak yang bertikai dan komitmen menjaga perdamaian, pencapaian damai melalui rekonsiliasi politik diikuti dengan penjagaan kemananan dan pelucutan senjata (Peace Keeping Operation), dan juga menciptakan perdamaian dengan berbagai macam mekanismenya. Seperti halnya yang pernah dilakukan dalam menengahi konflik Lebanon-Israel. 

Terakhir, Fakhry menutup pemaparannya dengan menjelaskan peran Indonesia dalam konflik Suriah, yakni sebagai negara yang mempunyai hubungan historis dengan Suriah, Indonesia dapat berperan aktif mewujudkan perdamaian di Suriah, Indonesia dapat mendorong terwujudnya rekonsiliasi politik dan membangun dialog antara kelompok yang bertikai, terdapat beberapa tendensi yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan jurang perbedaan, diantaranya, menguatnya konfesionalisme, menguatnya radikalisme, menguatnya jejaring akar rumput. Indonesia bisa mendorong pihak eksternal yang terlibat untuk keluar dari krisis serta mendorong PBB mewujudkan perdamaian di Suriah, dan melakukan pendekatan informal dengan pemerintah, ulama dan masyarakat Suriah untuk mengakhiri konflik yang berkelanjutan. 

Pembicara kedua, Trias Koencahyono memaparkan bahan diskusinya yang bertemakan “konflik Suriah: peran dan implikasi Internasional dalam catatan seorang wartawan”. Ia menjelaskan awal pergolakan konflik dimulai tuntutan demokrasi dan kebebasan yang lebih besar, tuntutan Presiden Bashar al-Assad untuk mundur, dan adanya perang saudara antara oposisi dan pihak pemerintah. 

Trias menambahkan bagaimana kondisi dalam negeri Suriah saat konflik, seperti  korban tewas lebih dari 100.000 jiwa, korban luka, pengungsi 6,5 juta jiwa: 2 juta jiwa keluar, inflasi 91,9 persen per bulan, dan juga cadangan devisa tinggal antara 2 miliar dollar AS hingga 5 miliar dollar AS dari 18 miliar dollar AS. 

Menurut Wakil Pemimpin Redaksi Kompas ini, berbagai sikap telah diambil oleh berbagai negara, seperti sikap Liga Arab dengan menghentikan keanggotaan Suriah pada November 2011 dan pada Januari 2012 menuntut Bashar al-Assad mundur. Lalu meminta dukungan Dewan Keamanan PBB, tetapi diveto Rusia dan China. Sikap lainnya dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, dimana pada Agustus 2011, Obama serukan Assad mundur dan bekukan semua asset Suriah dengan larang orang Amerika Serikat menjalin bisnis dengan rezim Suriah. Sikap China dengan memberi dukungan militer, senilai 300 juta dollar AS, 2007-2010 (Congressional Research Service) dan juga bersama Iran dan Rusia memberi bantuan senilai 500 juta dollar AS untuk kebutuhan minyak. Sikap dan posisi Iran dengan mengambil strategi dimana Suriah sekutu strategis Iran, sebagai jalan untuk bantu Hezbollah (Shiah) di Lebanon selatan, yang dijadikan “ancaman” bagi Israel dan juga jalur pipa gas Iran-Irak-Suriah, 1.500 km dari Asaluyeh akan beroperasi rencana 2014. 

Terakhir, Trias Koencahyono menjelaskan bagaimana peran Indonesia dalam menangani atau membantu penyelesaian konflik di Suriah, seperti mendukung Resolusi DK/MU PBB 2811 soal penyerahan dan penghancuran senjata kimia Suriah, memberikan bantuan kemanusiaan, mendorong solusi damai, menyerukan untuk gencatan senjata, dan juga menentang senjata pemusnah massal dengan mendasarkan pada pembukaan UUD 1945. 

Pembicara ketiga, Meidyatama Suryodiningrat memaparkan tentang reaksi global dan peran Indonesia dalam konflik Suriah melalui tiga pendekatan yaitu politik, ekonomi dan legal (hukum). Pertama, dalam kaitannya dengan politik luar negeri Indonesia, Meidyatama menyoroti perlunya peninjauan ulang keterlibatan Indonesia dalam konflik Suriah. Menurutnya, apabila bercermin pada cita-cita konstitusi 1945, maka tidak ada kepentingan Indonesia didalamnya kecuali untuk menjaga perdamaian dunia. Hal tersebut berbeda dengan peran Indonesia terkait konflik Palestina-Israel dalam konteks dekolonisasi dan cita-cita Asia Afrika. Walaupun sebenarnya Indonesia dapat berperan melalui pendekatan keislaman, namun perbedaan pendapat antara negara-negara Islam menjadi persoalan tersendiri dalam menyelesaikan konflik Suriah. Disamping itu, peran organisasi negara-negara Islam seperti Organization of Islamic Conference (OIC) dalam menengahi konflik Suriah sangat kurang. Karenanya, menurut Editor-in-Chief The Jakarta Post ini, Indonesia perlu mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam konflik Suriah dengan terus memperhatikan hegemoni-hegemoni yang berkembang. Kedua, secara ekonomi indeks kerjasama perdagangan dan bisnis Indonesia-Suriah masih terbatas yang hanya berkisar pada 8 miliyar dollar per tahun. Keterlibatan Indonesia dalam konflik di Suriah tidak akan mempengaruhi peningkatan ekonomi bagi kedua negara.

Pada akhir pemaparannya, Meidyatama menyoroti tentang persoalan legal dan hukum internasional terkait konflik Suriah, dimana Indonesia dapat ikut berperan didalamnya. Menurutnya, selama ini negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS) tidak menggunakan hukum internasional atau humanitarian intervention dalam menyelesaikan konflik yang terjadi tetapi lebih mengedepankan intervensi militer sebagai riil politik. Hal itu dapat dilihat dari intervensi AS dalam konflik yang terjadi seperti di Irak dan Afganistan. Lebih lanjut, Meidyatama menekankan pentingnya dunia internasional memperhatikan “Responsibility of Protect” yang semakin berkembang guna melindungi masyarakat dari pembantangan yang terjadi akibat konflik. Apabila tidak berhasil, maka dunia internasional dapat melakukan intervensi melalui persetujuan PBB. Sebagai bagian dari dunia, Indonesia sebenarnya dapat mendorong PBB dan negara-negara di dunia untuk mengupayakan jalan damai, berhubung Indonesia merupakan negara yang sangat dihormati di Timur Tengah karena sepak terjang Soekarno dalam politik internasional. Dengan terus mendorong upaya damai di Suriah, Indonesia dapat tetap mengamankan peranannya di Timur Tengah.

Pembicara keempat, Riefqi Muna, PhD, MDef.Stu. memaparkan materinya yang bertemakan “Syrian Civil War Matrix: External Dimension”. Peneliti Senior P2P LIPI ini memberikan pandangan yang berbeda dengan pemakalah sebelumnya, ini tentunya sangat menarik untuk didiskusikan bersama. Riefqi, panggilan akrabnya, menerangkan data-data tentang konflik di Suriah dapat diandalkan, tetapi apakah data tersebut dapat diverifikasi kebenarannya. Data-data yang selama ini ada, berdasarkan data yang diperoleh tergantung oleh negara-negara Barat.  

Riefqi juga menjelaskan bahwa ada sebuah disinformasi dan tidak adanya sumber data yang netral. Berbagai upaya untuk pencegahan perang di Suriah sudah dilakukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam menjalankan peran dan misi khusus dalam upaya mendamaikan Suriah, tetapi masih adanya penggunaan senjata kimia, menjadi pertanyaan bagi dunia. Senjata kimia digunakan sebagai alasan untuk melakukan intervensi militer. Lulusan PhD dari Cranfield University, UK Defence Academy ini menegaskan, peran PBB apakah sudah dibajak atau disalahgunakan, seharusnya bertanggungjawab untuk melindungi, sebagai dewan keamanan, sebagai utusan khusus pencipta perdamaian, dan juga penilai awal perdamaian. Riefqi menambahkan, apakah ada ruang untuk Indonesia untuk membawa atau membantu perdamaian di Suriah, mengutuk pelaku kekerasan tidaklah cukup, perlu bukti nyata bagi Indonesia dalam membantu menciptakan perdamaian di Suriah. 

Acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara seluruh peserta diskusi, dan diakhiri dengan makan bersama. Semoga perdamaian segera tercipta di tanah Suriah. (Anggih Tangkas Wibowo) 

Adapun beberapa dokumentasi acara Seminar Intern “Konflik Suriah: Masalah Keamanan Internasional dan Optimalisasi Peran Indonesia”.