Tahun 2013

Laporan Kegiatan Sosialisasi Hasil Penelitian DIPA 19 November 2013

Kategori: Tahun 2013
Dilihat: 999

Pada tanggal 19 November 2013, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI mengadakan Sosialisasi Hasil Penelitian DIPA 2013. Bertempat di Ruang Seminar P2P LIPI, acara dibuka oleh Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Prof. Dr. Syamsuddin Haris. Dalam sosialisasi tersebut, terdapat empat hasil penelitian yang dipresentasikan pada hari pertama ini. 

Pada acara pertama, Ratna Shofi Inayati selaku koordinator tim ASEAN menyampaikan hasil penelitian dengan tema Demokrasi dan HAM di ASEAN dengan pembahas Haris Azhar dan moderator Muhammad Fakhry Ghafur, Lc,MAg. Menurut Ratna Shofi Inayati, tujuan dari penelitian adalah untuk menyusun assessment pelaksanaan demokrasi dan HAM di ASEAN. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, tim ASEAN menetapkan beberapa sasaran, diantaranya adalah pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM di negara-negara ASEAN, peran ASEAN dan aktor non negara dalam penegakkan demokrasi, tata kelola pemerintahan dan penegakkan HAM di negara-negara ASEAN, serta peran piagam ASEAN dalam penegakkan HAM itu sendiri. 

Lebih jauh peneliti senior P2P LIPI ini menyampaikan bahwa ASEAN sejak berdirinya memiliki kohesivitas tanpa menjadikan negara-negara lainnya sebagai pesaing, melainkan sebagai mitra dalam membangun perdamaian dan stabilitas antarnegara dan antarkawasan. ASEAN bertekad untuk menjadi driving force yang mengarahkan perkembangan politik di dalam komunitas global. Konsekuensi yang harus dihadapi adalah penyesuaian norma-norma yang berlaku di tingkat regional ASEAN, nasional dengan global dalam demokrasi, HAM dan ekonomi pasar. Namun, pelaksanaan demokrasi dan HAM di ASEAN tidak terlepas dari beberapa persoalan yang dihadapi antarnegara ASEAN karena demokrasi belum dipahami sebagai suatu kekuatan pendorong untuk membangun kesetaraan. Dengan kata lain, demokrasi dan HAM masih sebatas promosi yang belum sepenuhnya diimplementasikan. 

Pada akhir pemaparannya, peneliti senior P2P LIPI ini menyampaikan beberapa rekomendasi ke depan, diantaranya komunikasi yang simultan antarnegara ASEAN, dalam hal ini kepemimpinan Indonesia sangat dinanti terutama dalam mengetengahkan demokrasi dan HAM dalam sistem politik di masing-masing negara. Di samping itu, perlu meninjau kembali piagam ASEAN untuk memperbaiki kehidupan sosial-politik di negara-negara ASEAN dan memperkuat fungsi AICHR dalam menilai dan menganalisa isu-isu HAM di negara-negara ASEAN. 

Sementara itu, dalam pembahasannya terkait hasil penelitian tim ASEAN, Haris Azhar, menyatakan bahwa hasil penelitian tim ASEAN P2P LIPI lebih mengedepankan aspek politik daripada persoalan HAM itu sendiri. Haris pun menyarankan agar deklarasi Wina 1993 dapat dijadikan acuan dalam menganalisis persoalan HAM di ASEAN. Lebih lanjut Haris menyatakan bahwa dalam deklarasi Wina, demokrasi terdapat pada poin kedelapan yang mencakup HAM, Regionalism, respect to fundamentalism, dan demokrasi. Menurut koordinator KontraS ini, demokrasi dan HAM adalah dua hal yang berbeda, oleh karena itu, perlu pendefinisian dan pembuktian keduanya. HAM dan demokrasi dalam deklarasi Wina terkait empat hal diantaranya partisipasi, non-diskriminasi, progresifitas, dan pemulihan. Pada akhir paparannya, Haris memberikan beberapa saran untuk perbaikan penelitian kedepan. 

Memasuki acara kedua, Indriana Kartini S.IP, MA, selaku koordinator penelitian menyampaikan hasil penelitiannya dengan tema Agama dan Demokrasi : Munculnya Kekuatan Politik Islam di Tunisia, Mesir dan Libya dengan pembahas Dr. Ali Munhanif dan moderator Athiqah Nur Alami, S.IP, MA. Pada awal paparannya Indriana menyatakan bahwa penelitian dilatarbelakangi oleh Arab Spring atau musim semi bagi demokratisasi di dunia Arab yang terjadi di penghujung 2010. Fenomena tersebut bermula di Tunisia kemudian menyebar ke Mesir, Libya, Yaman, Bahrain dan Suriah. Tiga negara pertama yang dilanda Arab Spring menjadi fokus kajian dalam penelitian. Menurut alumnus University of Melbourne ini, terdapat beberapa hal penting dari hasil penelitian, diantaranya peran penguasa dan sistem politik represif yang berlaku mengakibatkan selama puluhan tahun tidak ada perubahan politik karena tidak dikehendaki oleh rezim di ketiga negara tersebut. Di samping itu, rezim pun tidak mau membiarkan kekuatan politik Islam tumbuh dan berkembang secara independen. Karenanya, realitas politik yang berkembang sebelum Arab Spring lebih jauh dari realitas dan nilai-nilai demokratis. 

Dalam kesempatan yang sama, Indriana juga memaparkan kondisi politik pasca lengsernya rezim yang dimulai dengan proses transisi menuju demokrasi di tiga negara di samping menjelaskan aktor politik Islam di ketiga negara yang berhasil mendominasi perolehan suara dalam pemilu. Pada akhir paparannya, Indri menyimpulkan bahwa fenomena kebangkitan politik Islam di ketiga negara berbeda satu sama lainnya. Di Tunisia misalnya, kendati politik Islam menang dalam pemilu, namun secara substansial, mereka harus berkompromi dengan politik liberal dan militer dalam penyusunan konstitusi hal yang berbeda dengan apa yang terjadi di Mesir ketika politik Islam menjadi pemenang dalam pemilu, namun secara substansial dipaksa berkompromi dengan politik liberal dan militer. Sementara di Libya politik Islam bukan pemenang pemilu, namun berhasil memasukkan agenda politik Islam dalam konstitusi. 

Sementara itu, Dr. Ali Munhanif selaku pembahas menyatakan bahwa penelitian tentang perkembangan proses demokratisasi di Timur Tengah oleh tim peneliti LIPI menunjukkan bahwa perhatian masyarakat politik Indonesia terhadap politik di kawasan itu begitu tinggi. Kemunculan politik Islam dalam proses demokratisasi di kawasan tersebut pun menarik untuk didiskusikan terlebih ketiga negara Mesir, Tunisia, dan Libya merupakan inkubator kekuatan politik berbasis agama. Menurut Dosen FISIP UIN Jakarta ini, Ikwanul Muslimin ditenggarai sebagai induk penyebaran agenda kekuatan Islam. Kendati demikian, ketiadaan kultur demokratis yang asli dalam partai-partai berbasis Islam mendatangkan problem tersendiri ketika diberi kesempatan untuk mengarahkan jalannya proses transisi. Iklim demokrasi yang telah diraihnya tidak mampu bertahan dalam waktu yang lama, begitu juga dengan yang terjadi di Tunisia dan Libya yang mengalami hal yang lebih parah. Setelah panjang lebar menjelaskan dinamika politik Islam di ketiga negara, sampailah pembahas pada kesimpulan bahwa dalam ketidakpastian politik pasca tergulingnya rezim tantangan berat akan terus menghadang para pemangku perubahan politik di Timur Tengah. 

Pada acara ketiga, tim peneliti yang dikoordinatori Sarah Nuraini Siregar S.IP, MSi mempresentasikan hasil penelitiannya dengan tema Tinjauan Kritis Reformasi Kultural Polri 1999-2012 dengan pembahas Prof. Dr. Farouk Muhammad dan moderator Nyimas Latifah Letty Aziz, SE, M.Sc, M.Eng. Dalam paparannya, Sarah menyatakan bahwa penelitian membahas sejauhmana reformasi kultural dilakukan secara mendasar, bertahap, dan berkesinambungan, dikaitkan dengan reformasi instrumental dan struktural yang telah berjalan. Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah hakikat dari reformasi kultural Polri, upaya reformasi kultural Polri yang telah dilaksanakan baik dalam tataran instrumen dan kelembagaan serta perjalanan reformasi kultural Polri yang dikaitkan dengan dinamika lingkungan eksternal Polri. Menurut alumnus FISIP UI ini, terdapat beberapa hal yang berhasil dianalisis terkait masalah perjalanan reformasi kultural Polri yang mencakup konsep dan wacana Reformasi Birokrasi Polri, Reformasi kultural Polri dalam regulasi dan kebijakan, Reformasi kultural Polri dalam Perspektif kelembagaan, dinamika lingkungan eksternal Polri dengan segenap tantangan dan hambatannya. 

Di akhir pemaparannya, Sarah mengungkapkan tentang problem dan prospek pelaksanaan reformasi kultural Polri disamping memberikan beberapa poin rekomendasi. Pertama, Polri harus berada pada barisan terdepan dalam melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Kedua, Polri harus melayani masyarakat secara baik, spontan dan tanpa pamrih. Ketiga, Polri yang profesional dan proporsional harus ditopang oleh peralatan dan dukungan ekonomi yang memadai dari negara. Keempat, paradigma Polri harus mengedepankan reformasi pada sistem keorganisasian dan budaya indvidu yang didasari oleh filosofi dan doktrin Polri. Terakhir, reformasi di lingkungan Polri tidak akan berjalan tanpa adanya perubahan sikap mental Polri, masyarakat dan pimpinan negara.  

Memasuki acara terakhir, Drs. Heru Cahyono selaku koordinator penelitian menyampaikan hasil penelitiannya dengan tema Relasi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten Garut, Sragen, Sampang, Simalungan dan Minahasa Selatan dengan pembahas Prof. Dr. Farouk Muhammad dan moderator Sarah Nuraini Siregar S.IP, M.Si. Dalam paparannya Heru menyatakan bahwa dilatarbelakangi oleh kurang berjalan mulusnya roda pemerintahan di beberapa daerah, khususnya terkait pola relasi yang terbangun antara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang notabene merupakan satu pasangan dalam kancah pemilihan kepala daerah langsung, maka tidak jarang pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban yang sudah diatur dalam perundangan, namun dalam pelaksanaannya justru terjadi hubungan yang tidak harmonis antara keduanya. Kondisi semacam ini jelas mengganggu jalannya roda pemerintahan di daerah. Penelitian yang dilakukan difokuskan pada dinamika relasi antara bupati dan wakil bupati. Dalam paparannya, Heru menjelaskan bahwa temuan penelitian yang mencakup pola relasi baik harmonis, harmonis semu, dan disharmonis; faktor-faktor penyebab dinamisnya pola relasi tersebut, dapat memberikan implikasi terhadap efektifitas pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. 

Pada akhirnya, tim peneliti mengusulkan beberapa rekomendasi diantaranya adalah sistem pemilu satu paket perlu dikaji ulang karena telah menimbulkan banyak kasus disharmoni. Tim peneliti pun mengusulkan agar jabatan wakil kepala daerah dalam pilkada langsung ditiadakan karenan kurang signifikannya peran wakil kepala daerah, adapun tugasnya digantikan oleh sekretaris daerah (sekda). Di samping itu, juga perlu kejelasan dalam regulasi mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemegang kekuasaan di daerah. Lebih lanjut, Heru menambahkan bahwa pilkada langsung satu paket juga mengandung kelemahan karena cenderung mengedepankan pragmatisme yang telah membuat banyak pasangan menjalani proses perkawinan yang amat singkat dan cenderung dipaksakan. Apabila masih diberlakukan perlu adanya aturan yang dapat mendorong proses ”perkawinan” dilakukan jauh-jauh hari sebelum pilkada berlangsung. Di samping itu, perlunya persyaratan kepala daerah agar memiliki kemampuan manajemen, administrasi pemerintahan yang baik, dan pengalaman berorganisasi, yang ketiganya merupakan aspek kapabilitas. Pada akhir paparannya, Heru menyampaikan perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai daerah-daerah mana saja yang membutuhkan wakil kepala daerah dan daerah yang tidak memerlukannya, sehingga hubungan yang tidak harmonis antara kepala daerah dan wakilnya ini tidak terulang lagi. (Muhammad Fakhry Ghofur)