Tahun 2013

Sosialisasi Hasil Penelitian DIPA 20 November 2013

Kategori: Tahun 2013
Dilihat: 1537

Tepatnya Rabu, tanggal 20 November 2013, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI mengadakan acara Sosialisasi Hasil Penelitian DIPA 2013 hari kedua. Pada sesi sebelumnya, sudah dibahas empat hasil penelitian DIPA, dan kali ini membahas lima hasil penelitian yang merupakan kombinasi antara bidang politik internasional, politik nasional, dan politik lokal. 

Memasuki acara pertama, koordinator tim Pemilu, Luky Sandra Amalia, S.IP menyampaikan hasil penelitian dengan judul Evaluasi Pemilihan Presiden Langsung di Indonesia dengan pembahas Dr. Nurliah Nurdin, MA dan moderator Nina Andriana, S.IP, M.Si. Sandra menjelaskan bahwa sistem multipartai dapat menghasilkan sistem demokrasi presidensial yang efektif dan stabil, dan menjadikan konsensus dalam demokrasi, sehingga dapat membangun koalisi pemerintahan. Hasil temuan tim ini menyatakan bahwa skema pemilihan presiden, seharusnya terpisah dengan skema pemilihan anggota DPR, karena keduanya merupakan institusi dengan basis legitimasi yang berbeda dan tidak saling tergantung satu sama lain. Di dalam sistem multipartai, memungkinkan presiden berasal dari partai minoritas, namun demikian presiden tidak sepenuhnya tergantung dari dukungan mayoritas anggota DPR. 

Tim ini juga menjelaskan bahwa ambang batas pencalonan presiden dalam pemilu presiden juga seharusnya dipisahkan dari ambang batas pencalonan anggota DPR dalam pemilu legislatif, karena legitimasi presiden yang terpilih berasal dari suara rakyat yang memilihnya, dan bukan suara mayoritas anggota DPR. Ambang batas pencalonan presiden ini masih menjadi perdebatan secara luas karena mencari calon presiden dengan tingkat elektabilitas yang tinggi mengharuskan adanya basis dukungan partai politik yang luas juga. Terakhir, tim ini juga menjelaskan bahwa pentingnya penataan pemilu presiden terletak pada perlunya koalisi di DPR, karena kontrak politik yang bersifat publik melalui KPU, sehingga koalisi partai politik juga dapat memberikan dukungan kepada presiden yang terpilih dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang. Selanjutnya, pembahas Dr. Nurliah Nurdin, MA, menyatakan bahwa setiap ketua partai politik cenderung untuk mencalonkan sebagai presiden dalam pemilu presiden mendatang. Namun demikian, sebenarnya hal tersebut belum memenuhi kriteria sistem presidensial yang diharapkan dapat dijalankan di negara ini. 

Presentasi kedua adalah Drs. Agus Rubianto Rahman, MM, ME dengan judul Masalah Perbatasan Thailand–Laos dengan pembahas Dra. Ratna Shofi Inayati, MA dan moderator Tri Rainny Syafarani, S.Sos, M.SE, MA. Agus Rahman menjelaskan bahwa kebijakan perbatasan Thailand terhadap Laos berupa pengelolaan kawasan perbatasan, perdagangan, investasi, dan pengelolaan sungai Mekong. Alumnus Magister Ekonomi UI ini menambahkan bahwa sebaliknya kebijakan perbatasan Laos terhadap Thailand berupa keterbukaan Laos untuk bekerja sama dengan Thailand, yang semata-mata didorong oleh perubahan  mendasar dari pemerintah Laos, yang melonggarkan prinsip-prinsip sistem ekonomi sosialis. Agus Rahman mengakhiri presentasinya dengan pembahasan pemanfaatan mekanisme ASEAN dalam penyelesaian masalah perbatasan Thailand  dengan negara-negara tetangga, yang tampil caranya masing-masing seperti upaya penyelesaian sengketa perbatasan antara anggota ASEAN melalui pembentukan High Council yang belum berhasil hingga kini. Sementara itu, keberhasilan penyelesaian masalah perbatasan justru tercapai melalui mekanisme mahkamah internasional di Den Haag. Namun demikian, pengakuan mahkamah internasional atas upaya ASEAN untuk menyelesaikan sengketa perbatasan di kawasan tersebut, memperlihatkan bahwa ASEAN sebagai suatu organisasi regional juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kerjasama regional dengan mengatasi konflik antar anggotanya, diantaranya adalah konflik yang terjadi di kawasan perbatasan. 

Selanjutnya pembahas tim ini, Dra. Ratna Shofi Inayati, MA, menjelaskan bahwa perlu adanya terobosan penyelesaian mengenai perbatasan Thailand-Laos yang belum tercantum dalam penelitian ini. Peneliti senior P2P ini juga menambahkan perlunya keseimbangan data antara Thailand dan Laos, karena data yang ada belum seimbang antara keduanya. Bisa dikatakan bahwa data-data mengenai Thailand lebih banyak daripada data mengenai Laos. 

Presentasi ketiga, Dr. Ganewati Wuryandari, MA, menyampaikan hasil penelitian dengan judul Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Terorisme, dengan pembahas Dr. Bartarto Bandoro, dan moderator Tri Rainny Syafarani, S.Sos, M.SE, MA. Ganewati menjelaskan pada dasarnya isu terorisme mendapatkan posisi yang penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia karena terrorisme menyebabkan rusaknya citra Indonesia di luar negeri, oleh karena itu menjadi tugas bagi pelaksana politik luar negeri Indonesia untuk mengembalikan kepercayaan internasional terhadap Indonesia yang tengah berjuang memperbaiki kondisi ekonomi pasca krisis tahun 1997. Selanjutnya, kebijakan luar negeri mengenai terorisme ini mendapatkan perhatian yang besar secara bilateral dengan negara Amerika Serikat dan Australia. Kedua negara tersebut merupakan korban terorisme sejak serangan WTC 9 September 2001 hingga Bom Bali I 12 Oktober 2002. Masalah terorisme ini juga mendapatkan perhatian besar dalam kebijakan luar negeri Indonesia di level regional khususnya di kawasan ASEAN dan level multilateral melalui forum PBB. 

Alumni the University of Western Australia ini menyatakan bahwa di Indonesia terorisme memiliki dampak secara politik, ekonomi, dan keamanan. Secara politik, citra Indonesia menjadi semakin buruk di mata dunia internasional, dimana hal tersebut menyebabkan penurunan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Bali, dan turunnya investasi asing ke Indonesia pasca Bom Bali I. Secara ekonomi, serangan terorisme menyebabkan turunnya pendapatan asli daerah Bali khususnya yang disumbang dari pariwisata. Sementara itu, secara keamanan, banyaknya serangan terorsis yang terjadi di Indonesia menyebabkan Indonesia dinilai sebagai sarang teroris karena berbagai pelaku teroris, meskipun berasal dari organisasi di dalam negeri, namun memiliki afiliasi yang kuat dengan Al Qaeda. 

Sementara itu, pembahas dari tim Polugri, Dr. Bartarto Bandoro, menyatakan bahwa dalam perumusan kebijakan nasional mengenai terorisme tidak hanya melibatkan pemerintah (eksekutif) dan kalangan keamanan (TNI, Polri, BIN), namun juga perlu mempertimbangkan perdebatan di tingkat DPR (bureaucratic fighting) mengenai terorisme ini. Hal ini menjadi penting karena DPR juga memberikan perhatian yang besar terhadap masalah terorisme ini. Selanjutnya, di tingkat regional ASEAN, sekuritisasi isu terorisme di kawasan ini perlu digali lebih dalam karena masalah yang dianggap sebagai ancaman di Indonesia belum tentu dianggap sebagai ancaman juga di negara ASEAN yang lain. Terakhir, Bantarto Bandoro menambahkan perlunya analisis tentang perlunya pandangan Indonesia dalam menyikapi terorisme internasional, dimana terorisme ini dipahami sebagai sesuatu yang ancaman kekal. 

Presentasi keempat adalah tim Nasionalisme dengan coordinator Dr. Firman Noor  dengan judul Eksistensi Kebangsaan dan Perwujudan Keindonesiaan di Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia: Kasus Kalimantan Utara, dengan pembahas Dr. Sony Sumarsono, MDM, dan moderator Pandu Yuhsina Adaba, S.IP. Firman menyatakan bahwa kajian Nasionalisme ini berusaha mengangkat persoalan kebangsaan di perbatasan, dan memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam membangun nasionalisme di daerah perbatasan. Lokasi penelitian yang diambil Kabupaten Nunukan dan Malinau di Provinsi Kalimantan Utara, yang menyasar pemahaman masyarakat mengenai kebangsaan di perbatasan. 

Alumnus School of Social Sciences and Humanities, University of Exeter, Inggris ini, membahas beberapa temuan mutakhir di wilayah perbatasan, seperti ekspresi, persepsi, wawasan kebangsaan, keindonesiaan dalam keseharian dimasyarakat perbatasan, dan upaya pembangunan sebagai upaya membuka keterisoliran. Terakhir, Firman memberikan rekomendasi dengan mengikutsertakan masyarakat perbatasan dalam berbagai keputusan politik yang menyangkut pada kehidupannya amatlah penting dilakukan. Seperti, keikutsertaan dalam musyawarah desa untuk menentukan prioritas-prioritas pembangunan di desa mereka. 

Pembahas tim Nasionalisme,  Dr. Sony Sumarsono, MDM yang merupakan Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP menjelaskan bahwa dari sisi topik pembahasan, BNPP berperan dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Sonny Sumarsono juga memberikan informasi mengenai Krayan yang rencananya ingin disewa oleh Jepang untuk menempatkan warganya yang telah pensiun di wilayah tersebut karena wilayahnya sangat menarik dan nyaman. Oleh karena itu, perlu desakan bagi pemerintah untuk membantu Kyaran dalam pengembangan daerahnya dalam bentuk transportasi, pendidikan, kesehatan, yang merupakan kata kunci penyelesaian masalah di wilayah perbatasan. 

Presentasi kelima dari tim Elit Desa, Yogi Setya Permana, S.IP dengan judul Elite dan Kelompok Kekerasan Pasca Orde Baru (2005-2012): Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah, dengan pembahas Ward Berenschot, PhD dan moderator Drs. Agus Rubianto Rahman, MM, ME. Yogi menjelaskan bahwa elite lokal di Kabupaten Lombok Tengah membutuhkan jaringan kelompok-kelompok kekerasan untuk mengamankan posisinya, dimana kelompok kekerasan ini dimobilisir untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang membutuhkan tindakan keras. Dari temuan lapangan, Lombok Tengah merupakan kabupaten dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah kedua di NTB, dengan tingkat pendidikan rendah, struktur ekonomi ditopang pertanian, perangkat kultural simbolik dimana maskunilitas Lelaki dilihat dari sakti, kuat, dan mahir bertarung. Alumnus Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Gadjah Mada ini menjelaskan adanya tiga kelompok besar Pamswakarsa di Lombok Tengah, yakni kelompok Buru Jejak (Bujak), kelompok Amankan Pemerintah Hukum Indonesia Berdasarkan Iman (AMPHIBI), dan kelompok yang berafiliasi dengan kelompok keagamaan (Satgas Hamzanwadi, Laskar Ababil). Terakhir, Yogi menyimpulkan bahwa keberadaan kelompok Pamswakarsa dan relasi predatoris dengan elite lokal kontraproduktif terhadap demokratitasi di tingkat lokal dan rekomendasinya bahwa pengaturan kelompok Pamswakarsa dalam undang-undang, karena Pamswakarsa tidak termasuk organisasi masyarakat (ormas) melainkan jasa keamanan sipil (swasta). 

Pembahas pada tim elite lokal, Ward Berenschot, Ph.D. menyatakan bahwa penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana demokrasi berlangsung di tingkat lokal. Menurutnya, kajian ini berusaha untuk memahami relasi kelompok kepentingan dengan warga dan relasi kelompok kekerasan dengan elit politik (politisi). Terakhir, ia menyimpulkan bahwa kelompok kekerasan ini dapat membantu elit politik (politisi) untuk memperoleh suara dalam pemilihan, dengan mengerahkan massa dan munculnya kelompok kekerasan bersamaan dengan lemahnya state. 

Memasuki acara terakhir, Prof. Dr. Syamsuddin Haris mewakili tiga Kepala Bidang Perkembangan Politik Lokal, Nasional, dan Internasional memberikan evaluasi secara internal dan acara ditutup dengan doa dan makan bersama. (Anggih Tangkas Wibowo)