Tahun 2013

Laporan Kegiatan Seminar PSDR LIPI "Eksil Indoneisa dan Nasionalisme Kita"

Kategori: Tahun 2013
Dilihat: 1245

Komitmen politik dan keinginan untuk kembali ke tanah air menunjukkan adanya sikap nasionalisme jarak jauh yang tumbuh dikalangan kaum eksil Indonesia”.

Lika-liku perjalanan hidup kaum eksil Indonesia di Belanda terutama pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30SPKI) merupakan studi penting yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Konon, pasca G30S ribuan eksil tidak bisa kembali ke Indonesia dikarenakan paspor dan kewarganegaraan mereka yang dibekukan rezim Orde Baru. Ditengah konflik batin dan ketidakpastian hidup di negeri orang, eksil Indonesia masih tetap mempertahankan nasionalisme dengan memegang komitmen politik atas Indonesia.

eksilBerangkat dari latar belakang tersebut, Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR-LIPI) pada Selasa, 3 Desember 2013, menyelenggarakan seminar hasil penelitian dengan judul Eksil Indonesia dan Nasionalisme Kita. Bertempat di Auditorium Lantai 1 Gedung Widya Graha LIPI, acara ini menghadirkan dua pembicara yaitu Amin Mudzakir (peneliti PSDR LIPI) dan Dr. Baskara T. Wardaya, SJ (pakar Sejarah Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta). Acara dipandu oleh moderator Wahyudi Akmaliah Muhammad (PMB LIPI).

Peneliti PSDR-LIPI, Amin Mudzakir mengatakan bahwa penelitian ini merupakan rangkaian hasil penelitian mengenai orang-orang Indonesia di Belanda (eksil) yang dilaksanakan sejak 2010 sampai sekarang. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam diskursus sejarah, migrasi, dan kewarganegaraan di Indonesia.

Menurut Amin, riset mengenai eksil berkaitan langsung dengan peristiwa politik terbesar dalam sejarah Indonesia kontemporer yaitu peristiwa G30S yang pada masa Orde Baru disempitkan dengan pembunuhan tujuh orang jenderal dan beberapa perwira menengah. Padahal setelah G30S muncul peristiwa lain yang punya implikasi yang sangat luas sampai saat ini yaitu genosida terhadap ribuan orang yang dianggap sebagai komunis. Pasca reformasi 1998 muncul arus baru dalam kajian sejarah yang berusaha untuk merekontruksi sejarah 1965.

Lebih lanjut Amin menyatakan, terdapat satu hal yang terlewatkan dalam kajian mengenai peristiwa 1965, yaitu implikasi peristiwa tersebut terhadap orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Berbagai riset yang muncul ke permukaan pada saat itu selalu terfokus pada isu-isu domestik yang implikasinya belum diketahui dengan jelas. Padahal menurut Amin, peristiwa lahirnya eksil merupakan proses global yang juga perlu dicermati, dimana ada interseksi antara nasional dan global.

Dalam diskusi tersebut juga dijelaskan tentang makna dari istilah eksil, yang menurut Amin bukan merupakan istilah baru. Dalam diskursus keilmuan istilah eksil merujuk pada kalangan Yahudi yang sejak masa lampau terusir dan terlunta-lunta di luar negeri menjadi diaspora. Hal menarik dalam penelitian ini adalah bahwa istilah eksil dimaknai sebagai bagian dari “nasionalisme jarak jauh” yaitu mereka yang sejak peristiwa 1965 berada di luar negeri yang terdiri dari mahasiswa, orang yang sedang bertugas di konsulat atau organisasi regional dan internasional yang dibentuk. Di samping itu, eksil juga terdiri dari kontingen yang berangkat ke Cina pada tahun 1965 atas undangan pemerintah disana untuk menghadiri perayaan ulang tahun mereka. Kemudian setelah itu tidak bisa kembali ke Indonesia. Kelompok Cina yang sejak peristiwa 1965 meninggalkan Jakarta karena khawatir genosida dapat dikatakan juga sebagai eksil.

Menurut Amin, jika melihat pada hasil disertasi tahun 2011 yang dilakukan Ari Junaedi dari UNPAD, jumlah kaum eksil di seluruh dunia mencapai 2.000 orang yang tersebar di India, Vietnam, Korea Utara, dan sebagian besar di Eropa Barat. Banyak diantaranya yang meninggal dunia. Carut marut kondisi politik Indonesia serta kurangnya informasi yang memadai pada saat itu mendorong mereka untuk tetap bertahan di pengasingan. Sebagai contoh, Ibrahim Isa yang pada saat itu tengah berada di Kuba untuk menghadiri sebuah konferensi dan sempat pulang ke Jakarta, namun akhirnya dikeluarkan atas bantuan seorang perwira di Angkatan Udara (AU). Ibrahim Isa merupakan tokoh penting yang merupakan wakil Indonesia dalam kerjasama Asia Afrika-Amerika Latin yang bermarkas di Kairo. Masih banyak eksil lainnya yang menurut cerita mereka dapat hidup relatif normal di negara sosialis, seperti Cina, Rusia dan negara-negara di Eropa Timur.

Namun menurut Amin, runtuhnya komunisme pada 1989 mengubah arah hidup mereka yang sebelumnya berjalan normal. Runtuhnya Uni Soviet membuat kehidupan mereka tidak tenang dan penuh tekanan, sampai akhirnya mereka mencari negara-negara lain sebagai pilihan salah satunya adalah Belanda. Kebanyakan dari mereka sudah berada di Belanda sejak 1970 yang jumlahnya sampai sekarang mencapai 300-an orang. Amin pun sempat mendeskripsikan tentang lika-liku kehidupan kaum eksil di Belanda khususnya cara mereka mencari suaka.

Dalam seminar yang menarik ini juga Amin menjelaskan bahwa runtuhnya Orde Baru pada 1998, membuka babak baru lembaran sejarah dalam kehidupan kaum eksil, sebagaimana halnya korban peristiwa 1965 tampil ke publik untuk menuntut hukum dan rehabilitasi. Sejak saat itu, banyak eksil yang menulis tentang otobiografinya termasuk Ibrahim Isa dan Umar Said. Disamping itu, sebagai wujud ungkapan nasionalisme, sebagian mereka ada yang mendirikan pusat kesenian maupun politik, seperti Pak Sarmadji yang mendirikan Perpustakaan Perhimpunan Dokumentasi Indonesia (Perdoi), pak Djoemadi membentuk Lembaga Pembela Korban (LPK) 1965.

Terakhir Amin pun memberikan kesimpulan, bahwa jika dilihat dari aktivitas mereka sejak mereka tinggal di negara-negara sosialis sampai ke Belanda, secara teoritis dapat dikatakan bukan diaspora biasa melainkan “nasionalis jarak jauh” yang menurut Ben Anderson sebagai kelompok dispora yang mempunyai komitmen tinggi terhadap bangsanya. Oleh karena itu, Amin menambahkan, peristiwa 1965 tidak hanya sebuah usaha untuk menghancurkan kaum kiri tetapi juga kelompok nasionalis (Soekarnois).

Dari sini dapat dilihat ada ikatan yang longgar antara nasionalisme dan kewargaan. Nasionalisme tidah lagi punya batas yang hanya dibatasi paspor tetapi juga lintas batas kewarganegaraa, ujar Amin mengakhiri presentasinya.

Pada kesempatan yang sama, pakar sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Dr. Baskara T. Wardaya, SJ atau yang lebih dikenal Romo Bas, mempresentasikan beberapa hal pokok, diantaranya seputar kaum eksil, hasil penelitian, serta harapan-harapan dari para tokoh yang dibahas. Menurut Romo Bas, bahwa penelitian mengenai kaum eksil di Belanda sangat jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian tersebut harus dilanjutkan lebih dalam. Romo Bas pun menyatakan bahwa penelitian ini harus diapresiasi, terlebih dapat memperkaya kajian sejarah bangsa dan harus dipublikasikan ke berbagai kalangan sehingga mereka dapat mempelajari sejarah bangsa ini dengan lebih mendalam.

Berdasarkan analisis Romo Bas, bahwa pasca peristiwa 1965 secara spontan rakyat berekspresi dengan pembunuhan massa dan pengasingan di berbagai pulau seperti pulau Buru sedangkan orang yang dianggap PKI tidak boleh pulang dari luar negeri. Kedua persoalan ini menjadi hal yang logis dalam dinamika politik Indonesia saat itu.

Menurut pakar sejarah Universitas Sanata Dharma ini, dalam konteks global muncul ketegangan antara Soekarno dengan negara-negara Barat terutama Inggris yang berusaha untuk menjadikan Malasysia sebagai bagian dari negara persemakmuran. Ideologi Soekarno yang mempertegas dukungan ke Timur mendapat respon yang negatif dari Inggris. Ketegangan antara Inggris dengan ideologi Soekarno meresahkan orang-orang di dalam dan luar negeri. Ada kemungkinan bagaimana gerakan kiri dan PKI harus dihabisi dengan mencari dalih PKI disalahkan hal ini dapat dilihat pada akhir tahun 1964, dimana sudah ada scenario untuk melakukan kudeta, ujar Romo Bas.

Lebih lanjut Romo Bas mempertanyakan kenapa mereka yang dikirim Soekarno untuk studi tidak boleh pulang sementara mahasiswa dari AS pada waktu itu diperbolehkan. Romo pun menegaskan kenapa mereka tidak diadili tetapi langsung dieksekusi. Ada kekhawatiran akan lebih berkembangnya nasionalisme Soekarno dan terbentuknya Soekarno State. Oleh karena itu, rezim Orde Baru pada saat itu melarang mereka yang dicap PKI pulang ke tanah air. Jika mereka pulang, dikhawatirkan mereka akan membangun negara seperti yang diinginkan Soekarno.

Pada diskusi tersbut juga Romo Bas menyampaikan bahwa penelitian sangat penting untuk dilanjutkan terutama untuk mengungkap isu domestik dan internasional terutama kehidupan mereka di Eropa Barat. Contohnya adalah konflik antara Cina dan Rusia yang mendorong kaum eksil untuk mendirikan organisasi yang sesuai dengan kepentingan kedua negara tersebut, ujar Romo Bas. Ada beberapa alasan yang menurut Romo Bas dapat dilihat dari penelitian kenapa mereka tidak kembali ke Indonesia. Diantaranya adalah kuatnya rasa nasionalisme mereka dan ideologi Soekarno telah membuat mereka bertahan. Pada akhir presentasinya, Romo Bas menyatakan bahwa nasionalisme jarak jauh merupakan hal yang tidak dapat disanggah, terlebih dengan komitmen politik para tokoh yang diwawancarai.

Melalui diskusi dan tanya jawab yang interaktif, diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah pemikiran dalam kajian sejarah dan menjadi karya nyata yang dapat dijadikan pijakan publik dalam memandang dan menghayati sejarah bangsa yang besar ini. Semoga. (Muhammad Fakhry Ghafur)