Tahun 2014

Multilateral Electoral Research Forum: Towards Inclusiveness in Elections

Kategori: Tahun 2014
Dilihat: 3568

Sudah tak terhitung berapa banyak pemilu yang pernah diselenggarakan di dunia. Beberapa diantaranya berhasil mewadahi aspirasi masyarakat dan menghasilkan regenerasi kekuasaan yang terlegitimasi. Namun beberapa diantaranya ada pula yang gagal dan tidak mampu mewadahi seluruh aspirasi masyarakat. Kegagalan semacam itu tentu dapat menjadi preseden buruk terhadap legitimasi kekuasaan, maupun jalannya proses demokrasi. Sudah seyogyanya pemilu pada negara demokratis mampu menjamin keterlibatan seluruh warga negara yang memiliki hak pilih tanpa terkecuali, atau yang dikenal juga dengan istilah inklusifitas di dalam pemilu.

Seiring dengan semangat penegakkan prinsip iklusifitas pada pemilu,  Pusat Penelitian Politik LIPI bekerjasama dengan Australian Electoral Commission dan Kamas Jaya Internasional menyelenggarakan Seminar Internasional bertajuk “Multilateral Electoral Research Forum: Towards Inclusiveness in Election” di Jakarta pada tanggal 22 – 24 April 2014 untuk mewadahi proses knowledge sharing dari berbagai pengalaman antar negara. Forum ini dihadiri oleh berbagai lembaga penyelenggara pemilu, akademisi, peneliti, dan NGO, baik yang berasal dari Indonesia maupun negara-negara lain seperti Australia, Bhutan, Nepal, dan Timor Leste.

Acara ini dibuka oleh sambutan dari Bapak Husni Kamil Malik, S.P. (Ketua Komisi Pemilihan Umum Indonesia), Kevin Kitson (Deputy Commissioner of Australia Electoral Commission), serta Prof. Dr. Lukman Hakim (Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Ketiga pembicara menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu yang inklusif perlu didukung oleh keberadaan lembaga riset kepemiluan, agar perbaikan penyelenggaraan pemilu dapat dilaksanakan berdasarkan riset yang mendalam (research-based). Untuk itu, forum ini diharapkan dapat menstimulasi diskusi lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga riset kepemiluan, mewadahi proses knowledge sharing penyelenggaraan pemilu, serta mendorong terbentuknya civil society yang memiliki keperdulian terhadap isu kepemiluan.

Pembahasan lebih dalam terkait “Fisibilitas Dewan Riset Pemilu” kemudian dipaparkan oleh Prof.Dr.Syamsuddin Haris (Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI) , M.Si , Prof. Ian McAllister (Commission of Advisory Body for Electoral Research – CABER) , Sigit Pamungkas, S.IP, M.Si (Komisi Pemilihan Umum), Prof. Dr. Ramlan Surbakti  (Universitas Airlangga), yang dimoderatori oleh Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI). Kombinasi pembicara antara peneliti, akademisi, praktisi dalam negeri dan luar negeri ini kemudian menawarkan berbagai sudut pandang atas keberadaan Dewan Riset Pemilu, seperti persoalan mekanisme pendirian lembaga, desain lembaga, keanggotaan, cakupan tema dan dukungan dana; perbandingan dengan keberadaan dewan riset di Australia; hingga kebutuhan Dewan Riset Kepemiluan untuk menjawab tantangan riil di lapangan dan penelitian terkait electoral governance. Kebutuhan akan independensi Dewan Riset serta penelitian terkait electoral governance kemudian menjadi titik sentral tanggapan para peserta terhadap pemaparan pada sesi ini.

 

 Diskusi “Fisibilitas Dewan Riset Pemilu”

Dari Kiri: Prof.Dr.Syamsuddin Haris, Sigit Pamungkas, S.IP, M.Si, Dr. Damon Muller, Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti, Prof. Ian McAllister, Prof. Dr. Ramlan Surbakti 

Sesi kedua dilanjutkan dengan tema “Kebutuhan Riset dalam Mendukung Inclusiveness dalam Pemilu”, dengan Kevin Kitson (Australian Electoral Commission), Mr. Kunzang Wangdi (EMB Bhutan), Dr. Valina Singka Subekti (DKPP), Dr. Muhammad S.H. (Bawaslu) sebagai pembicara, dan Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar (Setwapres) sebagai moderator. Pada sesi ini para pembicara berbagi mengenai pengalaman negara/lembaga mereka masing-masing dalam menyelenggarakan pemilu. Dari paparan tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan terkait penyelenggaraan pemilu sangat beragam dan keseluruhannya membutuhkan perhatian khusus dan riset yang mendalam. Kebutuhan akan pembentukan Dewan Riset yang independen, penelitian electoral governance, keterwakilan perempuan, money politics, hingga permasalahan fasilitas untuk setiap pemilih menjadi prioritas isu yang dipandang urgent oleh forum.

 

 Diskusi “Kebutuhan Riset dalam Mendukung Inclusiveness dalam Pemilu”

Dari Kiri: Kevin Kitson, Mr. Kunzang Wangdi, Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, Dr. Valina Singka Subekti, Dr.Muhammad S.H. 

Setelah mengupas mengenai Dewan Riset Pemilu, pembahasan hari kedua dilanjutkan dengan tema “Partisipasi dalam Pemilu” untuk lebih jauh menelisik sisi inclusiveness di dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Dr. Firman Noor (Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI) sebagai moderator membuka sesi  “Peran Pemuda dan Perempuan” yang diisi oleh berbagai pembicara seperti Dr. Kuskridho Ambardi  (LSI), Dr. Damon Muller (AEC Australia), Sri Budi Eko Wardani, M.Si (Puskapol FISIP UI), dan Branco Acilino (STAEI Timor Leste). Pola partisipasi pemuda dan perempuan kemudian dikupas secara kuantitaif berdasarkan survei maupun berbagai penelitian kuantitatif. Ditemukan bahwa permasalahan partisipasi pemuda dan perempuan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi juga di Australia dan Timor Leste. Hal ini kemudian mendorong para pembicara dan peserta untuk saling berbagi pengetahuan terkait tingkat partisipasi pemuda dan perempuan, serta bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Diskusi kemudian semakin mengerucut kepada isu perempuan sebagai partisipan, kandidat dan penyelenggara. Dalam hal ini, forum memandang perlunya meningkatkan edukasi kepada perempuan serta perbaikan sistem pemilu yang dapat memberikan akses pada perempuan untuk berkiprah di dalam ketiga peran tersebut.

 

 Diskusi “Peran Pemuda dan Perempuan”

Dari Kiri: Branco Acilino, Dr. Damon Muller, Dr. Firman Noor (LIPI), Sri Budi Eko Wardani, M.Si, Dr. Kuskridho Ambardi 

Masih terkait tema partisipasi, pembahasan sesi kedua memiliki topik “Partisipasi dan Pendidikan dalam Pemilu” dengan Prof. Dr. Mochtar Pabottingi sebagai moderator dan Mr. Komal Prasad Dhamala (ECN Nepal), Mr. Ichal Supriadi, Mr. Mochammad Afifuddin (JPPR), Prof. Dr. Purwo Santoso (PWD UGM) sebagai pembicara. Pembahasan berangkat dari kondisi lapangan yang memiliki kesulitan atau membutuhkan ‘penanganan khusus’ untuk menggunakan hak pilih mereka, seperti masyarakat adat ataupun penyandang disabilitas. Beberapa contoh kasus seperti Papua, Myanmar, Taiwan, Afghanistan dan Nepal menjadikan pemaparan pada sesi ini semakin menarik. Terkait penyandang disabilitas, forum mendorong akan adanya perubahan sistem pemilu yang mampu mengakomodasi penyandang disabilitas baik sebagai pemilih maupun penyelenggara. Tak terkecuali mengenai kebutuhan untuk melakukan edukasi dan pemberian informasi yang cukup terkait pemilu terhadap para penyandang disabilitas. Sementara persoalan  terkait pemilu dan masyarakat adat kemudian memancing diskusi panas pada forum mengenai bagaimana cara menjembatani konflik antara hukum positif dan hukum adat, di tengah kebutuhan akan singularity of law. 

 

 Diskusi “Partisipasi dan Pendidikan dalam Pemilu”

Dari kiri: Mr. Ichal Supriadi,  Mr. Mochammad Afifuddin, Prof. Dr. Mochtar Pabottingi, Prof. Dr. Purwo Santoso, Mr. Komal Prasad Dhamala

 Setelah melalui proses diskusi dan saling bertukar pengalaman terkait penyelenggaraan pemilu yang inklusif selama dua hari, pada hari terakhir forum merumuskan rekomendasi dan agenda ke depan dengan Titi Anggraeni (Perludem) sebagai moderator, serta Sri Nuryanti (LIPI), Nelson Simanjuntak (Bawaslu) dan Prof. Ian McAllister (CABER Australia) sebagai pembicara. Forum sepakat bahwa keberadaan lembaga riset kepemiluan yang independen, imparsial dan professional dibutuhkan untuk mendukung pemilu yang inklusif. Forum juga berhadap riset yang dilakukan oleh lembaga riset kepemiluan di masa depan dapat langsung menyentuh sampai kepada permasalahan akar rumput, yaitu dari persoalan kerangka hukum, peserta pemilu, penyelenggara pemilu, hingga kepada persoalan kecerdasan pemilih. Pada konteks tersebut maka perlu dipikirkan lebih jauh mengenai opsi-opsi yang dimiliki untuk pengaturan mekanisme lembaga riset kepemiluan ini agar dapat menunjang sistem pemilu yang inklusif, berintegritas, dan berkeadilan secara optimal. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain posisi struktural; keanggotaan; pendanaan; mekanisme hasil rekomendasi; roadmap penelitian. Untuk itu, forum mendorong adanya tindak lanjut seperti dibuatnya MoU antara LIPI dengan KPU sebagai awal pembentukan working group menuju Dewan Riset Pemilu ataupun sebagai forum yang dapat berkontribusi terhadap pengawalan proses pemilu presiden tahun 2014 ini. 

*Diandra Megaputri Mengko adalah Kandidat Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI