Tahun 2015

Laporan Kegiatan Sosialisasi Hasil Penelitian DIPA 25 November 2015

Kategori: Tahun 2015
Dilihat: 368

Memasuki hari kedua, ada empat tim yang mempresentasikan hasil penelitiannya. Pada sesi pertama dibuka oleh Tim perbatasan. Tim yang dikoordinatori oleh Dra. Awani Irewati, MA ini menyajikan penelitian dengan judul Problematika Kerjasama Perbatasan Sepanjang Sungai Mekong antara ASEAN Bagian Utara dan Tiongkok. Pada bagian pengantar tim ini membahas tentang posisi strategis Sungai Mekong yang mengalir sepanjang 4.900 km dari Tibet hingga Vietnam dan bermuara di Laut Tiongkok Selatan menjadi penghubung lima negara ASEAN bagian Utara dari Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja dan Thailand. 

Posisi sungai ini tidak saja menjadi pembatas antar negara melainkan menjadi pembuka peluang untuk mengembangkan kerjasama pengelolaan perbatasan yang sesuai dengan kepentingannya masing-masing negara. Salah satu kerjasama yang bertujuan menjaga keseimbangan dan pengelolaan sumber daya air yang dimiliki Sungai Mekong adalah Mekong Committee. Negara-negara di hilir Sungai Mekong Thailand, Kamboja, Laos dan Vietnam membentuk kerjasama di wilayah Mekong River Basin pada tahun 1957. Kerjasama ini kemudian menjadi embrio awal terbentuknya Mekong River Commission. Kerjasama ini dibentuk dengan tujuan mengatur suplai air di sepanjang Sungai Mekong yang tidak lain merupakan sumber utama kehidupan masyarakat Riparian State (negara-negara tepi Sungai Mekong).           

Tim menyoroti berbagai problematika yang muncul dari berbagai kerjasama perbatasan di sepanjang Sungai Mekong. Posisi Sungai Mekong yang sangat strategis ini kemudian ‘diperebutkan’ antar negara yang dialiri sungai tersebut. Seperti misalnya ketika kerjasama untuk menjaga pasokan sumber air bagi negara-negara di sepanjang sungai ini kemudian harus berbenturan dengan kepentingan negara di sub kawasan Sungai Mekong yang lain. Kebutuhan akan sumber energi bagi negara sub kawasan ini dijawab dengan membangun bendungan-bendungan besar. Akibatnya debit air sungai menurut setiap tahunnya dan berbagai kerusakan alam di wilayah sekitar Sungai Mekong tidak terhindarkan.           

Selain MRC, tim juga menyoroti hadirnya Greater Mekong Subregion (GMS) yang merupakan pembangunan koridor-koridor ekonomi yang menjadi penghubung diantara negara-negara yang berada di Sungai Mekong. Negara-negara di tepian Sungai Mekong memilih untuk bergabung dengan GMS sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan domestic serta memajukan pembangunan ekonomi mereka. Koridor-koridor ekonomi ini di satu sisi menjadi pembuka jalur keluar masuknya berbagai komoditi ekonomi diantara negara-negara tersebut namun di sisi lain arus imigrasi dan kejahatan transnasional termasuk drug juga tidak dapat dihindarkan. 

Kompleksitas ini diperparah adanya bentuk kerjasama lain yang lebih dahulu muncul di kawasan ASEAN yang sifatnya lintas sektoral. Tumpang tindih menjadi tidak terhindarkan. Untuk itulah tim berpendapat bahwa kemunculan berbagai bentuk kerjasama ekonomi yang ada tidak saja membantu dari sisi peningkatan perekonomian namun juga menimbulkan berbagai problematika seperti yang telah diuraikan di atas. Pada sesi kedua hari kedua seminar sosialisasi akhir DIPA Pusat Penelitian Politik LIPI 2015 diisi oleh Tim Elite Sumber Daya Alam. Tim yang dikoordinatori oleh Irine Hiraswari Gayatri, S.Sos, MA ini mengambil judul Penyelesaian Konflik Agraria di Sektor Perkebunan Sawit di Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah. Dalam ringkasan penelitian setebal 34 halaman ini, tim menekankan pada relasi yang terbangun dari perkembangan industri sawit. Kemunculan perkebunan sawit sebagai lucrative crop di satu sisi mampu menyerap tenaga kerja yang banyak namun di sisi lain keluarnya berbagai kebijakan dan praktik ekonomi politik cenderung mengundang dinamika bahkan konflik antar berbagai pihak yang terkait dengan perkebunan sawit tersebut.           

Di sini tim mencoba mengidentifikasi aktor-aktor yang ada, mencari jejaring atau relasi yang terbentuk diantara aktor yang ada serta mencari sumber-sumber konflik agraria di sektor sawit untuk kemudian mengajukan semacam rekomendasi penyelesaian didasarkan identifikasi tersebut. Tim menempatkan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai unit analisisnya karena daerah ini memiliki lahan perkebunan sawit terbesar atau 45% dari total perkebunan sawit  di Kalimantan Tengah yang memiliki luas 1.126.506 ha. Tim kemudian memfokuskan penelitiannya pada tiga kecamatan yaitu Antang Kalang, Cempaga Hulu dan Mentaya Hulu. Tiga kecamatan ini dipilih tim karena ketiganya merupakan pusat-pusat perkebunan kelapa sawit baik yang dimiliki perusahaan maupun masyarakat yang bersumber dari plasma dan bentuk kemitraan lainnya. 

Temuan tim memperlihatkan bahwa tiga kasus yang ada di tiga kecamatan tersebut melibatkan perusahaan dengan masyarakat. Untuk di Kecamatan Antang Kalang konflik agraria melibatkan PT Bangkit Giat Usaha Mandiri  (PT BUM) dengan Bapak Hardi dalam soal ganti rugi. Sementara di Kecamatan Cempaga Hulu konflik melibatkan PT Windu Nabatindo Sejahtera (PT WNS) dengan anggota masyarakat bernama Agon. Dalam kasus ini Agon melaporkan PT WNS kepada KPK karena beroperasi di areal hutan produksi tanpa ijin pelepasan kawasan hutan, tidak ada rekomendasi gubernur sementara areal meliputi dua kabupaten, tidak ada ijin prinsip PKH, tidak ada persetujuan HGU dan PT ini beroperasi di wilayah Dana Alokasi Khusus-Dana Reboisasi (DAK-DR).   

Persoalan ganti rugi juga tim temukan di Kecamatan Mentaya Hulu yang melibatkan PT Bumi Sawit Kencana (PT BSK) dengan masyarakat di Desa Kawan Batu. Klaim yang diajukan oleh Sukardi dan teman-teman tidak dipenuhi oleh PT BSK karena perusahaan yang bersangkutan merasa telah memberikan ganti rugi kepada orang yang bernama Waing dan Yusuf. Ada yang menarik dari kasus terakhir yang ditemukan Tim. Sukardi yang merasa tidak menemukan ‘keadilan’ dalam penyelesaian konflik dengan PT BSK memilih menggunakan adat melalui Dewan Adat Dayak. Temua tim ini memperlihatkan bahwa ada ruang terbuka bagi masyarakat melalui adat sebagai posisi tawar menghadapi pemodal. 

Pada akhir paparannya tim berkesimpulan bahwa banyak institusi atau kelembagaan yang memiliki otoritas penyelesaian konflik. Hal ini semakin mewarnai kompleksitas keberadaan aktor dalam konflik agraria di sektor sawit tersebut. Selain itu tim berpendapat bahwa konflik agraria dalam perkebunan sawit disebabkan karena mal-administrasi atau cacat administrasi dalam pemberian hak/ijin sehingga salah satu rekomendasi yang diajukan oleh tim adalah adanya koreksi administratif terhadap institusi yang memiliki otoritas pemberi ijin atau hak secara administratif. Tim juga menyarankan adanya koordinasi antar sektor karena temuan tim juga menemukan adanya konflik agraria yang sifatnya lintas sektoral.

Setelah tim elite SDA, sesi berikutnya diisi oleh Tim Gender. Tim ini memfokuskan kajiannya pada Perempuan Pemimpin Politik Lokal: Studi Kasus di Tabanan Bali. Tim yang dikoordinatori Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, S.Ip, MA ini memfokuskan kajiannya pada dua persoalan utama yaitu bagaimana Ni Putu Eka Wiryastuti menegosiasikan atau menyiasati agama Hindu Bali dan budaya untuk kemunculan politiknya serta kemenangannya dalam Pilkada Langsung Tabanan Bali 2010. 

Tim menemukan data bahwa terdapat kharakteristik baik sosial, budaya, ekonomi dan politik di Tabanan yang secara logis menyediakan berbagai pendorong kemunculan Ni Putu Eka Wiryastuti. Pendidikan rendah mayoritas penduduk Tabanan menjadi faktor penting bagi kemungkinan peluang kemunculan Ni Putu Eka Wiryastuti yang memiliki pendidikan tinggi. 

Selain itu untuk mendapatkan nilai jual secara politik, Ni Putu Eka Wiryastuti menggunakan tari arje yang sifatnya merakyat dan cerita mahabarata yang disukai masyarakat sebagai media kampanye untuk menarik dukungan terutama kalangan menengah ke bawah termasuk penduduk Tabanan yang mayoritas petani. Ditambah lagi secara budaya Tabanan merupakan daerah yang relative egaliter karena sistem pembagian waris tetap dimungkinkan jatuh ke tangan perempuan jika dalam suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki meski pembagian waris didasarkan pada garis keturunan laki-laki. 

Keunggulan Ni Putu Eka Wiryastuti membaca peluang yang ada adalah bagian dari ‘agency’nya. Tim berpendapat bahwa Ni Putu Eka Wiryastuti memiliki kemampuan untuk melebur dengan konsep budaya, agama (Hindu Bali), dan norma gender yang dominan dalam masyarakat Hindu Bali di Tabanan dalam proses individu dan politiknya, tetapi pada saat yang bersamaan dirinya mampu mempergunakan/menegosiasikan/menyiasati konsep-konsep dan pranata gender itu untuk kepentingan politiknya.  

Ni Putu Eka Wiryastuti mengantisipasi kentalnya budaya patriakhi dengan jalan mencari landasan rejilius politik melalui ziarah ke pura leluhur Pasek di Bali dan di Jawa sekaligus mendekati para pendeta di Bali dan Jawa. Hal ini kemudian dilengkapi dengan citra mengenai dirinya yang peduli dengan perempuan. Ni Putu Eka Wiryastuti mencoba membangun image yang berbeda dengan Ayahnya yang dianggap keras dan garang. Selain itu untuk menyiasati keharusan hadirnya perempuan dalam prosesi adat-istiadat dan agama di Bali, Ni Putu Eka Wiryastuti mencarikan berbagai sumber dana bagi kelancaran kegiatan keagamaan dan adat istiadat tersebut.

 

Sesi terakhir hari kedua seminar sosialisasi akhir DIPA Pusat Penelitian Politik LIPI diisi oleh Tim Intelijen. Tim yang dikoordinatori oleh Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti ini mengambil judul Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru. Dalam ringkasan penelitian setebal 25 halaman ini, tim memfokuskan kajiannya pada pergeseran pendekatan yang terjadi pada kebijakan intelijen Indonesia. Perubahan politik dan tuntutan demokrasi menjadi salah satu faktor yang membuat kebijakan intelijen Indonesia merubah pendekatan dari realis ke pendekatan yang lebih populis, idealis, liberal bahkan kultural. Tim berpendapat bahwa pada masa sebelum reformasi aktivitas intelijen sangat negara-sentris yang steril dari kepentingan negara luar dan tidak demikian pada pasca reformasi dimana negara bukan lagi merupakan aktor tunggal rasional yang memonopoli kebenaran. Untuk itulah masa reformasi menjadi momentum penting untuk mengembalikan paradigm, peran, fungsi, budaya dan struktur lembaga-lembaga intelijen sesuai dengan prinsi-prinsip demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik.