Tahun 2016

Proses Perdamaian Politik Kaum Muda dan Diaspora Papua: Updating Papua Road Map

Kategori: Tahun 2016
Dilihat: 2143

Setengah abad sudah konflik Papua berlangsung. Hingga kini berbagai solusi penyelesaian konflik belum juga meredam gesekan antara aktor-aktor yang terlibat secara intens. Banyak upaya penyelesaian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah RI seperti dialog Tim 100  dari Papua dengan Presiden B.J. Habibie tahun 1999, pembagian Provinsi Papua menjadi 3 daerah yang hanya terealisasi 2 daerah (Papua dan Papua Barat), otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat, pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), pembentukan tim terpadu untuk penyelesaiaan dugaan pelanggaran HAM di Papua, pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, maupun kebijakan satu harga BBM (bahan bakar minyak). Namun konflik masih saja terjadi.  Belum sampai sebulan Presiden Jokowi meninggalkan Papua, konflik Manokwari terjadi. Kompleksitas permasalahan Papua dan tawaran penyelesaiaannya yang tidak berbasis pada pemetaan akar masalah justru semakin memperpanjang upaya menuju penyelesaian di Papua.

Pada konteks inilah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) secara berkesinambungan melalui Tim Kajian Papua turut berkontribusi dalam mewujudkan Papua tanah damai. Sejak 2004 hingga 2009 Tim Kajian Papua LIPI telah memetakan 4 akar masalah mendasar di Papua. Dalam buku Papua Road Map (PRM) yang diterbitkan oleh Tim Kajian Papua LIPI tahun 2009 disebutkan bahwa empat akar masalah tersebut meliputi 1). perbedaan pemahaman terhadap sejarah integrasi dan status politik Papua, 2). masih terjadinya kekerasan politik yang menjurus pada pelanggaran HAM di Papua, 3). pembangunan di Papua yang belum sepenuhnya berhasil, 4). masih terjadinya peminggiran dan diskriminasi terhadap orang asli Papua. Empat akar persoalan ini masih relevan sampai hari ini.

Dari sini Tim Kajian Papua LIPI kemudian mengembangkan kegiatan akademisnya dengan menyelenggarakan berbagai diskusi dan pertemuan ilmiah, serta advokasi kebijakan untuk mendorong diterapkannya rekomendasi hasil kajian PRM, khususnya mengenai dialog sebagai bagian dari penyelesaian damai bagi Papua. Sejak Tahun 2010, LIPI bekerjasama dengan Jaringan Damai Papua (JDP) telah melakukan 8 kali pertemuan eksploratis dan mendorong dialog Jakarta-Papua. Tim Kajian Papua LIPI kemudian merasa perlu melakukan updating PRM karena adanya temuan-temuan baru terkait aktor yang secara aktif terlibat dalam konflik di Papua. Pada 14 Oktober 2016 Tim Kajian Papua LIPI melakukan launching executive summary “Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda dan Diaspora Papua: Updating Papua Road Map”.

Bertempat di Auditorium Lantai 2 Gedung Widya Graha LIPI Jalan Gatot Soebroto 10 Jakarta, acara ini dibuka oleh Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A., Deputi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Kegiatan ini dikemas dalam bentuk talkshow dengan menghadirkan pembicara Drs. Paulus Waterpauw (Kapolda Papua),  Mayjen TNI Yoedhi Swastono (Deputi I Koordinasi Bidang Politik Dalam Negeri, Kemenkopolhukam RI), Dr. Adriana Elisabeth, M.soc.Sc. (Koordinator Tim Kajian Papua LIPI sekaligus Kepala Pusat Penelitian Poltik LIPI), Dr. Neles Tebay (Koordinator  Jaringan Damai Papua/JDP), dan Yan Christian Warinussy, SH. (Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari).  Diskusi ini dipandu oleh Latifah Anum Siregar, S.H, M.Hum., aktivis dari Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP).

Dalam pidato pembukaannya, Deputi IPSK LIPI menyatakan bahwa Tim Kajian Papua LIPI sudah melakukan penelitian terkait dengan konflik Papua sejak tahun 2004 hingga tahun 2008. PRM yang diluncurkan sejak tahun 2009 adalah salah satu produk dari penelitian ini. Tim Kajian Papua LIPI telah memetakan empat akar masalah mendasar Papua. Bahkan dari keempat akar masalah Papua, tim ini juga telah menawarkan agenda penyelesaian diantaranya: (1) Rekognisi yang berorientasi pada pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) sebagai kompensasi atas marjinalisasi dan diskriminasi yang mereka alami, (2) Pembangunan berparadigma baru dengan orientasi pada pemenuhan hak dasar rakyat Papua di bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik, (3) Dialog yang dilandasai saling percaya sebagai bagian dari upaya berdamai dengan sejarah masa lalu dan untuk menyamakan presepsi melihat masa depan, (4) Rekonsiliasi yang berorientasi pada pengungkapan kebenaran atas kekerasan dan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua dan kesediaan otoritas negara untuk mengakuinya sebagai kekeliruan masa lalu.

Deputi menambahkan bahwa masalah Papua merupakan bagian dari dinamika internal Indonesia, namun tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan gerakan politik kaum muda Papua dan jaringannya di luar negeri, baik diaspora Papua maupun kelompok aktifis HAM di berbagai negara, telah meluaskan dimensi internasional isu Papua. Sementara situasi di dalam negeri, penyelesaian masalah Papua melalui pemberian otonomi khusus bagi Papua sejak 2001 belum juga menghasilkan capaian-capaian yang maksimal. Isu lain di Papua yang mendapat sorotan terus menerus adalah masalah penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Senada dengan Deputi IPSK, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc. dalam pengatar diskusi mengungkapkan bahwa empat akar masalah  mendasar hasil pemetaan PRM 2009 masih relevan dengan situasi Papua hingga saat ini. Adriana menambahkan bahwa tujuan  updating PRM adalah  adanya temuan baru seperti gerakan politik kaum muda Papua yang pandai menggunakan teknologi juga memelopori pembentukan ULMWP. Lebih lanjut, peneliti yang sudah cukup lama meneliti isu Papua ini menilai bahwa upaya internasionalisasi isu Papua semakin tidak bisa dibendung. Jejaring diantara aktor terutama kaum muda dan diaspora terbangun semakin solid dan terorganisir di bawah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Semakin kompleksnya masalah Papua membutuhkan adanya pemahaman yang sama dan rasa saling percaya  diantara Papua dan Indonesia. Untuk itulah, Tim Kajian Papua LIPI mengusulkan adanya utusan khusus atau person in charge untuk Papua. Utusan khusus ini bertugas mengurusi Papua. Dia yang dipilih sebagai utusan khusus adalah orang  yang dipercaya oleh presiden dan  memiliki pemahaman yang akurat mengenai akar permasalahan Papua. Selain itu,  utusan khusus ini harus selalu memantau Papua 24 jam, memberi laporan secara update kepada Presiden dan mempersiapkan dialog untuk mencari solusi bagi Papua tanah damai. Adriana menekankan bahwa orang yang ditunjuk sebagai utusan khusus haruslah orang yang obyektif dan tidak diskriminatif.

Sementara itu Deputi I Koordinasi Bidang Politik Dalam Negeri, Menkopolhukam, Mayjen TNI Yoedhi Swastono memaparkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam penyelesaian masalah Papua. Dalam bidang pendidikan, pemerintah membuat boarding school di Papua dan  mendatangakan 27 profesor dari Amerika utuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas SDM Papua. Dalam bidang kesehatan dapat dilihat pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura yang berstandar Nasional. Dalam bidang ekonomi kerakyatan, pemerintah telah membangun pasar mama-mama Papua. Sementara dalam bidang pembangunan infrastruktur, pemerintah telah membangun jalan trans, bandara dan tol laut. Mayjend TNI Yoedhi Swastono menambahkan bahwa pembentukan TIM terpadu penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di Papua adalah gambaran upaya penyelesaian dari pemerintah terkait pelanggaran HAM. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga telah melaksanakan diplomasi ofensif untuk membendung internasionalisasi isu Papua. Menanggapi mengenai tawaran dialog yang diajukan oleh Tim Kajian Papua LIPI, Yoedhi Swastono menegaskan bahwa dialog yang dilaksanakan berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembicara berikutnya adalah Pater Dr. Neles Tebay, Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP). Dalam paparannya, Pater  lebih melihat bagaimana cara pandang baik Pemerintah dan faksi-faksi pro kemerdekaan terhadap upaya “dialog” yang digagas LIPI dan JDP. Bagi Neles cara pandang terhadap “dialog” telah mengalami perubahan dan hal ini merupakan sesuatu yang positif untuk ke depannya terutama dalam mempermudah terselenggaranya “dialog” sebagaimana yang menjadi harapannya. Neles Tebay juga setuju dengan adanya person in charge usulan LIPI untuk mengurusi Papua. Menurut Neles utusan khusus ini nanti bertugas  menangani persoalan Papua secara damai hingga selesai.

Nada berbeda justru datang dari Paulus Waterpauw Kapolda Papua. Dalam awal paparanya, Paulus  menegaskan bahwa Papua dan Papua Barat aman dan damai saja. Paulus mengakui jika memang ada persoalan yang sudah mengakar, berlapis dan tumpang tindih antara tujuan dan kepentingan dari berbagai pihak sehingga dibutuhkan sinergitas dari berbagai pihak untuk  mencari solusinya. Paulus menekankan bahwa pada prinsipnya, di Papua dan Papua Barat masih aman dan terkendali. Namun Paulus juga membenarkan adanya berbagai aksi yang lebih banyak dimotori kaum muda dengan memanfaatkan ruang demokrasi tetapi itu tidak sampai memengaruhi kondisi keamanan di Papua. (Agus Elya Imbiri)