Tahun 2016

Catatan Diskusi “Memeringati HUT TNI ke-71 Menuju TNI Profesional”

Kategori: Tahun 2016
Dilihat: 1613

Dalam memperingati HUT TNI ke-71, Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Politik LIPI) menggelar diskusi pada hari Kamis, 6 Oktober 2016 di Ruang Seminar Besar Pusat Penelitian Politik LIPI pukul 10.00-12.00 bertema “Menuju TNI Profesional”. Acara ini dibuka oleh Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Dr. Adriana Elisabeth, M. Soc. Sc. Adriana berpendapat  bahwa melihat judul diskusi pagi ini “Menuju TNI Profesional” mengindikasikan bahwa TNI belum benar-benar profesional.  Adriana juga menambahkan bahwa Indonesia menjadi bagian dari lingkungan negara-negara internasional sehingga dalam membangun  profesionalisme TNI, sudah seharusnya mempertimbangkan kebutuhan ke dalam dan ke luar negeri.

Acara yang dipandu oleh Irine Hiraswari Gayatri, S. Sos, M.A, peneliti senior lulusan Uppsala University, Sweden ini cukup menarik perhatian. Ruangan berkapasitas 50 orang penuh dipadati para peserta. Hal ini mengindikasikan betapa topik mengenai profesionalisme TNI cukup diminati banyak orang. Pada kesempatan pertama, Diandra Megaputri Mengko peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI lulusan Universitas Pertahanan mengangkat tema “Tantangan dalam Membangun Profesionalisme TNI”. Pada awal paparannya, perempuan yang akrab disapa Didi ini memaparkan prinsip utama keberadaan militer. Dengan mengutip teori yang dikemukakan oleh Samuel Huntington (1993), Didi berpendapat bahwa prinsip utama keberadaan militer adalah untuk melawan musuh dalam peperangan sehingga tujuan utama dalam perekruitan militer adalah untuk kepentingan perang. Didi menambahkan bahwa indikator untuk membuktikan profesionalisme TNI dapat dilihat dari seberapa siap dia menghadapi peperangan atau ancaman eksternal terhadap kedaulatan.

Didi mengutip Pasal 2 UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa tentara profesional adalah tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, menjunjung tinggi supremasi sipil dan menegakkan hak asasi manusia (HAM), menaati ketentuan-ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.        Pasal di atas kemudian dijabarkan lagi dalam beberapa indikator untuk melihat profesioanlitas TNI yaitu well-educated, well-paid, well-trained, well-equipped dan well-missioned. Didi kemudian mencoba melihat profesionalitas TNI untuk saat ini dengan menggunakan lima indikator tersebut. Untuk well-educated, bagi Didi kondisi TNI saat ini belum mendapatkan dukungan finansial yang cukup memadai. Alih-alih mendapatkan reward, jenjang pendidikan tidak digunakan sebagai kualifikasi dalam jenjang karir di tubuh TNI, melainkan  hanya menjadi pertimbangan saja lanjut Didi. Berdasarkan penelitian yang Didi lakukan dari 220 Sesko (Sekolah Staf Komando) hanya 50% yang ingin melanjutkan S2 dan 25% ingin melanjutkan ke jenjang S1.

Terkait dengan indikator well-paid, Didi menyatakan bahwa tunjangan kemahalan untuk saat ini hanya diberikan bagi TNI yang ditugaskan di Papua sementara yang ditugaskan ke daerah Indonesia Timur seperti di Ambon tidak diberi tunjangan kemahalan. Hal ini diperparah oleh kondisi anggota TNI yang tidak dilengkapi dengan asuransi kesehatan dan akses untuk mendapatkan rumah dinas. Bagi Didi kondisi ini akan berpengaruh pada mental prajurit pada saat mereka melaksanakan tugas.

Indikator selanjutnya dalam profesionalisme TNI adalah well-trained, di mana saat ini menurut Didi fasilitas dan infrastruktur untuk latihan belum memadai. Anggaran dan jumlah pelatih maupun  pelatihan masih terbatas terutama pelatihan yang spesifik seperti untuk daerah konflik. Didi menambahkan bahwa program MEF (Minimum Essential Force) mampu meningkatkan kuantitas maupun kualitas alat utama sistem persenjataan (alutsista). Namun menurut Didi program MEF ini perlu dibarengi dengan transparansi anggaran dan perlu sinergi dengan upaya untuk membangun industri pertahanan dalam negeri sehingga profesionalisme TNI dari sisi well-equipped segera terpenuhi.

Indikator terakhir yang harus dipenuhi untuk meningkatkan profesionalisme TNI adalah well-missioned. Di sini Didi menyoroti maraknya MoU yang dibuat antara TNI dengan sipil. Menurut Didi, dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dikatakan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Untuk melaksanakan hal ini perlu mendasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara sehingga tidak bisa sepihak dilakukan antara TNI dengan institusi sipil. Namun kecenderungan yang terjadi TNI melakukan MoU dengan institusi sipil.

Didi menyimpulkan indikator-indikator di atas memengaruhi profesionalime TNI Misalnya, TNI belum maksimal dalam menghadapi berbagai ancaman eksternal seperti illegal fishing, illegal logging, land exploitation, oil smuggling, human trafficking maupun drugs smuggling. Selain itu upaya pembangunan kekuatan pertahanan masih berorientasi pada jumlah komando cadangan (komcad) serta bela negara, bukannya pada kualitas tentara yang ada di mana berpengaruh pada peningkatan profesionalisme TNI. Dampak lainnya adalah adanya kecenderungan pelibatan militer dalam ranah sipil yang justru melanggar UU TNI. Padahal, menyitir teori Samuel Huntington, salah satu kunci bekerjanya sistem pemerintahan sipil adalah minimalnya peranan militer.

Didi menambahkan bahwa saat ini masih sering terjadi kasus pelanggaran HAM yang melibatkan militer/TNI, frekuentifnya bentrok antar institusi TNI-POLRI maupun keterlibatan militer/TNI dalam ranah politik. Berbagai catatan ini menurut Didi akan menjadi tantangan yang cukup serius dalam mewujudkan profesionalisme di tubuh TNI. Ke depannya, menurut Didi profesionalisme TNI bisa terwujud  jika orientasi pembangunan kekuatan pertahanan disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan strategis dan diejawantahkan ke dalam anggaran. Selain itu perlu memaksimalkan pendidikan, pelatihan, kesejahteraan prajurit dan persenjataanya yang dimiliki TNI, menempatkan kembali TNI ke ranah sipil dalam konteks Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta mendorong transparansi dalam penggunaan anggaran pertahanan sebagai public goods.

Pembicara kedua dalam diskusi tentang “Profesionalisme TNI” adalah Fitriani. Doktor lulusan Cranfield University UK ini mempresentasikan topik tentang “Soal Perempuan dan Pertahanan”. Dalam paparannya, Fitri menelusuri sejarah keterlibatan perempuan dalam ranah militer. Ternyata sejak tahun 1944 sudah ada “Barisan Srikandi”. “Barisan Srikandi” adalah bagian dari Jawa Hokokai Fujinkai yang anggotanya adalah para remaja putri berumur 15-20 tahun serta belum bersuami. Organisasi ini dibentuk pada saat pendudukan Jepang sebagai wadah masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada Perang Asia Timur Raya. Setahun kemudian dibentuk “Laskar Wanita Indonesia” pada tahun 1945. Setelah itu bermunculan korps militer yang beranggotakan perempuan, yaitu “Korps Wanita TNI Angkatan Darat” (Kowad) yang pembentukannya melalui surat keputusan Pangad No. 1056/12/1960. Dua tahun kemudian lahir “Korps Wanita  Angkatan  Laut” (Kowal) yang pembentukannya melalui SK Pangal No. 5401.24 tanggal 26 Juni 1962. Setelah itu lahir “Wanita Angkatan Udara” melalui surat keputusan Menpangau No. 794/T-MKS/I/63 tahun 1963 yang isinya mengesahkan 30 orang sarjana/sarjana muda yang telah menyelesaikan pendidikan dasar militer untuk diangkat menjadi militer dengan pangkat Letnan Satu dan Letnan Dua.

Perjalanan perempuan dalam militer tidak selamanya mulus karena pada tahun 1959, salah satu Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Darat yaitu Kolonel Dr. Sumarno mengeluarkan gagasan untuk kembali menghidupkan tenaga militer perempuan. Namun Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) menyepakati dengan beberapa catatan. Kowani mensyaratkan bahwa perempuan dalam militer tidak boleh dilibatkan dalam pertempuran karena bertempur dianggap tidak sesuai dengan kodrat perempuan yang lekat dengan peran untuk melahirkan, memelihara, dan merawat.

Fitri mengupas bagaimana perspektif militer terhadap perempuan memengaruhi penempatan perempuan dalam TNI. Fitri mencontohkan bahwa di Kowad motto yang mereka gunakan adalah “Bukan Mawar Penghias Taman tetapi Melati Pagar Bangsa”, artinya Kowad melihat wanita bukan sekedar penghias lingkungan kerja tetapi merupakan prajurit yang berhati bersih, jujur, mandiri, bertanggung jawab dan menjunjung tinggi kodrat kewanitaannya serta penuh pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia. Fitri menggarisbawahi kata “kodrat kewanitaan”. Menurut Fitrinya, motto Kowad ini tidak jauh beda dengan motto Kowal yaitu “Pengabdian dan Kehormatan Adalah Jiwaku”. Pemilihan kata “kodrat” dan “kehormatan” menggambarkan bagaimana AD dan AL menempatkan posisi perempuan dalam diri organisasi ini. Bagi Fitri AU jauh lebih progresif dalam memandang peran perempuan di ranah militer. Pilihan motto “Karya Bhakti Sakti Sejati” bagi Kowau/Wara jelas memosisikan kinerja perempuan secara profesional tanpa harus “dibebani” tanggung jawab menerima kodrat dan menjaga kehormatan.

Perspektif militer dalam memandang perempuan menurut Fitri banyak mengalami perubahan pada era reformasi. Satu kebijakan yang cukup penting dalam pengarusutamaan gender menurut Fitri justru datang dari laki-laki yaitu pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Pada saat itu Presiden Gusdur mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Inpres ini menurut Fitri sudah ditembuskan ke Kepala Staf TNI hanya saja baru mendapatkan respon positif tahun 2013,  didasarkan pada data kenaikan jumlah wanita yang  diperbolehkan masuk  akademi militer setelah tahun 2013. Menurut Fitri budaya militer yang cenderung konservatif dan kaku (disiplin) mempersulit militer untuk mengadopsi nilai-nilai baru yang dianggap menganggu ‘keajegan’ yang selama ini telah lekat dengan budaya militer.

Fitri kemudian membandingkan kondisi perempuan militer di Indonesia dengan kondisi perempuan militer di beberapa negara. Ketika masih ada kecenderungan ‘tabu’ melibatkan perempuan militer Indonesia di medan pertempuran maka Australia (2011), Amerika Serikat (2013) dan Inggris (2016) justru sudah membolehkan perempuan memiliki fungsi tempur. Fitri menambahkan bahwa dalam sisi kuantitas, pasukan perempuan dari Indonesia yang dikirim sebagai pasukan perdamaian PBB juga masih kecil jika dibandingkan dengan Filipina. Meskipun perempuan pernah memimpin pasukan perdamaian di Haiti.  Menurut Fitri, hal ini menggambarkan bahwa perempuan belum bisa dipercaya sebagai pemimpin.

Tantangan terberat yang dihadapi oleh perempuan adalah pada saat rekrutmen, di mana salah satu syaratnya adalah tes keperawanan. Bagi TNI, keperawanan sangat erat dengan keamanan nasional. Perempuan yang tidak perawan dianggap membawa pengaruh buruk sehingga tidak layak menjadi personil militer yang bertanggung jawab mempertahankan kedaulatan negara. Fitri menganggap syarat diskriminatif itu, yang dilakukan dengan cara tes dua jari pada tubuh perempuan, digunakan untuk ‘menekan’ pertumbuhan jumlah perempuan yang masuk dalam militer. Dalam bahasa Fitri “tes keperawanan adalah alat ‘penggugur’ dalam merekruit perempuan di ranah militer”. Dalam paparan penutupnya, Fitri menyarankan agar proses rekruitmen di tubuh TNI harus lebih professional dengan menggunakan ukuran yang lebih jelas seperti pendidikan, keahlian, pengalaman dan sebagainya dibanding hanya berdasarkan pada syarat keperawanan. Di samping itu menurut Fitri sudah saatnya memberi kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk terlibat dalam TNI. Keterlibatan ini bukan sekedar sebagai pelengkap namun juga terlibat dalam kegiatan yang lebih substansi seperti dalam pertempuran maupun dalam memimpin pasukan perdamaian.

Paparan dari dua nara sumber Diandra Megaputri Mengko dan Fitriani ini kemudian ditanggapi oleh dua peneliti senior di Pusat Penelitian Politik LIPI yaitu Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti dan Dra. Sri Yanuarti. Mendapatkan kesempatan pertama untuk menanggapi, Ikrar merasa surprise bahwa peserta yang hadir dalam diskusi pagi itu cukup banyak dan datang dari berbagai kalangan. Sebelum memberi tanggapan, Ikrar memperlihatkan data bahwa meskipun kondisi alutsista TNI banyak yang bekas namun TNI mampu menduduki ranking ke-13 di dunia. Ini menggambarkan bahwa kondisi TNI saat ini masih dikategorikan kuat di kawasan ASEAN, meski pada masa Soekarno pernah menjadi institusi militer yang terbaik di belahan bumi bagian Selatan. Ikrar menambahkan bahwa kondisi lulusan Akmil nasional saat ini cukup memprihatinkan didasarkan pada tidak jelasnya jenjang kepangkatan yang ada di tubuh TNI. Ikrar menemukan banyak militer berpangkat Letkol maupun Kolonel yang tidak memiliki jabatan baik fungsional maupun struktural. Tumpukan personel militer dengan pangkat middle ke atas menandakan ada yang tidak ‘pas’ dalam jenjang karir di tubuh militer. Ketidakjelasan masa depan karir TNI inilah yang kemudian dijadikan dasar analisa oleh Ikrar untuk melihat migrasinya para petinggi militer karir ke jabatan politisi sipil. Setidaknya, dua contoh yang menggambarkan bagaimana seorang tentara cemerlang penerima “Adhi Makayasa” berpangkat mayor yang April nanti naik pangkat menjadi Letkol harus mengundurkan diri dari militer untuk terjun ke dunia politik maju dalam Pilkada DKI. Contoh lainnya adalah Mayor Arh. (Purn) H. Yoyok Riyo Sudibyo yang memilih pensiun dini di Tahun 2006 dan menjadi Bupati Batang tahun 2012.

Dalam kaitannya dengan reward, Ikrar membenarkan paparan yang dikemukakan Didi. Ketika para prajurit melanjutkan sekolah maka tunjangan kinerja mereka dipotong. Sementara mereka masih harus mencukupi kehidupan keluarganya. Bagi Ikrar para prajurit ini di satu sisi dituntut untuk meningkatkan kemampuan intelegensia mereka sementara di sisi lain mereka tidak mendapatkan dukungan dari sisi finansial. Bahkan fakta di lapangan Universitas Pertahanan yang merupakan lembaga pendidikan tinggi yang mengkhususkan diri pada studi pertahanan, 90% didominasi oleh mahasiswa yang berasal dari sipil. Di sini Ikrar menggarisbawahi paparan Didi bahwa jenjang pendidikan hanya menjadi pertimbangan dan bukan satu-satunya parameter bagi kenaikan karir prajurit militer. Ikrar mencontohkan bahwa jenjang karir di militer tidak membuka ruang bagi para prajurit yang sudah berumur dan tidak memenuhi syarat Sesko TNI (Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia) sehingga setinggi apapun jenjang pendidikan yang dia miliki namun jika tidak pernah mengenyam pendidikan di Sesko TNI maka sulit bagi prajurit itu berpangkat Letkol.

Dalam kaitannya dengan well-equipped, Ikrar mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia sudah mampu membuat alutsista ringan hanya sayangnya tidak bisa dijual ke negara lain. Selain itu menurut Ikrar meski dengan keterbatasan alutsista yang dimiliki, prajurit Indonesia masih memiliki skill yang bagus dalam menembak. Hal ini ditunjukkan dengan terpilihnya sniper-sniper terbaik dunia berasal dari tentara Indonesia.

Menanggapi Fitri, Ikrar berpendapat seharusnya kajian untuk menelusuri keberadaan militer perempuan tidak hanya dimulai dari Kowani tetapi juga perlu melihat kajian perempuan sosialis (Pesindo) termasuk perempuan-perempuan yang terlibat alam membebaskan Indonesia dari colonial Belanda semacam Herlina, Cut Nya’ Dien dan lain-lainya. Bagi Ikrar masa reformasi tidak saja membuka peluang profesionalisme di tubuh TNI tetapi juga ikut mempengaruhi TNI menjauh dari profesionalisme. Hal ini ditunjukkan dengan masuknya TNI ke ranah politik. Selain itu menurut Ikrar sudah waktunya ego sektoral dalam tubuh TNI diminimalisir karena akan berpengaruh pada profesionalisme TNI.

Penanggap berikutnya adalah Dra. Sri Yanuarti, peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI yang telah lama mendalami topik Security Sector Reform (SSR). Dalam kesempatan ini Yanu menawarkan adanya perumusan regulasi politik yang jelas serta restrukturisasi organisasi keamanan yang. Di samping itu program MEF (Minimum Essential Force) harus segera dipenuhi oleh Negara. Dalam kaitan dengan MEF, Yanu menekankan bahwa DPR RI dan masyarakat sipil juga harus paham. Jangan sampai ketika negara memenuhi MEF melalui kenaikan anggaran bagi militer ini justru dikritik dengan tuduhan yang tidak-tidak.

Diskusi ini semakin hangat ketika banyak peserta yang turut memberikan komentar dan tanggapan kepada para penyaji maupun penanggap. Pernyataan pertama datang dari peserta bernama Budi yang mengamini pendapat Didi dan Ikrar mengenai ketidakjelasan jenjang karir di tubuh TNI. Selain itu Budi juga menyampaikan rasa salut pada personel TNI yang memiliki ketahanan dan dedikasi yang luar biasa. Penanggap berikut datang dari Kolonel Rujito yang menanggapi Fitri tentang tes keperawanan. Menurut Kolonel Rujito, keperawanan terkait dengan nilai, sikap dan perilaku. Jika di negara Amerika Serikat menggunakan perspektif “Don’t Ask Don’t Tell” sehingga negara tidak berhak untuk bertanya apa agamamu, apa orientasi seksualmu dan tiap warga negara berhak untuk tidak mengatakan, bagi Rujito ini tidak cocok dengan budaya Indonesia. Ini yang kemudian menjadi dasar bahwa tes keperawanan itu perlu dilakukan karena perempuan yang masih perawan diasumsikan memiliki nilai, sikap dan perilaku yang baik.

Menanggapi program MEF (Minimum Essential Force), Kolonel Rujito pesimis akan tercapai karena faktanya anggaran negara untuk alutsista hanya 0,08% persen dari APBN. Terkait dengan reward, Kolonel Rujito sependapat dengan Didi dan Ikrar. Tiadanya reward dan potongan  tunjangan kinerja membuat mereka enggan untuk meneruskan sekolah lagi. Masukan dari Kolonel Rujito, sudah saatnya konsep dinas perlu dilakukan agar prajurit yang bertugas bisa mendapat bantuan ketika mereka melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kolonel Rujito juga mengoreksi indikator kelima yang dipaparkan Didi dalam melihat profesionalisme TNI bukan well-missioned tetapi well-managed. Bagi Kolonel Rujito bukan misi yang benar yang menjadi dasar profesionalisme TNI melainkan manajemen yang benar. Jika lima indikator yang ada tidak dimanajemen dengan baik maka profesionalisme TNI juga sulit untuk diwujudkan.

Tanggapan selanjutnya ditujukan Kolonel Rujito kepada Sri Yanuarti. Rujito mengamini apa yang dikemukakan oleh Yanu bahwa pasca reformasi masih ada kecurigaan terhadap militer sehingga ketika negara berusaha untuk memenuhi MEF yang ada justru kecurigaan bahwa negara meningkatkan anggaran untuk alutsista (alat perang) padahal kelengkapan alutsista adalah salah satu indikator profesionalisme TNI (well-equipped). Rujito juga menambahkan bahwa keberhasilan dalam menangkap Santosa dalam kasus terorisme karena bantuan drone dari skuadron 45 sehingga profesionalisme di tubuh TNI juga sangat tergantung dukungan negara melalui anggaran untuk peningkatan alutsista.

Gideon Ginting, seorang akademisi mengapresiasi TNI yang menggelar HUT TNI 2016 secara sederhana. Gideon juga mengamini pendapat Ikrar bahwa ketidakjelasan karir di dalam TNI menjadi salah satu alasan bagi perwira karir masuk ke dalam dunia politik. Hendri Kurniawan menanyakan apakah asumsi bahwa angkatan udara dan angkatan laut merupakan loyalis Soekarno dan angkatan darat bukan loyalis Soekarno masih relevan dibicarakan. Hendri juga mempertanyakan   relevansi matra terhadap profesionalisme dalam tubuh TNI. Menurutnya perbedaan laki-laki dan perempuan secara alamiah terletak pada kemampuan perempuan untuk melahirkan dan menstruasi, selebihnya secara otak dan fisik, laki-laki tidak ada bedanya dengan perempuan.

Enrico dari media komunitas pertahanan menanyakan apakah dalam kaitannya dengan persoalan gender perlu ada intervensi dari pemerintah ataukah membiarkan TNI yang bekerja. Menurut Enrico ketika hal ini diformalkan malah terkesan basa-basi. Beni mempertanyakan bagaimana perspektif gender dalam militer? Apakah sebatas affirmative action yang “mengejar” kuantitas semata? Jika ya, bagi Beni cukup memprihatinkan. Pertanyaan terakhir datang dari Muti, dosen jurusan Hubungan Internasional di Unievrsitas Binus. Muti menganggap bahwa profesionalisme TNI tidak diukur dari jumlah perempuan dalam militer tetapi lebih kepada kecakapan yang berbasis merit system. Berbagai pertanyaan dan pernyataan yang muncul dari para peserta menunjukkan bahwa topik mengenai TNI masih hangat untuk didiskusikan. (Septi Satriani)

Dokumentasi Acara:

Catatan Diskusi Menuju TNI Profesional 1

Catatan Diskusi Menuju TNI Profesional 2

Catatan Diskusi Menuju TNI Profesional 3