Tahun 2016

Catatan Diskusi Proyeksi Pilkada Aceh 2017 dan Masa Depan Demokrasi Lokal

Kategori: Tahun 2016
Dilihat: 1716

Kamis 13 Oktober 2016 bertempat di auditorium Gedung Widya Graha lantai 2 Lembaga Ilmu  Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) mengadakan diskusi publik dengan judul “Proyeksi Pilkada Aceh 2017 dan Masa Depan Demokrasi Lokal”. Acara ini dibuka oleh Prof. Dr. Syamsuddin Haris. Pada pidato pembukaannya, Prof. Haris mengemukakan bahwa selama ini publik disibukkan dengan pilkada DKI Jakarta hingga lupa bahwa dalam pilkada serentak gelombang kedua ini ada 101 daerah yang terdiri atas tujuh provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota yang akan menyelenggarakan pilkada.

Prof. Haris menambahkan bahwa pilkada Aceh menjadi menarik untuk didiskusikan karena munculnya persaingan diantara mantan kombatan GAM.  Selain itu yang menarik dari pilkada di Aceh adalah munculnya 6 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh partai politik dan maju secara perseorangan. Jumlahnya pun sebanding yaitu tiga diusung oleh partai politik dan tiga lainnya maju secara independen. Menariknya lagi, partai politik yang mengusung para kandidat berasal dari partai politik nasional (parnas) maupun dari partai politik lokal (parlok). Menurut Prof. Haris akan sangat menarik untuk melihat konstelasi politik Aceh terutama dilihat dari persaingan antara parnas dan parlok dalam pilkada kali ini. Apalagi  Aceh dikategorikan memiliki indeks kerawananan pilkada yang tinggi oleh Bawaslu. Dalam pidato penutupannya, dia menegaskan bahwa yang terpenting dalam pelaksanaan pilkada serentak adalah sumbangan apa yang bisa diberikan oleh pilkada serentak terhadap kemajuan demokrasi di Indonesia dan Aceh. Untuk itulah usulan dari Prof. Haris dan tim yang menaruh minat terhadap topik partai politik dan pemilu adalah digabungnya pelaksanaan pilkada dengan pemilu nasional karena esensi dari pilkada adalah pemilu juga.

Diskusi kali ini dimoderatori oleh Irine Hiraswari Gayatri, S.Sos, M.A. Letjend (Purn) Bambang Darmono, mantan Panglima Komando Operasional TNI Aceh Periode 2002-2003 berbicara aspek Polkam dalam penyelenggaraan MoU Helsinki dan Pilkada Aceh membuka paparan pertamanya tentang aspek polkam di Aceh. Bagi Letjend. (Purn.) Darmono, politik dan keamanan ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dalam konteks posisinya sebagai Panglima Komando Operasional Aceh saat konflik, aspek polkam yang penting adalah mewujudkan kondisi wilayah Aceh yang aman dan damai dalam bingkai NKRI. Untuk mewujudkan kondisi ini bisa melalui pendekatan keamanan maupun pendekatan dialog. Dialog tidak akan bisa terwujud jika tanpa pendekatan keamanan dengan mencontohkan bagaimana Cessation of Hostilities Agreement (COHA) bisa terwujud karena jaminan keamanan dari pemerintah Indonesia. Begitu juga pada saat penandatanganan MoU Helsinksi. Hanya saja tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu faktor yang memicu percepatan dialog adalah terjadinya Tsunami di Aceh.

Menurut  Letjend. (Purn.) Darmono bagi TNI, orientasi politik dalam penyelesaian Aceh adalah terpeliharanya keutuhan NKRI sehingga ketika klausul tentang NKRI sudah terakomodasi dalam MoU Helsinki maka bagi TNI perjanjian perdamaian itu bisa dilaksanakan. Keyakinan akan keutuhan NKRI terlihat dalam Preambul MoU Helsinki yang berbunyi: “Para pihak bertekat untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan dan Konstitusi Republik Indonesia”. Kalimat ini menjadi jaminan bahwa keutuhan NKRI tetap terpelihara pasca penandatanganan perdamaian antara Indonesia dengan GAM. Hanya saja tidak dinafikkan bahwa pemahaman tentang penandatangan kesepakatan damai antara Indonesia dengan GAM tidak sepenuhnya diterima secara sama. Menurutnyaada beberapa kelompok grass roots masih memahami proses damai yang dihasilkan melalui otonomi khusus adalah jalan menuju kemerdekaan secara demokratis terlepas dari NKRI. Hal ini bisa dilihat pada keengganan dari petinggi GAM seperti Zaini Abdullah dan Malik Mahmud untuk membubarkan GAM. Bagi Bambang sikap ini adalah bagian dari strategi untuk bisa tetap memelihara pengaruh dan garis komando makanya tidak mengherankan isu mengenai GAM ini masih eksis serta relevan digunakan terutama di wilayah-wilayah yang merupakan basis perlawanan pada masa konflik Aceh.

Diakui  bahwa ada kewajiban pemerintah yang belum dilaksanakan dalam implementasi MoU Helsinki namun jangan sampai hal ini dijadikan alasan pembenar untuk tidak membubarkan GAM. Wajar jika TNI masih menginterpretasikan bahwa GAM akan menggunakan MoU Helsinki sebagai akses menuju kemerdekaan sejati jika GAM tetap bersikukuh mempertahankan dan tidak mau membubarkan diri. Kasus Din Minimi adalah salah satu contoh dari masih berkeliarannya senjata di lapangan. Jika mengacu pada MoU Helsinki maka tindakan masyarakat termasuk kombatan GAM yang melakukan aktivitas kekerasan senjata pasca implementasi MoU Helsinki (pasca decommissioning) dan relokasi pasukan TNI/Polri non organic dari Aceh ditetapkan sebagai kriminal dan tidak lagi dimasukkan sebagai aktivitas dan tindakan yang dapat diberi amnesti. Sayangnya penyelesaian kasus ini mengadopsi MoU Helsinki dengan amnesti, sementara nyawa manusia telah melayang. Di sini terlihat masih ada perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan MoU Helsinki. Dalam penutupan paparannya Letjend. Purn. Bambang Darmono mengatakan bahwa kontestasi pilkada bukan hanya pertarungan isu pembangunan atau isu-isu yang relevan dengan kepentingan pilkada akan tetapi juga akan dibumbui dengan persoalan politik perjuangan mantan anggota GAM. Untuk itu menurut Bambang aparat keamanan seharusnya tidak boleh lengah untuk bersikap dan bertindak tegas. Aparat keamanan khususnya Polri tidak boleh ragu-ragu untuk menegakkan hukum. Demikian pula KIP di wilayah Aceh, menurut Bambang jika di ibukota KPU mengeluarkan ketentuan larangan penggunaan isu sara dan penistaan agama, di Aceh perlu juga diadopsi ketentuan terkait dengan larangan penggunaan isu merdeka dalam kampanye.

Pembicara kedua dalam diskusi “Proyeksi Pilkada Aceh 2017 dan Masa Depan Demokrasi Lokal” adalah Juha Christensen (Direktur PACTA Finlandia). Dalam kesempatan ini Juha berbicara mengenai evaluasi pelaksanaan MoU Helsinki, DDR dan KKR.  Menurut Juha, pembentukan KKR (Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi) terlalu sensitive sehingga akan lebih baik dibicarakan oleh pemerintah pusat dan Aceh dalam pertemuan tertutup. Bagi Juha pelaksanaan pilkada di Aceh sangat penting bagi kehidupan demokrasi di Aceh. Hanya saja perlu dipikirkan bagaimana kemungkinan-kemungkinan masalah yang muncul di seputar pelaksanaan pilkada seperti misalnya penggunaan lambang bendera, kemungkinan dana dari luar negeri dan masuknya sumber-sumber illegal lainnya ke parnas dan parlok yang mungkin berpengaruh pada  jalannya pilkada.

Pembicara berikutnya adalah Wahyudi Djafar, SH (Deputi Direktur Pengembangan Sumber Daya HAM, ELSAM). Dalam diskusi kali ini Wahyudi mengangkat topik “Update Pelaksanaan MoU Helsinki, KKR dan Proyeksi Pilkada 2017”. Menurut Wahyudi MoU Helsinki merupakan titik balik kondisi yang penuh dengan pelanggaran HAM menuju kondisi yang menghargai, melindungi dan memenuhi HAM di Aceh secara menyeluruh. Bagi Wahyudi MoU Helsinki seharusnya dipahami sebagai ayat-ayat bagi pemenuhan perlindungan dan pemenuhan HAM bagi tiap aktor yang ada di Aceh maupun Jakarta. Sayangnya ini tidak terjadi dan yang lebih mengemuka dalam perdebatan terhadap pemenuhan HAM di Aceh adalah persoalan kalkulasi politik dan kekhawatiran yang tidak beralasan. Kekhawatiran ini pula yang menurut Wahyudi menghambat pelaksanaan KKR. Bagi Wahyudi, pembentukan KKR adalah jalan keluar yang paling bisa direalisasikan segera untuk menuntaskan perdamaian di Aceh. Memang UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR telah dibentuk namun sayangnya UU ini justru dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pembatalan ini menurut Wahyudi akan menimbulkan konsekuensi serius bagi Aceh karena KKR yang diharapkan dapat menyingkap sisi gelap dari sejarah politik Indonesia di Aceh tidak jadi terwujud.

Banyak faktor mengapa KKR berhenti di tengah jalan. Menurut Wahyudi karena KKR kurang mendapatkan legitimasi secara politik dan hukum dari pemerintah di Jakarta. Selain itu tantangan yang cukup berat justru datang dari internal Aceh maupun dari korban dan dukungan dari masyarakat sipil. Padahal KKR ini bertujuan untuk memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun lembaga dengan korban dan merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban. Untuk itu langkah selanjutnya yang perlu dilakukan menuruth Wahyudi adalah memperkuat legitimasi politik KKR Aceh terutama dari otoritas politik Aceh, dukungan politik dan hukum dari pemerintah pusat, perlunya membangun dialog emansipatoris di Aceh dengan melibatkan berbagai pihak, adanya soliditas dan dukungan dari masyarakat sipil, adanya konsolidasi korban serta perlunya ketokohan untuk mendorong rekonsiliasi dan reintegrasi.

Pada saat Wahyudi memaparkan presentasinya, Juha menanggapi dengan mensitir isi MoU Helsinki yang berbunyi “A Commission for Truth and Reconciliation will be established for Aceh by the Indonesian Commission of Truth and Reconciliation with the task of formulating and determining reconciliation measures”. Menurut Juha yang terpenting dari pembentukan ini adalah merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi. Dan point ini menurut Juha yang sulit untuk dilakukan.

Paparan selanjutnya datang dari Ridwan Hadi, SH Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh. Dalam paparannya, Ridwan memulai dengan kondisi kekhususan yang dimiliki oleh Aceh. Aceh memiliki kekhususan sebagai daerah istimewa seperti halnya Jogjakarta, DKI Jakarta dan Papua sehingga dalam pelaksanaan pilkada di Aceh butuh kekhususan juga. Seperti misalnya pada saat tahapan pemilu 2003 berlangsung, kondisi di Aceh sedang dalam keadaan darurat militer. Begitu juga pada saat pilpres 2004 kondisi di Aceh sedang dalam keadaan darurat sipil. Dan bahkan pilkada Aceh pertama berlangsung tahun 2006 ada calon perseorangan yang berasal dari kombatan GAM. Hal yang tidak ditemukan dalam pilkada di daerah lain di Indonesia. Padahal ketika pilpres 2004 mereka memilih tidak menggunakan hak pilihnya dan justru menggunakan hak pilih pada pilkada Aceh pertama pasca MoU Helsinki 2006. Selain itu, dari sisi penyelenggara, pilkada di daerah lain di Indonesia diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) namun di Aceh diselenggarakan oleh Komite Independen Pemililihan (KIP).

Selanjutnya Ridwan memaparkan dari sisi teknis persiapan pilkada di Aceh. Pilkada yang direncanakan digelar 15 Februari 2017 diperkirakan akan diikuti oleh 3.553.974 pemilih yang tersebar di 23 kabupaten/kota di Aceh. Pilkada Aceh diperkirakan oleh Ridwan akan dibantu ratusan ribu penyelenggara dan puluhan ribu personil keamanan. Dalam paparannya Ridwan menambahkan bahwa dalam pilkada 2017 dana yang dibutuhkan sebesar Rp 179.478.201.600. Selain mengupas dari sisi teknis, Ridwan juga membuat catatan penting dalam pilkada dari waktu ke waktu. Menurut Ridwan pada tahun 2006 catatan pentingnya adalah adanya keterlibatan eks GAM dalam pilkada melalui jalur independen. Sementara pada tahun 2012 keikutsertaan parlok dalam mengajukan calon Kepala Daerah (KDH) dan ketidaksetujuan partai lokal pada KDH dari calon perseorangan (independen). Catatan penting lainnya dalam pilkada 2017 adalah belum ada pengesahan revisi qanun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Ridwan menambahkan bahwa qanun ini sudah tidak relevan dengan konteks keninial pilkada secara nasional.

Menariknya, Ridwan mencoba menyandingkan peraturan perundang-undangan yang sama-sama berlaku di Indonesia dan sama-sama mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota namun keduanya memiliki perbedaan yaitu UU Nomor 11 Tahub 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam persyaratan calon di UUPA Nomor 11 Tahun 2006 calon gubernur, bupati dan Walikota harus berumur 30 tahun dan mampu membaca Al-Qur’an jika beragama Islam. Namun syarat ini tidak diwajibkan dalam UU No. 10 Tahun 2016 terutama untuk usia wakil gubernur yang boleh kurang dari 30 tahun dan tidak adanya persyaratan mampu membaca Al-Qur’an.  Selin itu dalam pengajuan calon parpol yang boleh mengajukan menurut UUPA adalah parpol yang memperoleh kursi sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRA atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRA di daerah yang bersangkutan. Sementara dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, parpol yang berhak mengajukan calon adalah parpol yang perolehan suaranya paling sedikit 205 dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Selain itu menurut Ridwan perbedaan juga ditemukan dalam menyelesaikan perselisihan. Jika UUPA hanya mensyaratkan paling lambat 3 hari bagi pasangan calon untuk mengajukan ke MK maka UU No. 10 Tahun 2016 mengharuskan peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Badan Peradilan Khusus sebelum terbentuk peradilan tersebut maka dapat mengajukan ke MK. Lucunya dalam pelantikan calon terpilih berdasarkan UUPA, pelantikan dan pengambilan sumpah baik gubernur/wakil gubernur maupun bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dilakukan Menteri Dalam Negeri di depan Ketua Mahkamah Syari’ah Aceh dalam rapat paripurna. Sementara itu menurut UU No. 10 Tahun 2-016 gubernur dilantik oleh presiden di ibukota Negara sementara bupati dilantik oleh Menteri Dalam Negeri di Ibukota provinsi yang bersangkutan. Ridwan menutup presentasinya dengan mengangkat maraknya kasus kekerasan menjelang pilkada Aceh 2017 yang melibatkan konflik antar elite, antar pendukung dan sengketa antar peserta pemilihan.

Pembicara selanjutnya adalah Irjen Pol (Purn) Drs. H. Iskandar Hasan, S.H., M.H. (Kapolda Aceh Periode 2010-2012) yang mengangkat “Keamanan dan Ketertiban dalam Pilkada Aceh”. Iskandar memulai paparannya dengan menceritakan pengalaman pribadi selama dia menjadi Kapolres di Aceh Utara pada tahun 1999. Bagi Iskandar, pilkada Aceh tidak ubahnya seperti pertarungan politik antar eks kombatan GAM sendiri. berbicara mengenai kamtibmas di Aceh pada saat perjanjian Helsinki ada kurang lebih 847 pucuk senjata dan ribuan amunisi yang diserahkan. Jika melihat senjatanya berasal dari Vietnam,Kamboja dan daerah konflik lainnya maka kemungkinan konflik muncul masih ada.

Selain itu menurut Iskandar banyak kekerasan terjadi menjelang pilkada seperti penembakan dan lainnya. Hal ini menggambarkan adanya kerawanan dan harus ada koordinasi atau atensi khusus terutama untuk daerah-daerah yang rawan seperti Banda Aceh, Aceh Selatan, Bireun, Aceh Utara maupun Pidie. Kantimmas ini harus ditingkatkan dari tahap pra pilkada, pada saat pelaksanaan maupun pasca pilkada. Dari ketiga tahapan ini menurut Ridwan pada tahapan pra pilkadalah yang paling rawan terjadi kericuhan karean periodenya cukup lama. Dan pada periode pra pilkada kemungkinan munculnya intimidasi justru tinggi. Ridwan menambahkan bahwa masyarakat Aceh telah lelah mengalami kekerasan dan ketidakamanan jadi bagi masyarakat Aceh siapapun yang menang tidak menjadi soal asalkan kondisi Aceh aman. Untuk itu Ridwan menghimbau agar semua pihak menahan diri untuk mengintervensi pelaksanaan pilkada di Aceh. Perlu ada semacam deklarasi damai dari semua pihak agar keamanan dan ketertiban bisa terjaga, imbuh Ridwan dalam penutupan paparannya.

Pembicara terakhir adalah Titi Anggraini (Direktur Eksekutif PERLUDEM). Setidaknya ada beberapa hal yang disoroti Titi yaitu regulasi yang belum siap, pilkada tidak ubahnya sebagai ajang konstestasi bagi internal mantan kombatan GAM, perubahan sikap/tingkah laku mantan kombatan GAM yang membuka jalur perseorangan atau tidak melulu menggunakan parlok Aceh, masih pentingnya isu stabilitas keamanan termasuk maraknya peredaran senjata dan tidak signifikanya keberadaan pemantau asing terhadap pelaporan serta penindakan atas pelanggaran kekerasan. Titi menyinggung keberadaan Qanun Nomor 5 Tahun 2012 yang belum juga disahkan. Padahal keberadaan qanun ini merupakan amanat pasal 73 UUPA Nomor 11 Tahun 2006. 

Keberadaan partai lokal di Aceh menurut Titi tidak kalah penting untuk dilihat. Kemunculan Partai Nasional Aceh sebagai partai pecahan mantan kombatan GAM yang didirikan oleh Irwandi Yusuf (mantan Gubernur Aceh 2006 dari jalur perseorangan) sebagai partai alternatif bagi mantan kombatan. Perolehan suara pada pemilu legislative 2014, Partai Aceh mampu menguasai 36% kursi di DPRA sementara Partai Nasional Aceh hanya mampu menguasai 4% kursi di DPRA. Dalam catatan Titi, di beberapa pilkada Aceh pasangan yang memenangkan kontestasi adalah pasangan yang justru bukan diusung oleh partai nasional. Ini memandakan bahwa pilkada Aceh cenderung menjadi ajang kontestasi bagi internal mantan kombatan GAM. Menariknya meski ada Partai Aceh maupun Partai Nasional Aceh tidak lantas menjadikan para pasangan calon memilih diusung partai lokal. Ada saja pasangan calon yang justru menggunakan jalur perseorangan. Bahkan di tahun 2017 ini meningkat menjadi tiga pasangan. Hal ini menurut Titi terjadi karena sudah ada perubahan sikap atau tingkah laku yang mencerminkan ke arah keterbukaan dan inklusif jika dilihat dari sudut pandang nasional dan lokal.

Selanjutnya Titi menyoroti masalah keamanan yang terjadi menjelang pilkada Aceh dari intimidasi, perusakan alat peraga peserta pilkada, kekerasan fisik seperti pembunuhan Saiful Husen alias Pon Cagee (kader PNA) tahun 2011 dan pembunuhan T. Muhammad alias Cek Gu (kader PNA) tahun 2012. Kasus pembunuhan ini menurut Titi menjadi pesan kekerasan dalam kontestasi secara umum di Pilkada Aceh tahun 2012 yang lalu. Parahnya tambah Titi, Panwaslu, pihak keamanan, dan LSM lokal bungkam terhadap temuan pelaku kekerasan selama pilkada di Aceh dengan alasan stabilitas, yang diduga kuat dilakukan oleh oknum Partai Aceh. Keberadaan pemantau pemilu dari luar Negara juga tidak menjamin terhadap pelaporan serta penindakan atas pelanggaran kekerasan. Dari kasus ini, Titi menyimpulkan  bahwa isu stabilitas keamanan masih dianggap penting pada saat ini.

Titi kemudian menutup paparannya dengan mengajukan beberapa rekomendasi yaitu pertama, para pihak di Aceh, terutama penyelenggara pemilu, penting melakukan kajian mendalam untuk menentukan celah regulasi dan menyiapkan antisipasinya di masa yang akan datang. Kedua, pihak yang berwenang, terutama kepolisian, perlu melakukan kontrak keamanan secara terbuka kepada seluruh peserta pilkada. Bahwa setiap bentuk penegakkan hukum mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak. Ketiga, pihak kepolisian harus menghindari pendekatan politis dan negosiatif terhadap pelaku tindak kekerasan dalam pilkada. Penindakan tegas adalah solusi utama merawat damai. Kempat, pengawas pemilihan harus mengoptimalkan peran dan fungsinya, serta membuka data pelanggaran kepada publik tanpa terkecuali. Keterlibatan publik adalah senjata ampuh untuk mengawal integritas proses pilkada. Dan terakhir, LSM turut berperan aktif dan inisiatif dalam mengawal pilkada, baik dalam memberikan pencerahan kepada pemilih, mencatat janji kampanye pasangan calon, mengawal kasus-kasus pelanggaran, serta menyediakan opini pembanding kepada publik terhadap proses pelaksanaan pilkada.

Setelah paparan dari beberapa narasumber diskusi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan dan komentar yang menarik untuk diulas. Pertama, majunya 4 orang calon dari GAM adalah bentuk kedewasaan diantara mereka. Kedua, masih berlikunya pembentukan KKR adalah gambaran distrust dari pemerintah pusat terhadap Aceh. Ketiga, untuk menciptakan kantibmas perlu ada semacam deklarasi damai dari seluruh peserta maupun penyelenggara pilkada termasuk penegakkan hukum. Keempat, dari sisi regulasi ada perbedaan penafsiran atau pemahaman pentahapan pemilu seperti dalam masa kampanye antara qanun yang memberikan waktu 14 hari sementara UU Pemilu memberi waktu untuk kampanye selama 3 bulan. (Septi Satriani)