Tahun 2017

Catatan Diskusi dan Bedah Buku “Ancaman Konflik Identitas (SARA) Pada Tahun 2019”

Kategori: Tahun 2017
Dilihat: 446

Sentimen identitas (SARA) dan primodrialisme menjadi isu yang diprediksi akan menguat menjelang tahun politik 2019. Pelaksanaan pilkada dan pilpres secara serentak telah mengakselerasi persaingan politik, tidak hanya pada tataran elite semata, tetapi juga pada tingkat grasroot. Kepentingan untuk meraih dukungan massa sebanyak-banyaknya dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan mengedepankan politik berbasis identitas sebagai strategi untuk memobilisasi massa. Politik identitas yang akan muncul pun tidak hanya meliputi SARA semata, tetapi juga faktor sosiologis lainnya, seperti primordialisme, gender, maupun afiliasi politik. Berbagai faktor tersebut pada tahun 2019 berpotensi menimbulkan segresi sosial yang kuat di tengah masyarakat.

Untuk menganalisis ancaman konflik identitas mejelang pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019 serta sebagai upaya nyata dari para akademisi untuk membangun demokrasi dan negara yang damai, maka pada  hari Rabu, 15 November 2017, di Auditorium LIPI, Widya Graha, lantai 2,  Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan IM (Ichsan Malik) Centre mengadakan diskusi dengan tema “Ancaman Konflik Identitas (SARA) Pada Tahun 2019” sekaligus bedah buku karya Dr. Ichsan Malik yang berjudul “Resolusi Konflik, Jembatan Perdamaian”. Hadir sebagai pembicara, antara lain Prof. Dr. R. Agus Sartono, MBA selaku Deputi Kemenko PMK Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Dr. Ichsan Malik, penulis dan dosen UI, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Dr. Bagus Takwin, M.Hum., dosen sekaligus peneliti UI, serta peneliti senior P2P LIPI, Drs. Sri Yanuarti. Acara ini dipandu oleh moderator, Thung Ju Lan Msc, Ph.D., peneliti senior Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK) LIPI.

Di awal acara, Dr. Firman Noor, Kepala P2P LIPI, menyampaikan bahwa diskusi ini sangat penting dan relevan di tengah semakin memanasnya suhu politik, terutama menjelang pilkada serentak dan pilpres 2019. Menurutnya, pemerintah beserta segenap komponen bangsa harus mempersiapkan energi untuk terus menjaga dan mempertahankan Indonesia sebagai bangsa yang besar, membangun negara-bangsa atas dasar semangat Pancasila, memperkokoh keberagaman dan toleransi. Diskusi ini merupakan upaya awal untuk mempersiapkan Indonesia menjelang tahun politik 2019 yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berkeadilan, lebih mengedepankan perang gagasan.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, MA., selaku Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI menyatakan bahwa diskusi ini penting dilakukan sebagai wujud kesadaran untuk mencegah dan mengelola konflik di masa yang akan datang, terutama menjelang tahun politik 2019.  Menurutnya, peristiwa politik yaitu pilkada DKI 2017 telah memunculkan satu fenomena yang dapat mengancam kedamaian dan keutuhan bangsa. Terkait dengan itu upaya kanalisasi secara cepat sudah dilakukan pemerintah, misalnya, melalui UU Ormas No. 11/ 2017, serta baru-baru ini  pengakuan negara akan agama-agama lokal adalah rangkaian langkah maju dari pengakuan negara akan  keragaman serta pembangunan perdamaian yang perlu diapresiasi. Dalam konteks ini LIPI sebagai lembaga riset memberikan perhatian pada penanganan konflik identitas. Hal ini dilakukan sebagai kontribusi dalam pembangunan perdamaian melalui grand design pengelolaan konflik di negeri ini.  Dr. Nuke mengharapkan dari diskusi dapat muncul gambaran tentang potensi konflik yang akan terjadi pada tahun politik 2019, serta bagaimana upaya pencegahannya sebagai bagian dari merawat kebangsaan dalam kerangka pembangunan perdamaian.

Sementara itu, Prof. Dr. Agus Sartono, MBA., Deputi Kemenko PMK Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama dalam paparannya menyatakan bahwa partisipasi masyarakat misalnya dalam bentuk aktivitas ormas keagamaan meningkat dan turut mewarnai dinamika politik nasional. Pada pilpres 2014, misalnya, konflik identitas dan sentimen agama mencapai puncaknya pada penyelenggaraan Pilkada DKI yang diwarnai oleh “Aksi Bela Islam” sebagai ekspresi politik massa dari tuduhan penistaan agama yang dialamatkan pada incumbent Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Menurutnya, ada indikasi konflik identitas berlangsung kembali pada pilpres 2019. Untuk mencegahnya penting memupuk rasa kecintaan dan kebersamaan untuk memperkokoh persatuan nasional, di samping itu, perlu terus menerus ditumbuhkan memori kolektif, harapan yang positif, saling percaya (trust) dan sifat empati di antara warga bangsa Indonesia. Di samping itu, pencegahan konflik bisa dilakukan dengan memperkecil disparitas politik dan ekonomi yang menjadi penyebab konflik. Di akhir paparannya, Prof. Agus menyampaikan bahwa diskusi ini penting untuk memperkaya wawasan dan pintu masuk memahami konflik berikut penyelesaiannya.

Memasuki acara diskusi, Prof. Dr. Komarudin Hidayat, dalam paparannya tentang “Agama dan Konflik dalam Pemilu 2019”, memandang bahwa Pilkada DKI bisa dijadikan pembelajaran dalam melihat fenomena politik dan konflik yang bermuara pada perseteruan antara agama versus kekayaan atau pemodal. Dalam kasus Pilkada DKI, incumbent Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau kerap dipanggil Ahok, disimbolkan sebagai pemodal yang beridentitas beretnis Tionghoa, sedangkan Anis dianggap mewakili kelompok warga dari latar belakang agama Islam, yang secara ekonomi sebagiannya terpinggirkan. Menurutnya, dua hal inilah yang menjadi perhatian masyarakat sampai saat ini, yang tidak terjadi pada kasus pilkada lainnya. Di Jawa Timur, misalnya, intensitas konflik identitas sangat kecil, karena mayoritas warga adalah NU, begitu juga dalam Pilkada Jawa Barat yang kemungkinan tidak akan terlalu signifikan. Lebih lanjut, Prof. Komarudin menyampaikan bahwa ke depan yang akan menjadi aktor konflik adalah pemilik modal yang bisa membiayai mobilisasi massa, selain tokoh agama yang memiliki banyak pengikut. Di sini, massa menjadi aset atau komoditas dalam politik.

Presenter berikutnya yaitu peneliti senior P2P LIPI, Dra. Sri Yanuarti, MA menyatakan bahwa konflik bernuansa SARA sudah lama terjadi di Indonesia. Sejak masa Demokrasi Terpimpin hingga Orde Baru sudah tercatat beberapa kali konflik bernuansa SARA. Konflik tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu persoalan ketersinggungan atas simbol agama, intoleransi serta sekuritisasi yang dilakukan rezim untuk mempertahankan kekuasaannya. Hasil penelitian LIPI tentang konflik komunal dan penelitian tentang intelijen di masa Orba memperlihatkan bahwa konflik hingga awal reformasi cenderung bernuansa SARA. Peneliti senior LIPI ini juga menjelaskan, bahwa potensi konflik pada tahun politik 2019 sangat rentan. Hal itu dapat dilihat dari parameter konflik yang ada, seperti mobilitas sosial dan angka intoleransi yang semakin meningkat. “Indonesia ke depan dalam posisi rentan dan mudah ditunggangi kepentingan politik”, ungkap Yanuarti. Selain itu, penggunaan isu SARA terutama dengan narasi agama berpotensi dimunculkan kembali terutama terkait pilpres mendatang. Lantas apa yang perlu dilakukan untuk meminimalisir konflik? Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat aturan kampanye terkait dengan penggunaan isu SARA. Dalam hal ini LIPI bekerjasama dengan KPK sudah menyusun sistem integritas dan kode etik untuk partai politik. Di dalamnya terdapat poin penting terkait  aturan penggunaan isu SARA dalam pemilu, yaitu penyelenggara pemilu bisa membatalkan keikutsertaan suatu partai dalam pemilu jika menggunakan isu SARA. Selain itu, menurutnya pemerintah perlu pemperkuat efektifitas dialog antar agama serta mengaktivasi  local wisdom sebagai mekanisme untuk mencegah konflik.

Pembicara ke tiga, Dr. Bagus Takwin, M.Hum., membahas “Narasi Konflik dalam Pemilu 2019”. Dr. Takwim menyatakan bahwa narasi dan konflik adalah dua hal yang selalu berdekatan dan berhubungan satu sama lain. Dalam konflik, narasi adalah bagian penting yang sangat berperan. Menurutnya, narasi adalah penyampaian ulang cerita-cerita tentang masalah kehidupan individu maupun sosial. Karena itu, dalam suatu peristiwa konflik selalu terdapat naratif sebagai bagian integral dalam konflik. Tema-tema dalam naratif selalu digunakan para kandidat untuk mempengaruhi orang sebagai bagian strategi untuk mencapai kekuasaan. Dalam konflik yang terkait dengan pilkada, misalnya, ada tema-tema naratif yang digunakan, seperti radikalisme, pribumi dan non pribumi dan sebagainya. Setiap pemimpin maupun tokoh politik kerap menggunakan tema tertentu untuk kepentingan politiknya. Lantas, apakah di tahun politik 2019 akan terjadi konflik atau tragedi yang mematikan? Menurutnya, jika melihat fenomena yang berkembang saat ini di mana orang membuat suatu narasi untuk menarik atau memobilisasi massa, maka besar kemungkinan Pemilukada maupun Pilpres mendatang akan rentan dengan konflik. Karena itu, menurutnya, kita perlu memperhatikan tema naratif yang berkembang, karena naratif adalah kunci bagaimana orang membangun kekuatan dalam suatu kelompok dan sangat berperan dalam konflik.

Pada akhir acara, Dr. Ichsan Malik sebagai penulis buku “Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian” mencoba merefleksikan buah pikirannya dan memprediksikan kemungkinan yang akan terjadi ke depan. Menurutnya, ada dilema dalam pencegahan maupun resolusi konflik saat ini, yaitu dilema antara metode penanganan konflik dengan brutalitas konflik yang tengah terjadi. Menurut Prof. Ichsan, metode penanganan konflik saat ini sudah jauh lebih baik, namun brutalitas kekerasan semakin tak terelakkan lagi, sebagai contoh, bagaimana peristiwa pembunuhan orang di rekam dan direkam dalam video lalu disebarkan secara luas. “Jadi ada gap antara resolusi atau pencegahan dengan brutalitas konflik yang terjadi”, paparnya. Karena itu, meperlu ada dynamic respons untuk menjembatani antara pencegahan dengan brutalitas dalam konflik. Lebih jauh Dr. Ichsan menyampaikan, bahwa ada dua fenomena yang bisa diambil sebagai pelajaran. Pertama, ada korban atau tumbalisme dalam arti suatu kelompok yang menjadi korban serta adanya distorsi informasi. Dalam istilah “tumbalisme” masing-masing berlomba-lomba untuk menjadi korban. Saat ini, fenomena tumbal atau korban sekarang semakin kompleks. Kedua, distorsi informasi yang merupakan akselelator konflik. Dalam hal ini, menurutnya,  isu agama merupakan akselelator konflik yang paling berbahaya, karena itu perlu menyikapi secara hati-hati menyebarnya hoaks dan intoleransi yang merupakan akselelator konflik yang sangat berbagaya. Untuk mengatasi maraknya tumbalisme dan distorsi informasi, kebersamaan atau persatuan menjadi hal yang sangat penting. Menurut pakar Psikologi politik UI ini, membangun Indonesia harus melalui kompetisi untuk menjadi the winner sebagai upaya mewujudkan Indonesia yang sebenarnya. Pancasila bisa dijadikan alat sebagai perekat kebersamaan untuk menghindari adanya distorsi informasi dan menguatnya isu SARA pada tahun politik mendatang. (Muhammad Fakhry Ghafur)