Tahun 2018

Seminar Nasional 2 Dekade Reformasi: Quo Vadis Politik yang Bermartabat?

Kategori: Tahun 2018
Dilihat: 75

Tahun 2018 menandai dua dekade bergulirnya reformasi di Indonesia. Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merefleksikan dua puluh tahun perjalanan reformasi ini dalam sebuah seminar bertajuk “2 Dekade Reformasi: Quo Vadis Politik yang Bermartabat? pada tanggal 15 Mei 2018. Diselenggarakan di Auditorium Utama LIPI, seminar dibuka oleh Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI.

 

Diskusi dibagi dalam tiga sesi, yaitu sesi politik lokal, politik nasional, dan politik internasional. Sesi politik lokal menghadirkan peneliti senior dari P2Politik-LIPI, Prof. Dr. Siti Zuhro sebagai pembicara. Dimoderatori oleh Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, MA, koordinator kelompok peneliti politik lokal P2Politik-LIPI, hadir sebagai pembahas pada sesi ini adalah Prof. Dr. Eko Prasojo dari Universitas Indonesia dan Robert Endy Jaweng, M.Si dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).

2dekade1 

Dalam paparannya, Prof. Dr. Siti Zuhro menekankan pada problematika desentralisasi dan otonomi yang dialami daerah-daerah pasca diberlakukannya pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung sejak tahun 2005. Ada kaitan yang sangat erat antara desentralisasi/otonomi dengan pilkada langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dimungkinkan dengan adanya kebijakan desentralisasi/otonomi yang salah satunya bertujuan untuk menciptakan mobilitas vertikal masyarakat daerah yang lebih terbuka. Namun demikian,  dalam implementasinya selama 13 tahun ini, pilkada langsung yang sejatinya akan menghasilkan pemimpin daerah yang mumpuni dan berpihak pada rakyat, justru diwarnai oleh kuatnya obsesi penguasaan sumber daya ekonomi dan sumber daya alam yang dilakukan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten. Akibatnya, pelaksanaan otonomi daerah semakin diperburuk dengan tiadanya persambungan antara kepentingan masyarakat luas dan dominasi kepentingan sempit para pejabat di tiga tingkatan tersebut.

 

Selanjutnya, sesi politik nasional memfokuskan analisanya pada pencapaian dua dekade reformasi dan demokratisasi pasca-Soeharto. Dimoderatori oleh Dr. Sri Nuryanti, MA, peneliti senior politik nasional P2Politik-LIPI, sesi ini menghadirkan peneliti senior LIPI Prof. Dr. Syamsuddin Haris sebagai pembicara, dengan pembahas Dr. Saiful Mujani dari Saiful Mujani Research Center (SMRC) dan Titi Anggraini, SH, MH dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Menurut Prof. Haris, pujian dunia internasional terhadap pencapaian demokrasi Indonesia yang disebut relatif stabil dalam jangka waktu cukup panjang, tidak hanya di Asia tetapi juga global, terasa hambar jika disandingkan dengan fakta bahwa tuntutan perjuangan reformasi sebenarnya masih terperangkap dalam praktik demokrasi elektoral yang bersifat prosedural.

2dekade2 

Ada empat faktor penting yang dijabarkan Prof. Haris di balik fenomena stagnasi demokrasi Indonesia saat ini. Pertama, absennya ideologi dalam kehidupan politik pasca-Soeharto sehingga praktik demokrasi dan politik pada umumnya mengalami pendangkalan. Kedua, tidak adanya fondasi ideologis yang mengakibatkan krisis moral dan kepemimpinan. Ketiga, absennya ideologi dan krisis kepemimpinan mengakibatkan demokrasi dibajak oleh para oligarki, baik lama maupun baru, yang mengendalikan dan akhirnya menikmati demokrasi. Keempat, keseluruhan faktor ini dimungkinkan oleh kecenderungan ambivalensi dan inkonsistensi negara, baik dalam penegakan supremasi hukum maupun dalam  menyikapi  berbagai gesekan politik yang dilatari oleh ketegangan relasi sosial dan politik berbasis primordial.

 

Sesi terakhir yaitu politik internasional.  Dengan moderator Awani Irewati, MA, koordinator kelompok peneliti politik internasional P2Politik-LIPI, sesi ini menghadirkan peneliti senior M. Hamdan Basyar, M.Si dan tiga orang pembahas, yaitu Drs. H. Gatot Abdullah Mansyur (Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi 2009-2013), Dr. Evi Fitriani (Universitas Indonesia), dan Nadjib Riphat Kesoema (Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia 2012-2017). Dalam makalahnya yang berjudul “Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina pada Masa Reformasi”, Hamdan Basyar menjabarkan bahwa komitmen Indonesia untuk ikut membantu kemerdekaan Palestina selama masa reformasi ini cukup tinggi, meskipun berbeda cara memberikan dukungannya antara satu presiden dengan presiden lainnya. Jika pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dukungan diberikan dalam bentuk bantuan konkret berupa capacity building bagi masyarakat Palestina, pada masa Presiden Wahid, Megawati, dan Joko Widodo komitmen lebih banyak ditunjukkan dalam bentuk dukungan di forum internasional. Selain itu, komitmen ini tidak hanya dimiliki oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat Indonesia yang secara aktif membantu perjuangan Palestina.

2dekade3 

Mengakhiri paparannya, Hamdan Basyar menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina merupakan upaya politik bebas aktif dalam menjalankan amanah konstitusi. Selain didorong oleh faktor kepentingan nasional, dukungan ini juga merupakan bagian usaha Indonesia untuk memperkuat posisi internasionalnya. Dalam konteks ini, sikap keras Presiden Joko Widodo menentang pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengenai Jerusalem adalah bagian dari dukungan Indonesia terhadap Palestina. (Lidya Christin Sinaga)