Tahun 2018

Diskusi Lesson Learnt dari Counter Terrorism pada Insiden Mako Brimob Depok dan Serangan di Surabaya.

Kategori: Tahun 2018
Dilihat: 43

Belum selesai publik dikejutkan dengan kerusuhan antara narapidana teroris dan polisi di Mako Brimob pada hari Selasa hingga Rabu, 8-9 Mei 2018, serangkaian ledakan terjadi di Surabaya dan Sidoarjo pada hari Minggu, 13 Mei 2018. Peristiwa teror bom di Surabaya ini menimbulkan sejumlah korban jiwa dan luka-luka. Insiden ini menjadi sumber kekhawatiran bersama karena terdapat pola baru dalam aksi teror, yaitu pelaku adalah sekelompok orang dari satu keluarga yang melakukan aksi teror secara bersamaan. Pelaku teror membawa anaknya yang masih di bawah umur untuk meledakkan diri bersama. Berangkat dari insiden dan kekhawatiran ini, Pusat Penelitian Politik LIPI mengadakan diskusi dengan judul “Lesson Learnt dari Counter Terrorism pada Insiden Mako Brimob Depok dan Serangan di Surabaya” pada Kamis, 24 Mei 2018. Diskusi ini menghadirkan dua orang pembicara, yaitu Prof. (Ris) Dr. Hermawan “Kikiek” Sulistyo, peneliti senior Puslit Politik LIPI di bidang Kajian Keamanan Nasional dan Iwan Ong Santosa, wartawan senior Kompas di bidang liputan militer, dengan moderator Irine Hiraswari Gayatri, M.A, peneliti senior Puslit Politik LIPI.

Di awal paparannya, Prof. Kikiek menegaskan bahwa dalam melihat kasus-kasus seperti ini, ada dua aspek utama yang harus dipegang. Pertama, modus operandi, terutama senjata dan bahan peledak (handak) yang digunakan pelaku. Dengan melihat pada modus, polisi akan mampu memetakan afiliasi kelompok dan kemampuan pelaku hingga potensi kerusakan akibat handak. Kedua, pola perolehan bahan peledak tersebut. Bagaimanapun juga, penyelundupan dan pencurian amunisi kerap menyebabkan masalah seperti ini tidak kunjung usai.

Pola Baru yang Mengkhawatirkan

Fenomena perempuan meledakkan diri sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1960-an, yang paling terkenal adalah dari organisasi militan Macan Tamil di Srilanka. Namun, pola keluarga melakukan aksi bom bunuh diri secara bersama-sama adalah kasus pertama.

Prof. Kikiek ingin memaknai insiden ini dari tiga hal. Pertama, pelaku adalah keluarga baik-baik. Dalam kajian Mohammad M. Hafez “The Ties That Bind: How Terrorist Exploits Family Bonds”, fenomena ini mempersulit upaya mendeteksi, memantau, dan mencegah radikalisme. Kedua, pelaku menggunakan jenis handak setipe namun lebih sederhana. Pola pelaku akhir-akhir ini menggunakan satu klaster handak namun lebih sederhana seperti bom panci yang low-explosive tetapi fatal akibat gotri-gotri di dalamnya. Ketiga, sasaran adalah polisi, bukan lagi simbol-simbol Barat. Ketiga hal inilah yang membuat Prof. Kikiek menamai mereka sebagai “generasi ketiga teroris”.

Pola baru ini mengkhawatirkan karena menurut peneliti yang meraih gelar Doktor dari Arizona State University ini, perjuangan pelaku bukan lagi perjuangan Islam secara kolektif, namun merupakan suatu jalan pintas menuju surga. Hal inilah yang menjelaskan mengapa anak di bawah umur bisa terlibat. Bujukan dan indoktrinasi dari anggota keluarga, baik itu dari suami ke istri atau ayah ke anak berisi tentang mimpi untuk masuk surga bersama-sama. Sikap keyakinan keagamaan yang fatalistik inilah yang membuat fenomena teror berbeda dengan sebelumnya karena sasarannya adalah masuk surga sehingga membuat mereka tidak takut dibunuh. Polisi dan simbol lain dianggap sebagai instrumen pencapaian surga. Pola seperti ini lebih sulit diberantas karena bersifat acak, terkait dengan keyakinan, dan tidak ada hubungannya dengan motif ekonomi.

Mengatasi persoalan ini merupakan pekerjaan rumah bersama yang berat. Kapolri, ujar Prof. Kikiek, seperti Don Quixote yang dibiarkan bekerja sendiri. Terlebih ketika perumusan RUU Tindak Pidana Terorisme berlarut-larut karena tarik menarik tafsir kejahatan atau politis, jika terkait dengan makar. Kemudian, yang perlu digarisbawahi juga, pelaku tidak mungkin bisa dilacak jika tidak disadap. Sementara itu, kalau tidak bisa dilacak, maka akan semakin banyak lagi korban di masa depan dan semakin meluas efeknya.

Terkait dengan pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI, berkaca pada Operasi Tinombala di mana TNI dan Polri bersama-sama memberantas Kelompok Santoso di Poso, Iwan Ong dari KOMPAS menekankan perlunya dibentuk sistem dan rambu yang jelas antara tugas Kepolisian sebagai penegak hukum dan melindungi homeland security dan TNI sebagai fungsi pertahanan. Hal ini diperlukan untuk pencapaian tujuan dan kehidupan demokrasi yang lebih baik.

Penanganan Komprehensif: Hulu ke Hilir

Dalam diskusi produktif yang melibatkan para pemerhati kajian ini seperti dari UN, ELSAM, Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial UI, dan Forum Sahabat Ansor ini, dapat disimpulkan beberapa poin penting yang menjadi bahan pemikiran bersama. Pertama, memberantas terorisme harus dimulai dengan memberantas intoleransi karena kedua hal ini berkelindan. Mengikis intoleransi dan sifat-sifat fatalistik ini adalah tugas dari para pemimpin agama, khususnya MUI, Nadhlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Persaingan tafsir antar ulama di mana suatu ayat bisa dimaknai kekerasan dan juga kemanusiaan harus bisa ditangani supaya tidak ada lagi aliran keras yang berkembang. Penting juga untuk menyebarkan anti-tesis terhadap paham violent-extremism serta pemaknaan menyeluruh terhadap tauhid menggunakan ayat dan hadits, bukan konsep demokrasi dari Barat.

Kedua, pentingnya pendekatan soft-approach, cross-cultural, dan cross-discipline karena masalah substansi ideologi atau pemikiran tidak ada yang menangani ibarat tunas yang akan selalu tumbuh karena akarnya tidak dicabut. Keterlibatan menyeluruh semua komponen bangsa diperlukan dalam hal ini. Ketiga, perlunya pemahaman publik akan anatomi konflik, kekerasan, dan terorisme untuk menghindari double-victim bagi warga negara.

Keempat, hard-approach dalam counter-terrorism belum menjawab persoalan karena persoalannya ada pada diri individu. Resolusi UN tahun 2017 tentang National Action Plan on Preventing Violent-Extremism belum menyasar publik secara umum, namun lebih kepada sasaran strategis. Kelima, UU Tindak Pidana Terorisme bukanlah solusi dari segalanya, namun bagaimana menemukan sinergitas pada lembaga-lembaga pemerintah dalam anti terorisme dengan cara menghilangkan ego-ego sektoral.

Keenam, dari hulu ke hilir penanganan terorisme bermuara pada UU Tindak Pidana Terorisme. Akibatnya, UU ini seolah-olah merupakan instrumen utama, padahal ada UU Keimigrasian, UU Bahan Peledak, dan lain-lain. Terakhir, tidak ada gradasi yang jelas tentang definisi keadaan normal dan darurat sehingga membutuhkan kekuatan TNI. Sebagai contoh, di Inggris ada UU kejahatan terorisme (militer), UU anti terorisme (polisi), dan UU penanggulangan (pencegahan) terorisme yang menekankan dikotomi TNI-Polri secara jelas. (Putri Ariza Kristimanta)

(Putri Ariza Kristimanta)