Tahun 2018

Diskusi “Pembangunan Koalisi dan Tantangan Perbaikan Demokrasi”

Kategori: Tahun 2018
Dilihat: 87

Kamis, 9 Agustus 2018, bertempat di Ruang Rapat Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), Widya Graha lantai XI, dilangsungkan diskusi dengan judul “Pembangunan Koalisi dan Tantangan Perbaikan Demokrasi”. Diskusi kali ini menghadirkan tiga narasumber dari Tim Kajian Pemilu Pusat Penelitian Politik LIPI dan satu narasumber dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dengan moderator Irine Hiraswari Gayatri, S.Sos, MA.

 

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Dr. Firman Noor membuka diskusi dengan mempertanyakan kehadiran koalisi dalam sistem presidensial. Bagi Firman, koalisi tidak lazim dalam sistem presidensial. Berbeda dengan sistem parlementer yang memang membutuhkan koalisi. Koalisi yang dibentuk untuk memenuhi presidential threshold bagi Firman sangatlah aneh karena presidential threshold didasarkan pada pemilu periode sebelumnya dan ditetapkan oleh partai politik mayoritas.

 

Firman menambahkan bahwa alotnya proses koalisi menggambarkan minimnya stok wakil presiden yang bisa diterima oleh semua pihak. Kondisi ini dibaca partai politik sebagai tidak kuatnya posisi Jokowi maupun Prabowo. Bagi Firman, jika keduanya memiliki posisi yang kuat, tentu bisa memilih siapa yang akan mendampingi mereka maju dalam pemilihan presiden tahun 2019 nanti.

 

Pertanyaan Firman mengenai koalisi dijawab oleh Ridho Imawan Hanafi, M.IP sebagai pembicara pertama dalam diskusi ini. Bagi Ridho, pembentukan koalisi dalam sistem presidensial adalah hal yang biasa terjadi, seperti di beberapa negara Amerika Latin. Ridho menambahkan bahwa koalisi menjadi tidak dapat dihindarkan dalam sistem presidensial multipartai karena Presiden terpilih perlu untuk mendapatkan dukungan legislatif dan mengamankan agenda kebijakan yang telah dirancangnya. Jika pada Pemilu 2014 pemilihan legislatif mendahului pemilihan presiden, maka pada Pemilu 2019 ini harapannya pilihan presiden tidak lagi didikte oleh hasil pilihan legislatif. Inilah mengapa koalisi itu menjadi mungkin untuk dilakukan meski dalam sistem presidensial sekalipun. Harapannya, pembangunan koalisi terjadi jauh-jauh hari sebelum perhelatan politik itu dilaksanakan.

 

Senada dengan Ridho, pembicara kedua Wawan Ichwanuddin, M.Si juga menyatakan bahwa koalisi dibutuhkan salah satunya  untuk mengamankan dukungan politik di parlemen serta mengokohkan dan memperluas dukungan di masyarakat terutama pasca pemilihan berlangsung. Koalisi juga dibutuhkan oleh partai politik  karena dengan demikian, peluang untuk masuk dalam jajaran pemerintah atau menduduki jabatan penting dalam BUMN menjadi lebih terbuka dibanding jika parpol tidak berkoalisi dengan calon yang memiliki peluang menang dalam pilihan presiden mendatang. Kondisi ini tidak terhindarkan karena partai politik sendiri membutuhkan pemasukan di tengah tiadanya kepastian finansial partai politik yang hanya didasarkan pada iuran keanggotaan partai politik.

 

Pembicara ketiga Lucky Sandra Amalia, S.IP, MDS mengatakan bahwa koalisi diharapkan terbangun karena adanya basis ideologi atau platform yang sama serta terbangun dalam jangka waktu yang lama, sejak dari pencalonan hingga berakhirnya masa pemerintahan. Hanya saja menurut Sandra, sistem penetapan presidential threshold yang didasarkan pada pemilihan lima tahun sebelumnya membuat calon presiden terpenjara. Dampak lebih lanjutnya koalisi transaksional menjadi tidak dihindarkan. Dasar transaksional-lah yang membuat bangunan koalisi menjadi rapuh dan rentan pecah kongsi.

 

Pembicara terakhir dari CSIS, Dr. Philips J Vermonte berpendapat bahwa sistem pemilu serentak membuat partai politik berkoalisi sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Hal ini berbeda dengan sistem sebelumnya yang memungkinkan partai politik mengabaikan pemilih. Pemilih tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan koreksi pemimpin yang dihasilkan oleh pemilihan sebelumnya. Phillips juga berpendapat bahwa divided society akibat pelaksanaan pilkada terjadi karena pilihan didasarkan hanya semata-mata pada alasan primordial bukan kebijakan. Namun menurut Phillips, pembelahan yang terjadi di masyarakat dalam jangka panjang justru membuka peluang terjadinya pendewasaan yang baik bagi pemilih maupun partai politik. Dengan adanya pembelahan, voters disuguhi banyak pilihan. Harapannya ke depan, pembelahan yang terjadi tidak hanya didasarkan pada ikatan primordial tetapi lebih karena kebijakan atau program. Masing-masing kandidat akan adu program dan menawarkan program terbaik mereka untuk meraih simpati pemilih.

 

Catatan menarik selanjutnya dari Phillips adalah mengenai adanya konsistensi koalisi yang dilakukan oleh Partai Gerindra, PAN, dan PKS di beberapa pemilihan, baik pada level nasional maupun lokal. Dibandingkan dengan PDIP, bagi Phillips, Gerindra jauh lebih mampu memperluas jaringan jumlah koalisi yang dibentuk, termasuk dengan partai politik yang berkoalisi dengan PDIP dibanding PDIP itu sendiri. Analisis Phillip kemudian terbukti dalam deklarasi pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden di Kertanegara. Meskipun Prabowo memutuskan bersanding dengan Sandiaga Uno, PKS maupun PAN tetap bertahan dan mendukung calon yang diusung oleh Prabowo, meski syarat yang diajukan keduanya untuk memilih ulama diabaikan oleh Prabowo. (Septi Satriani)

media1

media2

media3

media4