Tahun 2018

Seminar Intern oleh Kandidat Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, 4 September 2018

Kategori: Tahun 2018
Dilihat: 29

Selasa, 4 September 2018, Pusat Penelitian Politik LIPI mengadakan seminar intern yang menghadirkan dua kandidat penelitinya sebagai pembicara. Bertempat di Ruang Rapat Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Widya Graha lantai XI, acara diskusi dibagi dalam dua sesi mengingat ada dua topik berbeda yang akan dipaparkan.

 

Sesi pertama mengangkat tema “Kolaborasi Inter-Agensi (Inter-Agency Collaboration) dalam Penanganan Politik Identitas di Pilkada Serentak 2018”. Hadir sebagai pembicara, Putri Ariza Kristimanta, M.Si (Han), dengan moderator Defbry Margiansyah, M.A. Dalam presentasinya, Putri memaparkan bahwa Pilkada Serentak 2018 secara umum berlangsung kondusif dengan tidak adanya bentrok fisik yang signifikan. Politisasi identitas tetap terjadi, tapi dengan pola penggunaan instrumen hoax dan fake news. Hal ini berbeda dengan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang menggunakan politisasi identitas faktual pada salah satu kandidat calon gubernur, yaitu Ahok seorang Tionghoa dan beragama Kristen. Menurut Putri, ada tiga wilayah yang mengalami kasus politisasi SARA (Suku Agama dan Ras), yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Namun dalam temuan awalnya Putri mengatakan kolaborasi inter-agensi telah dilakukan oleh pemangku kepentingan, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Satuan Tugas Nusantara (Satgas Nusantara) yang dibentuk oleh Polri. Upaya kolaborasi dilakukan dengan berbagi informasi, manajemen media, manajemen sosial, dan penegakan hukum. Hasilnya, kolaborasi inter-agensi ini tidak hanya mewujudkan Pilkada Serentak 2018 yang damai, tetapi juga menjadi model praktik terbaik (best practices) untuk menghadapi Pemilu Serentak 2019.

 

Paparan yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab berlangsung interaktif dan menarik. Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Dr. Firman Noor memberikan masukan bahwa politik identitas bukanlah suatu permasalahan, melainkan keniscayaan dalam politik. Namun seringkali yang menjadi permasalahan adalah politisasi identitas, sehingga harus hati-hati dan konsisten dalam penggunaan kata. Sarah Nuraini, S.IP, M.Si. juga mengingatkan perlunya melihat kembali apa urgensi dan relevansi dari kolaborasi inter-agensi ini. Hal ini terkait fakta bahwa dalam merumuskan Indeks Kerawanan Pemilu terkait Pilkada Serentak 2018, pemangku kepentingan memiliki data sendiri-sendiri. Pihak Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian melakukan pemetaan berdasarkan indikator masing-masing. Hal ini justru menunjukkan tidak terlihatnya kolaborasi inter-agensi dari para pemangku kepentingan dalam menangani politik identitas di Pilkada Serentak 2018.

 inter4 1

 

Sesi kedua dengan tema “Kampanye Digital dan Penggambaran Media Massa Terhadap Kandidat Perempuan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pada Pilkada 2018” dibawakan oleh Mouliza K.D. Sweinstani, M.IP, dengan moderator Sutan Sorik, S.H. Dalam presentasinya, Mouliza memaparkan bagaimana kampanye digital dan penggambaran media massa terhadap kandidat perempuan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada Pilkada 2018 tidak menjadi penentu keterpilihan kandidat tersebut. Menurut Mouliza, yang menjadi penentu keterpilihan kandidat perempuan adalah modal sosial, jaringan, dan modal finansial. Namun demikian, kampanye digital ini bisa menjadi sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi politik dan mendorong masyarakat menjadi pemilih rasional, dengan menilai kandidat perempuan berdasarkan pada program yang diusung.

 

Mouliza menambahkan bahwa studi yang Ia lakukan membawa implikasi teoritis terhadap teori political marketing Newman dan Perloff, dengan menambahkan indikator jenis sistem pemilu pada domain social imaginary. Studi yang Ia lakukan menunjukkan bahwa domain tersebut tidak relevan dengan konteks kampanye digital karena sifat tanpa batas dunia maya telah membuat sasaran political marketing menjadi tidak tersegmentasi.

 

Sama seperti sesi sebelumnya, pembahasan pada sesi kedua ini juga berlangsung interaktif dan menarik. Dr. Firman Noor kembali memberikan tanggapan dan masukan bahwa keterpilihan kandidat perempuan bukanlah karena melakukan kampanye ultra feminis dan kontra feminis. Hal terpenting adalah bagaimana kandidat perempuan calon gubernur dan wakil gubernur mempromosikan program yang akan memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat pemilih. Selanjutnya, Dr. Firman Noor juga mengingatkan perlu adanya dua kerangka teori untuk menganalisis kedua variabel kampanye digital dan media massa karena teori political marketing yang digunakan lebih aplikatif ke variabel kampanye digital. Dr. Kurniawati juga memberikan pendapat dan masukan senada dengan Dr. Firman Noor. Menurutnya, kampanye digital dan penggambaran media massa merupakan dua variabel yang berbeda. Oleh karenanya, diperlukan teori baru untuk menganalisis penggambaran media massa terhadap kandidat perempuan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada Pilkada 2018. (Sutan Sorik)

inter4 2