Tahun 2018

Seminar Intern Kandidat Peneliti P2Politik LIPI, 28 Agustus 2018

Kategori: Tahun 2018
Dilihat: 28

Pada Selasa, 28 Agustus 2018, Pusat Penelitian Politik (P2Politik) LIPI menyelenggarakan seminar intern dengan menghadirkan dua kandidat peneliti, Sutan Sorik, S.H dan Eristya Puspitadewi Irwanto, M.S.E., sebagai pembicara. Kedua peneliti ini mempresentasikan rancangan penelitiannya dengan tema sesuai bidang keilmuannya masing-masing. Sorik, lulusan Ilmu Hukum di bidang Tata Negara dari Universitas Sumatera Utara, mempresentasikan makalahnya berjudul “Penguatan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikameral di Indonesia”. Sedangkan, Eristya yang merupakan lulusan dari program Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia menyampaikan presentasi dengan judul “Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Resolusi Parlemen Eropa tentang Kelapa Sawit.”

 

Pada pemaparan awalnya, Sorik menjelaskan secara komprehensif fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD), termasuk urgensi pembentukannya di era pasca Orde Baru. Eksistensi DPD hari ini merupakan manifestasi dari perubahan mendasar kelembagaan negara pasca Reformasi yang berupaya mendorong percepatan demokratisasi kelembagaan legislatif Indonesia dengan penerapan sistem bikameral (dua kamar) yang mengakomodasi kepentingan daerah. Namun dalam perjalanannya, fungsi legislasi DPD dan relasinya dengan DPR dan Presiden yang tertuang dalam UUD 1945 pasca amandemen menghadapi persoalan. Pertama, fungsi legislasi DPD dalam ketentuan perundang-undangan hanya bersifat opsional dan tidak imperatif. Hal ini bertentangan dengan semangat awal pembentukannya. Kedua, DPD sebagai lembaga konstitusional hanya menjadi sistem pendukung yang bertugas untuk memberikan pertimbangan, usul, ataupun saran kepada DPR dan tidak memiliki kekuasaan dengan daya imperatif yuridis, berbeda dengan lembaga konstitusional sederajat, seperti DPR dan Presiden. Ketiga, sejauh ini DPD hanya dipandang sebagai kamar kedua lembaga perwakilan. Keputusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa sistem perwakilan Indonesia tidak menganut sistem bikameral tetapi sistem perwakilan khas Indonesia. Belum lagi, adanya perebutan kekuasaan dan masuknya partai politik yang semakin memperburuk keadaan DPD.

 

Diskusi berlangsung interaktif dan dinamis. Berbagai masukan diberikan oleh civitas Puslit Politik LIPI, salah satunya Prof. Lili Romli yang berpandangan bahwa penting bagi Sorik untuk membandingkan kajiannya dengan dua negara yang memiliki sistem bikameral terutama untuk melihat sistem perwakilan dan relasi DPD dengan konstituennya di daerah. Kajian Sorik yang berusaha untuk mengkaji fungsi legislasi dan relasi DPD dengan DPR dan Presiden ini diharapkan dapat membangun konsep ideal sistem bikameral DPD di Indonesia.

 

Pada sesi kedua, Eristya mempresentasikan rancangan penelitiannya yang menitikberatkan pada kebijakan Indonesia dalam memperkuat industri kelapa sawit nasional sebagai upaya merespon resolusi “kelapa sawit” Parlemen Eropa. Resolusi Palm Oil and Deforestation of the Rainforests yang diadopsi pada tanggal 4 April 2017 disahkan atas dasar pertimbangan kerusakan lingkungan dan perubahan cuaca yang disebabkan oleh industri kelapa sawit yang tidak mengedepankan produksi yang berkelanjutan. Dalam resolusi tersebut, terdapat dua poin yang dipandang kontroversial oleh produsen sawit yaitu; pertama, pemberlakuan skema sertifikasi baru dan tunggal untuk kelapa sawit yang akan memasuki pasar Uni Eropa. Kedua, penghapusan bertahap penggunaan kelapa sawit sebagai biofuel dan pergantiannya dengan minyak nabati per tahun 2020.

 

Kontroversi resolusi ini bagi negara produsen utama seperti Indonesia merupakan hambatan perdagangan dan bertentangan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas kelapa sawit yang berkelanjutan. Resolusi ini justru dipandang sebagai langkah politik karena alasan utamanya bukan sekedar persoalan lingkungan tetapi lebih untuk memproteksi kepentingan petani Rapeseed Oil (RSO) dan Sunflower Oil (SFO) regional. Penelitian ini menarik karena mengkaji tentang bagaimana respon kebijakan Indonesia terhadap langkah politis tersebut. Dalam diskusi ini Dr. C.P.F Luhulima berpendapat bahwa penelitian ini perlu juga untuk melihat bagaimana strategi Indonesia dalam mengupayakan pembukaan pasar baru bagi ekspor komoditas unggulan Indonesia dan penguatan kinerja diplomasi dalam menghadapi tindakan proteksionis Eropa ini. (Defbry Margiansyah)

kandidat1

kandidat2