Tahun 2018

Seminar Intern Kandidat Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, 21 Agustus 2018.

Kategori: Tahun 2018
Dilihat: 11

Pusat Penelitian Politik (P2Politik) LIPI pada Selasa, 21 Agustus 2018 menyelenggarakan seminar intern di Ruang Seminar Utama Gedung Widya Graha LIPI Lantai XI. Menghadirkan dua kandidat peneliti P2Politik sebagai pembicara, yaitu Defbry Margiansyah, S.I.P., dan Dian Ratna Sari, S.E, seminar intern kali ini menjadi kesempatan bagi keduanya untuk mempresentasikan rancangan penelitian masing-masing sesuai bidang keilmuannya.

 

Sebagai pembicara pertama, Defbry Margiansyah, S.I.P., mengangkat tema “Making Indonesia’s Diplomacy 4.0: Investigasi Peran Diplomasi Sains dan Teknologi (S&T) dalam Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Orde Baru.” Menurut Defbry, perkembangan sains dan teknologi yang begitu cepat pada abad ke-21 telah menjadi bagian penting bagi perkembangan ilmu hubungan internasional dalam berbagai aspeknya. Hal itu berdampak besar pada terbentuknya paradigma dan perilaku negara-bangsa secara multidimensional. Kompleksitas yang dimunculkan, menurut Defbry, adalah peran negara-bangsa sangat ditentukan oleh kekuatan transformasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang merupakan unsur utama dari globalisasi ekonomi dan sosio-politik. Di satu sisi, hal itu berdampak pada semakin meningkatnya kesejahteraan lingkungan eksternal dan internal yang kooperatif dan kolaboratif bagi aktor negara maupun non-negara. Sementara pada sisi lain, lanjut alumnus Universitas Pasundan Bandung ini, berdampak pada kemunculan tantangan maupun ancaman non-tradisional bagi dunia internasional, seperti krisis ekonomi, energi, dan bahkan kelangkaan pangan dan sumber daya. Karena itu, menurut Defbry, sangat penting bagi sebuah negara untuk memperhitungkan faktor iptek dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, terutama terkait tiga hal.

 

Pertama, politik luar negeri dan iptek di era globalisasi saling terkait erat dan dapat memengaruhi serta memperkokoh satu dengan lainnya. Pada tingkat internasional maupun regional, misalnya, terdapat berbagai institusi berbasis sains dan teknologi yang memiliki fungsi dan peran penting dalam pengambilan arah maupun tujuan kebijakan suatu negara. Sebut saja United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), World Health Organization (WHO), dan ASEAN Plan of Action in Science Technology, and inovation (APASTI). Pada titik ini, diplomasi sains telah menjadi instrumen penting untuk mencapai tujuan prioritas kebijakan suatu negara, baik pada tataran bilateral maupun multilateral, seperti halnya Swiss, Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Inggris, Jerman, dan Belanda yang telah melibatkan sains dan teknologi dalam kebijakan luar negeri dan perangkat diplomatik yang dimiliki untuk kepentingan nasionalnya. Kedua, pemerintah telah menjadikan sains dan teknologi sebagai pendukung utama dalam pembangunan ekonomi nasional melalui transformasi basis ekonomi yang berporos pada sumber daya alam menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Dengan demikian, peningkatan kemampuan iptek dapat menjadi elemen untuk berdaya saing. Upaya tersebut telah dilakukan pemerintah melalui program “Making Indonesia 4.0” yang diharapkan dapat merevitalisasi berbagai sektor terutama industri sebagai pembangkit daya saing. Ketiga, kebijakan luar negeri yang tekoneksikan dengan sains dan teknologi maju dapat menjadi instrumen penting bagi keberhasilan agenda pembangunan nasional maupun internasional khususnya negara-negara kekuatan baru, termasuk Indonesia. Kompleksitas persoalan pengembangan sains dan teknologi atau diplomasi iptek dalam politik luar negeri di era globalisasi dan transformasi ekonomi politik global menjadikan kajian ini bagi Defbry sangat krusial. Untuk itu, perlu dilakukan kajian secara lebih mendalam, terlebih belum ada studi yang membahas peranan penting sains dan teknologi dalam politik luar negeri Indonesia di Indonesia khususnya pasca Orde-Baru.

 

Pembicara kedua, Dian Ratna Sari, menyajikan makalah dengan judul “Kepentingan Elit Lokal dalam Usulan Pemekaran Kabupaten Bogor”. Dalam paparannya Dian menyoroti kiprah elit lokal di balik tuntutan pemekaran di Kabupaten Bogor yang meliputi wilayah Bogor Barat, Bogor Timur, dan Bogor Selatan. Menurut Dian, sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999, banyak daerah yang menuntut pemekaran dengan harapan daerahnya dapat lebih otonom, mandiri, dan maju, sehingga pelayanan publik lebih efektif dan pembangunan lebih merata serta dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakatnya. Namun dibalik semua itu, pemekaran membuka peluang dan kesempatan bagi segelintir elite untuk memperoleh keuntungan dana, baik dari pemerintah maupun penerimaan daerahnya. Selain itu, melalui pembentukan unit administrasi yang baru, seseorang dapat berkuasa dengan menempati jabatan atau posisi baru bersamaan dengan terbentuknya kabupaten baru. Alhasil, pemekaran menjadi ajang perebutan kekuasaan bagi para elit.

 

Oleh karena itu, alumnus Universitas Airlangga ini memandang bahwa peran para elite lokal  dalam mengawal proses pemekaran begitu berarti, sebab keterlibatan mereka akan berkaitan dengan kekuasaan yang didapatkan ketika pemekaran terbentuk. Berdasarkan sejumlah riset terkait dengan pemekaran, bahwa dalam beberapa kasus yang terjadi di beberapa daerah, sebagian besar hasil pemekaran dinikmati oleh segelintir elit saja, bukan masyarakat luas. Menurut Dian, persoalan tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap wacana pemekaran daerah. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, sekitar 80 persen dari Daerah Otonomi Baru dinilai gagal karena dianggap tidak mampu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah bermaksud melakukan moratorium pemekaran dengan harapan dapat meredam laju usulan pemekaran di samping untuk menata daerah otonomi baru menjadi lebih baik. (Muhammad Fakhry Ghafur)