Tahun 2019

Seminar Mahasiswa Magang, 21 Agustus 2019

Kategori: Tahun 2019
Dilihat: 39

Strategisnya keberadaan Laut China Selatan membuat perselisihan di antara negara-negara yang mempunyai klaim terus terjadi hingga saat ini. Sikap Tiongkok yang justru semakin agresif pasca keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang menihilkan klaim nine-dash line-nya, akhirnya memicu reaksi dari negara-negara pengklaim maupun negara bukan pengklaim (non-claimant states), seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, Australia, Perancis, dan India. Hal inilah yang dipaparkan oleh empat orang mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara yang telah menyelesaikan satu bulan masa magang mereka di Pusat penelitian Politik LIPI. Bertempat di Ruang Rapat Utama P2P LIPI, keempat mahasiswi, yaitu Citra Mahotta Sitepu, Ira Rizka Aisyah Lubis, Syalsa Azbila Fahira, dan Try Epo Masita Sembiring mempresentasikan tulisan mereka berjudul “Keterlibatan Non-Claimant States dalam Sengketa Laut China Selatan: Perspektif Geopolitik” dalam seminar internal yang diadakan pada 21 Agustus 2019.

Dengan menggunakan perspektif geopolitik, keempat mahasiswi ini menganalisa dinamika keterlibatan negara-negara non-claimant seperti Amerika Serikat, Inggris, dan India dalam perkembangan sengketa Laut China Selatan. Meskipun secara geografis negara-negara tersebut berada jauh dari Laut China Selatan dan tidak memiliki klaim dalam sengketa ini, melalui mitra atau aliansinya, negara-negara non-claimant dapat mendorong kepentingan ekonomi dan militernya pada suatu kawasan. Bagi Amerika Serikat, misalnya, salah satu faktor keterlibatan mereka dalam konflik ini bisa dikarenakan negara sekutu dan mitranya meminta bantuan untuk meyakinkan Tiongkok supaya tidak menggunakan kekuatan ekonomi dan militernya untuk mengecam negara tetangga, dan sebaliknya mengambil tindakan sesuai hukum internasional. Di sisi lain, Inggris sebagai sekutu AS juga tidak dapat mengelak dari seruan yang menginginkan lebih banyak partisipasi internasional dalam mengantisipasi sengketa yang terus berkembang di Laut China Selatan. Pengerahan armada Angkatan Laut Kerajaan Inggris dalam latihan militer gabungan bersama AS sejak 2018, juga tidak dapat dilepaskan dari konteks ini.

Sementara itu, Vietnam yang menyatakan terus mendukung kehadiran India di di wilayah perairan Vietnam di Laut China Selatan, tepatnya di wilayah yang bernama Phu Kanh Basin melalui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi secara bersama, juga dapat dilihat dalam rangka menghadapi ambisi Tiongkok di wilayah perairannya. Kehadiran India di perairan tersebut sedikit banyak telah memberikan tekanan terhadap Tiongkok dan mampu menekan ambisi Tiongkok untuk menguasai Laut China Selatan, setidaknya, di perairan Vietnam untuk saat ini. Ada dua alasan mengapa Tiongkok merasa terganggu dengan kehadiran India di Laut China Selatan. Pertama, adanya eksplorasi India di blok 127 dan 128 telah mengganggu ambisi Tiongkok untuk mengklaim wilayah tersebut. Kedua, dukungan India terhadap kebebasan navigasi di Laut China Selatan bertolak belakang dengan kebijakan Tiongkok yang ingin menguasai 90% perairan tersebut.

Dalam konteks ini, sebagaimana kesimpulan dari keempat mahasiswi ini, negara dan aliansi berguna untuk menyeimbangkan hubungan satu dengan lainnya melalui pendudukan secara fisik maupun dengan memberikan pengaruh politik di dalam wilayah geografis. Di satu sisi, keterlibatan negara-negara non-claimant ini dapat memberikan tekanan untuk menentang hegemoni Tiongkok di Laut China Selatan, seperti salah satunya yaitu menentang klaim “nine dash line” milik Tiongkok. Sayangnya, keterlibatan non-claimant states ini, alih-alih bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan penegakan hukum internasional, di sisi lain justru meningkatkan aktivitas militer di kawasan sengketa karena semakin meningkatkan perasaan keterancaman dan ancaman internasionalisasi isu. (Lidya Christin Sinaga)

Dokumentasi kegiatan: