Tahun 2019

Rilis Survei Nasional: Pemilu Serentak 2019 dan Penguatan Demokrasi di Indonesia

Kategori: Tahun 2019
Dilihat: 48

WhatsApp Image 2019 09 16 at 14.37.38

Pemilu Serentak 2019 telah selesai dilaksanakan. Dalam Pemilu Serentak yang baru kali pertama ini dilakukan, pemilih diberi  hak untuk memilih presiden beserta wakilnya, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Kelima pemilihan itu dilaksanakan secara bersamaan agar menghasilkan pemerintahan yang stabil dan efektif. Namun alih-alih efektif, desain “serentak” ini kemudian justru dianggap cukup menyulitkan, rumit, dan melelahkan. Proses yang sulit, rumit, dan melelahkan ini pula yang kemudian dianggap sebagai penyebab wafatnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan dirawatnya ribuan petugas pemilu lainnya akibat kelelahan dalam proses penghitungan lima kotak suara.

 

Sulitnya Pemilu Serentak 2019 ini diungkapkan oleh Wawan Ichwanuddin, Koordinator Tim Survei Nasional Pusat Penelitian Politik LIPI, pada acara Rilis Survei Nasional “Pemilu Serentak dan Penguatan Demokrasi di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 28 Agustus 2019 di Ruang Seminar Gedung Widya LIPI. Sebagaimana diketahui pada tahun 2019 ini, Pusat Penelitian Politik LIPI melaksanakan survei publik dengan melibatkan 1.500 responden dan survei ahli atau tokoh dengan 119 responden. Survei dilaksanakan pada 27 April hingga 5 Mei 2019 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Adapun survei ahli atau tokoh melibatkan unsur akademisi, politisi partai politik, jurnalis senior, pengurus asosiasi pengusaha, tokoh agama, budayawan, tokoh gerakan perempuan, NGO dan pemuda di lima kota yaitu Jakarta, Padang, Pontianak, Surabaya dan Makassar.

 

Menurut Wawan, 74% dari responden survei publik serta 86% dari responden survei tokoh atau ahli setuju bahwa Pemilu Serentak 2019 yang mencoblos lima surat suara lebih menyulitkan bagi pemilih dibandingkan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang terpisah seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Lebih lanjut Wawan mengungkapkan setidaknya ada empat hal menarik dari hasil survei 2019 ini. Pertama, asumsi dasar diselenggarakannya pemilu serentak, yaitu untuk memberi ruang yang lebih besar pada pemilih untuk memilih secara cerdas, ternyata tidak terpenuhi. Hal ini karena perhatian pemilih tersita untuk pemilihan presiden dan pemilih kurang punya waktu mengenali calon wakil mereka di DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Menariknya, meskipun temuan dari tim LIPI memperlihatkan bahwa mayoritas responden menilai penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 ini berlangsung secara bebas dan jurdil, hampir 50% responden menganggap bahwa praktik politik uang sebagai hal yang wajar.

 

Kedua, menurut Wawan, kepercayaan publik terhadap demokrasi di Indonesia cukup tinggi. Hal ini diperlihatkan oleh tingginya angka survei baik di survei publik maupun survei ahli atau tokoh. Sebanyak 71,6% responden survei publik berpendapat bahwa Indonesia saat ini demokratis. Angka ini tidak terpaut jauh dengan hasil survei tokoh atau ahli, yaitu 83% responden yang berpendapat sama. Namun demikian, hanya 42% responden survei ahli atau tokoh yang berpendapat bahwa kondisi demokrasi saat ini lebih baik dari empat tahun sebelumnya. Ini bisa diartikan bahwa sisanya mengganggap sebaliknya. Tidak mengherankan jika ada 42% yang berpendapat bahwa kebebasan berbicara semakin dibatasi. Di samping itu, secara umum penilaian responden terhadap elite politik relatif buruk karena dianggap tidak bekerja untuk rakyat. Sebagian besar responden merasa lebih terwakili oleh ormas dibanding oleh elite politik.

 

Ketiga, meskipun mayoritas responden menolak penggunaan isu agama dalam pemilu tetapi mereka tidak keberatan jika ajaran agama dijadikan aturan formal yang dibuat oleh pemerintah, asalkan melalui proses yang telah ditentukan. Meskipun angka penerimaan terhadap calon legislatif dengan latar belakang etnis yang berbeda cukup tinggi angkanya, tetapi sebagian responden masih menjadikan latar belakang agama dan etnisitas sebagai hal yang dipertimbangkan dalam memilih calon legislatif.

 

Keempat, meskipun publik mulai mempersoalkan penegakan hukum terhadap delik penistaan agama dan pencemaran nama baik, mereka masih berpendapat bahwa hukuman atas kedua hal tersebut tetap harus dipertahankan. Mayoritas responden setuju bahwa salah satu cara untuk menimbulkan efek jera bagi koruptor adalah melalui pemiskinan. Meskipun Pemilu Serentak 2019 berlangsung dengan tensi tinggi dan menimbulkan polarisasi yang cukup tajam di tengah-tengah masyarakat, mayoritas responden menolak perubahan sistem pemilihan presiden dan kepala daerah menjadi tidak langsung.

 

Dalam diskusi kali ini ada tiga pembahas yang hadir untuk menanggapi hasil temuan tim survei. Prof. (Ris). Dr. Syamsuddin Haris, M.Si, peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI sebagai pembahas pertama mencatat lima hal penting yang perlu dilihat dari hasil survei ini. Pertama, desain pemilu serentak yang dahulu dibahas dan ditawarkan berbeda dengan Pemilu Serentak yang dilaksanakan tahun ini. Desain Pemilu Serentak yang ditawarkan sebelumnya memisahkan antara Pemilu Serentak Nasional dan Pemilu Serentak Daerah. Pemilu Serentak Nasional adalah pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI. Sementara Pemilu Serentak Daerah dilakukan untuk memilih gubernur, bupati/walikota, DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan dilaksanakan 30 bulan setelah pemilihan di level nasional.

 

Kedua, Syamsuddin Haris mencatat bahwa sistem pemilihan presiden yang mengadopsi ambang batas pencalonan presiden telah menyebabkan pembelahan di masyarakat. Apalagi yang dijadikan dasar untuk mencalonkan adalah hasil pemilu lima tahun sebelumnya. Ketiga, terkait dengan penggunaan politik identitas, meskipun preferensi digunakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, dalam memilih calon legislatif di tingkat DPR RI tidaklah demikian. Hasil pemilihan legislatif 2019 memperlihatkan bahwa suara partai-partai berbasis Islam gagal mengimbangi suara partai-partai nasionalis. Pada Pemilu Serentak 2019 ini, suara partai Islam turun merosot dibanding pemilu sebelumnya. Namun demikian, Syamsuddin Haris mennggarisbawahi adanya gap yang cukup tajam antara pandangan publik dan tokoh/ahli terkait dengan penggunaan identitas agama maupun kaitannya dengan ada tidaknya diskriminasi.

 

Keempat, terkait dengan sikap ambigu masyarakat yang menyatakan bahwa otonomi daerah dan desentralisasi membawa kebaikan sama banyaknya dengan yang menyatakan tidak membawa kebaikan. Catatan penting lainnya yang menarik perhatian Syamsuddin Haris adalah penolakan yang cukup tinggi dari responden jika pilpres dan pilkada dilaksanakan tidak langsung. Ini artinya, pilpres dan pilkada langsung masih dipandang paling baik dan ideal dibanding pemilihan secara tidak langsung. Terakhir, Syamsuddin Haris memberikan kritik terkait poin kebebasan publik dalam hal beragama dan berkeyakinan yang belum dieksplorasi secara mendalam oleh tim. Padahal, tegas Prof. Haris, data ini akan sangat penting untuk membantu pemerintah dalam mengelola keberagaman.

 

Pembahas kedua, Djayadi Hanan, Ph.D dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) memulai komentarnya pada asumsi yang ingin dibangun oleh tim melalui judul acara rilis survei ini. Jika menilik dari judul Pemilu Serentak dan penguatan demokrasi, maka tim mengasumsikan adanya kaitan antara keduanya. Jika pemilunya berintegritas, maka ini akan menguatkan kehidupan demokrasi. Jika sebagian masyarakat menilai bahwa Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan secara jurdil dan legitimate, maka akan menghasilkan pemerintahan yang lebih baik dan responsif sehingga mampu mengurangi kesenjangan baik politik maupun ekonomi.

 

Namun demikian, Djayadi Hanan mencatat bahwa hasil survei memperlihatkan hal yang saling bertolak belakang. Pertama, pandangan publik akan integritas pemilu sangat baik, namun masyarakat justru memandang wajar terhadap praktik politik uang. Pertanyaannya, ungkap Hanan, di mana akan diletakkan integritas pemilu? Jika pemilu dan regulasi yang terkait dengan pelaksanaannya dianggap sebagai hardware dan software terkait dengan budaya, maka di manakah letak persoalan terkait dengan politik uang? Apakah di level hardware atau software? Hal ini akan terkait dengan solusi penyelesaiannya, yaitu jika menyangkut hardware atau regulasi maka penegakan hukum menjadi solusinya. Lebih jauh, Djayadi Hanan juga mempertanyakan bagaimana masyarakat memaknai demokrasi, terutama dalam konteks apa masyarakat memandang uang adalah sesuatu yang integral dengan demokrasi. Jika masyarakat memandang pemilu adalah bagi-bagi rejeki, maka menurut Hanan, perlu pendekatan yang lebih komprehensif seperti melalui pendidikan politik.

 

Sorotan Djayadi Hanan selanjutnya terkait dengan hasil survei tim yang menyatakan tidak adanya efek ekor jas dalam Pemilu Serentak 2019 ini. Djayadi Hanan mengingatkan bahwa sistem pemilu presiden Indonesia adalah multipartai sehingga ada dua level efek ekor jas yang bisa dilihat, yaitu pengaruh elektabilitas presiden terhadap partai dan pengaruh calon presiden terhadap koalisi partai-partai politik pendukung. Meskipun efek ekor jas masih dipertanyakan, namun minimal tim bisa berhipotesa pada level kedua dimana calon presiden yang populer akan berpengaruh pada koalisi partai-partai politik pendukungnya.

 

WhatsApp Image 2019 09 16 at 14.36.29Seperti halnya Syamsuddin Haris, Djayadi Hanan juga mempertanyakan tentang penggunaan politik identitas dalam Pemilu Serentak 2019. Di satu sisi agama dan etnisitas dijadikan preferensi pemilih, namun dalam Pemilu Legislatif 2019 suara partai berbasis Islam justru mengalami penurunan. Menurut Djayadi Hanan, semakin banyak jabatan yang diperebutkan, maka tidak penting penggunaan isu agama atau politik identitas. Djayadi Hanan menambahkan bahwa semakin tinggi posisi kepemimpinan yang diperebutkan, misal presiden, maka tingkat ketidakmauan masyarakat untuk memilih yang tidak seagama semakin tinggi. Untuk itu, menurut Djayadi Hanan, untuk melihat pengaruh penggunaan politik identitas terhadap polarisasi yang terjadi di masyarakat, maka harus dilihat apakah pemilu tersebut bipolar atau multipolar. Kasus Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang bersifat bipolar menghasilkan polarisasi yang tajam karena hanya diikuti oleh dua pasangan calon dan keduanya memiliki latar belakang agama yang berbeda. Sementara itu, politik identitas tidak efektif terjadi di Pemilu Serentak Legislatif 2019 karena partai politik yang mengikuti kontestasi cukup banyak sehingga pertarungannya menjadi multipolar.

 

Pembahas ketiga, Titi Anggraini dari Perludem mengamini pendapat Syamsuddin Haris bahwa desain Pemilu Serentak 2019 kali ini bukan seperti yang diimpikan dan diusulkan oleh banyak pihak. Titi juga menyetujui temuan tim survei LIPI, terutama yang terkait bagaimana sulitnya pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Pemilu kali ini tidak saja menyulitkan pemilih, tetapi juga menyulitkan peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Titi menyoroti besarnya kertas suara yang tidak tercoblos untuk DPD RI. Hal ini menurut Titi disebabkan karena pemilih sudah kelelahan mengamati kertas suara untuk pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu, masyarakat atau pemilih tidak memiliki cukup informasi mengenai calon-calon yang akan mewakili suara mereka. Akibatnya, pemilih cenderung memilih dua nomor urut teratas dalam kertas suara. Titi mencatat bahwa banyak inkonsistensi dan multitafsir terhadap regulasi pemilu yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam Pemilu Serentak 2019.

 

Pemaparan dari pembahas kemudian diikuti dengan dengan sesi tanya jawab bersama peserta yang hadir dari latar belakang yang sangat beragam, mulai dari peneliti, akademisi, anggota partai politik, media, hingga perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (Septi Satriani)