Tahun 2019

Kunjungan Kedutaan Besar Pakistan untuk Republik Indonesia ke Pusat Penelitian Politik LIPI

Kategori: Tahun 2019
Dilihat: 114

pakistanPusat Penelitian Politik LIPI menerima kunjungan dari Kedutaan Besar Pakistan untuk Republik Indonesia pada 23 Oktober 2019 lalu. Bertempat di Ruang Rapat lantai 11 Gedung Widya Graha LIPI, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI (P2P LIPI), Prof. Dr. Firman Noor, MA, bersama beberapa peneliti menerima kunjungan Duta Besar Pakistan untuk Republik Indonesia, Amb. Abdul Salik Khan, yang didampingi oleh Sajjad Haider Khan, Jamal Nasir, dan beberapa staf kedutaan lainnya.

 

Pada kunjungan ini, pihak Kedutaan Besar Pakistan untuk Republik Indonesia menyampaikan paparan mengenai situasi di Jammu dan Kashmir yang saat ini diduduki oleh India. Paparan ini mencakup perspektif historis dari perselisihan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sedang berlangsung, dan meningkatnya tren Hindutva di India beserta dampaknya terhadap kaum minoritas muslim.

 

Dalam paparannya, Abdul Salik Khan menguraikan bahwa perselisihan ini dilatarbelakangi oleh persengketaan wilayah antara Pemerintah India dan Pakistan atas Kashmir, yang dalam hal ini Pemerintah India sebagai sumber konflik dan kekerasan di wilayah tersebut sejak 2002 silam. Pemerintah India mengklain seluruh negara Jammu dan Kashmir pada tahun 2010, dimana India memerintah sekitar 43% dari wilayah Kashmir dan sebagian besar dari Jammu, yang dikenal sebagai Indian Occupied Kashmir (IOK). Namun, klaim tersebut ditentang oleh Pemerintah Pakistan yang memerintah sekitar 37% dari wilayah Kashmir, yang dikenal sebagai Pakistan Occupied Kashmir (POK).

 

Perselisihan yang tidak kunjung reda ini mengakibatkan penduduk Jammu dan Kashmir dihadapkan pada situasi yang sulit. Mereka tidak lagi mendapatkan akses untuk makanan, obat-obatan, serta jaringan telekomunikasi. Selain itu, juga terjadi peningkatan tren Hindutva yang diserukan oleh India untuk menyingkirkan minoritas muslim dengan cara menjadikan seluruh penduduk memeluk agama Hindu. Untuk mencegah warga sipil memprotes pelanggaran mendasar atas hak-hak mereka, India telah mengerahkan 180.000 orang pasukan tambahan untuk melengkapi lebih dari 700.000 orang pasukan yang ditempatkan di sana selama lebih dari tiga dekade ini. Penumpukan besar-besaran pasukan India di IOK menjadikan wilayah pendudukan ini sebagai zona paling termiliterisasi di dunia.

 

Berbagai pelanggaran HAM telah terjadi akibat pendudukan pasukan India. Sejak 1989, 100.000 orang warga Kashmir terbunuh, 109.380 bangunan hancur, 22.910 wanita menjanda, 107.775 anak-anak menjadi yatim, lebih dari 11.125 wanita diperkosa oleh geng pasukan pendudukan India, warga sipil Kashmir sengaja dibutakan dengan menargetkan mata mereka dengan tembakan senjata, serta lebih dari 7000 kuburan massal tanpa nama ditemukan di sana.

 

Tindakan ilegal terbaru yang dilakukan oleh India yaitu 5 Agustus 2019 lalu India mencabut status otonomi khusus IOK yang tercantum pada Pasal 370 dan 35A dari konstitusi. Pencabutan status otonomi khusus IOK ini mengakibatkan adanya pembatasan kewarganegaraan dan kepemilikan properti bagi penduduk saat ini. Hal ini bertentangan dengan berbagai resolusi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa Bangsa (DK PBB) yang menyatakan bahwa disposisi akhir negara akan sesuai dengan keinginan penduduk setempat yang melaksanakan hak penentuan nasib mereka sendiri sesuai dengan resolusi PBB.

 

Pakistan menyikapi perselisihan ini dengan memberikan dukungan politik, moral dan diplomatik kepada penduduk IOK sampai dengan terwujudnya hak sah mereka untuk menentukan nasib sendiri. Pakistan menganggap bahwa tindakan India sebagai hal yang ilegal dan bertentangan dengan resolusi DK PBB, sehingga Pakistan mendesak masyarakat internasional untuk berperan dalam menyelesaikan perselisihan terkait Jammu dan Kashmir.

 

Di akhir paparannya, Amb. Abdul Salik Khan menegaskan bahwa melalui kunjungan ini diharapkan ke depannya dapat dilakukan kajian oleh P2P LIPI mengenai krisis kemanusiaan di Jammu dan Kashmir serta peran Indonesia dalam menanggapi dinamika perselisihan tersebut. (Eristya Irwanto)