Jaringan Politik Perempuan Kepala Daerah

Kategori: Gender and Politics
Ditulis oleh Esty Ekawati dan Atika Nur Kusumaningtyas

Oleh Esty Ekawati dan Atika Nur Kusumaningtyas[i]

Pemilihan kepala daerah secara langsung yang dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2005 memberikan warna baru demokratisasi di aras lokal termasuk munculnya perempuan calon kepala daerah. Tulisan ini merupakan bagian dari hasil temuan lapangan Tim Gender dan Politik LIPI saat melakukan penelitian terhadap perempuan calon kepala daerah di Kabupaten Lampung Timur dan Grobogan. Berbicara mengenai perempuan dalam kancah politik lokal menarik untuk dikaji, tak terkecuali sosok bupati perempuan di Kabupaten Lampung Timur dan Grobogan. Chusnunia Chalim adalah sosok perempuan pertama yang mampu memimpin Lampung Timur dan bahkan di seluruh provinsi Lampung. Chusnunia atau biasa dikenal dengan panggilan Mbak Nunik adalah kader PKB yang sudah memulai karir politiknya dengan menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 dan terpilih kembali untuk periode 2014-2019.

Menjelang Pilkada Serentak 2015, muncul aspirasi dari warga Nahdliyin Lampung Timur untuk mengusung kadernya sendiri. Hal ini dikarenakan 75% penduduk Lampung Timur adalah warga NU. Setelah melalui konsolidasi dalam tubuh PC NU Lampung Timur baik secara struktural maupun kultural, NU sepakat untuk meminta kesediaan mbak Nunik menjadi calon Bupati Lampung Timur. Aspirasi warga NU tersebut juga disambut oleh pengurus DPC PKB Lampung Timur sehingga melalui rapat koordinasi pengurus PKB dari tingkat Ranting, PAC, DPC hingga DPW maka disepakati untuk mengajukan nama mbak Nunik yang kemudian dimintakan restu ke DPP PKB.

Pilihan mbak Nunik untuk maju dalam kontestasi Pilkada Lampung Timur tahun 2015 tentu didasarkan pada pertimbangan politik yang matang. Pertama, modal individu Mbak Nunik, yakni anak dari Kyai Abdul Chalim, seorang alim ulama yang sangat dikenal di Lampung Timur. Ia juga adalah cicit dari Kyai Ma’sum dari Lasem, salah satu pendiri NU. Mbak Nunik juga merupakan kader NU yang sejak muda aktif di organisasi NU seperti PMII dan Fatayat NU di tingkat Pusat. Selain itu, mbak Nunik adalah politisi PKB tingkat nasional yang juga pernah menjadi staf ahli Kementerian Tenaga Kerja. Dalam hal pendidikan, Ia juga telah menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Malaysia.

Kedua, dari aspek politik, Mbak Nunik sebelum menjadi anggota DPR tahun 2009 adalah Koordinator Wilayah PKB provinsi Lampung. Dan saat Ia mengikuti Pemilu Legislatif 2014, perolehan suara PKB naik 2 kali lipat dari Pemilu 2009. Kemenangannya pada Pemilu legislatif (DPR RI) tahun 2009 dan 2014 memposisikannya sebagai politisi pekerja keras yang mampu merawat konstituennya. Ketiga, pertimbangan Mbak Nunik untuk maju sebagai calon kepala daerah di Lampung Timur juga bisa dilihat dari aspek sosial dan demografi dimana mayoritas penduduk Lampung Timur (sekitar 75%) adalah warga NU. Bahkan, di Lampung Timur terdapat lebih dari 200 pondok pesantren yang tersebar di setiap kecamatan. Dengan bermodalkan jaringan sosial (NU) dan politik (PKB) serta dorongan warga Nahdliyin khususnya dari para Kyai Khos Lampung Timur, maka Mbak Nunik bersedia menjadi “Relawan NU” untuk maju sebagai calon kepala daerah.

Kandidasi Chusnunia di Lampung Timur tidak mengalami dinamika politik yang berarti. Hal ini dikarenakan NU dan PKB yang menginginkan-nya untuk memimpin Lampung Timur. Keinginan NU dan PKB untuk mengusung kader sendiri dalam Pilkada terganjal oleh aturan batas minimal 20% kursi di DPRD, dimana PKB hanya memiliki 7 kursi di dari 50 kursi DPRD Lampung Timur. Konsekuensinya, mbak Nunik harus berkoalisi dengan partai lain. Berdasarkan komunikasi dan negosiasi, Partai Demokrat-lah yang akhirnya bersedia berkoalisi dan mengusung H. Zaiful Bokhari untuk mendampingi Mbak Nunik. Alasan pemilihan Zaiful dikarenakan Ia adalah Anggota DPRD Lampung Timur dan juga Ketua DPC Partai Demokrat Lampung Timur. Sehingga mesin partai akan sama-sama berjuang memenangkan pasangan Nunik-Zaiful.

Gender 1

Foto diatas adalah salah satu Pondok Pesantren yang ada di Lampung Timur, Tri Bhakti At-Taqwa.

Sama halnya dengan di Lampung Timur, kandidasi Sri Sumarni di Grobogan pada Pilkada 2015 lalu juga tidak mengalami dinamika politik yang berarti, khususnya dalam internal partai PDIP. Sri Sumarni memulai karir politiknya dengan menjadi anggota DPRD Grobogan dari fraksi PDIP hasil pemilu legislatif tahun 2004. Ia diajak oleh ketua DPC PDIP saat itu, M. Yaeni, untuk bergabung dengan PDIP karena selain untuk memenuhi ketentuan kuota 30% perempuan, juga karena nama Sri Sumarni yang sudah cukup dikenal baik oleh masyarakat Grobogan, khususnya di kalangan petani. Kedekatan Sri Sumarni terutama dengan para petani di Grobogan bukanlah suatu hal yang mengherankan mengingat sudah sejak lama Ia bergelut di usaha pupuk. Jauh sebelum terlibat di dunia politik, Sri Sumarni muda meniti karir dengan bekerja sebagai kasir di KUD Pakis Aji. Karena kinerjanya, Ia diangkat menjadi manager KUD Pakis Aji dan kemudian menjadi distributor pupuk di KUD yang sama. Hingga akhirnya, Ia mendirikan CV Tani Jaya Perkasa yang menyalurkan pupuk ke petani-petani di Grobogan. Saat itu, Ia adalah satu-satunya distributor pupuk di Grobogan. Ia bahkan sering dikenal dengan nama “Sri Pupuk”.

Gender 2

Foto di atas adalah foto CV Tani Jaya Perkasa milik Sri Sumarni yang menyalurkan pupuk kepada para petani di Grobogan. Kini usaha tersebut diteruskan oleh anak dan menantunya.

Sekian lama menekuni usaha pupuk membuat Sri Sumarni memiliki kedekatan emosional tersendiri dengan para petani di Grobogan. Kedekatan ini tentu menjadi suatu modal tersendiri bagi Sri Sumarni terlebih karena Grobogan merupakan daerah basis pertanian. Dampak dari kedekatan ini terutama dirasakan ketika Ia hendak terjun ke dunia politik lokal di Grobogan, baik itu saat Ia maju di legislatif maupun eksekutif. Adanya dorongan dari warga, termasuk dari petani, serta keinginan untuk mewakili dan memperjuangkan petani kecil, menjadi motivasinya untuk mau ikut terjun ke politik.

Setelah Ia menjadi anggota DPRD hasil Pemilu Legislatif 2004, kedekatannya dengan warga terus Ia jaga dengan mengundang perwakilan warga untuk datang ke DPRD guna didengarkan keluhan, masukan, dan hal-hal apa saja yang warga butuhkan. Ia kemudian terpilih kembali menjadi anggota dewan untuk yang kedua kalinya pada pemilu legislatif 2009. Pada tahun 2012 Ia diangkat menjadi Ketua DPRD Grobogan menggantikan Ketua DPRD Grobogan sebelumnya yang ditangkap karena terlibat kasus korupsi. Melalui hasil pemilu legislatif 2014, Sri Sumarni terus mempertahankan posisinya dengan terpilih untuk menduduki posisi Ketua DPRD Grobogan.

Pada tahun 2010, Sri Sumarni sebenarnya pernah mencoba maju di Pilkada Grobogan. Hanya saja saat itu Ia begitu percaya diri untuk maju meskipun hanya diusung oleh PDIP dengan tanpa berkoalisi dengan partai manapun. Hasilnya, Ia kalah dengan hanya terpaut tipis dari perolehan suara bupati terpilih. Kekalahan tersebut menjadi suatu pelajaran tersendiri bagi Sri Sumarni yang kemudian Ia perbaiki saat maju di Pilkada 2015. Ia benar-benar berupaya mengerahkan semua kemampuan dan berbagai modal yang dimilikinya, termasuk jaringan-jaringan yang telah dibangunnya selama ini.

Jaringan-jaringan tersebut diantaranya, yaitu pertama, jaringan pupuk. Jaringan ini telah lama dimiliki dan dijaga oleh Sri Sumarni jauh sebelum Ia terjun ke politik. Karena pupuk ini pula, Ia menjadi dekat dan dikenal oleh masyarakat Grobogan. Kedua, jaringan dengan tokoh-tokoh politik, khususnya di Grobogan. Dua periode menjadi anggota DPRD Grobogan, kemudian terpilih menjadi Ketua DPRD Grobogan, telah membuat Sri Sumarni mengenal bahkan berteman baik dengan sejumlah elit parpol yang juga sama-sama berada di dewan, seperti diantaranya, yaitu dengan ketua DPC PKB dan Hanura. Belajar dari pengalaman tahun 2010, pada Pilkada 2015, sejak awal Sri Sumarni berniat untuk maju kembali sebagai calon bupati, Ia telah menjalin komunikasi dengan partai lain, terutama dengan PKB agar mau mendukung dan mendampinginya. Di Grobogan, PKB merupakan partai terbesar kedua setelah PDIP. Ketiga, jaringan PDIP. Sri Sumarni yang telah aktif di PDIP sejak 2004, bahkan pada saat akan maju di Pilkada 2015 posisinya sebagai Ketua DPC PDIP Grobogan memungkinkannya untuk lebih leluasa berkomunikasi baik dengan pengurus di tingkat anak cabang hingga ke pusat. Kesemua hal yang dimiliki Sri Sumarni tersebut akhirnya membuat PDIP baik di tingkat pusat maupun daerah, sejak awal kompak mendukung Sri Sumarni untuk kembali maju pada Pilkada 2015. Tidak hanya dari internal partai, dukungan dari masyarakat pun mengalir padanya.

Mengamati proses kandidasi kedua perempuan calon kepala daerah diatas terdapat kondisi berbeda diantara keduanya. Pertama, Chusnunia adalah kader PKB yang memulai karir politik di tingkat nasional dan menjadi anggota DPR RI tahun 2009. Sedangkan Sri Sumarni memulai karir politik di Kabupaten Grobogan dengan menjadi anggota DPRD Grobogan dari PDIP hasil pemilu legislatif 2004. Kedua, kedua perempuan tersebut memiliki jaringan yang berbeda dalam proses kandidasinya, dimana Chusnunia lebih aktif dalam memanfaatkan jaringan PKB dan NU di Lampung Timur serta partai Demokrat sebagai mitra koalisi. Sedangkan Sri Sumarni aktif menggunakan jaringan PDIP, petani (pupuk), dan partai-partai lain yang berkoalisi dengannya, terutama PKB.  Penggunaan jaringan penting dalam proses kandidasi calon kepala daerah, sehingga membangun jaringan sejak dini diperlukan bagi siapa saja yang ingin maju dalam kontestasi Pilkada maupun Pemilu legislatif. (Esty Ekawati dan Atika Nur Kusumaningtyas)


[i] Penulis adalah anggota dari Tim Gender dan Politik, Pusat Penelitian Politik LIPI