Sistem Pendukung Perempuan Pekerja

Kategori: Gender and Politics
Ditulis oleh Kurniawati Hastuti Dewi

Bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang akan berpusat di Asia dan Pasifik, menurut prediksi dari Japan Economic Research Center (2007) akan terjadi tren urbanisasi di negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Tren urbanisasi ini dibarengi dengan semakin meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja terutama di daerah perkotaan di negara-negara Asia Tenggara. Lalu bagaimana kondisi perempuan pekerja di daerah perkotaan Indonesia? 

Perempuan Pekerja di Jakarta

Tren umum yang terjadi di kota-kota besar di Asia Tenggara juga terjadi di Jakarta. Jika kita melihat distribusi penduduk Indonesia menurut pekerjaan, prosentase tertinggi pekerja perempuan di daerah perkotaan bekerja sebagai buruh atau pegawai yaitu sebesar 52.98 %, lebih tinggi dibanding prosentase pekerja laki-laki pada jenis pekerjaan  yang sama yaitu 50.14 % (BPS 2010). Khususnya di Jakarta, jika melihat penduduk Jakarta berumur 15 tahun keatas berdasar kegiatan dan jenis kelamin terlihat adanya peningkatan prosentase perempuan yang bekerja dari 37.03 % tahun 2005 menjadi 44. 86 % tahun 2010; sedangkan prosentase perempuan yang tinggal dan mengurus rumah tangga menurun yaitu dari 43. 32 % tahun 2005 menjadi 38.77 % tahun 2010 (Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta 2011:19). Data ini menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan yang ‘keluar rumah’ untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup yang semakin mahal di Ibukota negara, Jakarta.  

Tren meningkatnya jumlah perempuan bekerja ini menimbulkan resiko baru terutama dalam hal pengasuhan anak. Bagi para perempuan dan ibu bekerja sebagai buruh atau pegawai biasa, ongkos baby sitter tentu dirasa sangat mahal. Sementara itu membebankan pengasuhan anak kepada nenek yang dahulu masih mudah dilakukan saat ini semakin sulit karena perubahan pola relasi dalam keluarga inti disamping berbagai kendala lainnya. Maka pilihan yang sering ditempuh adalah memberikan pengasuhan anak kepada pembantu rumah tangga, meskipun  sangat beresiko dari segi tumbuh kembang anak maupun keamanan anak. Sebagai ilustrasi, menurut data Komisi Nasional Perlindungan Anak terjadi tren peningkatan kasus penculikan anak dan bayi  dari 32 kasus (2008) menjadi 72 kasus (2009)[i], 111 kasus (2010) and terus meningkat menjadi 120 kasus (2011).[ii]  Kasus terakhir yang baru saja terungkap, pada tanggal 10 Januari 2013, Polda Metro Jaya berhasil menangkap 7 orang anggota sindikat jaringan internasional penjualan bayi yang telah beroperasi sejak tahun 1992.[iii] Kasus lebih baru pada tanggal 31 Januari 2013, bayi Rasya Alfino Azmi tewas di tangan pengasuhnya yang tega membekap bayi malang itu hanya karena tidak tahan mendengar tangisan keras sang bayi.[iv]

Dikelilingi oleh meningkatnya ancaman terhadap keamanan dan keselamatan anak ketika kedua orang tua harus bekerja, pilihan bagi perempuan/ibu pekerja yang tersedia untuk mengatasi masalah pengasuhan anak, masih  terbatas dan belum merata.  Karenanya, kita perlu memikirkan secara serius sistem pendukung terintegrasi bagi perempuan pekerja.   

Sistem Pendukung Terintegrasi

Sistem pendukung yang saya maksud adalah sebuah kebijakan sosial nasional yang mengatur dan memfasilitasi pendirian tempat penitipan anak (child care) yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah nasional dan pemerintah daerah.

Indonesia sebenarnya merupakan negara kesejahteraan sebagaimana mandat UUD 1945 terutama pasal 33 dan 34; atas amanat itulah baru-baru ini pemerintah mengesahkan Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan UU  No. 40/2004 yang mengatur jaminan sosial bagi seluruh warga negara dalam lima hal (kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, kematian) (Sulastomo 2011). Menurut saya masalah penitipan anak ini juga merupakan salah satu hal menyangkut kesejahteraan warga negara Indonesia, khususnya perempuan dan anak. Alangkah mirisnya melihat perempuan dan ibu harus bekerja sebagai salah satu bentuk sumbangsih menggerakkan roda perekonomian negara membangun Indonesia, tetapi anak-anaknya, aset masa depan bangsa ini, diperlakukan sekenanya saja.

Di Indonesia, tempat penitipan anak atau biasanya disebut Taman Penitipan Anak sejak tahun 1963 berada dibawah koordinasi Departemen Sosial Republik Indonesia. Lalu sejak tahun 2000, taman penitipan anak ini berubah menjadi berada dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia Dini, Non Formal, dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional. Sudah ada buku panduan Pentunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak, tetapi menurut saya itu tidak cukup, selain belum terintegrasi dengan kebijakan yang lain.  Sebagai contoh, masalah tempat penitipan anak belum diintegrasikan dalam program nasional Kota Layak Anak yang diselenggarakan berdasar Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12/2011 untuk mendorong komitmen pemerintah lokal dan masyarakat memenuhi hak anak dalam perencanaan dan pembangunan. Salah satu indikator Kota Layak Anak adalah mampu menyediakan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative. Salah satu penjabaran dari poin ini adalah orangtua harus meningkatkan kapasitasnya dalam memenuhi tanggungjawab pengasuhan dan tumbuh kembang anak.

Tetapi menurut saya, penjabaran  a s/d i dari poin tersebut tidak memikirkan kondisi kekinian dimana banyak orangtua terutama ibu yang bekerja yang tidak mampu melakukan pengasuhan secara optimal karena harus bekerja, yang karenanya butuh sistem pendukung berupa tempat penitipan anak. Sepertinya, poin tersebut diatas dibuat dengan mengasumsikan keadaan normal dimana kedua orangtua dapat berperan optimal dalam pengasuhan anak karena berada di rumah. Seharusnya, jika poin ini hendak mencerminkan kondisi dan tantangan riil yang dihadapi perempuan pekerja di kota-kota besar Indonesia ataupun di daerah semi-urban, maka harus ada tambahan penjabaran mengenai harus adanya tempat penitipan anak yang sesuai standar nasional disetiap kabupaten/kota/kota kecamatan misalnya minimal 2 buah disesuaikan dengan rasio jumlah penduduk dan jumlah perempuan bekerja yang mempunyai Balita (anak berusia dibawah lima tahun) di kabupaten/kota yang bersangkutan. Sayangnya masalah penitipan anak ini belum diintegrasikan dalam indikator Kota Layak Anak, yang menyiratkan bahwa hal ini belum dilihat sebagai masalah serius yang harus diperhatikan dan diintegrasikan secara kelembagaan.

Obervasi saya ke beberapa tempat penitipan anak milik beberapa departemen di Jakarta memperlihatkan bahwa pendiriannya  masih sporadis. Beberapa pengurusnya tidak mengetahui adanya Buku Petunjuk Teknis penyelenggaraan tempat penitipan anak, standar penerimaan anak yang hendak diasuh yang beragam, tanpa standar pengamanan yang layak, latar belakang pendidikan pengasuh dibawah standar yang digariskan Buku Petunjuk Teknis, pemberian nutrisi yang beragam, prosedur penerimaan pengasuh yang beragam, dan gaji para pengasuh yang beberapa masih berada dibawah Upah Minimum Regional Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai perbandingan, di negara maju masalah tempat penitipan anak ini sudah menjadi perhatian serius sejalan dengan kemajuan dan perubahan ekonomi di negara-negara tersebut yang semakin membuka banyak peluang perempuan masuk ke dunia kerja. Sebagai contoh, di Inggris sejak tahun 1920an kebijakan nasional dan kelembagaanya mulai dibangun, di Swedia, Finlandia, Denmark, tempat penitipan anak yang sudah dibangun sejak tahun 1970an mendapat dukungan dana yang besar dari negara. Sementara di Australia, embrio munculnya tempat penitipan anak dimulai sejak tahun 1890an dalam bentuk kegiatan sukarela para perempuan aktifis, tetapi sejak tahun 1970an para aktifis perempuan mulai secara serius menggunakan jalur birokrasi dan parlemen khususnya dari Parti Buruh Australia untuk memperoleh dukungan politik, finansial, dan kelembagaan. Di Jepang, tempat penitipan anak berada dibawah Departemen Sosial dimana di tiap kecamatan paling tidak ada 2 tempat penitipan anak milik pemerintah daerah dengan subsidi dari pemerintah sehingga harganya lebih murah dibandingkan dengan tempat penitipan anak milik swasta. Para pengasuh dan gurunya pun harus merupakan lulusan khusus dari bidang pengasuhan anak, dimana mereka harus menjalani tes masuk untuk bisa diterima menjadi guru atau pengasuh. Selanjutnya para pengasuh tersebut akan dirotasi ke tempat penitipan anak yang lain untuk memperkaya ketrampilan dan menimilasir penumpukan sumber daya manusia pada satu atau dua tempat penitipan anak.

Mempertimbangkan perubahan kondisi perempuan Indonesia yang semakin banyak memasuki duni kerja, sudah saatnya dibuat kebijakan sosial nasional mengenai tempat penitipan anak. Kebijakan sosial nasional itu bisa mewajibkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk memiliki tempat penitipan anak di tiap kabupaten/kota/kecamatan/kantor  disertai konsep kelembagaan dan alokasi aggaran negara yang jelas dan memadai. Supaya tercipta tempat penitipan anak yang berkualitas dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Sehingga nantinya penitipan anak yang berkualitas dan bagus tidak hanya dinikmati oleh segelintir kalangan menengah keatas saja yang memiliki uang untuk memperoleh layanan tempat penitipan anak di lembaga swasta. Negara harus berperan optimal dan tidak hanya diserahkan pada sektor swasta untuk menangani masalah ini. Dengan dukungan penuh negara, maka sistem nasional itu memungkinkan adanya pos anggaran di APBN dan APBD yang disalurkan untuk mendukung operasional tempat penitipan anak di setiap daerah di seluruh Indonesia.

Hanya dengan adanya sistem nasional seperti itu tentu dengan pengawasan yang terus menerus maka kualitas anak-anak Indonesia tetap bertahan baik bahkan dapat meningkat meskipun sang ibu terpaksa harus bekerja dan tidak dapat menjalankan fugsi pengasuhan anak secara optimal. Peningkatan kualitas anak-anak ini dimungkinkan karena standar asupan gizi nasional, pola pengasuhan yang berkualitas dari para tenaga pengasuh berkualitas, yang diperlakukan secara manusiawi pula. Khususnya di sayap politik, sudah saatnya pula masalah  tempat penitipan anak ini menjadi salah satu agenda untuk diadvokasi secara serius oleh para anggota parlemen umumnya, dan khususnya anggota parlemen perempuan. Agar keterwakilan mereka tidak hanya sebatas simbolis, tetapi keterwakilan substantive yang memperjuangkan kepentingan dan problematika terkini perempuan dan anak-anak Indonesia. (Kurniawati Hastuti Dewi)

 
Endnote:

[i] KOMPAS, 9 Januari 2010. “Tren Penculikan Bayi dari Tempat Bersalin Meningkat” .

[ii] http://komnaspa.wordpress.com/2011/12/21/catatan-akhir-tahun-2011-komisi-nasional-perlindungan-anak/ (diakses  29 Juni 2012).

[iii] “Sindikat Penjual Bayi Mengincar Keluarga Kurang Mampu,”  http://www.gatra.com/hukum/24240-sindikat-jual-beli-bayi-mengincar-keluarga-kurang-mampu.html (diakses 7 Februari 2013).

[iv]Motif Lain Pembunuhan Bayi Rasya oleh Pengasuhnya Didalami Polisi,”  http://news.detik.com/read/2013/02/04/174828/2160883/10/motif-lain-pembunuhan-bayi-rasya-oleh-pengasuhnya-didalami-polisi?9922022 (diakses 5 Februari 2013). 

Referensi

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta, Profil Statistik Gender Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 (Jakarta: Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Perempuan Dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta, 2011).

 

Badan Pusat Statistik, “Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Wilayah dan Status Pekerjaan Utama,” Sensus Penduduk 2010, http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?wid=0000000000&tid=270&fi1=56&fi2=2 (diakses 6 Desember 2012).

 

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional,  Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2011).

 

Sulastomo, Sistem Jaminan Sosial Nasional: Mewujudkan Amanat Konstitusi (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011).

 

Japan Economic Research Center (2007) as cited in Takashi Shiraishi, “From East Asia Back to Asia Pacific,” CSEAS Newsletter, No. 63, Spring 2011, 3.