Kolom Aceh

Problematika Keamanan di Aceh Pasca MoU Helsinki dan Prospeknya di Masa Depan

Kategori: Kolom Aceh
Ditulis oleh Administrator Dilihat: 49534
Ditandatanganinya MoU (Memorandum of Understanding) Helsinki, 15 Agustus 2005, di kota Helsinki, Finlandia, merupakan sebuah babak baru dalam upaya penyelesaian konflik di Aceh yang telah berlangsung lama. MoU Helsinki itu sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu penyelenggaraan pemerintahan Aceh, hak asasi manusia, serta amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Undang-Undang (UU) No. 11/2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan suatu bentuk kebijakan nasional yang lahir untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan Aceh sesuai kerangka MoU Helsinki. Kini, hampir 3 tahun sudah implementasi MoU Helsinki diterapkan. Banyak perkembangan yang telah terjadi di dalam Aceh sendiri, terutama dari aspek keamanan.
 
Akhir Februari 2008, media tanah air memberitakan kejadian penyerangan, pembakaran, dan pembunuhan anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) di Atu Lintang, Aceh Tengah. KPA adalah sebuah institusi yang menyatukan para anggota kombatan GAMdi mana anggotanya lebih banyak berasal dari mantan kombatan daripada mereka yang menjadi juru runding GAM itu sendiri. Satu bulan kemudian pada akhir bulan Maret 2008, media kembali memberitakan kasus penembakan anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) oleh anggota KPA. Rentetan kejadian ini turut mengusik pikiran kita, bagaimana sebenarnya situasi keamanan di Aceh saat ini. Ahli peneliti utama bidang intermestic affairs Pusat Penelitian Politik LIPI, Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti, dalam suatu kesempatan wawancara khusus menguraikan realitas dan problematika keamanan di Aceh saat ini, termasuk prospeknya di masa yang akan datang.

Dalam uraiannya, Ikrar Nusa Bhakti yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI ini mengemukakan bahwa sepanjang dua setengah tahun implementasi MoU Helsinki, boleh dikatakan bahwa kondisi keamanan di Aceh sangat kondusif, walaupun memang ada beberapa konflik yang kadang terjadi naik turun. Menurut Ikrar, konflik yang terjadi lebih banyak bersifat horizontal, khususnya yang terjadi antara mantan anggota GAM (Gerakan Aceh Merdeka) atau kombatan GAM itu sendiri ketimbang konflik yang bersifat vertikal, yaitu konflik antara GoI (Government of Indonesia)-GAM yang sifatnya sangat minim. Di berbagai wilayah kita lihat, di Bireun dan wilayah lain, konflik itu lebih banyak terjadi di antara mantan anggota GAM itu sendiri, misalnya perebutan posisi sekretaris daerah yang kadang-kadang dikatakan tidak berasal dari wilayah tersebut padahal sebenarnya berasal dari wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan konflik kepentingan antar mantan anggota GAM itu sendiri yang memang sangat marak, khususnya di wilayah-wilayah yang boleh dikatakan “kaya” di mana kelompok independen, dalam hal ini mantan anggota GAM, memenangi pilkada pada Desember 2006 yang lalu. Sedangkan, konflik yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan GAM itu biasanya lebih banyak bersifat politik ketimbang bersifat fisik, misalnya perbedaan pandangan antara mantan anggota GAM yang membentuk partai GAM pada bulan Oktober 2007 dengan pemerintah Indonesia; dan juga perbedaan-perbedaan mengenai isu pemekaran Aceh. Konflik yang terjadi ini banyak bersifat politik dan administratif dan juga terkait kebijakan ekonomi ketimbang fisik atau benturan seperti pada masa lalu.

Terkait kasus penyerangan, pembakaran, dan pembunuhan anggota KPA di Tangeon, menurut Ikrar, memang masih belum jelas apakahmisalnya penyerangan dilakukan oleh milisi terhadap sekelompok anggota KPA tersebut karena persoalan penguasaan pasar artinya mereka menjadi preman karena ingin menguasai wilayah pasar ataukah misalnya juga ada unsur-unsur politik di dalamnya. Bagaimanapun juga, ada suatu kepercayaan di kalangan masyarakat dan juga GAM bahwa milisi didukung oleh aparat keamanan, khususnya TNI. Ikrar mengungkapkan bahwa lebih baik TNI menarik diri dari konflik horizontal yang terjadi di Aceh karena jika TNI masih bermain dalam wacana yang menggunakan kelompok-kelompok yang pro-integrasi atau pro-Indonesia melawan kelompok-kelompok yang dulunya pro-kemerdekaan, hal itu hanya menimbulkan masalah baru terkait penanganan keamanan di Aceh. Biarlah pemerintahan Aceh yang baru, Irwandi Yusuf-Muh. Nazar, mengelola pemerintahannya sendiri dan biarlah rakyat yang akan menentukan apakah mereka legitimate atau tidak pada 2011 mendatang. Lebih jauh Ikrar berpendapat jika mereka diganggu, maka mereka akan mempunyai amunisi baru untuk mengatakan bahwa bagaimana kita bisa kerja kalau kita diganggu kelompok milisi yang didukung oleh kelompok TNI. Kalau misalnya mereka tidak diganggu, keberhasilan pemerintahan Irwandi Yusuf-M. Nazar itu benar-benar riil, artinya mereka berhasil atau tidak tergantung dari kapabilitas mereka sendiri dalam membangun Aceh.

Hingga saat ini, Ikrar mengungkapkan, masih ada apa yang disebut dengan pengganggu-pengganggu keamanan, baik mereka yang ada di Aceh dan yang ada di Jakarta. Jika di Aceh aktor-aktornya bisa saja mantan anggota GAM, anggota milisi, dan juga politisi yang kemudian memanipulasi konflik yang ada di Aceh, termasuk berasal dari oknum-oknum aparat keamanan, baik aparat polisi maupun tentara. Kalau di Jakarta, aktor-aktornya bisa berasal dari pemerintah, baik yang ada di eksekutif maupun legislatif, misalnya jika nanti DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia) meluluskan apa yang disebut dengan rencana pemekaran Aceh: ALAS (Aceh Leuser Antara) dan ABAS (Aceh Barat Selatan). Ikrar mengingatkan bahwa permasalahan luas teritorial provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sudah ditetapkan dalam MoU Helsinki dan UUPA (butir 1.1.4:”Perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956”). Jika pemerintah dan DPR menyetujui pemekaran provinsi Aceh Leuser Antara dan Aceh Barat Selatan, maka hal ini merupakan kemunduran yang sangat negatif untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi keamanan Aceh dan pemerintah Indonesia akan dianggap melanggar MoU Helsinki. Padahal kita tahu, bukan hanya perjanjian atau kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan GAM, tetapi ada saksi internasional yaitu mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, yang menjadi saksi perjanjian di Helsinki, 15 Agustus 2006. Kalau hal itu dilanggar, menurutnya, pemerintah akan dianggap sangat tidak konsisten dalam mengimplementasikan MoU Helsinki.

Penerapan Perda (Peraturan Daerah) Syariah pasca MoU Helsinki mengandung beberapa hal penting, yaitu ditetapkannya polisi syariah dan Qanun tentang perjudian dan minuman keras. Posisi polisi syariah berhadapan dengan polisi Indonesia turut mengundang pertanyaan apakah akan ada tumpang tindih dan benturan diantara mereka. Namun, Ikrar berpendapat bahwa benturan itu tidak perlu terjadi jika memang ada peran jelas mengenai peran POLRI (Polisi Republik Indonesia) dan polisi syariah. Persoalan syariah ini memang menjadi masalah tersendiri di Aceh. Pihak GAM sendiri, dalam pengamatan Ikrar, walaupun mereka mengatakan tidak menentang syariah, sebenarnya agak enggan mengimplementasikan syariah ini. GAM atau pemerintahan di bawah mantan GAM ini, tentunya tidak akan menerapkan syariah Islam itu sampai ke hal-hal yang menurut mereka akan menimbulkan problematika tersendiri dalam masyarakat Aceh. Tapi, jika mereka menentang penerapan syariah, mereka akan kehilangan dukungan. Sebenarnya, belum ada hasil survei yang mengatakan bahwa orang Aceh itu sebenarnya mendukung atau menentang syariah. Namun, tidak sedikit kelompok-kelompok yang sekarang sudah berani menyuarakan penentangan itu.

Tantangan bagi keamanan di Aceh bukanlah tantangan yang berdiri sendiri. Ia juga bukan lagi persoalan gerakan untuk memerdekakan diri atau gerakan bersenjata untuk memerdekakan diri. Ia sekarang sudah terkait dengan persoalan-persoalan lain menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan politik. Menurut Ikrar, terdapat momentum-momentum penting dan menentukan apakah Aceh ini akan aman atau tidak, yaitu tahun 2009 dan 2011. Tahun 2009 adalah masa pemilu (pemilihan umum) nasional, baik itu legislatif maupun eksekutif (presiden). Yang menjadi masalah, Ikrar menegaskan, bahwa sampai sekarang orang-orang di DPR-RI tidak pernah berpikir bahwa pemilu legislatif tidak harus dilaksanakan serempak antara pemilihan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan DPR. Saat ini, kepala daerah di Indonesia dipilih secara langsung melalui pilkada (pemilihan kepala daerah) dan itu ada suatu rentang waktu yang sangat mendasar antara anggota DPRD baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten di mana mereka masih dipilih secara serempak melalui pemilu legislatif di seluruh Indonesia. Padahal, masa jabatan DPR akan sangat berbeda rentang waktunya dengan masa jabatan pemerintahan yang ada. Ini akan menimbulkan suatu kesenjangan politik. Pemilu legislatif seharusnya hanya memilih anggota DPR dan DPD, dan tidak anggota DPRD. Anggota DPRD seharusnya dipilih sesuai dengan masa pemilihan Gubernur atau kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, supaya klop. Persoalan bahwa nantinya ada rentang waktu yang berbeda, akan dicari jalan keluarnya melalui UU untuk mengatur hal itu.

Dalam pandangan Ikrar, Pemilu 2009 menjadi rawan bagi Aceh  karena ia bukan hanya memilih anggota DPR tetapi juga anggota DPR A dan juga DPR kabupaten/kota. Sesuai dengan UUPA dan MoU Helsinki serta PP No.20/2007 mengenai partai lokal, maka berarti akan ada partai-partai lokal yang mungkin akan ikut dalam pilkada. Partai lokal bisa saja ikut dalam memilih anggota DPR A dan juga kabupaten/kota sesuai dengan UUPA dan PP 20/2007. Hal ini akan menjadi suatu tantangan tersendiri bagi aparat keamanan dan elit politik di Aceh, yaitu apakah Aceh akan tetap tentram dan damai dalam Pemilu legislatif 2009. Bagaimanapun juga, perebutan itu akan terjadi bukan hanya antara partai-partai nasional atau bukan hanya di antara partai-partai nasional yang selama ini ada dan juga bukan hanya antara partai nasional dan partai lokal, tetapi bisa juga di antara partai lokal itu sendiri, khususnya partai-partai yang didirikan mantan anggota GAM. Gesekan-gesekan ini akan terjadi baik pada masa kampanye maupun pasca pemilu.

Tahun 2011 adalah masa pilkada yang kedua pasca MoU Helsinki. Lagi-lagi, menurut perkiraan Ikrar, masyarakat Aceh baik itu di daerah perkotaan maupun pedesaan akan terbuka matanya dari hasil pemerintahan, khususnya di daerah-daerah yang dimenangi oleh kelompok independen yang notabene adalah mantan-mantan aktivis GAM. Hal ini terutama di daerah-daerah yang kaya ekonominya, yaitu daerah yang kaya sumber daya alamnya dan boleh dikatakan kaya karena ada industri disitu. Jika misalnya gubernur dan wakil gubernur, demikian juga bupati dan wakil bupati yang dikuasai GAM itu tidak mampu mendongkrak ekonomi masyarakat Aceh, yang hingga saat ini masih menjadi masalah besar, tentunya akan menimbulkan masalah legitimasi, bukan saja terhadap mereka tetapi juga terhadap GAM itu sendiri. Kalau misalnya terjadi sirkulasi elite di wilayah-wilayah itu di mana rakyat memilih calon yang bukan berasal dari GAM dan GAM menerima ini sebagai suatu proses demokrasi, ini tentu baik artinya mereka sadar dan mereka harus memperbaiki diri untuk pemilu lima tahun berikutnya yaitu tahun 2016. Tetapi, kalau mereka tidak sadar dan mereka mengatakan bahwa ini intervensi Jakarta, maka ini dapat menjadi persoalan besar. Dalam beberapa hal, Jakarta selalu menjadi kambing hitam dari berbagai hal-hal negatif di Aceh. Padahal, tidak selamanya tuduhan itu benar karena itu bisa saja hanya pengkambinghitaman atas ketidakmampuan elite-elite politik di Aceh dalam mengelola pemerintahan Aceh itu sendiri. Oleh karena itu, Irwandi-Nazar dan bupati-bupati-nya harus menunjukkan diri bahwa mereka capable dan accountable dalam mengelola berbagai sumber yang telah diberikan pemerintah pusat, baik itu dalam DAU (Dana Alokasi Umum) dan Dana Alokasi Khusus untuk memperbaiki perekonomian di Aceh.

Yang paling berat bagi pemerintahan Aceh sekarang, khususnya di wilayah-wilayah yang merupakan basis GAM adalah bagaimana membuat mantan-mantan kombatan GAM yang tergabung dalam KPA itu memiliki income generating, yaitu suatu keahlian dan kemauan untuk menghasilkan uang. Sebetulnya, berbagai upaya dari pemerintah cukup banyak, misalnya BLK (Balai Latihan Kerja) yang sudah banyak didirikan di Aceh. Tantangannya, menurut Ikrar, adalah bagaimana setelah mereka dilatih, mereka juga didukung dari segi pendanaan dan fasilitas lainnya sehingga mereka bisa mandiri secara ekonomi dan tidak lagi melakukan penarikan-penarikan ilegal, seperti pajak nangroe tersebut. Di samping itu, mantan anggota GAM pada umumnya hanya lulusan SD atau bahkan tidak lulus SD. Itu sebabnya mereka sangat sulit untuk terserap ke dalam birokrasi pemerintahan atau organisasi TNI-Polri yang memang membutuhkan persyaratan tertentu untuk menjadi bagian dari birokrasi atau TNI-Polri tersebut. Hingga saat ini, mantan-mantan anggota GAM itu baru terserap dalam BRR (Badan Rekonstruksi dan Rekonsiliasi) dan yang terserap itu sangat minim jumlahnya. Mereka adalah tokoh-tokoh politiknya GAM, seperti Kamaruzzaman yang menjadi sekretaris BRR. Apa yang terjadi sekarang adalah kebanyakan anggota KPA itu menjadi preman, baik itu preman pasar, preman jalanan dan preman-preman dalam aksi-aksi yang terkait dengan pilkada ataupun yang lainnya. Hal inilah yang menurut Ikrar akan menjadi api dalam sekam dan menjadi sesuatu yang menimbulkan snowballing effect yang akan mengganggu keamanan di Aceh. (Lidya Christin Sinaga)