Kolom Aceh

Isu-isu Residual di Aceh

Kategori: Kolom Aceh
Ditulis oleh Irine H. Gayatri Dilihat: 4906

Artikel ini bertujuan untuk melihat secara singkat konteks Aceh masa kini terutama berkaitan dengan peran dan posisi rakyat Aceh yang tengah menyongsong pelembagaan politik baru melalui Pemilu Legislatif tahun 2009 dengan konteks lain yaitu berlangsungnya rekonstruksi paska bencana dan paska konflik.

 

Masyarakat sipil atau dalam bahasa yang umum disebut Civil Society adalah tulang punggung sekaligus seringkali diberi label sebagai penggerak cita-cita dari praktik demokrasi. Di Aceh, masyarakat sipil telah turut berperan menuntut perubahan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.(1)

Dalam kronik sejarah, disebutkan bahwa aktor-aktor individu maupun lembaga di Aceh merupakan penggerak penting dari awal berdirinya republik ini. Begitupun peran penting itu dalam kurun waktu terkini diperlihatkan dengan tercapainya kesepakatan damai pada 25 Agustus 2005, yang membuka babak baru bagi praktik resolusi konflik dengan mediasi internasional (dan dorongan berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri) dimana Indonesia adalah salah satu pihak yang berkonflik. Kesepakatan damai itu adalah kulminasi dari proses panjang konflik bersenjata yang, oleh banyak pihak, dikatakan tidak mungkin tercapai tanpa adanya peristiwa bencana alam akibat gelombang pasang tsunami pada 24 Desember 2004 di Aceh.


Saat ini, peluang yang terbuka bagi keterlibatan rakyat Aceh untuk menjadi pelaku dari rekonstruksi paska konflik maupun paska bencana sangat besar. Gambaran umum memperlihatkan setelah tiga tahun berlangsungnya MoU Helsinki yang mengakhiri perang panjang berbasis klaim etnonasionalis yang berakar-sebab pada saling kelindan antara shared grievances akibat penindasan struktural oleh pemerintahan Indonesia dan glorifikasi terhadap kejayaan masa lalu.(2 )

 

Aceh tengah berada dalam situasi transisional: semua energi, baik berupa sumber daya material maupun ide dicurahkan untuk menata kembali kehidupan yang sempat porak poranda karena konflik. Pada masa yang sama, tengah berlangsung pula rekonstruksi yang ditekankan pada sarana dan prasarana fisik yang porak poranda akibat hantaman tsunami.

 

Kondisi keterpurukan akibat dampak bencana inilah yang mendorong terlibatnya berbagai kalangan dari dalam maupun luar negeri untuk membantu Aceh. Maka sejak Aceh dinyatakan mengalami bencana nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2006, berbagai versi ide-ide atau konsep untuk merancang blueprint rekonstruksi Aceh baru telah pernah digulirkan. Dua discourse berkembang: ide mengenai rekonstruksi Aceh baru yang sesuai dengan agenda donor internasional, dan di sisi lain, yang agak terlambat munculnya, ide mengenai blueprint Aceh paska bencana yang dikeluarkan oleh kalangan individu dan kelompok asal Aceh. Situasi di atas yaitu berkembangnya ide-ide otentik (misalnya rekonstruksi berbasis kearifan lokal/ gampong; pelibatan tokoh adat dan ulama dalam penyusunan blueprint rekonstruksi Aceh Baru) menunjukkan bahwa ureung Aceh juga berpikir strategis, tidak semata-mata hanya berkeinginan untuk ‘membangun’ secara fisik, sebagaimana dicontohkan oleh Rejim Orde Baru. Idealisme donor internasional adalah mengembalikan kehidupan rakyat Aceh yang terkena dampak bencana sehingga bisa kembali pada kehidupan normal.

Rekonstruksi paska bencana di Aceh yang pengaturannya diserahkan pada BRR juga di satu sisi telah memperbaiki image Indonesia di mata internasional apalagi dengan terselanggaranya forum pertemuan Antar negara Asean tentang bantuan kemanusiaan paska bencana yang dihadiri sekitar 130 delegasi dari 27 negara dan perwakilan NGO (the 8th Asean Regional Forum’s Inter Session Meeting on Disaster Relief) pada 5-6 Desember 2008 di Banda Aceh.

 

Dalam konteks kurun waktu 5 tahun paska bencana tsunami, proses pengalihan dari program- program bantuan yang dilakukan oleh donor internasional secara berangsur diserahkan pada rakyat Aceh. Demikian pula, mandat dari BRR akan segera berakhir. Hal ini menyisakan pertanyaan mengenai nasib dari sebagian proyek bantuan yang masih belum selesai dan juga kapasitas bagi kelanjutan pemeliharaan bantuan yang telah mengucur.

 

Di sisi lain, dalam konteks situasi pemulihan paska konflik, terdapat perbedaan mengenai perspektif pemberian bantuan yang sudah tampak sejak awal. Berbeda dengan kondisi korban bencana alam yang sudah jelas memerlukan quick relief sehingga ditangani secara cepat, namun tidak demikian halnya dengan korban konflik. PSTD (post traumatic stress disorder), displaced people, ex combatants yang diintegrasikan kembali ke kampung halamannya. Mereka ini bukanlah sekedar penerima warisan yang jumlahnya dilihat dalam matriks-matriks progress report dari suatu program. Mereka adalah pemangku sebenarnya dari kehidupan sosial, ekonomi dan politik di Aceh, tidak berbeda dengan sesama rakyat Aceh yang menjadi korban dari gelombang tsunami.

 

Dua aspek utama dari proses perubahan di Aceh dalam bidang politik paska MoU Helsinki adalah pilkada (2006) dan pembentukan partai lokal untuk persiapan pemilu legislatif tahun 2009. Partai-partai lokal tersebut telah diverifikasi pada pertengahan tahun 2008. Lagi-lagi berbeda dengan asumsi yang mengatakan bahwa pemilu di Aceh akan berlangsung ricuh, namun meskipun persiapan untuk melakukan pilkada 2006 telah sempat memunculkan pendapat yang pro dan kontra -apalagi ini adalah pilkada pertama yang sekaligus digelar untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota dalam waktu yang bersamaan- ternyata berlangsung dengan demokratis.

 

Bagi GAM, keikutsertaan dalam pilkada 2006 merupakan konsekuensi dari keinginan mereka yang diperoleh melalui perjuangan yang amat panjang hingga sampai ke taraf ini. Pencalonan para kandidat independen juga diwarnai perdebatan yang keras mengingat pihak pemerintah -terutama pemerintah pusat- dan DPR, belum pernah mengalami calon independen. Calon independen dianggap berpotensi ‘mencederai’ demokrasi berbasiskan partai politik, meskipun banyak juga yang memahami dan mendukungnya dengan mempertimbangkan faktor kepercayaan masyarakat yang luntur terhadap parpol, terutama partai politik nasional.

 

Dalam kerangka berpikir tentang pembangunan yang bisa mengembalikan kepercayaan rakyat itulah tampaknya pemerintahan Irwandi-Nazar di akhir tahun 2007 (3) berupaya untuk merumuskan agenda pembangunan daerah yang berperspektif terintegrasi antara pembangunan paska bencana dan paska konflik.


Apabila dikaitkan dengan perspektif kompensasi, dimana rakyat mendapatkan kembali haknya untuk penyelenggaraan kehidupan yang lebih berdaulat dan bermartabat, tidak disia-siakan oleh Negara karenaketimpangan struktural, program pembangunan yang diagendakan oleh pemerintahan IRNA memang ideal. Namun demikian, ruang yang terbuka untuk berpartisipasi -dengan makna partisipasi yang tidaksekedarnya melainkan diartikan secara substantif berperan dalam proses penyelenggaraan kekuasaan lokal, yang telah diawali secara demokratis melalui Pilkada NAD tahun 2006 (sebagai paket dari MoU Helsinki) dan akan dilanjutkan oleh Pemilu Legislatif tahun 2009 akan menjadi sia-sia, tertutup kembali, manakala rakyat tidak mendapatkan kesempatan dalam pertarungan ide dan/atau akses untuk memiliki, memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang menjadi tumpuan bagi kelangsungan kehidupan mereka. Meskipun demikian bukan berarti bahwa kondisi economic grievances akan sebegitu mudahnya disulut kembali untuk menjadi sebuah konflik baru yang bisa membesar dan dengan itu menegasikan proses damai. Media massa lokal seringkali menyitir pendapat dari kalangan universitas, ulama, maupun praktisi politik bahwa keadaan damai di Aceh memang sebaiknya diisi oleh rakyat Aceh sendiri dengan paradigma yang disepakati di antara mereka.

 

Salah satu tantangan yang banyak menjadi bahan diskusi di semua forum adalah sebuah ruang politik baru telah dibuka yang memungkinkan peranan civil society Aceh menjadi lebih mengedepan. Peran mereka,yang tadinya dibatasi oleh situasi kekerasan karena konflik bersenjata, sekarang lebih meluas dan terlihat di berbagai sektor. Asumsinya adalah, perdamaian memberikan kesempatan bagi para aktor yaitu rakyat Aceh untuk lebih terlibat secara aktif dalam proses pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, dan politik mereka. Peran CSO di Aceh memang telah mendapatkan banyak perhatian dari kalangan analis dalam maupun luar negeri, umumnya dalam kaitan dengan isu-isu berbau politik. Isu- isu yang yang menjadi perhatian di antara para pegiat atau aktivis kelompok-kelompok masyarakat sipil mempunyai benang merah yaitu kemanusiaan. Mereka yang menjadi tulang punggung dari gelombang gerakan Aceh Baru ini umumnya berasal dari kalangan universitas ataupun lembaga swadaya masyarakat, yang terbagi lagi ke dalam bentuk- bentuk atau tipe organisasi yang berbeda sesuai dengan mandat dari setiap organisasinya.( 4 )

 

Umumnya selain berbasiskan keterlibatan individu maupun kelompok dalam gelombang gerakan reformasi,peran dan  kontribusi dari para aktor dalam membangun Aceh Baru dibangun berdasarkan pemahaman merekaterhadap konteks paska bencana dan implementasi MoU. Para aktor, baik individu maupun kelompok, melihat ruang- ruang yang terbangun di Aceh yang dimaknai sebagai perdamaian. Mereka lalu mengelompok dan membentuk perspektif bersama seraya berjejaring dan memproduksi teks perspektif baru mengenai Aceh Baru.


Di sisi lain di luar kelompok-kelompok CSO yang aktif mengorganisir diri dan konstituen mereka melalui pelatihan-pelatihan, workshop, seminar, media alternatif; maka dalam pentas politik formal di Aceh langkah pengkomodiran partai lokal merupakan langkah yang dipandang strategis mendekatkan rakyat Acehke dalam pusaran politik yang diakui negara. Bahkan dalam konteks kontestasi lokal melalui pemilu yang akan datang, tampaklah pluralitas keacehan secara politik. Dari keenam partai lokal yang sudah diverifikasi dan akan ambil bagian dalam pemilu lokal, komposisi pengurus partai dan anggotanya merefleksikan struktur sosial di Aceh yang ternyata beragam.


Dalam dua capaian itu, yakni pelibatan masyarakat dalam sistem politik yang legal dan pengakomodiran pluralisme di Aceh, dapat dikatakan pilkada 2006 yang lalu dan pembentukan partai lokal, adalah solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan konflik identitas sekaligus diharapkan dapat memfasilitasi upaya menautkan keindonesiaan dalam keacehan dan begitu pula sebaliknya.(5 )

 

Dengan demikian selain berbagai upaya perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah pusat upaya pengakomodiran politik secara lebih mendalam menjadi langkah strategis yang menjanjikan. Upaya ini menjembatani jalur-jalur formal yang dilakukan melalui implementasi pasal-pasal dalam UUPA yang merupakan kelanjutan MoU Helsinki.

 

Demikian pula halnya dengan proses rekonstruksi Aceh yang didirikan di atas pilar rekonstruksi paska bencana dan paska konflik merupakan driving force bagi upaya pendekatan itu. Satu hal yang menarik dan penting, dikaitkan dengan eksistensi gerakan rakyat sipil di Aceh, perilaku negara (pemerintah/aktor negara dan/atau representasi dari negara pusat) menjadi titik perhatian dalam arti sebagai bahan pembelajaran bagi rakyat Aceh, tak terkecuali dalam hal berpolitik. Jika dapat dikutip pendapat salah seorang aktivis partai lokal di Aceh, di balik seluruh optimisme mengenai Aceh Baru yang telah dituangkan dalam berlembar-lembar manifesto baik melalui pamflet/buletin/ publikasi lainnya, yang cenderung mengkhawatirkan dan agak paradoks dengan tesis CSO sebagai kekuatan demokrasi adalah menggejalanya kecenderungan kekerasan politik yang juga dilakukan oleh sebagian kalangan rakyat Aceh menjelang pemilu. Sudah barang tentu, hal ini tidak akan dapat dibiarkan oleh segenap rakyat Aceh yang telah berada dalam ruang perdamaian, yang sedari awal dicita- citakan bersama. (Irine Hiraswari Gayatri) 

 

Sumber: Kolom Bulletin Aliansi, Vol. 45 No. XLIX Desember 2008-Januarai 2009