Kolom Aceh

(Aceh Women) Perempuan Gampong di Aceh Bangkit dari Konflik ke Pembentukan Organisasi

Kategori: Kolom Aceh
Ditulis oleh Irine Hiraswari Gayatri Dilihat: 5003

“Please use your liberty to promote ours.” (Aung San Suu Kyii, 1945-)

Pembahasan mengenai fenomena politik, sosial atau ekonomi tentang Aceh, perlu mempertimbangkan konteks perdamaian yang saat ini berlangsung sebagai buah dari kesepakatan damai di Helsinki antara pihak Indonesia dan GAM pada bulan Agustus 2005. Tahun 2006 dapat dikatakan merupakan penanda bagi sejarah Aceh. Meskipun diawali oleh pro dan kontra pada prosesnya, pada bulan Agustus 2006,Undang-undang no. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) akhirnya disahkan. Pemilu eksekutif berlangsung kemudian. Perubahan sosial di Aceh saat ini juga tengah berlangsung terutama disebabkan oleh dampak bencana yang menimpa sebagian besar wilayah pantai di Aceh, yaitu gempa dan tsunami pada 26 desember 2004. Saat ini, kita menyaksikan ada dua bentuk aktivitas pemulihan yang tengag berlangsung di Aceh, yaitu proses rekonstruksi dan rehabilitasi korban bencana alam di satu sisi, serta integrasi dan rehabilitasi korban konflik dan maupun pihak yang berkonflik, di sisi lain.

Baik konflik bersenjata maupun bencana tsunami telah memunculkan korban di kalangan masyarakat Aceh, [1] termasuk perempuan. Berdasarkan laporan OXFAM (2005) perempuan adalah korban mayoritas, sebagaimana perkiraan World Vision yang menyebutkan sekitar 60% korban meninggal adalah perempuan, dengan rasio yang selamat adalah 1:3 antara perempuan dan laki-laki (World Vision, 2006). Sementara itu, laporan penelitian Flower Aceh menyebutkan bahwa sekitar 75 % dari pengungsi yang ada di beberapa barak adalah laki-laki, sesuai dengan angka yang disebutkan BPS mengenai perubahan komposisi demografis paska tsunami, dimana di daerah-daerah yang terkena bencana tsunami, jumlah penduduk perempuan menjadi lebih sedikit daripada laki-laki.[2]

Konflik yang berlangsung hampir 30 tahun lamanya selain meninggalkan kerusakan harta benda, serta pengungsi, juga kematian anggota keluarga. Banyak perempuan yang menjadi janda, atau memiliki trauma yang berkepanjangan. Saat ini pemerintah melalui BRA (Badan Reintegrasi Aceh) selain juga dibantu oleh keberadaan NGO mulai membantu mereka yang selamat dari konflik, baik eks kombatan maupun perempuan. Keprihatinan terhadap kondisi perempuan yang dua kali terpuruk karena konflik dan bencana menunjukkan bahwa perubahan sosial merupakan akibat yang tidak terelakkan dan harus dialami oleh perempuan. Selain perubahan komposisi demografis, bencana tsunami telah memunculkan potensi meningkatnya kerentanan di kalangan perempuan berkaitan dengan berbagai pola penyesuaian yang harus dilakukan sebagai akibat dari berubahnya relasi gender di keluarga dan masyarakat dimana perempuan harus lebih banyak menyesuaikan diri dengan pola kerja yang sangat berubah. 

Saat ini, kondisi perdamaian yang tengah berlangsung secara ideal telah membuka peluang bagi setiap individu di Aceh untuk bebas mengekspresikan diri sendiri, dalam bidang pekerjaan, hobi, atau apapun yang membuat hidup manusia menjadi bermakna. Setidaknya, impian tentang damai itu dialami kawan-kawan di Aceh, apakah itu yang sekarang berprofesi sebagai aktivis NGO dan sering diskusi di warung kopi Ulee Kareng, pegawai negri, seniman yang sering tampil di Rex, nelayan di pantai Suak Indrapuri di Aceh Barat, maupun supir L 300 yang setiap hari mengangkut penumpang dari Langsa ke Medan. Intinya, suasana perdamaian yang terwujud di Aceh saat ini, yang telah diikuti dengan peristiwa politik pilkada eksekutif sejak Februari 2007 di beberapa daerah telah membawa harapan baru akan terselenggaranya suatu ’Aceh Baru’ yang bebas dari kekerasan bersenjata, lebih demokratis, dan mampu membawa rakyatnya menuju kesejahteraan sosial, politik dan ekonomi.

Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana perempuan memaknai perdamaian tersebut? Sejauh mana kondisi perdamaian dirasakan oleh kaum perempuan Aceh, terutama di desa atau gampong? Dikaitkan dengan konteks sosial, ekonomi dan politik yang berlangsung, apakah perdamaian menyediakan peluang untuk peningkatan kehidupan ekonomi, sosial dan politik perempuan Aceh? Tulisan ini menyajikan ilustrasi berdasarkan telaah literatur dan wawancara dengan beberapa aktivis mengenai peran perempuan Aceh dalam proses pembangunan perdamaian dan dinamika politik lokal di gampong.

Isu-isu yang Dihadapi Perempuan Aceh

Beberapa literatur mengenai sejarah Aceh senantiasa menonjolkan figur pahlawan nasional seperti Cut Nyak Dien, Cut Meutia, dan Laksamana Malahayati manakala berbicara mengenai perempuan Aceh. Sayangnya di tataran realitas, perempuan Aceh seringkali dikonstruksikan hanya dalam angka, sebagai korban, entah itu korban bencana atau korban konflik. Dalam hal ini, akan menarik untuk mengutip pendapat Antonio Gramsci, ”history is at once freedom and necessity”[3], jika diletakkan dalam konteks ’ sejarah perempuan di Aceh’. Artinya kita melihat sejarah sebagai sesuatu yang dinamis dan emansipatif, ’kemerdekaan sekaligus kebutuhan’, untuk mencapai tujuan dari sebuah proses. Perempuan Aceh, adalah bagian dari sejarah Aceh yang, idealnya berorientasi untuk memerdekakan diri mereka sendiri dari berbagai bentuk hegemoni politik dan ekonomi (baru) yang saat ini tengah berlangsung.

Kesadaran mengenai emansipasi perempuan tersebut terungkap dalam kritik terhadap peran perempuan Aceh yang masih minimal dalam konteks peace building saat ini. Setidaknya, hal ini terekam dalam diskusi dengan Yuli Lazuardi Rais, aktivis organisasi SEFA (Safe Emergency for Aceh) sebuah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan non formal untuk anak-anak, juga aktif dalam mendorong demokratisasi dan advokasi isu-isu HAM serta dialog antar budaya di Aceh. Dari pengalamannya di kota asal Tapaktuan, Aceh Selatan, Yuli melihat bahwa sejauh ini aktivitas yang dilakukan oleh perempuan untuk membangun perdamaian baru sebatas pelatihan-pelatihan tentang gender, serta pendampingan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Tampaknya program program tersebut disesuaikan dengan agenda bantuan pemulihan ekonomi paska konflik di mana Aceh Selatan merupakan salahsatu daerah yang menderita dampak konflik cukup parah.

Wilayah Aceh Selatan bukanlah daerah yang terkena bencana tsunami, tetapi tingkat kemiskinan dan ketertinggalan infrastruktur cukup tinggi. Dampak konflik sangat dirasakan oleh penduduk Aceh Selatan, sebab berdasarkan informasi pernah terjadi pembakaran ribuan rumah oleh TNI. Memang, kesan pertama penulis adalah bahwa daerah ini masih berada dalam kontrol yang ketat oleh TNI. Hal ini menjadikan Kabupaten Aceh Selatan seperti terkungkung dalam militerisme. Hingga saat ini, dari 16 kecamatan[4] yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, beberapa di antaranya merupakan lokasi bagi keberadaan markas TNI Divisi 115 ( Di Kecamatan Pasie Raja, Trumon, Sawang dan Labuhan Haji) yang ada di tengah-tengah pemukiman penduduk.

Yuli melihat, umumnya, saat ini keterlibatan aktivis perempuan lebih besar di kota Banda Aceh, sebab hampir semua NGO nasional, internasional, perguruan tinggi dan fasilitas-fasilitas lain seperti perpustakaan, internet, berada di sana. Sementara di Kabupaten Aceh Selatan, isu krusial yang mendesak untuk ditangani tentang perempuan justru terletak di desa-desa atau gampong. Kemiskinan, rumah buruk, gizi buruk, sawah hancur, sekolah hancur, semua terjadi di tingkat gampong. “Justru dalam hal keterlibatan kaum perempuan, di desa-desa yang seharusnya dapat menjadi motor yang menghembuskan peace building Aceh.” Demikian juga, dalam suatu diskusi tentang pendidikan pemilih pemula yang diadakan di Tapak Tuan misalnya, dari sekian banyak peserta, SEFA menemukan bahwa selain wakil dari organisasi yaitu Liga Inong Aceh (LINA) dan Partai Rakyat Aceh, keterlibatan perempuan dalam forum masih kurang. Namun demikian, menurut Zul dari SEFA sebagai contoh terdapat organisasi perempuan yang bernaung di bawah ormas Islam, Muhammadiyah, yaitu Nasyatul Aisyah yang lebih memfokuskan kegiatannya pada masalah-masalah keagamaan.

Sedangkan, dari isu-isu yang tengah dihadapi perempuan, umumnya di gampong, menurut pengamatan penulis, selalu berkaitan dengan persoalan konkrit yang sedang mereka hadapi sekarang. Misalnya, di Kabupaten Aceh Selatan yang berbasiskan ekonomi pertanian dan nelayan, ketika konflik, para perempuan yang juga bekerja di sawah umumnya terpaksa berkerja lebih keras lagi karena kaum laki-laki terpaksa bersembunyi atau dipaksa untuk melakukan jaga malam oleh militer. Akses mereka terhadap kesehatan terhenti karena jarak yang jauh dengan pustu atau puskesmas, sedangkan akses anak-anak mereka ke sekolah terhenti karena sekolah dibakar atau situasi yang tidak aman. Paska gempa dan tsunami, isu-isu kepemilikan tanah menjadi persoalan bagi perempuan. Sedangkan, isu kesehatan adalah problem krusial paska gempa dan tsunami, terutama karena bencana telah menghilangkan akses dan fasilitas kesehatan masyarakat, seperti dilaporkan oleh BRR yang bahwa sampai akhir tahun 2006 sebanyak 323 fasilitas kesehatan telah direhabilitasi, termasuk 3 rumah sakit. Di daerah paska konflik, isu sulitnya akses untuk mendapat fasilitas kesehatan rata-rata disebabkan oleh jarak yang jauh dari gampong ke kecamatan, atau karena tidak ada samasekali fasilitas kesehatan.

Selain isu-isu yang berkaitan langsung dengan kondisi fisik dan ekonomi, isu yang penting diangkat adalah mengenai terbukanya ruang demokrasi, Tanpa adanya ruang demokrasi yang terbuka, sulit bagi perempuan mengaktualisasikan dirinya, apalagi untuk mempersoalkan kesulitan akses terhadap sektor-sektor yang selama ini tertutup karena konflik. Saat ini dalam kondisi damai dimana program-program bantuan paska konflik diberikan kepada korban konflik termasuk anak-anak dan perempuan, serta mantan kombatan, semestinya perhatian juga diberikan pada pembangunan kapasitas atau kemampuan perempuan dalam hal berorganisasi. Sebab, bantuan paska konflik atau bantuan korban bencana alam, hanya akan menjadi pemenuhan kebutuhan semata dan memunculkan ketergantungan baru bagi perempuan. 

Organisasi Perempuan: Sebuah Kebutuhan

Jika dengan partisipasi yang minim dalam forum-forum gampong, bagaimana perempuan bisa memperjuangkan kepentingannya? Bagaimana ia akan mengartikulasikan kebutuhannya dalam rapat-rapat di gampong, atau dalam musrenbang? Bagaimana ia akan berpartisipasi dalam politik? Untuk menjawab persoalan ini, aktivis SEFA berpendapat bahwa di gampong, persoalan keterlibatan kaum perempuan dan mengenai organisasi perempuan adalah dua hal yang harus terus menerus dibahas, termasuk di tingkat kabupaten dan propinsi. Saat ini terdapat kontradiksi yang cukup panjang dalam keberadaan organisasi perempuan di Aceh umumnya. Di kota, organisasi perempuan atau NGO yang berbasiskan isu-isu perempuan sudah sangat banyak, dimana para aktivisnya berasal dari kalangan lulusan perguruan tinggi, dilengkapi dengan fasilitas komunikasi yang mendukung mobilitas mereka. Tetapi di sisi lain, perempuan-perempuan yang tinggal di gampong, yang masih bekerja sebagai petani, dan tengah menunggu-nunggu dana rehabilitasi lahan paska konflik, malah mungkin tidak memikirkan untuk ikut berorganisasi. Padahal, organisasi merupakan salah satu alat utama untuk mengadvokasi kepentingan perempuan, seperti hal nya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sektoral lain, seperti mahasiswa, petani atau buruh. Diperlukan lebih banyak organisasi-organisasi perempuan yang memiliki basis konkrit dalam perjuangan isu-isu perempuan, yang disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik tempat mereka tinggal.

Dulu ketika konflik, sulit dibayangkan munculnya organisasi yang kritis, apalagi jika sifatnya memperjuangkan isu-isu demokrasi,Para perempuan di gampong bisa memulai berdirinya suatu organisasi dengan pembentukan komite-komite kecil, yang dibentuk berdasarkan isu mayoritas di antara mreka, atau berdasarkan profesi. Mereka bisa membangun organisasi secara independen, atau bisa juga mengaitkannya dengan organisasi perempuan di tingkat propinsi, atau, menjadi onderbouw partai lokal. Dengan adanya UUPA No. 11/2006, yang memungkinkan pembentukan partai lokal, sebenarnya sekaligus merupakan kesempatan bagi bertumbuhnya organisasi atau asosiasi profesi/ sektoral yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan persoalan riil masyarakat. Sekaligus, organisasi-organisasi perempuan ini dapat berfungsi sebagai tulang punggung berkembangnya demokrasi dan berlangsungnya proses peace building di Aceh.

Mulai Dari Mana?

Tidak perlu persyaratan dan/atau pemikiran yang rumit untuk membangun sebuah organisasi. Kelompok-kelompok pengajian, organisasi PKK, karang taruna, kerumunan di warung kopi (sekarang perempuan sudah lebih sering datang ke warung kopi, lihat KOMPAS, Minggu, 2 Desember 2007) merupakan arena dimana diskusi-diskusi ringan tentang isu-isu kritis, misalnya mengenai kenaikan harga bahan pokok, kesulitan terhadap sumberdaya listrik, bisa dilakukan. Diskusi awalnya bisa dibantu oleh kalangan mahasiswa atau aktivis NGO, namun cukup hanya pada porsi mengantarkan saja. Selanjutnya Umumnya, menurut Yuli, para perempuan di gampong seringkali berkumpul dalam kelompok kecil sebagai tempat mereka saling berbagi cerita. Bukan hal yang sulit, menurutnya, jika hal ini dikembangkan sebagai pusat informasi gampong yang lebih punya perspektif maju.

(Sumber:  “Perempuan Gampong di Aceh: … Buletin MUDIK: Edisi Khusus Perempuan Desember 2007. Yogyakarta: FPPD. 2007)