Kolom Papua

Kemangkiran Sekolah”: “Pengawasan” Negara di Perbatasan Papua

Kategori: Kolom Papua
Ditulis oleh Nur Rosyid Dilihat: 857

Kita melatih mereka (anak-anak) untuk bisa mandiri, kita lihat siswa, maksudnya untuk bantu ajar itu, kita lihat dia punya IQ itu semakin tinggi daripada siswa lain, kita suruh satu minggu dua kali atau tiga kali untuk mengurus kekosongan guru yang ada, kebetulan kita punya guru sedang di kota”,

Pak Guru Rakhabauw di Ampas, Waris, Keerom, Papua 2015 silam.

Artikel ini menyoroti kondisi pendidikan di Papua dan persinggungannya dengan intervensi pemerintah serta berbagai dimensi persoalan lain yang melingkupi proses belajar di lingkungan sekolah. Persoalan pendidikan ternyata bukan sekedar masalah sekolah rusak atau fasilitas yang kurang belaka. Salah satu aspek yang dipandang krusial adalah masalah kemangkiran atau ketidakhadiran baik oleh guru maupun murid sekolah pada tingkat sekolah dasar.

Hal ini terungkap dalam laporan oleh Tim Nasional Penanggulangan Percepatan Kemiskinan (TNP2K) melalui analisis terhadap data-data kemangkiran guru pada 11 Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Keerom yang merupakan salah satu kabupaten peserta uji coba dan pembinaan program Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru),  Laporan TNP2K itu memperlihatkan bahwa dari total 65 guru di 11 SD di Distrik Waris dan Distrik Arso Timur, ditemukan sebanyak 40,49% guru mangkir dari sekolah dan 49,15% guru mangkir dari pekerjaan. Bahkan, 9 dari 11 kepala sekolah tercatat tidak aktif. Dua kepala sekolah lainnya pun jarang hadir, terkadang sebulan hanya dua kali datang ke sekolah.

Di samping itu, sebanyak 60% murid-murid kelas 1, 34% murid-murid kelas 2, dan 20% murid-murid kelas 3 ternyata didapati masih buta huruf. Data-data juga menunjukkan dua sekolah dasar peserta uji coba ditemukan tidak menjalankan kegiatan belajar selama 1-2 tahun, sedangkan dua sekolah dasar lainnya hanya memiliki guru mengajar rangkap kelas. Hal ini kemudian membuat guru bersiasat memperbantukan murid dengan kemampuan di atas rata-rata kelas untuk mengisi kekosongan guru, sebagaimana dilakukan guru Rakhabauw di Kampung Ampas, Distrik Waris, Kabupaten Keerom ini.

Berangkat dari catatan tersebut, TNP2K merancang program “KIAT Guru” sebagai upaya pengawasan atas kemangkiran siswa dan guru bersama masyarakat di tingkat desa pada tiga kabupaten sebagai uji coba, yaitu Kabupaten Keerom, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Ketapang. TNP2K beserta tim dimana saya terlibat di Kabupaten Keerom melakukan advokasi terhadap pemerintah daerah untuk menerbitkan surat keputusan Peraturan Bupati Keerom Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Uji Coba Peningkatan Akuntabilitas dan Pelayanan Pendidikan di Daerah Terpencil yang diterbitkan 23 Mei 2014. Peraturan ini menjadi landasan dalam membentuk Tim Koordinasi Daerah (TKD) yang terdiri dari Tim Koordinator tingkat Kabupaten dibantu Tim Fasilitator tingkat Kecamatan, Tim Perwakilan Satuan Kerja Pemerintah Daerah seperti Dinas Pendidikan.

Pemerintah Daerah pun mendukung pengelolaan program tersebut dengan menyediakan anggaran pemberian tunjangan sebesar Rp5.379.600.000,00 untuk mendongkrak kinerja guru pada 11 Sekolah Dasar yang sudah ditetapkan. Sebelas sekolah yang menjadi peserta uji coba ini dipilih dengan alasan masing-masing sekolah lokasinya tidak berjauhan satu sama lain serta dekat dengan ibukota kabupaten. Dengan demikian koordinasi antar pemangku kepentingan maupun penerima manfaat menjadi lebih intensif.

Melalui dukungan peraturan dan anggaran ini, TNP2K membangun mekanisme kerja dengan membentuk komite pengguna layanan yang terdiri dari siswa, wali murid, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Di samping itu, TNP2K juga membentuk komite penyedia layanan yang terdiri dari guru dan kepala sekolah. Kedua komite ini bersama-sama membuat Kesepakatan Janji Pelayanan (KJP) yang berisi poin-poin kesepakatan pelayanan kepada siswa, baik dari orang tua maupun sekolah. TNP2K memfasilitasi formulir penilaian layanan dan aplikasi KIAT dengan menggunakan kamera melalui sistem operasi Android untuk menunjang peningkatan kehadiran guru,

Seberapa Efektif Pengawasan Ini?

Sepanjang 2015 pelaksanaan uji coba program ini, TNP2K bekerjasama dengan Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan (PSKK) UGM—dimana saya terlibat di dalamnya—mendalami proses dan perkembangan pelaksanaan, serta kemungkinan kemajuan dan kegagalan program. Banyak catatan yang diperoleh selama penelitian. Pelaksanaan pembuatan KJP mengalami tarik-ulur perdebatan panjang seputar “kekerasan” pada metode mengajar guru sebagai penyebab kemalasan sekolah anak; penolakan guru-guru untuk terus diawasi; pemecatan kepala sekolah; konflik orang tua dan guru; hingga keengganan dan kesusahan orang tua mendukung proses belajar anak di rumah.

Dalam konteks pendidikan formal semacam sekolah, proses belajar-mengajar dapat dibantu melalui peningkatan pengawasan atas kemangkiran guru dan siswa. Hal ini bisa dijalankan melalui mekanisme pendekatan yuridis di mana para pihak yang terkait membuat kesepakatan di atas kertas bermeterai. Model program yang diadaptasi dari Program Kinerja USAID (United States Agency for International Development) yang fokus pada peningkatan pelayanan publik ini memungkinkan pengawasan bergeser dari Badan Pengawas Sekolah ke orang tua murid yang sehari-hari dekat dengan anak dan sekolah melalui alat bantu berupa catatan absensi siswa dan foto.

Program ini, meminjam konsep Lalvani Suren (1996), melanggengkan praktik pendisiplinan melalui peningkatan visibilitas tubuh guru yang dibantu melalui kamera. Transformasi pengawasan ini menandakan adanya dominasi tatapan (gaze) rasionalitas modern. Imbasnya, hubungan antara orang tua dan guru menjadi saling mengawasi dan penuh kecurigaan. Cara ini menciptakan rutinitas yang semakin padat. Orang tua harus mau menyediakan sarapan di pagi hari, menyediakan air mandi, hingga harus rela bergantian berjaga di sekolah untuk mengawasi guru sembari mengisi buku kehadiran dan perangkat aplikasi pendukung. Demikian juga dengan guru, dia tidak harus terus berada di kampung tempat sekolahnya berada, sementara keluarga mereka dan kebutuhan pokok pangan sehari-hari terpenuhi dari kota. Anak pun harus mengerjakan PR lebih banyak dari sebelumnya, belajar di jam-jam tertentu, dan terus menerus menghafalkan huruf dan operasi hitung. Semuanya tercatat dalam lembar KJP.

Poin penting lain dari program ini adalah mengadvokasi metode pembelajaran di kelas dengan menekan praktik “kekerasan” mengajar guru pada anak. Praktik ini dianggap sebagai penyebab kemalasan anak-anak berangkat sekolah. Dengan program ini, para guru merasa dilematis untuk menggunakan “nada tinggi” dalam mengajar atau memegang rotan untuk memukul ke papan tulis agar perhatian anak dapat tertuju pada materi kelas. Begitu metode ini dihilangkan dalam KJP, suasana kelas menjadi lebih ramai dari biasanya. Guru-guru berterus-terang bahwa mereka kehabisan akal mengatasi anak-anak yang dianggap bandel. Guru pun masih kerap  menemukan anak-anak mengantuk di kelas, karena orang tua banyak yang tidak memberi sarapan pada anak-anak mereka. Hal-hal semacam ini menandakan betapa semakin rumitnya pengelolaan permasalahan kemangkiran guru dan siswa.

Setelah satu tahun tahap uji coba selesai, hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat kemangkiran kehadiran guru hanya berkurang dari 40,49% menjadi 32,77% (TNP2K, 2016). Lantas, mengapa kemangkiran masih terjadi bahkan ketika Tim TNP2K selesai meninggalkan beberapa sekolah peserta uji coba? Mengapa guru masih sering di kota? Mengapa orang tua masih “sulit” memberi sarapan atau mengajak anak ke kebun? Kondisi apa yang memungkinkan adanya “kemangkiran” dan “kemalasan” tersebut menjadi masuk akal?

Menggagas Pengelolaan Pendidikan yang Menyeluruh

Perspektif dan asumsi yang dipakai dalam pengembangan program ini—disadari atau tidak—saya kira cukup bias. Sekolah merupakan “kewajiban” bagi tiap warga negara: siswa yang tidak masuk dan malas sekolah adalah “tidak baik” dan “salah”. Sebagaimana disebutkan Reimer, sekolah merupakan “lembaga yang menghendaki kehadiran penuh kelompok-kelompok umur dalam ruang-ruang kelas yang dipimpin guru” (Reimer, 1987: 25), pada gilirannya harus semakin diperketat di Papua. Sementara, kondisi penduduk perbatasan maupun di tempat lain dan sekitarnya bisa jadi memiliki mekanisme pengajaran dan tuntutan kebutuhan pengetahuan yang berbeda, yang langsung bersinggungan dengan dunia tempat tinggal.

Saya berasumsi bahwa perangkat yuridis dalam menyusun program memang penting, tetapi kita perlu memahami konteks yang lebih luas, menyangkut ekonomi politik, situasi ekologi, dan praktik yang menyejarah. Saya baru menyadari persoalan ini, ketika keluarga di Ampas Keerom memberi kabar tentang panen pinang mereka dalam jumlah besar beberapa bulan yang lalu. Hasil panen itu, menurutnya akan dikirim ke Wamena. Saya pun ingat bahwa pohon pinang memiliki hasil keberlanjutan yang lebih baik jika dipanen dengan cara dipanjat daripada menggunakan bilah bambu. Untuk itu, anak-anak banyak yang diajak orang tua untuk ke kebun.

Jika masa panen pinang tiba, banyak anak yang mengikuti orangtuanya pergi ke kebun namun harus absen dari sekolah. Menurut Fernandez, pemuda setempat membantu pemasangan listrik berbahan baku biofuel di Ampas, proses memanen pinang memerlukan bantuan  anak-anak berusia 10-15 tahun. Untuk lahan seluas tiga hektar, jika dalam keluarga sudah ada lima orang (termasuk ayah-ibu), mereka perlu memanggil tiga orang lagi. Sehingga, sekali panen memerlukan enam sampai delapan orang. Seusai panen, anak-anak ini akan memperoleh uang Rp300.000,00.

Nandez menambahkan, yang memanen harus anak kecil. “Kalau pake egrek, pohon ini dia punya batang akan cepat naik itu. Beda kalau panjat, batang bisa lebar segini (pakai kedua tangan). Dia punya batang ini kokoh, pinang juga tidak lambat buah, bisa panen terus, haha”, terangnya. Pandangan ini menggambarkan bagaimana apropriasi (penyesuaian) mereka terhadap kondisi ekologis dalam aktivitas produksi pinang yang berdampak pada cara memperlakukan anak. Dalam aktivitas produksi ini, anak menjadi tenaga kerja dan harus diajak ke kebun sebagai modal produksi yang penting. Cara pandang ini muncul semenjak tumbuhnya ekonomi pinang pada 2003 dan ditopang membaiknya transportasi. Dibukanya akses berupa jalan membuka kesempatan pada penduduk setempat untuk meningkatkan produksi pinang dengan konsekuensi mereka akan semakin membutuhkan tenaga anak kecil dalam memanen hasilnya.

Anak-anak terkadang juga diajak ke kebun untuk totok sagu yang membutuhkan waktu yang lebih dari satu hari. Bahkan, di musim penghujan, mereka bekerja selama beberapa hari di kebun. Situasi ini juga menjadi dilema bagi guru-guru setempat  untuk memahami mengapa anak jarang sarapan atau memperoleh perhatian orang tua. “Biasanya kita juga harus jagain kondisi anak, kadang-kadang juga di malam tidak makan dari malam, ada dua yang tidak makan dari malam sampe tadi pagi pun tidak makan”, tukas Rakhabauw, guru SD setempat.

Bagaimana dengan sarapan pagi bagi anak-anak sebagai salah satu kesepakatan pelayanan? Secara ekologis, hampir tidak ada ketersediaan makanan di dekat rumah yang bisa dimanfaatkan di pagi hari menjelang berangkat sekolah, kecuali pohon pinang dan sedikit ubi.

Masyarakat Ampas tidak menanam sayuran di dekat rumah, karena sering dirusak hewan ternak seperti sapi dan babi, atau tapir. Pilihannya mereka memilih untuk menanam sayur di ladang, itupun jenis sayur kacang atau daun singkong. Jarak ke ladang pun bisa satu kilometer lebih. Mereka sudah mengusahakan pemagaran kebun, tetapi babi terkadang merobohkan pagarnya. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk tidak menanam sayur di sekitar rumah.

Pada titik ini, kita dapat memahami bagaimana pergeseran cara hidup berlangsung dalam pengubahan sumber ekonomi dan respon mereka terhadap kondisi geografis, hubungan antar wilayah, dan situasi ekologis tempatannya. Dengan demikian, bertani sebagai aktivitas, sebenarnya bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi belajar menghadapi kemungkinan dan tidak mengandalkan ketersediaan alamiah sebagaimana berburu dan meramu biasa dilakukan orang-orang setempat. praktik ini mempunyai kemungkinan merubah cara pandang mereka untuk tidak selalu “menerima”. Pengembangan ini juga dimaksudkan agar orang tua bisa lebih banyak di rumah, sehingga sarapan anak bisa diupayakan terjamin.

Hal lain yang menghambat pelaksanaan Kiat Guru di Ampas adalah guru masih sering berada di kota dan terlambat datang mengajar. Selain tunjangan guru yang sering terlambat, bahan konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari juga menjadi salah satu pertimbangan. “Ah saya bahan konsumsi tidak ada, di sini kita tidak ada pasar, tidak ada toko, mo bagaimana?”, tukas ibu guru Yosefin.

Pada 2004 Pemerintah Kabupaten Keerom sebenarnya pernah membangun koperasi yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari dan menampung penjualan hasil pinang warga setempat. Koperasi ini berhenti karena masalah kecemburuan beberapa orang ketika ada penambahan tiga orang pekerja pada 2007. Setelah bangunan dirusak dan uang koperasi diambil pada malam menjelang tahun baru, koperasi ini tidak bisa dibuka lagi.

Membangun Kolaborasi: Berangkat dari Pendidikan Asrama

Perlu kita ketahui, sejarah pengembangan pendidikan formal di Papua banyak diinisasi oleh Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) maupun Yayasan Pendidikan Kristen Katolik (YPKK) melalui model asrama. Pengelolaan pendidikan yayasan ini memiliki mekanisme pengajaran, koordinasi, dan manajemen yang sangat berbeda dengan sekolah negeri maupun sekolah Inpres seperti di Ampas tersebut. Keberadaan institusi gereja memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap pengenalan pendidikan anak di Papua.

Sekolah asrama yang dikelola oleh yayasan tersebut mampu mengintegrasikan sistem pengawasan tingkat kedisiplinan anak dan guru, peningkatan intensitas pengajaran, hingga keterjaminan makanan sehari-hari. Sistem ini juga terbuka terhadap penyediaan kios-kios kebutuhan makanan bagi warga sekolah yang gagal dikelola di tingkat kampung. Anak-anak juga dapat memiliki waktu yang panjang di sekolah dengan pengenalan pengetahuan-pengetahuan dan materi pembelajaran baru, seperti bercocok tanam sayur untuk keperluan sehari-hari asrama sebagai jawaban atas persoalan sarapan pagi. Mekanisme ini bukan dimaksudkan untuk membuat anak-anak tercerabut dari keluarga atau lingkungan tempat tinggalnya yang luas, alih alih pendisiplinan yang semakin ketat sebagaimana pengenalan kertas kesepakatan bermaterai maupun absensi berbasis telepon pintar. Saya kira mekanisme ini memberi peluang yang lebih baik melalui adaptasi sejarah pengelolaan pendidikan dengan situasi ekonomi dan kondisi ekologis sehari-hari di perbatasan Papua dan sekitarnya. (Nur Rosyid – Antropolog, Universitas Gadjah Mada)

Dokumentasi:

Foto 1 Menanam Pinang Dekat Rumah. Sumber, Rosyid, Lokasi Kampung Ampas, Distrik Waris

 Foto 2 Pinang yang disemai sebelum dipindah ke ladang. Sumber, Rosyid, Kampung Ampas, Distrik Waris