Kolom Papua

UPDATING PAPUA: Internasionalisasi Papua, Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran HAM, dan Optimalisasi Otsus Papua

Kategori: Kolom Papua
Ditulis oleh Adriana Elisabeth Dilihat: 1250

Pada awal 2009, Tim Kajian Papua LIPI meluncurkan buku berjudul “Papua Road Map, Negotiating the Past, Improving the Present, Securing the Future”. Sejak saat itu, belum ada lagi kajian komprehensif mengenai Papua, meskipun substansi yang dianalisa di dalam Papua Road Map (PRM) relatif menjadi bahan perbincangan bahkan perdebatan di berbagai kalangan. Secara jelas PRM memetakan empat akar masalah yang menjadi sumber konflik di Papua, yakni: marjinalisasi dan efek diskriminasi, pembangunan Papua yang tidak optimal, kekerasan politik negara yang menjurus pada pelanggaan hak asasi manusia (HAM) Papua, dan sejarah integrasi Papua. Di dalam PRM juga dibahas mengenai solusi untuk Papua yang mencakup program pemberdayaan dan pengakuan atas eksistensi orang asli Papua (OAP), paradigma baru pembangunan Papua, pengadilan HAM dan rekonsiliasi, dan dialog damai.

Setelah terbitnya PRM sampai tahun 2014, Tim Kajian Papua LIPI tidak lagi melakukan penelitian, namun lebih fokus pada kegiatan-kegiatan non-akademik, seperti mengadakan konsultasi publik di Papua dan Jakarta, pelatihan mediasi damai, menyelenggarakan Konferensi Perdamaian Papua (KPP), lobby, dan pertemuan eksploratif di berbagai kota di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong pendekatan dialogis bagi penyelesaian konflik Papua dalam jangka panjang. Sampai saat ini, kata dialog atau dialog sebagai pendekatan damai untuk Papua masih menjadi perdebatan, bahkan banyak pihak belum memahami esensi dan urgensi dialog dalam konteks Papua. Bagi Pemerintah Indonesia, misalnya dialog tidak mungkin dilakukan dengan separatis Papua, karena negara tidak setara dengan kelompok separatis. Di pihak lain, bagi kelompok pro-kemerdekaan Papua, dialog bertujuan untuk mendapatkan kemerdekaan melalui referendum. Singkatnya, pendekatan dialog damai untuk Papua ibarat “jauh panggang dari api” atau sama dengan “merebus batu”. Artinya dialog adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk Papua.

Dampak dari penundaan dialog untuk Papua dapat dilihat dari perkembangan gerakan politik kaum muda Papua yang cenderung semakin solid dan mendapat dukungan luas secara regional dan internasional, seperti di kawasan Pasifik Selatan melalui kerja sama ekonomi ras Melanesia atau Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Island Forum (PIF), dan di forum dekolonisasi di the United Nations (UN). Dalam rangka menganalisa perkembangan gerakan politik Papua dan diaspora Papua di luar negeri, Tim Kajian Papua LIPI melakukan penelitian dengan tujuan melakukan pemuthakiran (updating) atas buku PRM yang telah diterbitkan sekitar tujuh tahun lalu.

Secara umum, perkembangan politik dan keamanan Papua dapat dipahami dari tiga isu utama: pertama, internasionalisasi Papua. Kedua, penyelesaian masalah-masalah HAM. Ketiga, perkembangan dan implementasi Otonomi Khusus (Otsus Papua). Internasionalisasi isu Papua ditandai dengan gerakan politik kaum muda Papua yang semakin solid dalam membangun koordinasi dan sinergi dengan jaringan aktifis HAM di dalam maupun di luar negeri. Koordinasi gerakan lokal Papua menghasilkan wadah “perjuangan” politik yang dinamakan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang mendapat status sebagai peninjau (observer) di dalam MSG pada pertemuan bulan Juni 2015. Keinginan ULMWP untuk mendapatkan keanggotaan penuh di MSG ditunda sampai September 2016.  

Koordinasi gerakan politik ULMWP dilakukan pula dengan diaspora Papua di luar negeri dengan mengusung agenda kampanye mengenai pelanggaran HAM di Papua. Kampanye politik ini mendapat respon luas dari komunitas di negara-negara yang menjadi basis OPM di luar negeri, seperti di Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan Pasifik Selatan. Dukungan atas perbaikan nasib orang Papua sebagai bangsa Melanesia bahkan terus meluas, termasuk dari Benua Afrika.   

Seiring dengan kampanye isu-isu HAM oleh ULMWP di luar negeri, maka penyelesaian kasus-kasus HAM di Papua menjadi hal yang sangat mendesak. Terdapat dua hal utama yang perlu segera ditangani untuk memperbaiki kondisi HAM Papua: pertama, penyelesaian isu HAM secara menyeluruh bukan hanya mengenai hak-hak sipil dan politik, melainkan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Isu HAM ini terkait dengan persoalan investasi di Papua yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup dan juga berada di wilayah tanah adat. Kedua, penyelesaian tiga kasus kekerasaan yakni Wamena, Wasior, Paniai harus segera dilakukan untuk membuktikan kesungguhan Pemerintah Indonesia dalam memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keamanan Papua. Dalam rangka penyelesaian masalah-masalah HAM masa lalu di Papua tetap perlu dipenuhi yang mencakup hak-hak korban, terutama perempuan dan anak, serta mengatasi trauma para korban konflik dalam program trauma healing.

Implementasi Otsus Papua di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengalami dinamika yang cukup membingungkan. Pada awal kepemimpinannya, Papua menjadi perhatian penuh Presiden Jokowi dalam berbagai aspek, termasuk mengenai pentingnya dialog bagi Papua. Namun memasuki akhir tahun kedua kepemimpinannya, penyelesaian masalah Papua menjadi “business as usual”, misalnya pembangunan infrastruktur di Papua cenderung mereduksi pentingnya menangani masalah politik dan keamanan di Papua maupun di luar negeri. Terkait dengan penyelesaian masalah HAM Papua, pembangunan sosial ekonomi dan investasi justru tidak memperhatikan persoalan hak-hak adat dan kerusakan lingkungan. Sementara pemekaran daerah masih menjadi proyek besar kementrian tanpa dukungan sumber daya manusia (SDM) Papua yang memadai. Apalagi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak, langkah preventif untuk mengurangi potensi kekerasan politik di Papua sangat disarankan dapat segera disiapkan oleh berbagai pihak, khususnya oleh aparat keamanan. Sebagaimana masukan Tim Kajian Papua LIPI dalam diskusi dengan Komisi 1 DPR RI pada 2013, “untuk membangun Papua sebagai tanah damai, maka perlu segera dilakukan tiga hal: penghentian kekerasan segera, penataan intelijen dan penataan aparat keamanan di Papua”. (Adriana Elisabeth/ Peneliti, Puslit Politik LIPI)