Papua

Noken Warnai Pilpres dan Pileg 2019

Kategori: Papua
Ditulis oleh Agus Imbiri Dilihat: 705

noken

Sumber Foto: www.tabloidjubi.com

Tinggal menghitung hari, hajatan rakyat lima tahunan akan dihelat secara serempak dari Sabang hingga Merauke pada 17 April 2019. Menariknya, bagi provinsi paling timur Indonesia, lebih spesifiknya di wilayah pegunungan tengah Papua, pada Pemilu Serentak 2019 kali ini, sistem noken sudah diakui dan disahkan oleh negara. Menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum 2019, ditetapkan ada 12 kabupaten yang akan menggunakan sistem ini. Sementara 15 wilayah di daerah pesisir dan dua daerah lainnya dari daerah gunung, tetap melakukan pemilihan di luar sistem noken atau sesuai dengan peraturan yang berlaku secara nasional. Penggunan noken atau juga disebut ikat suara dalam hajatan rakyat ini kian memberi gambaran mengenai uniknya demokrasi di Indonesia.

 

Mengenal Noken

Noken adalah kantung tradisional yang digunakan oleh suku-suku di Papua. Noken asli (bukan tenunan benang) berbahan dasar dari alam yaitu serat kayu, anyaman daun pandan, daun tikar, dan rerumputan rawa yang diolah secara tradisional, dirajut hingga menjadi kantong atau tas. Anyaman ini kemudian dihubungkan oleh tali di antara dua sisi yang kemudian disebut noken. Kegunaan noken ini sangat beragam sesuai ukurannya. Noken berukuran besar bisa digunakan untuk mengangkut sayuran umbi-umbian, sagu, dan hasil kebun lainnya dari kebun ke pasar atau dari kebun ke rumah. Sementara noken ukuran kecil digunakan untuk menyimpan buah pinang. Namun dewasa ini, tidak jarang didapati noken kecil mengalami perluasan fungsi karena digunakan sebagai tempat penyimpanan buku ataupun pengganti tas sekolah oleh siswa pelajar dan mahasiswa.

 

Noken tidak saja memiliki arti harfiah namun juga memiliki makna yang lebih dalam. Seperti misal istilah “satu noken” yang merujuk pada satu silsilah keluarga yang panjang. Garis keturunan satu marga dijabarkan sebagai se-noken, sementara untuk lainnya istilah noken lebih dikenal pada hubungan antara seorang ibu dan anak. Hubungan antara ibu dan anak ini diikat melalui noken sejak anak tumbuh balita hingga dewasa. Noken pula dimaknai sebagai simbol kedewasaan, artinya sebagai syarat seorang wanita dapat berkeluarga. Masih banyak makna lain yang tergambar dari noken yang tentu membuat kantong dari bahan alam ini begitu spesial di hadapan orang asli Papua.

 

Noken menjadi salah satu benda budaya yang mendapat pengakuan dari UNESCO tahun 2012. Hal ini terlihat dari adanya peringatan Hari Noken Sedunia setiap tanggal 4 Desember. Pengakuan UNESCO menjadi tanda bahwa Papua telah tersohor hingga ke dunia internasional. Pada Hari Noken Sedunia, kita akan menjumpai anak-anak muda dengan noken di lengan menggantung memenuhi keramaian pusat kota. Ekspresi para generasi muda ini adalah wujud kebanggaan akan pengakuan noken oleh UNESCO.

 

Noken ini pun menyimbolkan nilai demokrasi di Papua, khususnya bagi daerah pegunungan. Makna kesetaraan dari noken tergambar melalui apa yang disebut sebagai “ikat suara” sebagaimana diterapkan di 12 kabupaten yang meliputi Jayawijaya, Lani Jaya, Tolikara, Nduga, Mamberamo Tengah, Puncak Jaya, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Yahukimo, dan Kabupaten Intan Jaya. Sistem noken atau ikat adalah suatu bentuk kesepakatan bersama atau aklamasi dalam menentukan pilihan pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif oleh masyarakat adat sesuai tradisi dan kearifan lokal yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat.

 

Merajut noken dalam demokrasi

Pembeda antara sistem noken dengan sistem nasional terletak pada pengakuan terhadap praktik pemungutan suara, yaitu sesuai kearifan lokal. Petunjuk teknis memberi gambaran “ikat suara” merupakan bentuk praktik pemungutan suara yang diambil melalui kesepakatan atau aklamasi. yang bersandar pada nilai adat masyarakat yang menggunakan sistem noken. Meski aklamasi, dalam implementasinya lebih khusus mengenai penghitungan suara, tetap sama seperti daerah lain yang berpedoman pada Keputusan KPU No. 09 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara. Jelas letak perbedaannya hanya pada proses pemilihan yang mengikuti kearifan lokal dibanding daerah lain yang persis setara satu sama lainnya sesuai asas pemilu.

 

Dalam implementasinya, tidak seluruh distrik pada wilayah yang tercatat menggunakan sistem noken ini. Kabupaten Jayawijaya adalah salah satu contoh di mana dari total 40 distrik, satu distrik yaitu Kota Wamena melakukan proses pemilihan layaknya wilayah lain dengan aksesoris kotak suara pada umumnya (www.antaranews.com). Dengan kata lain, pemilihan dengan cara aklamasi dilakukan di daerah yang memiliki tradisi adat istiadat masih sangat kuat dan berpegang teguh pada kearifan lokal dan nilai adat-istiadat setempat.

 

Pengakuan sistem noken sejatinya dapat dipandang sebagai wujud penghargaan negara terhadap nilai-nilai kearifan lokal di Papua. Pengakuan yang dikukuhkan sah secara hukum dalam keputusan MK No. 47-8/PHPU.A.VII 2009 ini, telah menyatakan bahwa sistem noken diakui sehingga prosesnya tetap sah dan tetap dipertahankan hingga saat ini.

 

Mekanisme sistem Noken/ikat

Munculnya sistem noken memicu perdebatan dari berbagai pihak. Pemerhati demokrasi di Indonesia Titi Anggraini (www.kompas.com) menyebutkan ada dua mekanisme sistem noken, yaitu noken sebagai aksesoris pengganti kotak suara dan sistem noken yang membenarkan pemberian suara secara kesepakatan oleh kepala suku atas nama anggota suku. Sistem ini dinilai Anggraini sangat sarat akan kecurangan karena implementasinya terlepas dari asas rahasia dalam pemilu.

 

Sementara itu, seorang tokoh mahasiswa asal kabupaten Nduga-Papua menyebutkan bahwa “sistem noken tidak menerapkan praktik demokrasi yang sesungguhnya”. Sistem noken membunuh hak perorangan untuk memilih dengan hati nurani karena sistem ini menggunakan big men atau kepala suku yang dengan leluasa bisa mengklaim suara salah satu kampong untuk kemudian diberikan kepada salah satu calon dari beberapa calon yang ada. (www.voaindonesia.com).

 

Harus diakui bahwa pemilihan sistem noken ini seolah memberikan jarak yang cukup lebar untuk menuju masyarakat yang paham akan demokrasi. Akan tetapi bila melihat pada kondisi geografis dan sumber daya manusia di Papua, jelas sistem noken ini cukup ideal agar sejajar dengan daerah lain dalam hal menyukseskan pemilihan umum. Pemenuhan asas pemilu pastinya sudah terakomodir ke dalam petunjuk teknis pelaksanaan sistem noken yang tentunya bertujuan meminimalisir kecurangan. Ketaatan pada petunjuk teknis dalam keputusan KPU tentang noken inilah yang setidaknya mampu menciptakan praktik pemilu yang sehat untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik. (Agus Imbiri)

Sumber:

  1. www.antaranews.com
  2. www.kompas.com
  3. www.voaindonesia.com

Aturan Hukum

  1. PKPU No. 810/PL.02.6-Kpt/06KPU/IV/3029 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan System Noken/ikat di Provinsi Papua Dslam Pemilihan Umum Tahun 2019
  2. PKPU No. 09 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara
  3. Putusan MK No. 47-8/PHPU.A.VII 2009 pengakuan terhadap kearifan adat isti adat di daerah Papua