Politik Internasional

Urusan Perbatasan Pemerintah Baru

Kategori: World Politics
Ditulis oleh Sandy Nur Ikfal Raharjo Dilihat: 1234

Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik di darat dan di laut. Perbatasan tersebut memainkan peranan penting dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia. Selama 5 tahun terakhir, terjadi perkembangan yang signifikan dalam pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia. Perbatasan kini tidak lagi dipandang hanya dari aspek keamanan sebagai wilayah yang harus dilindungi dari ancaman asing, tetapi juga dipandang dari aspek kesejahteraan sebagai pintu gerbang kemajuan ekonomi bangsa. Dengan adanya transisi kepemimpinan, pemerintahan baru Jokowi-JK yang sudah satu tahun berjalan seharusnya  berupaya untuk memperbaiki, atau setidaknya mempertahankan hasil yang telah dicapai pemerintah sebelumnya. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan pemerintahan SBY perlu dilakukan untuk dapat menentukan kebijakan  di tahun-tahun mendatang. 

 

Evaluasi Pemerintahan SBY

Ada beberapa capaian penting dalam pengelolaan wilayah perbatasan selama pemerintahan SBY. Pertama, dibentuknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Perpres No.12 tahun 2010. Badan ini bertugas mengkoordinasikan kebijakan perbatasan yang tersebar di sejumlah lembaga/kementerian teknis. Dengan didirikannya BNPP, kebijakan perbatasan kini memiliki arah yang lebih terfokus dengan mengkombinasikan pendekatan keamanan, kesejahteraan, dan lingkungan melalui empat kebijakan utama, yaitu pengamanan dan pengembangan sarana-prasarana di Pos Lintas Batas, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan kawasan perbatasan. 111 kecamatan perbatasan yang tersebar di 38 kabupaten/kota pun ditetapkan sebagai lokasi prioritas (lokpri) selama periode 2010-2014, baik untuk kepentingan pertahanan-keamanan maupun untuk dijadikan sebagai pusat pertumbuhan.

Namun demikian, ada beberapa catatan dalam pelaksanaan kebijakan di atas. Pertama, pendekatan keamanan masih tampak mendominasi kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan  dibandingkan dua pendekatan lainnya. Hal ini terutama terlihat di pulau-pulau perbatasan terluar seperti Miangas yang berbatasan denga Filipina dan Pulau Laut yang berbatasan dengan Vietnam dan Malaysia. Kedua, belum optimalnya pengelolaan sektor ekonomi yang potensial di kawasan perbatasan. Berbagai program lebih terlihat sebagai bentuk keinginan pemerintah pusat mengenai apa yang menurut Jakarta baik, dari pada apa yang masyarakat butuhkan. Ketiga, berkaca pada poin kedua, untuk dapat menentukan kebijakan yang sesuai kebutuhan riil di lapangan, diperlukan pelibatan unsur masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Keempat, masih lemahnya fungsi koordinasi antarlembaga sehingga program-program yang dilakukan kurang integratif. 

 

Masalah Klasik Perbatasan

Selain 4 catatan di atas, ada beberapa masalah perbatasan klasik yang harus mendapat perhatian pemerintahan baru Jokowi-JK. Pertama, terdapat sejumlah segmen batas wilayah negara yang belum disepakati dengan negara tetangga, baik terkait batas laut teritorial, batas laut kontinen, maupun batas zona ekonomi eksklusif. Dalam beberapa kasus, segmen batas yang belum disepakati tersebut menimbulkan ketegangan antar-aparat negara seperti yang terjadi di Camar Bulan dan Tanjung Dato’ maupun konflik antarmasyarakat seperti di perbatasan Indonesia-Timor Leste di Timor Tengah Utara. 

Kedua, keterbatasan akses dari dan menuju kawasan perbatasan, baik dalam hal transportasi maupun komunikasi. Untuk mencapai desa-desa perbatasan di Entikong misalnya, warga harus menggunakan jasa perahu sungai dengan biaya sewa lebih dari satu juta perperahu dengan waktu tempuh sekitar 4 jam sekali jalan, sementara untuk mencapai kota terdekat di Malaysia, mereka hanya perlu berjalan kaki selama 3 jam. Kondisi akses yang lebih parah terjadi pada pulau-pulau terdepan seperti Miangas. Kapal penumpang dari Bitung hanya datang 1 minggu sekali dengan lama perjalanan hingga 3 hari.

Ketiga, keterbatasan penyediaan sarana-prasarana dasar di wilayah perbatasan, terutama yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan energi. Selain kekurangan infrastruktur gedung, terdapat pula masalah kurangnya SDM yang mau bertugas dan menetap lama di wilayah perbatasan, sehingga sering dijumpai fasilitas puskesmas yang tidak berjalan karena ketiadaan dokter, atau seorang guru yang harus mengajar lebih dari satu kelas dalam satu waktu. Ketersediaan listrik dan bahan bakar minyak juga masih menjadi kendala. Tanpa bahan bakar minyak, nelayan di wilayah perbatasan hanya dapat mencari ikan di sekitar pulau sehingga ikan yang ditangkap pun sedikit. Apalagi, masih lemahnya penegakan hukum terhadap pencurian ikan membuat nelayan lokal harus bersaing dengan nelayan asing yang memiliki peralatan canggih dan jangkauan melaut yang luas.

Faktor-faktor di atas kemudian berimplikasi pada masalah keempat, yaitu tingkat ekonomi warga perbatasan yang relatif rendah. Di Belu misalnya, pengeluaraan riil perkapita pada tahun 2012 lebih kecil dibanding pengeluaran riil perkapita tingkat propinsi NTT, dan lebih kecil lagi bila dibandingkan dengan rata-rata nasional. Hal ini berakibat pada masih tingginya tingkat kemiskinan di kawasan perbatasan.

Berbagai persoalan di atas perlu segera diselesaikan. Selain urgensi untuk menciptakan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakatnya, kawasan perbatasan juga menjadi beranda depan bagi wajah Indonesia di mata negara tetangga. Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan koordinatif yang menggarap wilayah perbatasan dari berbagai sektor.

 

Kebijakan 5 Tahun Ke Depan

Tentu saja perlu disadari bahwa pemerintah mempunyai keterbatasan kemampuan, baik dari segi SDM maupun anggaran, untuk dapat mengatasi hal di atas sendirian. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengotimalan sumber daya yang ada, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dari pihak internal misalnya, pemerintah perlu lebih giat melibatkan pihak swasta dalam membangun wilayah perbatasan. Apalagi, sudah ada beberapa kecamatan perbatasan yang secara ekonomi dinilai memiliki potensi untuk dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Hal yang lebih penting lagi adalah, pemerintah perlu memberdayakan masyarakat agar mereka mampu mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di kawasan perbatasan tanpa perlu menunggu program dari pemerintah. Saat ini, sudah ada beberapa komunitas yang berfokus pada wilayah perbatasan, terutama dalam hal pendidikan dan ekonomi. Dari sisi eksternal, pemerintahan baru juga perlu menggiatkan upaya kerjasama dengan pemerintah negara tetangga untuk membangun wilayah perbatasan bersama. Sebagai contoh, kerjasama perbatasan Korea Utara-Korea Selatan berupa pembangunan kawasan administrasi bersama dan kawasan industri Kaesong telah terbukti berperan positif, bukan hanya bagi peningkatan ekonomi, tetapi juga bagi pembangunan hubungan sosial masyarakat kedua negara yang berkonflik. Kerjasama perbatasan yang sudah nampak baru dengan Malaysia, sementara dengan negara tetangga lainnya masih belum terlihat berjalan.

 

Melalui pelibatan sumber daya internal dan eksternal secara optimal, pengelolaan wilayah perbatasan diharapkan dapat semakin baik di masa pemerintahan Jokowi-JK dalam rangka menuju mewujudkan wilayah perbatasan yang aman dan sejahtera.