Politik Internasional

Pembunuhan Kim Jong Nam dan Politik Semenanjung Korea

Kategori: World Politics
Ditulis oleh Indriana Kartini Dilihat: 142

Peristiwa pembunuhan Kim Jong Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong Un, di Malaysia pada 13 Februari 2017 telah menimbulkan beragam spekulasi mengenai otak di balik pembunuhan tersebut. Pihak kepolisian Malaysia telah berhasil menangkap dua perempuan berkebangsaan Vietnam dan Indonesia, seorang pria Malaysia, serta satu orang berkebangsaan Korea Utara beberapa hari setelah pembunuhan tersebut. Selain itu, beberapa pria Korut, termasuk seorang diplomat disinyalir terlibat dalam pembunuhan. Namun teka-teki siapa mastermind dibalik pembunuhan tersebut masih menjadi tanda tanya. Bukti terbaru bahwa Jong Nam diserang dengan menggunakan gas saraf VX,  racun mematikan yang dinyatakan PBB sebagai senjata pemusnah massal semakin menyudutkan pemerintah Korut.

 

Ragam Spekulasi

Kematian Kim Jong Nam menimbulkan beragam spekulasi mengenai pihak yang bertanggung jawab. Terdapat dua teori yang berkembang: pertama, yang memandang Korut sebagai pihak yang bertanggung jawab; kedua, yang meragukan keterlibatan Korut. Untuk teori pertama, kecurigaan langsung tertuju kepada pemerintah Korut. Hal ini mengingat bahwa Kim Jong Un yang baru berusia 27 tahun ketika menjadi pemimpin nasional dan dianggap belum memiliki pengalaman di pemerintahan dan militer, masih berupaya menyingkirkan lawan-lawan potensial. Sejak menjadi pemimpin Korut pada 2011, Kim Jong Un tidak segan untuk menghukum mati orang-orang yang dianggap bertentangan dengannya, termasuk anggota keluarga dan sekutunya. Terdapat tujuh orang yang dihukum mati  sejak Kim Jong Un berkuasa, antara lain : Kim Chol (Wakil menteri bidang militer), O Sang Hon (sekutu Jang Song Thaek), Kim Kyong Hui (istri jang Song Thaek dan bibi Kim Jong Un), Jendral Jang Song Thaek (suami Kim Kyong Hui), Hyong Yong Choi (Menteri Pertahanan), Ri Yong Jin (pejabat tinggi bidang pendidikan), dan terakhir Kim Jong Nam. Dalam kasus kematian Kim Jong Nam, komunitas internasional menduga bahwa Jong Nam dianggap sebagai ancaman bagi posisi Kim Jong Un, meskipun Jong Nam tidak menunjukkan ketertarikan terhadap dunia politik. Hal ini juga dipertegas oleh putera Kim Jong Nam, Kim Han Sol, yang dalam sebuah wawancara, menyatakan bahwa ayahnya tidak tertarik dengan politik, meskipun pada 2010, Jong Nam pernah mengeluarkan pernyataan yang mempertanyakan sistem suksesi di Korut, yang berdasarkan garis keturunan.

Selain itu, bukti terbaru bahwa Kim Jong Nam dibunuh dengan menggunakan gas saraf  VX yang mematikan semakin mendukung teori pertama. Hal ini mengingat rezim Kim Jong Un diyakini memiliki 2.500-5.000 ton senjata kimia, termasuk gas VX, meskipun pemerintah Korut membantah kepemilikan program senjata kimia.

Teori kedua, yang meragukan keterlibatan Korea Utara, beranjak dari asumsi bahwa tidak mungkin bagi Korut melakukan pembunuhan tersebut yang terjadi sebelum perayaan ulang tahun ke-75 Kim Jong Il. Kemudian, pembunuhan Kim Jong Il yang melibatkan dua perempuan asing yang kurang terlatih, bukan gaya yang biasa dilakukan Korea Utara, yang menggunakan agen-agen elitenya.  Hal ini diungkapkan oleh Christopher Green, ahli Korut dari Universitas Leiden, yang dilansir Washington Post, bahwa Kim Jong Nam bukanlah ancaman bagi kepemimpinan adik tirinya dan tidak akan menjadi alternatif dari pusat kekuasaan. Proses konsolidasi kekuasaan di Korea Utara tidak memiliki awal dan akhir, melainkan sebuah proses konstan. Bahkan, ada spekulasi bahwa Kim Jong Nam dibunuh oleh kelompok kriminal di Asia Tenggara, dan bukan atas perintah Kim Jong Un.

 

Politik Semenanjung Korea

Korea Selatan (Korsel) merupakan negara tetangga terdekat sekaligus “musuh” bagi Korut. Sejak Perang Korea pada 1950 yang berakhir dengan gencatan senjata dan pembentukan DMZ (Demiliterazed Zone/ Zona Demiliterisasi) pada 1953, kedua negara secara teknis masih berada dalam situasi perang, karena belum ada kesepakatan damai secara resmi. Sebagai upaya pemulihan hubungan dengan Korea Utara, pemerintah Korea Selatan di masa Presiden Kim Dae Jung hingga Roh Moo Hyun, menerapkan kebijakan luar negeri Sunshine Policy dari 1998-2008. Melalui kebijakan tersebut, terjadi kontak politik kedua negara dan menghasilkan peristiwa bersejarah yakni penandantangan North-South Joint Declaration pada tahun 2000, di mana kedua negara berjanji mengupayakan penyatuan kembali Korea secara damai; serta pada tahun 2007, terjadi pertemuan untuk membicarakan penghentian perang secara resmi dan menegaskan kembali komitmen terhadap prinsip non-agresi. Namun, pasca berakhirnya kekuasaan Roh Moo Hyun, pemerintah Korea Selatan, di bawah Presiden Lee Myung Bak, kembali mengambil sikap keras terhadap Korut dan meminta Pyongyang menghentikan program senjata nuklirnya. Sikap keras Korsel direspons oleh Korut dengan serangkaian uji coba rudal jarak dekat yang menimbulkan ketegangan di Semenanjung Korea hingga kini.

Peristiwa pembunuhan Kim Jong Nam, juga tak luput dari perhatian Korsel. Pihak militer menyatakan bahwa Korsel akan menggunakan loudspeaker yang dipasang di sepanjang perbatasan dengan Korut untuk mengumumkan peristiwa pembunuhan tersebut. Tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada rakyat dan tentara Korut, mengingat media Korut disinyalir belum melaporkan peristiwa tersebut. Penggunaan loudspeaker untuk menyebarkan pesan propaganda menjadi instrumen yang biasa digunakan oleh kedua negara, meskipun keduanya sepakat untuk menghentikan penggunaannya pada 2004.

Pihak Korsel pun menduga pemerintah Korut terlibat dalam peristiwa yang disebut oleh Penjabat Presiden, Hwang Kyo Ahn sebagai aksi teroris dan kejahatan atas kemanusiaan. Pihak intelijen Korsel juga menyatakan bahwa beberapa buronan yang diidentifikasi oleh polisi Malaysia merupakan pejabat Kementerian Keamanan Negara dan Kementerian Luar Negeri Korut.

Analis dari Institut Sejong Korea Selatan, Cheong Sheong Chang, yang dilansir media Jepang, Asahi Shimbun, mengangkat kemungkinan pembunuhan tersebut terkait dengan pemberitaan media Korsel, Kyunghyang Shinmun, yang mengutip wawancara dengan staf anonim dari Europe-Korea Foundation, di mana mantan Presiden Korsel, Park Geun Hye, menjadi dewan anggota yayasan selama satu dekade sebelum dimakzulkan. Rekan jejak dari file di dalam komputer dan isi email menunjukkan pertukaran pesan antara Kim Jong Nam dengan staf yayasan tersebut. Kim Jong Nam juga diberitakan menyampaikan surat dari Park yang ditujukan kepada Kim Jong Il, pada 2005. Surat tersebut berisi permintaan Park kepada pemimpin Korut untuk membantu program pertukaran budaya yang didorong oleh yayasan tersebut. Namun, jubir Kementeriaan Unifikasi Korsel, Jeong Joon Hee membantah bahwa surat tersebut ditulis oleh Park. Lebih lanjut, media tersebut melaporkan bahwa Kim Jong Nam berupaya menjajaki kemungkinan membelot ke Korsel, juga AS dan Eropa, pada 2012, sebelum akhirnya menyerah.

Respons Tiongkok

Tiongkok merupakan sekutu Korut sejak berdirinya Republik Demokratik Rakyat Korea, serta mendukung Pyongyang dalam perang Korea. Tiongkok juga turut menopang perekonomian negara tersebut, termasuk penyumbang terbesar bantuan makanan kepada Korut. Namun, dalam lima tahun belakangan ini, hubungan Beijing dan Pyongyang mengalami kemunduran, dimana Presiden RRTC, Xi Jin Ping belum pernah melakukan pertemuan dengan Kim Jong Un. Kim Jong Un dianggap kurang menghargai Presiden Xi Jinping dan sebaliknya RRT memandang pemimpin muda Korut tersebut kurang stabil. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa Tiongkok mempersiapkan Kim Jong Nam sebagai pemimpin alternatif Korut, yang dianggap lebih bersahabat kepada Tiongkok. Wang Weimin, ahli hubungan internasional, dari Universitas Fudan di Shanghai, yang dilansir Washington Post, menegaskan bahwa Tiongkok memiliki kekuatan keamanan untuk melindungi Kim Jong Nam dan keluarganya dari agen Korea Utara, meskipun Tiongkok mengakui bahwa Jong Nam tidak memiliki bakat kepemimpinan. Beberapa media juga melaporkan bahwa pemerintah Tiongkok sempat berhasil menggagalkan upaya pembunuhan terhadap Kim Jong Nam pada 2012 yang disinyalir dilakukan oleh penembak Korut, mengingat Jong Nam berada di bawah perlindungan Tiongkok.

Peristiwa pembunuhan Jong Nam juga menimbulkan situasi tidak nyaman bagi Beijing, karena terjadi setelah Korut meluncurkan uji coba nuklir dan pemerintah AS meminta Tiongkok untuk bersikap tegas terhadap negara tetangga sekaligus sekutunya. Sebagai tanda bahwa kesabaran Tiongkok hampir habis terhadap Korut, Beijing menolak pengiriman batu bara dari Pyongyang, sehari setelah Korut melakukan uji coba rudal balistik. Meskipun pihak Tiongkok menyatakan alasan penolakan adalah karena level kandungan merkuri dari batu bara tersebut melebihi batas yang diizinkan.

Berdasarkan respons dari pemerintah Korsel dan Tiongkok, serta komunitas internasional atas peristiwa pembunuhan tersebut tidak tertutup kemungkinan bahwa Korut akan bereaksi keras, bahkan mungkin dengan provokasi militer, sebagai bantahan atas tuduhan keterlibatan pemerintahnya. Peristiwa tersebut di sisi lain dapat digunakan oleh Korsel, Tiongkok, dan komunitas internasional untuk menekan Pyongyang guna menghentikan program senjata nuklirnya yang telah menimbulkan ketegangan di Semenanjung Korea sekaligus dipandang menghambat kesepakatan damai dua Korea. (Indriana Kartini, Peneliti Bidang Politik Internasional, Pusat Penelitian Politik LIPI)