Politik Internasional

LAUT NATUNA UTARA: PENEGASAN KEDAULATAN INDONESIA

Kategori: World Politics
Ditulis oleh Administrator Dilihat: 289

LAUT NATUNA UTARA: PENEGASAN KEDAULATAN INDONESIA

Kelompok Peneliti Bidang Perkembangan Politik Internasional, P2 Politik, LIPI

Pembaruan peta NKRI pada tanggal 14 Juli 2017, yang diluncurkan oleh Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman merupakan tindaklanjut dari perjanjian batas maritim yang telah disepakati antara Indonesia dan Singapura, Indonesia dan Filipina, serta Keputusan Mahkamah Internasional melalui Mahkamah Arbitrase tentang Laut Cina Selatan antara Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Penetapan ini berdampak pada perubahan batas di beberapa titik perbatasan Indonesia dan perubahan penamaan wilayah laut di bagian utara Kepulauan Natuna, yang sejak semula dikenal oleh masyarakat setempat sebagai laut Natuna. Kelompok peneliti bidang Perkembangan Politik Internasional, P2 Politik, LIPI berpandangan bahwa perubahan ini merupakan langkah yang tepat berdasarkan pertimbangan di bawah ini:

  1. Pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan di dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 menegaskan hak-hak Indonesia dalam menentukan batas dan menamai wilayah lautnya.
  2. Penamaan Laut Natuna Utara dilakukan di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, bukan wilayah Laut Cina Selatan secara keseluruhan. Laut Cina Selatan merupakan wilayah laut semi tertutup yang terletak di sebelah barat Samudera Pasifik dan dikelilingi oleh daratan Asia Tenggara. Setiap negara pantai yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan memiliki hak untuk menetapkan batas wilayah lautnya.
  3. Penamaan Laut Natuna Utara merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk mempertegas kedaulatan atas wilayah laut di utara Natuna. Hal ini penting mengingat posisi strategis wilayah laut tersebut di perbatasan yang rentan akan penyalahgunaan pihak-pihak tertentu, seperti maraknya penangkapan ikan secara ilegal oleh perahu maupun kapal berbendera asing.

Dengan demikian, kelompok peneliti bidang Perkembangan Politik Internasional, P2 Politik LIPI mendukung penuh pemerintah untuk melanjutkan segala upaya dalam mengesahkan penamaan ini.

Jakarta, 15 September 2017

Widya Graha Lt.XI LIPI