Politik Internasional

Memainkan Peran dalam Menjawab Tantangan Jejaring Terorisme Global

Kategori: World Politics
Ditulis oleh Lidya Christin Sinaga dan Faudzan Farhana Dilihat: 172

Kehancuran basis terkuat  Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Mosul dan Raqqa pada bulan Juli 2017 lalu, menjadi babak baru dalam melihat aksi terorisme global. Alih-alih melemahkan atau menghancurkan pergerakan organisasi yang mendeklarasikan kekhalifahannya pada 29 Juni 2014 silam, kehancuran ini justru menjadi tantangan baru seiring ideologi radikal yang terus menyebar dan membentuk sel-sel baru tidak hanya di Timur Tengah namun hingga ke seluruh dunia.

Kembalinya para mantan prajurit ISIS ke negara asal mereka menjadi ancaman baru di berbagai kawasan, tak terkecuali Asia Tenggara. Indonesia dan Filipina adalah dua negara di Asia Tenggara yang mengalami serangkaian aksi teror bom oleh jaringan teroris ISIS sepanjang 2017. Rentannya wilayah Asia Tenggara terhadap aksi-aksi terorisme tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa struktur masyarakat di wilayah ini cenderung mudah disusupi pemikiran-pemikiran radikal sementara upaya penanganannya cenderung terpusat dan berjalan sendiri-sendiri di masing-masing negara. Hal ini diperumit dengan persoalan instabilitas domestik dan celah pengamanan di wilayah perbatasan, khususnya antara Indonesia-Malaysia-Filipina, yang seringkali menghambat efektivitas kerjasama penanganan terorisme di tingkat regional. Untuk merumuskan upaya yang harus dilakukan pada level nasional, regional, dan internasional dalam memerangi perluasan gerak jaringan ISIS, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI bekerjasama dengan Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) menyelenggarakan seminar bertajuk “Jejaring ISIS: Tantangan Regional dan Global” pada tanggal 11 September 2017.

Mengawali pemaparan, Muhammad Fakhry Ghafur, Lc, M.Ag, Koordinator Tim Penelitian Dunia Islam P2P LIPI menyatakan bahwa aktivisme gerakan dan penyebaran ideologi ISIS di Timur Tengah dan belahan dunia lainnya masih berlangsung.  Meskipun kejatuhan ISIS di Mosul dan Raqqa menandai dimulainya babak baru perlawanan kontra ISIS di Timur Tengah, proses kaderisasi ISIS masih tetap berjalan, bahkan aktivismenya semakin terlihat masif di berbagai negara demi menunjukkan eksistensinya. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Tim Dunia Islam diketahui bahwa setidaknya ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, ISIS akan bergeser menuju tempat-tempat yang lebih potensial. Sejumlah negara di Timur Tengah, seperti Mesir dan Turki menjadi negara terdampak penyusupan simpatisan ISIS yang mundur dari Raqqa. Kedua, setelah pergantian kepemimpinan, ISIS akan melakukan perubahan strategi dalam upaya mempertahankan dirinya. Ketiga, jejaring ISIS akan tetap berusaha menguasai daerah yang merupakan kantong-kantong minyak untuk membiayai gerakan terorisnya.

Runtuhnya kekuasaan ISIS di Mosul pada Juli 2017 menandai dimulainya babak baru dalam konflik Irak. Meski perang melawan ISIS berhasil menyatukan sejumlah kelompok di Irak, namun persaingan antar kelompok milisi bersenjata dan potensi kekerasan masih terus terjadi di sana. Meningkatnya konflik di Irak pasca ISIS dikarenakan beberapa faktor. Pertama, kekalahan ISIS telah memunculkan konflik lama yang terjadi antara kelompok milisi bersenjata untuk memperebutkan kekuasaan yang ditinggalkan ISIS. Kedua, meningkatnya peredaran senjata diantara kelompok-kelompok ini untuk memerangi ISIS. Ketiga, persaingan kekuatan politik regional (Iran, Turki, Saudi) untuk merebut pengaruh di Irak pasca ISIS.

Sementara itu di Suriah, keluarnya ISIS dari Raqqa juga belum mengakhiri konflik di Suriah. Hal ini ditandai dengan masih dikuasainya beberapa kota oleh ISIS di perbatasan Suriah. Kekalahan ISIS di Raqqa menjadi titik tolak ISIS untuk berkonsolidasi dan mengubah propagandanya untuk tetap eksis di Suriah. Ada beberapa cara yang dilakukan. Pertama, bermetamorfosis membentuk strategi dan gerakan baru, mencari pusat kota yang lain, serta pemimpin baru pasca Baghdadi. Kedua, memperkuat basis media sosial untuk menyasar generasi muda di Suriah yang dapat menjadi amunisi baru dalam meneruskan misinya. Ketiga, mendorong eksodus elemen pendukung ISIS ke negara asal dan sejumlah negara untuk menyebar aksi dan ideologinya di seluruh dunia. Terkait poin ketiga ini Fakhry mengingatkan bahwa pelatihan intensif, pengalaman perang serta hubungan yang kuat dengan jaringan teroris di Suriah ini akan semakin membahayakan keamanan regional dan global bila tidak ditangani dengan hati-hati.

Untuk menanggulangi hal itu, sebagaimana diungkapkan oleh Ryantori, Direktur Eksekutif ISMES, di kawasan Timur Tengah sendiri secara multilateral, negara-negara Arab dimotori oleh Arab Saudi berperan aktif di tingkat global untuk bersama-sama PBB bekerja sama dalam memerangi terorisme. Dewan Ulama Senior Arab Saudi bahkan mengeluarkan fatwa mengenai pendanaan terorisme yakni Fatwa on terror financing, pada 7 Mei 2010 yang menyatakan bahwa membantu pendanaan teror, insepsi, membantu atau mencoba untuk melakukan tindak terorisme atau apa pun bentuk maupun dimensinya yang berkaitan dengan itu dilarang oleh syariah serta bisa dikenai hukuman kriminal. Termasuk juga, proses mengumpulkan dan menyediakan dana, atau berpartisipasi dalam berbagai bentuk termasuk akses finansial dan non-finansial tanpa memandang asalnya (legal atau illegal). Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan diberlakukannya kerja sama dengan negara-negara G-7 dalam kerangka Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) untuk memperkuat pengetatan aliran finansial dan regulasi perbankan (Ignatius, â€ªwashingtonpost.com). Selain itu, negara-negara Arab juga ikut menjadi anggota the Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism. Lembaga ini dideklarasikan oleh Presiden Bush dan Putin pada 2006 dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam mencegah para teroris untuk memiliki atau mengendalikan bahan-bahan nuklir (Olson, 2009).

Dalam konteks regional, Dr. M. Riefqi Muna, M.Def.Stu, peneliti senior P2P LIPI menjelaskan bahwa dalam kerangka ASEAN, terorisme telah diakui sebagai ancaman nyata sebagaimana tertuang dalam ASEAN Convention on Counter Terrorism tahun 2007 yang diratifikasi pada tahun 2013. ASEAN secara deklaratif maupun kerangka regional telah memberikan respon yang cukup. Namun, permasalahan baru muncul ketika pernyataan-pernyataan tersebut harus dioperasionalisasikan ke level nasional masing-masing negara di mana ada gap yang besar antara apa yang sudah disepakati di level regional dengan apa yang dikerjakan di level nasional. Lebih jauh Riefqi menyatakan bahwa kekalahan di Raqa dan Mosul berdampak pada dua hal. Pertama, pengaruh ISIS akan menjadi sleeping cell yang menunggu dan berpindah ke tempat lain yang berpotensi untuk menjadi lokasi terjadinya konflik. Pergerakan atau perpindahan tempat ini sangat ditentukan oleh dari mana asal pejuang ISIS tersebut. Kedua, ISIS akan terus memantau situasi di mana sebuah tempat potensial bagi operasi kegiatan terorisme. Kasus Marawi yang tidak hanya melibatkan warga Filipina, tetapi juga Indonesia dan Malaysia merupakan contoh nyata pergerakan kelompok ini.

Terkait hal ini, Sandy Nur Ikfal Rahardjo, S.I.P, M.Han, koordinator tim penelitian Perbatasan P2P-LIPI menyatakan bahwa kasus Marawi merupakan wake up call akan perlunya kerja sama lintas batas antar negara dalam menangani terorisme. Kedekatan geografis antara pulau-pulau di wilayah perbatasan mengakibatkan arus orang, barang, dan senjata dari wilayah Filipina Selatan ke Indonesia menjadi lebih mudah. Selain itu, social connectivity (hubungan keluarga) antara warga di pulau-pulau perbatasan mengakibatkan dimungkinkannya pergerakan pelaku kegiatan teror di wilayah perbatasan tersebut. Sebenarnya secara hukum, sudah ada kerangka hukum dalam penanganan terorisme antara Indonesia,Malaysia, dan Filipina, bahkan dokumen tertua telah disepakati tahun 1984 di Yogyakarta. Pertemuan trilateral yang terbaru untuk meningkatkan kerjasamadalam menangani ancaman terorisme dan ekstrimisme juga telah diadakan pada tanggal 22 Juni 2017 yang lalu. Adapun kesepakatan yang dicapai mencakup 15 poin, termasuk usaha dan kerjasama dalam menangani akar permasalahan dan kondisi ekstremisme. Dalam upaya penanganan terorisme, khusus untuk pengentasan kemiskinan sebagai salah satu akar berkembangnya terorisme, sudah ada mekanisme BIMP-EAGA dalam kerangka Greater Sulu Sulawesi Economic Corridor. Akan tetapi, mekanisme ini masih terkendala infrastruktur fisik yang belum sepenuhnya rampung.

Adapun dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia, sebagaimana diungkapkan Nanto Sriyanto, S.I.P, M.A, koordinator tim penelitian Politik Luar Negeri P2P-LIPI, selama ini keaktoran Indonesia dalam hal penanganan terorisme sudah berada pada level norm entrepreneur, di mana Indonesia sudah berani mengambil sikap tegas terhadap pelaku terorisme. Peran ini perlu diikuti dengan penghitungan yang realistis terhadap kepentingan nasional dan ketersediaan anggaran dalam pengoperasionalisasian kepentingan tersebut. Luasnya cakupan persoalan terorisme ini, mulai dari soal foreign terrorist fighters (FTF), deradikalisasi, dan kampanye ISIS, membuat kebijakan luar negeri Indonesia mau tidak mau, menurut Nanto, harus fokus dan disesuaikan dengan kemampuan nasional, yang pada akhirnya membuat Indonesia tidak mungkin bisa berperan di semua panggung. Namun demikian, dalam upaya penanggulangan terorisme Indonesia dapat terus berperan dalam mendorong upaya pertukaran informasi intelijen dan merawat hubungan-hubungan yang sudah terbangun melalui berbagai mekanisme kerja sama yang ada, khususnya kerja sama strategis bilateral dengan negara-negara yang terkait isu ini seperti Turki dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Dengan demikian, kepentingan nasional dan kerjasama multilateral dapat terus berlangsung dengan tanpa mengecilkan kerjasama strategis bilateral. (Lidya Christin Sinaga dan Faudzan Farhana)