Politik Internasional

Lembaga Internasional dan Politik Kambing Hitam di Tengah Pandemi COVID-19 (I)

Kategori: World Politics
Ditulis oleh Nanto Sriyanto Dilihat: 933

COVID-19 layak disebut sebagai “virus kebenaran”. Edward Lutwak menyebut virus yang menimbulkan pandemi global tersebut telah menelanjangi rejim politik, daya tahan masyarakat, dan juga lembaga internasional.[1] Di tengah usaha bersama masyarakat internasional mencari solusi, tidak bisa dielakkan bahwa solusi pandemi ini bersifat state-specific. Namun akibat perseteruan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang terjebak politik kambing hitam, solusi atas pandemi menjadi semakin kompleks. Keberadaan negara-negara yang berkepentingan atas terjaganya semangat multilateralisme menjadi pilihan alternatif, termasuk di dalamnya negara-negara kekuatan menengah. Pertanyaannya, apakah tatanan pandemi ini akan lebih dicirikan dari “informalitas G-2” antara AS dan Tiongkok? Atau, adakah harapan dari momentum “rise of the rest” melalui aktifisme internasional negara-negara yang berkepentingan terhadap kelangsungan multilateralisme tersebut?[2]

Tulisan yang merupakan bagian pertama dari rangkaian dua tulisan ini fokus pada dampak perseteruan AS-Tiongkok terhadap lembaga internasional. Penting untuk melihat imbasnya terhadap dinamika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Majelis Umum (MU) dan Dewan Keamanan (DK), selain juga tentunya World Health Organisation (WHO) sebagai lembaga rujukan dalam menghadapi pandemi ini. Tulisan ini diawali dengan melihat pandemi COVID-19 sebagai game changer yang sepatutnya mendorong usaha bersama, namun tersandung rivalitas G-2 yang membungkam suara kolektif negara-negara lainnya.

 

COVID-19 sebagai game changer

Perang Arab-Israel dengan blokade minyak terhadap sekutu Israel telah mengubah makna high-politics dan low politics. Masyarakat internasional tidak melihat isu strategis semata perang nuklir, namun juga termasuk antrian mobil di negara-negara pengimpor minyak dan perubahan rejim energi di negara-negara importir. Berakhirnya Perang Dingin membuka ruang masyarakat internasional untuk lebih melihat isu keamanan insani (human security) yang meliputi pemenuhan kebutuhan dan kebebasan dasar (freedom from wants and freedom from fear). Rentetan wabah lintas negara seperti SARS, MERS, dan Ebola yang muncul dalam dua dasawarsa belakangan, masih belum menciptakan krisis yang mendesak masyarakat internasional untuk melihat tatanan kesehatan global sebagai aspek strategis internasional. Berbeda dengan “derajat regionalitas” wabah tersebut, COVID-19 telah menjadi pandemi global terlihat dari persebaran dan pergeseran episentrumnya hingga lintas benua.

COVID-19 dapat dipandang sebagai isu keamanan insani bila melihat dampaknya pada terancamnya kesehatan masyarakat sebagai kebutuhan dasar. WHO menyatakan wabah COVID-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020, lebih dari dua bulan sejak identifikasi pertama virus ini di Wuhan, Tiongkok pada 31 Desember 2019.[3] Seiring dengan tingkat kecemasan yang berkembang, dampak COVID-19 yang dianggap strategis adalah disrupsinya terhadap suplai pasokan global, yang salah satunya adalah jaminan kebutuhan alat kesehatan. Dampak pandemi yang berkembang hingga mengganggu pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan kemampuan negara-negara berkembang dan kecil dalam penanggulangannya, membuat isu COVID-19 bukan lagi semata domain WHO sebagai lembaga dunia. KTT G-20, G-7, hingga Dewan Keamanan PBB mengagendakan pembahasan soal virus ini.

Isu kesehatan global yang mulanya dianggap isu keamanan insani kini menjadi isu strategis yang upaya kolektifnya tidak sesederhana yang dibayangkan. COVID-19 dapat  membuka peluang terjebaknya tatanan global pada “informalitas G-2” yang berdampak pada defisit kepercayaan akibat politik kambing hitam (blame game). Sementara itu, kelompok negara-negara lainnya tetap berupaya menempatkan pandemi ini dalam kerangka usaha bersama yang sesuai dengan kapasitas negara-negara anggota masyarakat internasional. Titik temu dua kencederungan ekstrim itu bisa juga sebagai pilihan strategis meminimalisir hilangnya suara kolektif di tengah rivalitas G-2.[4]

 

Politik Kambing Hitam dan Imbasnya terhadap Lembaga Internasional

Gedung sekretariat WHO di Jenewa tidak banyak berubah sejak didirikan pada tahun 1950, kecuali SHOC (Strategic Health Operations Centre) sebagai ruang tempat keputusan penting diambil dan koordinasi langkah berbagai negara dalam penanggulangan COVID-19. Di tengah upaya meningkatkan efektifitas langkah bersama penanggulangan, WHO dikritik oleh pemerintahan Presiden Trump karena dianggap tidak maksimal menjalankan fungsinya. Lembaga kesehatan dunia ini dituduh AS gagal menjalankan fungsi distribusi informasi dengan lambatnya menindaklanjuti peringatan dari Taiwan dan berada dalam pengaruh Tiongkok.[5] Puncak dari tuduhan yang menggunakan Taiwan sebagai proxy tersebut adalah pengalihan kontribusi dana AS terhadap lembaga tersebut. Sebagai donor terbesar, keputusan Pemerintahan Trump ini akan berdampak besar terhadap operasional WHO.[6]

Usulan reformasi WHO oleh AS sendiri masih kabur. Tuduhan dominasi Tiongkok atas WHO tidak berdasar mengingat komposisi perwakilan AS dan frekuensi komunikasi. Sejak awal virus ini merebak di Wuhan, delegasi AS merupakan bagian dari delegasi bersama WHO-Tiongkok yang meliputi wakil-wakil dari  Kanada, Jerman, Jepang, Nigeria, Korea Selatan, Rusia, dan Singapura.[7] Kebijakan AS yang menghentikan kontribusi dana tersebut bukan saja mengejutkan sekutu tradisionalnya dalam G-7, namun juga berkebalikan dengan peningkatan kontribusi dana seperti yang dilakukan oleh Inggris.[8] Bila kritik pada kegagalan WHO menjalankan fungsinya, hal ini lebih pada keterbatasan mandat WHO yang semata bekerja untuk mempromosikan kesehatan masyarakat global. Di tengah pandemi yang efek berantainya semakin terlihat, mandat WHO sebagai lembaga koordinasi sangatlah minim.

Bila WHO menjadi rujukan teknis, MU PBB pada awal bulan April 2020 mengeluarkan penyataan kesepakatan untuk mendorong kerjasama internasional dan semangat multilateralisme dalam penanggulangan wabah COVID-19.[9] Resolusi MU PBB “Global Solidarity to Fight COVID-19” ini diinisiasi oleh Indonesia bersama Ghana, Norwegia, Singapura, Liechtenstein, dan Swis serta didukung 188 negara lainnya.[10] Resolusi MU PBB menjadi suara moral penting meski terbatas kapasitas eksekutifnya.

DK PBB melakukan pertemuan tertutup pada minggu kedua atas usulan Jerman. Isu pandemi COVID-19 dalam sidang DK ini menurut Sekjen PBB Antonio Guterres menjadi "the fight of a generation – and the raison d'être” dari lembaga internasional itu sendiri.[11] Diskusi di DK PBB terlihat lebih terpolarisasi dengan adanya dua format usulan awal dari dua kubu. Draft pertama diusulkan negara-negara non-permanen, yaitu Jerman dengan dukungan delapan negara lainnya termasuk Indonesia dengan draft usulan deklarasi disusun oleh Tunisia. Draft pertama ini mengusulkan "an urgent, coordinated and united international action to curb the impact of COVID-19,” yang menurut Jerman sebagai inisiatornya, terkait dengan persoalan keamanan dan perdamaian dunia. Usulan draft kedua oleh Perancis menekankan gagasan dari Sekjen Guterres soal jeda kemanusiaan, terutama di daerah konflik untuk fokus pada penanggulangan pandemi. Sidang DK yang diusulkan Jerman tersebut, meskipun tidak menghadapi veto, tidak mendapat dukungan dari RRT, Rusia, dan Afrika Selatan karena ketiganya menganggap persoalan kesehatan bukan dalam mandat DK PBB.[12]

Seiring perkembangannya, rancangan usulan Tunisia dan Perancis tersebut kemudian berkembang menjadi sembilan poin usulan bersama yang mengandung semangat usulan Perancis tentang jeda kemanusiaan.[13] Namun demikian, rancangan usulan Tunisia dan Perancis diblokir oleh AS. Usulan terakhir datang dari Jerman dan Estonia dengan mengambil lima poin dari usulan Tunisia dan Perancis sebelumnya, dan baru diusulkan di minggu kedua Mei 2020.[14] Resolusi DK PBB nampaknya masih harus menempuh jalan panjang. Pergeseran usulan draft dari sejak usulan sidang oleh Jerman yang didukung Indonesia, menunjukkan DK PBB masih menekankan pada peran tradisionalnya dalam melihat isu keamanan dan belum melihat pandemi sebagai sesuatu yang membahayakan keamanan global.

 

Rivalitas AS-Tingkok dan Politik Kambing Hitam

Polarisasi sikap terhadap isu COVID-19 di DK PBB dan WHO tak lepas dari ketegangan sengit antara AS dan Tiongkok. Sikap AS yang memotong kontribusinya untuk WHO di tengah pandemi ini tidak bisa ditolerir. Belum lagi upaya AS untuk selalu menyudutkan Tiongkok sebagai sumber dari pandemi, baik itu dalam pernyataan di PBB bahkan di KTT G-7.[15] Perilaku anti-multilateralisme dan pengkambing-hitaman Tiongkok di forum internasional tidak lepas dari konstestasi politik domestik AS.[16] Stephen M. Walt menyebutkan bahwa diplomasi COVID-19 pemerintahan Trump berdampak pada terjun bebasnya kredibilitas AS yang dibangun sejak lama.[17]

Tiongkok dengan diplomasi maskernya memegang komitmen untuk tidak menurunkan secara drastis kontribusi pengadaan alat perlindungan. Ekspor tersebut memasok 50% kebutuhan Eropa dan 48% kebutuhan AS, serta 43% kebutuhan alat perlindungan diri sisa negara lainnya.[18] Namun imbas COVID-19 yang sempat menimbulkan apatisme hingga menjadi bagian penting diplomasi publik Tiongkok, tidak sepenuhnya berhasil mengangkat akseptabilitas metode penanganan pandemi itu secara global karena kentalnya narasi nasionalisme.[19] Nasionalisme tersebut bahkan menimbulkan blow back, salah satunya dalam kasus video berjudul “Iisang Dagat” (One Sea) di kanal youtube.com.[20] Tiongkok juga terbilang ofensif dalam perang opini dengan media barat. Sebuah artikel di Kedubes Tiongkok di Paris bahkan membandingkan demokrasi liberal dengan model pemerintahan sosialisme ala Tiongkok sebagai sistem pemerintahan yang lebih tangguh dalam penanggulangan pandemi ini.[21] Diplomasi COVID-19 yang dibalut ilusi supremasi ideologis ini jelas mengabaikan kenyataan keragaman masyarakat internasional.

 

Penutup: Di mana yang lain?

Diplomasi COVID-19 secara global terancam pada “bipolarisme” yang tak lain adalah “informalitas G-2” AS-Tiongkok. Suara untuk menuntut upaya bersama tetap banyak disuarakan dengan Indonesia sebagai salah satu pendukung upaya tersebut. Suara moral yang menuntut AS dan Tiongkok untuk lebih bertanggung jawab banyak dikemukakan. Amitav Acharya mengusulkan gagasan pembanding kerjasama DK PBB dan WHO, sebagaimana mandat Laporan Nasional terkait isu terorisme pada Komite Kontra-Terorisme DK PBB.[22] Usulan ini keluar dari diplomasi yang semata menekankan pada kontribusi yang dilakukan AS dan Tiongkok, namun alpa pada persoalan mandat lembaga internasional yang perlu direformasi. Namun perbandingan tersebut luput memperhatikan bahwa isu terorisme menjadi global karena AS menjadi pengusung utamanya. Pada isu COVID-19, dua negara besar ini justru terjebak pada polarisasi yang tidak perlu.

Sebagaimana fenomena “the rise of the rest” yang digadang mampu mendorong tatanan global tidak semata didominasi kekuatan negara besar, mungkinkah “the rest” yang merupakan negara sepemikiran menjadi penjaga multilateralisme di tengah solusi yang nation specific? Ulasan ini akan disampaikan dalam tulisan selanjutnya yang melihat Diplomasi COVID-19 negara-negara kekuatan menengah. (Nanto Sriyanto)


[1] Edward Luttwak, “Edward Luttwak on the political repercussions of the pandemic,” The Economist, 11 Mei 2020, <https://www.economist.com/by-invitation/2020/05/11/edward-luttwak-on-the-political-repercussions -of-the-pandemic> diakses tanggal 14 Mei 2020

[2] Dua pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang berangkat dari optimisme dan pesimisme milenium baru. Sisi pesimis terkait dengan berkembangnya kondominium dua raksasa dunia, AS dan Tiongkok sebagai pusat tatanan global. Namun di sisi lain, optimisme adanya fenomena “rise of the rest” juga mendorong kemungkinan kelompok negara kekuatan menengah yang memiliki swing capability sehingga dua raksasa tersebut harus menghitung kelompok negara ini. Beberapa tulisan yang menyinggung dua pertanyaan itu antara lain Enrico Fels, Shifting Power in Asia-Pacific? The Rise of China, Sino-US Competition and Regional Middle Power Allegiance, (Swis: Springer International Publishing, 2017); Jan Nederveen Pieterse, “Emerging Economies, Emerging Horizons” dalam Timothy M. Shaw, Laura C. Mahrenbach, Renu Modi,  dan Xu Yi-chong, The Palgrave Handbook of Contemporary International Political Economy, (London: Palgrave Macmillan, 2019).

[3] Who.int, 27 April 2020, “WHO Timeline - COVID-19,” <https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19> diakses tanggal 10 Mei 2020

[4] Mark Beeson, ‘From the G20 to the G2? The evolving international order and its implications for Australia’, dalam Melissa Conley Tyler and Wilhelm Hofmeister (eds), Going global: Australia, Brazil, Indonesia, Korea and South Africa in international affairs (Singapore: Konrad Adenauer Stiftung, 2011)

[5] Julian Borger, “Caught in a superpower struggle: the inside story of the WHO's response to coronavirus,” The Guardian 18 April 2020, <https://www.theguardian.com/world/2020/apr/18/caught-in-a-superpower-struggle-the-inside-story-of-the-whos-response-to-coronavirus> diakses tanggal 10 Mei 2020

[6] Julian Borger, “White House demands WHO reforms but is vague on details, diplomats say,” The Guardian 17 April 2020, <https://www.theguardian.com/world/2020/apr/17/trump-world-health-organization-reforms-china> diakses tanggal 10 Mei 2020

[7] Who.int, 27 April 2020, loc cit

[8] Julian Borger, 17 April 2020, loc cit.

[9] France24.com, 7 April 2020, “UN Security Council expected to hold first coronavirus talks Thursday,” <https://www.france24.com/en/20200407-un-security-council-expected-to-hold-first-coronavirus-talks-thursday> diakses tanggal 15 Mei 2020

[10] Apriza Pinandita, “Indonesia calls for ‘collective response’ as UN passes COVID-19 resolution,” The Jakarta Post 4 April 2020, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/04/indonesia-calls-for-collective-response-as-un-passes-covid-19-resolution.html> diakses tanggal 10 Mei 2020

[11] France24.com, 10 April 2020, “UN chief calls for solidarity among discordant Security Council over coronavirus crisis,” <https://www.france24.com/en/20200409-united-nations-security-council-antonio-guterres-coronavirus> diakses tanggal 15 Mei 2020

[12] France24.com, 7 April 2020, loc cit.

[13] Agence France-Presse, 22 April 2020, “Draft COVID-19 Resolution Submitted to UN Security Council,” <https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/draft-covid-19-resolution-submitted-un-security-council> diakses 10 Mei 2020

[14] France24.com, 13 Mei 2020, “New resolution on immediate global ceasefire presented to UN Security Council” <https://www.france24.com/en/20200513-new-resolution-on-global-ceasefire-during-covid-19-pandemic-presented-to-un-security-council> diakses 15 Mei 2020

[15] Cristophe Schult, “Dispute over “Wuhan Virus”_ G-7 Drops Joint Statement Following Fight Over Language,” Der Spiegel 26 Maret 2020, <https://www.spiegel.de/international/world/dispute-over-wuhang-virus-g-7-drops-joint-statement-following-fight-over-language-a-48d278bc-20ba-41e4-b4a0-74ba70b9bbe6> diakses tanggal 10 Mei 2020

[16] France24.com, 1 Mei 2020, “Can the unmasking of China’s Covid-19 ‘mask diplomacy’ stem Beijing’s global power grab?” <https://www.france24.com/en/20200501-can-the-unmasking-of-china-s-covid-19-mask-diplomacy-stem-beijing-s-global-power-grab> diakses tanggal 10 Mei 2020

[17] Stephen M. Walt, “The Death of American Competence,” Foreign Policy 23 Maret 2020, <https://foreignpolicy.com/2020/03/23/death-american-competence-reputation-coronavirus/> diakses tanggal 10 Mei 2020

[18] Chad P. Brown, “COVID-19: China's exports of medical supplies provide a ray of hope,” Peterson Institute for International Economics, 26 Maret 2020, <https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/covid-19-chinas-exports-medical-supplies-provide-ray-hope> diakses tanggal 10 Mei 2020

[19] Chenchen Zhang, “Covid-19 in China: From ‘Chernobyl Moment’ to Impetus for Nationalism,” Made in China Journal 4 Mei 2020, <https://madeinchinajournal.com/2020/05/04/covid-19-in-china-from-chernobyl-moment-to-impetus-for-nationalism/> diakses tanggal 10 Mei 2020.

[20] Mong Palatino, “China’s COVID-19 Diplomacy Backfires in the Philippines,” The Diplomat 09 Mei 2020, <https://thediplomat.com/2020/05/chinas-covid-19-diplomacy-backfires-in-the-philippines/> diakses tanggal 15 Mei 2020

[21] Ambassade de la Republique Populaire de Chine en Republique Francaise, 26 April 2020, “Why is the Covid-19 epidemic so politicized?” Observations of a Chinese diplomat posted in Paris,” <http://www.amb-chine.fr/fra/zfzj/t1773585.htm> diakses tanggal 10 Mei 2020

[22] Amitav Acharya, “Irresponsible Superpowers Must Cooperate,” Yale Global Online 5 Mei 2020, <https://yaleglobal.yale.edu/content/irresponsible-superpowers-must-cooperate> diakses 10 Mei 2020