Politik Internasional

COVID-19 dan Momentum Negara-Negara Kekuatan Menengah (II)

Kategori: World Politics
Ditulis oleh Nanto Sriyanto Dilihat: 686

Pandemi COVID-19 telah membuka tabir tatanan global yang terlalu riskan bila hanya bergantung pada kekuatan dominan. Dua negara “adikuasa” justru terlibat dalam politik kambing hitam dan pertarungan naratif tentang keunggulan masing-masing.[1] Padahal, kondisi ini tidak bisa mengabaikan keberadaan negara-negara lain. Harapan akan momentum “rise of the rest” harus dipelihara dengan melihat aktifisme negara-negara yang mengedepankan semangat multilateralisme. Keberadaan Amerika Serikat (AS)-Tiongkok tetaplah penting dengan kapasitas pendanaan multilateral dan kontribusi produksi alat kesehatan yang kebutuhannya meningkat. Namun demikian, tulisan ini memfokuskan pada negara-negara dengan semangat multilateralisme di tengah pandemi ini, seperti pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di depan forum Shangrila Dialogue 2012 “Keep in mind that the relations of major powers are not entirely up to them. Middle and smaller powers too can help lock the major powers into this durable architecture, through a variety of instruments..”[2]

Kepercayaan diri seperti pernyataan Presiden SBY tersebut sepatutnya menjadi narasi negara-negara kekuatan menengah dalam menghadapi pandemi ini. Pandemi COVID-19 telah menguatkan interseksi antara isu kesehatan di era globalisasi. Wabah yang terjadi sejak dua dasawarsa belakangan dan berpuncak pada pandemi COVID-19 ini, terus memaksa masyarakat internasional untuk menimbang kembali isu kesehatan di tengah derasnya globalisasi. Negara-negara kekuatan menengah diharapkan mampu berbuat lebih dari sekadar kapabilitas materialnya karena kecenderungannya sebagai “penjaga semangat multilateralisme.”[3] Jargon tersebut bukanlah narasi tandingan atas tarung narasi dalam politik kambing hitam antara AS-Tiongkok. Upaya negara-negara kekuatan menengah dan koalisi negara-negara sepemahaman yang lebih luas menjadi jangkar dari narasi kemenangan bersama, yaitu kemenangan kemanusiaan di tengah tantangan pandemi dengan menjaga keberadaan barang publik di tengah kecenderungan kebijakan nasionalistik.

Guna mengulas hal tersebut, tulisan ini diawali dengan isu keamanan kesehatan dalam kajian hubungan internasional, khususnya pendekatan negara kekuatan menengah. Setelah itu, tulisan ini melihat pada kerjasama plurilateral negara-negara yang mendaku sebagai negara-negara kekuatan menengah yang tergabung dalam MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) dan diplomasi COVID-19 masing-masing negara, serta langkah koordinatif forum informal tersebut.

 

Diplomasi Kesehatan Negara Kekuatan Menengah di COVID-19: Swing-capability dan Swing-mood

Meskipun kontestasi mengenai definisi negara kekuatan menengah masih terus berlangsung, diskursus pendekatan ini telah mencapai gelombang ketiga. Cooper dan Dal (2017) mencirikan gelombang ketiga tersebut dengan relasi negara kekuatan menengah yang relatif independen dengan negara adikuasa.[4] Krisis Finansial Global (2008) melahirkan gelombang terbaru dengan melihat negara kekuatan menengah sebagai jembatan antara kekuatan status quo (G-7) dengan emerging powers (BRICS, Brazil Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Jordaan (2003) membedakan kelompok negara kekuatan menengah dengan posisinya terhadap status quo dan norma mapan dalam masyarakat internasional sebagai kelompok tradisional dan emerging middle powers. Hal ini mengacu pada perilaku kelompok pertama sebagai loyal-supporter, sedangkan yang kedua lebih diwarnai dengan perilaku critical-supporter terhadap kekuatan status quo (hegemon).[5]

Dalam konteks pandemi COVID-19, isu keamanan kesehatan telah mengalami peningkatan perhatian dari negara-negara di dunia sejak merebaknya pandemi yang bersifat transnasional di awal abad ke-21. Momentum penting dalam pengarusutamaan isu keamanan kesehatan dari kelompok negara-negara menengah adalah Oslo Ministerial Declaration-Global Health: A Pressing Foreign Policy Issue of Our Time (2007). Dokumen yang diprakarsai oleh Menlu Norwegia dan Perancis serta didukung oleh Menlu Indonesia (sebagai co-chair), Thailand, Brasil, Afrika Selatan, dan Senegal.[6] Inisiatif ketujuh Menlu tersebut menawarkan definisi keamanan kesehatan global (global health security) yang pemahamannya harus dibedakan dari arti perdamaian dan keamanan dalam Piagam PBB. Oleh karenanya, definisi yang kemudian diusulkan ke World Health Assemby (WHA) adalah “… protection against public health risks and threats that by their very nature do not respect borders. Global health security depends on critical capacity in all countries, combined with a commitment to collaborate, such as spelled out in the International Health Regulations.”[7] Lima tahun kemudian, kerjasama yang dikenal dengan The Global Health and Foreign Policy Group (GHFPG) berhasil menginisiasi Resolusi Majelis Umum (MU) PBB “Global Health and Foreign Policy” (A/67/L.36) tahun 2012.[8]

Inisiatif ketujuh Menlu tersebut berbeda dengan The Global Health Security Initiative (GHSI) yang terlebih dahulu hadir tahun 2001 pasca-Tragedi 11 September. Sejak pertama berdiri, pernyataan GHSI tentang isu keamanan kesehatan mengalami pergeseran dengan adanya pandemi flu burung H5N1 (2003) dan kemudian menggabungkan isu terorisme Nubika (nuklir biologi dan kimia) dengan pandemi flu babi H1N1 (2009). Rushton (2011) melihat kelompok negara-negara yang terdiri dari Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Meksiko, Inggris, AS, dan Komisi Uni Eropa lebih mewakili kelompok negara-negara maju. Dengan perkecualian Meksiko, retorika dan kepentingan koalisi negara sepemahaman ini lebih mirip G-7 yang mewakili kepentingan negara-negara maju.[9]

Inisiatif dari dua kelompok negara-negara tersebut memiliki perbedaan dan irisan. Dapat dikatakan GHFPG mewakili negara-negara dengan asal geografi dan tingkat kemapanan ekonomi yang beragam. GHFPG kebanyakan datang dari negara menengah dan kecil, kecuali Perancis yang dominan juga di kelompok GHSI. Dalam GHFPG, isu kesehatan dikaitkan dengan isu pembangunan Millenium Development Goals (MDGs), termasuk disparitas dalam persoalan ekonomi, politik, dan kekayaan intelektual. Contoh kompleksitas isu keamanan kesehatan adalah pernyataan Menteri Kesehatan RI Siti Fadilah Supari mengenai “viral sovereignty”, yang melihat transfer virus H5N1 bukan semata kerja sama internasional, tetapi hak negara berkembang untuk mendapatkan manfaat di tengah disparitas produksi vaksin antara negara maju dan negara berkembang.[10] Sementara itu, GHSI memiliki latar dari negara-negara maju, kecuali Meksiko dengan pemaknaan isu keamanan kesehatan sebagai ancaman bio-terorisme. Oleh karena kedua inisiatif tetap mengedepankan negara sebagai aktor utama dalam isu keamanan kesehatan global, Rushton (2011) melihat definisi keamanan kesehatan dengan demikian akan menjadi persoalan pertarungan praktik. Hal ini terlihat dalam perbandingan proses lahirnya resolusi mengenai COVID-19 di MU PBB dan Dewan Keamanan (DK) PBB. Sementara suara moral urgensi COVID-19 tercapai di MU, proses mekanisme DK masih menggambarkan definisi keamanan secara tradisional.[11]

Di tengah rivalitas politik kambing hitam AS dan Tiongkok, keberadaan negara kekuatan menengah juga menjadi perhatian kedua negara tersebut.[12] Selain karena posisi penting di mata negara-negara besar tersebut, negara-negara kekuatan menengah memiliki middling capability yang lahir dari kapasitas dan kemandirian politik luar negeri. De Swielande (2019) melihat middling capability ini bukan hanya dari kemampuan melakukan pendekatan yang efisien terhadap kekuatan negara besar, namun juga menyuarakan kepentingan negara-negara lain yang relatif lemah.[13] Swing-capability inilah yang menjadikan posisi negara menengah menjadi penting.[14]

Selain Swing-capability, perlu diperhatikan dinamika pendakuan negara kekuatan menengah. Penulis menyebutnya sebagai swing-mood dari negara kekuatan menengah. Praktik negara kekuatan menengah juga mengalami naik-turun karena pergantian elite pemerintahan.[15] Tak jarang, negara yang mendaku sebagai negara kekuatan menengah menggeser praktik swing-capability lebih ke arah pragmatis-transaksional. Hal ini bahkan berlaku pada negara yang relatif mapan identitas kekuatan menengahnya. Kombinasi faktor struktural sistem internasional dan pergeseran gagasan domestik menjadi pemicu utamanya.[16] Setelah mengalami renaisan pasca-Krisis Finansial Global (2008), COVID-19 menjadi kombinasi swing-capability dan swing-mood dari negara-negara kekuatan menengah.

 

MIKTA dan Diplomasi COVID-19

MIKTA dibentuk di sela-sela Sidang MU PBB pada 25 September 2013. Kerja sama informal lima negara ini merupakan upaya untuk meningkatkan posisi tawarnya di tengah KTT G-20 yang terbelah antara kelompok G-7 dan BRICS. Sejak pendiriannya hingga pandemi COVID-19 melanda, kelima negara anggotanya tidak tergoda untuk meningkatkan level informalitasnya hingga ke KTT. Forum tertinggi di MIKTA adalah konsultasi tingkat menteri yang dilakukan di sela-sela KTT lainnya. MIKTA melibatkan aktor non-negara sebagai bagian penting jejaring diplomasi serta pergiliran keketuaan sejak berdirinya.

Kelima negara dapat dikatakan memiliki hubungan yang relatif beragam dengan AS sebagai negara pusat tatanan ekonomi dan keamanan dunia. Meksiko berbatasan langsung dengan AS dan menjadi anggota NAFTA, bersama AS dan Kanada. Australia dan Korea Selatan merupakan sekutu tradisional dalam pola hub-and-spoke yang dikembangkan AS di kawasan Asia Pasifik. Turki merupakan anggota NATO yang berbatasan kawasan rawan konflik dimana AS memiliki kepentingan besar di dalamnya. Sementara Indonesia merupakan negara yang menandatangani strategic partnership dan dalam sejumlah riset kebijakan dimasukkan AS sebagai global swing state.

Identitas negara menengah yang dimiliki kelima negara MIKTA beragam. Pendakuan Australia sebagai negara kekuatan menengah ada sejak pembentukan PBB. Namun identitas negara kekuatan menengah ini mengalami pasang surut dengan posisinya sebagai mitra junior AS di kawasan dan visinya di kawasan Asia,[17] berbarengan dengan tingginya volume perdagangan dengan Tiongkok.[18] Identitas Korea Selatan sebagai negara kekuatan menengah lahir dari upaya mencapai kemandirian di tengah persoalan keamanan di Semenanjung Korea yang tak lepas dari keterlibatan AS dan Tiongkok. Nexus antara ekonomi dan keamanan krusial dalam identitas Korea Selatan sebagai negara kekuatan menengah.[19] Meksiko, meskipun tergolong negara yang mendaku sebagai kekuatan menengah pada pembentukan PBB,[20] mengalami kemandegan diplomatis yang dengan kenggotaannya di MIKTA berharap “ruang informal bagi dialog dan kerjasama demi tercapainya tata kelola global yang lebih baik berdasarkan keinginan politik anggotanya.‘‘[21] Turki dengan posisi geografis yang strategis mengembangkan identitas “central power” dengan mengacu pada kapabilitas politik luar negeri yang mandiri di tingkat regional dan global daripada sekadar sebagai pendukung setia konsep negara kekuatan menengah tradisional.[22] Indonesia memiliki sejarah panjang independensi dan aktifisme politik luar negeri sejak kemerdekaannya. Afirmasi perannya sebagai negara kekuatan menengah muncul di era Pemerintahan SBY dengan mengusung tajuk peran sebagai “regional power with global interests and concerns.”[23]

Keragaman kapasitas dan identitas anggota MIKTA menarik bila disandingkan dengan diplomasi COVID-19 yang dilakukan tiap negara anggotanya. Sebelum adanya pandemi COVID-19, identitas negara kekuatan menengah anggota MIKTA ditengarai mengalami pergeseran. Sementara Turki diwarnai dinamika internal demokrasi dan eskalasi konflik di kawasan tetangganya, dominasi wacana neo-developmentalisme di era Presiden Joko Widodo dan tajuk politik luar negeri “regional power with selective global engagement” mewarnai Indonesia.[24] Di Korea Selatan, nexus ekonomi dan keamanan yang dihadapi bergeser ke arah negatif akibat rivalitas AS-Tiongkok yang mengharuskan adaptasi strategi FTA-hub.[25] Australia mengalami pergantian enam kali perdana menteri sejak 2010 dengan pendulum yang menggeser aktifisme internasionalnya. Secara keseluruhan, pergeseran ini bermuara pada swing-mood negara-negara tersebut untuk menjalankan kebijakan yang lebih pragmatis karena disinsentif tatanan akibat persaingan negara besar, selain juga tuntutan konstituen domestik.[26]

Terpaan pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang beragam bagi kelima negara MIKTA. Perlu dicatat bahwa Indonesia, Korea Selatan, dan Meksiko pernah terimbas pandemi dalam dua dasawarsa belakangan. Saat pandemi flu babi (H1N1) tahun 2009, pemerintah Meksiko melakukan protes atas karantina terhadap 70 warga negaranya yang tidak terindikasi terpapar wabah oleh pemerintah Tiongkok. Penolakan barang dan kunjungan dari Meksiko bahkan dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok meskipun hal tersebut dinilai tidak perlu oleh WHO.[27] Indonesia merupakan negara terdampak besar atas flu burung, dengan infeksi atas manusia pada tahun 2006 sebesar 55 orang dan jumlah kematian 45 orang.[28] Sedangkan Korea Selatan terdampak atas kasus MERS dan SARS yang mencetuskan kesadaran akan ancaman pandemi transnasional.[29]

Di tengah pandemi COVID-19, di antara kelima anggota MIKTA, jumlah tertinggi terpapar adalah Turki yang mencapai 152.587 orang sejak pasien pertama diumumkan pada 11 Maret 2020.[30] Dari kelima negara anggota MIKTA, Korea Selatan dan Australia, meskipun masih jauh dari berakhir, menunjukkan grafik perkembangan yang menurun. Korea Selatan sejak 8 April 2020 mencatat jumlah pasien terkonfirmasi di bawah 50 orang perharinya.[31] Sedangkan Australia mengalami penurunan sejak 20 April 2020.[32] Turki meskipun mengalami kecenderungan penurunan, namun masih ada kisaran 1000 pasien per hari.[33] Indonesia mengalami peningkatan hingga hampir 1000 pasien per hari, setelah sempat bertahan di kisaran hampir 500 pasien per hari.[34] Kecenderungan meningkat terjadi di Meksiko dengan pasien terkonfirmasi di atas 2000 orang per hari sejak 16 Mei lalu.[35]

Kemampuan Korea Selatan menekan penambahan jumlah pasien merupakan sebuah narasi tersendiri bagi diplomasi Korea Selatan yang selama ini mengedepankan konsepsi developmental state melalui Korea Inc.[36] Model penanggulangan COVID-19 di Korea Selatan dianggap lebih sesuai dengan iklim demokrasi dari sejumlah negara maju yang juga terdampak COVID-19 dibandingkan model Tiongkok.[37] Meskipun belum berhasil menekan grafik perkembangan pasien,[38] Indonesia aktif mendorong kepentingan bersama dalam situasi pandemi ini. Indonesia melalui Menlu Retno L.P Marsudi mendorong aspek pengarusutamaan gender dalam penanganan COVID-19, menjaga arus logistik alat-alat kesehatan terutama bagi negara berkembang, dan jaminan bagi vaksin yang menjadi kepentingan bersama melalui kemitraan swasta dan pemerintah, serta reformasi lembaga internasional pasca-COVID.[39] Indonesia juga aktif dalam resolusi MU PBB, inisiasi sidang DK dan perumusan resolusi DK PBB, serta mendorong mekanisme ASEAN Plus Three untuk ASEAN COVID-19 Response Fund.[40] Turki melakukan pengiriman alat pelindung kesehatan ke lebih 55 negara, termasuk AS, Inggris, Spanyol, Tiongkok, Pakistan, Israel, Palestina, lima negara Balkan, dan Afrika. Bantuan tersebut dimungkinkan karena sektor manufaktur dan tekstil mampu mendukung, selain juga investasi kesehatan selama 17 tahun pemerintahan Erdogan dan aspirasi soft power Turki di kawasan tersebut.[41] Meksiko dengan grafik yang masih meningkat berupaya melakukan kebijakan normalisasi baru secara gradual pada akhir bulan Mei 2020. Problem kelembagaan negara kesejahteraan yang lemah dan sistem federal yang menyulitkan koordinasi presiden dan gubernur, dianggap menjadi kendala bagi Meksiko yang nyaris tidak terdengar aktifisme internasionalnya di tengah pandemi.[42] Sebagai negara kekuatan menengah yang relatif mapan, COVID-19 berdampak besar terhadap ekonomi dan kebijakan kesehatan serta kesejahteraan sosial Australia. Kesemua itu berdampak pada politik luar negerinya yang mendesak penyelidikan internasional atas muasal dan penyebab pandemi global ini. Australia menuding Tiongkok, meski berusaha keluar dari bayang-bayang AS.[43]

Lepas dari langkah masing-masing negara, adakah makna MIKTA sebagai kerja sama informal dari negara-negara sepemahaman? Menlu negara-negara MIKTA sudah memberikan pernyataan bersama pada 9 April 2020 sebagai landasan solidaritas sesama negara MIKTA, yaitu dukungan pada lembaga internasional sebagai koordinator kebijakan global serta menekan gangguan terhadap kegiatan ekonomi yang esensial.[44] Dengan keketuaan Korea Selatan pada tahun ini, koordinasi sesama MIKTA sepatutnya akan bisa lebih tajam dengan keberhasilan domestik. Tidak bisa dipungkiri bahwa penarikan Dubes Australia di Indonesia menjadi isu yang tak sedap bagi sesama anggota MIKTA. Meskipun pemanggilan tersebut terkait dengan kesiapan infrastruktur dan pengambilan keputusan kesehatan di Indonesia,[45] ternyata COVID-19 tidak menciptakan middle power moment seperti saat tragedi serangan terorisme yang pernah mendekatkan kedua negara.[46] Semua anggota MIKTA baik atas inisiatif masing-masing maupun melalui koordinasi, memiliki posisi yang sama dalam resolusi MU PBB dan WHA. Ini bahkan berlaku untuk Meksiko yang terkendala lonjakan korban dan faktor kelembagaan domestik.

Aktifisme internasional kelima anggota MIKTA di tengah pandemi COVID-19 menunjukkan faktor indentitas dan kesiapan infrastruktur domestik menjadi faktor krusial. Indonesia dan Turki dengan jumlah korban yang relatif besar, tetap bisa menampilkan diplomasi COVID-19. Turki lebih memiliki dukungan industri domestik hingga mengedepankan diplomasi alkes lintas benua. Aktifisme internasional Indonesia menunjukkan fondasi politik bebas aktif memberikan arahan yang jelas dengan inisiatif gagasan dari diplomasi digital Menlu Retno dan inisiatif Indonesia di forum MU dan DK PBB, ASEAN, dan juga WHA. Tentunya Indonesia tidak bisa mengabaikan aspek intermestik dari diplomasi COVID-19. Kesuksesan kebijakan COVID-19 di tingkat domestik akan menjadi modalitas utama diplomasi Indonesia.

Australia dan Korea Selatan merupakan dua negara dengan modalitas domestik yang berujung pada model diplomasi yang berbeda. Australia bersikap asertif sebagai negara kekuatan menengah dengan menuntut investigasi dan evaluasi pandemi ini yang ditunjukkan dalam butir-butir pernyataan Sidang ke-73 WHA.[47] Meskipun imbas rivalitas Tiongkok-AS tetap terasa, sidang WHA melahirkan sejumlah butir kesepakatan bersama desakan negara-negara dari beragam latar belakang. Oleh karenanya, Korea Selatan dengan modalitas best practice penanganan COVID-19 dapat menyediakan modul penanggulangan dengan kerangka keragaman kapabilitas domestik anggota MIKTA. Hal ini sepatutnya menjadi prioritas Korea Selatan yang memegang keketuaan MIKTA di tahun pandemi ini. (Nanto Sriyanto)


[1] Nanto Sriyanto, “Lembaga Internasional dan Politik Kambing Hitam di Tengah Pandemi COVID-19,”

[2] Susilo Bambang Yudhoyono President of the Republic of Indonesia, “Keynote Address, The 11th IISS Asian Security Summit The Shangri-La Dialogue,” (Singapore: International Institute for Strategic Studies (IISS) The 11th Shangri-La Dialogue, 1 Juni 2012), <http://www.iiss.org/conferences/the-shangri-la-dialogue/shangri-la-dialogue-2012/speeches/opening-remarks-and-keynote-address/keynote-address/> diakses tanggal 18 November 2017

[3] Frase “guardian of multilateralism” setidaknya dapat ditemukan dalam “Joint Communique 14th MIKTA Foreign Ministers' Meeting,” (Yogyakarta: MIKTA: 7 Februari 2019), <http://mikta.org /document/joint.php?at=view&idx=352> diakses 10 Agustus 2019; European Commission - Press release, “The von der Leyen Commission: for a Union that strives for more,” (Brussel: European Commission 10 September 2019), <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_5542> pada tanggal 10 Mei 2020

[4] Andrew F. Cooper dan Emel Parlar Dal. “Positioning the Third Wave of Middle Power Diplomacy: Institutional Elevation, Practice Limitations.” International Journal 71, no. 4 (December 2016)

[5] Eduard Jordaan, “The concept of a middle power in international relations: distinguishing between emerging and traditional middle powers,” Politikon South African Journal of Political Studies Volume 30/Issue 1 (2003)

[6] Ketujuh Mentri Luar Negeri tersebut adalah Celso Amorim (Brazil); Philippe Douste-Blazy (Perancis); Hasan Wirayuda (Indonesia); Jonas Gahr Støre (Norwegia); Cheikh Tidiane Gadio (Senegal); Nkosazana Dlamini-Zuma (Afrika Selatan); Nitya Pibulsonggram (Thailand). Ministers of Foreign Affairs of Brazil, France, Indonesia, Norway, Senegal, South Africa, and Thailand, “Oslo Ministerial Declaration—Global Health: a Pressing Foreign Policy Issue of Our Time,” www.thelancet.com Vol 369 April 21, 2007, hlm. 1373

[7] Ministers of Foreign Affairs of Brazil, France, Indonesia, Norway, Senegal, South Africa, and Thailand (2007), loc cit. hlm. 1375

[8] Sara E. Davies, Stefan Elbe, Alison Howell and Colin McInnes, “Global Health in International Relations: Editors’ Introduction,” Review of International Studies (2014), 40, hlm. 828

[9] Simon Rushton, ”Global Health Security: Security for Whom? Security from What?” Political Studies. 59 (2011), hlm. 790-91

[10] William L. Aldis dan Triono Soendoro, “Indonesia, Power Asymmetry, and Pandemic Risk: The paradox of global health security,” dalam Simon Rushton dan Jremy Youde, Routledge Handbook of Global Health Security, (New York: Routledge, 2014) hlm. 319-20.

[11] Nanto Sriyanto, “Lembaga Internasional dan Politik Kambing Hitam di Tengah Pandemi COVID-19,”

[12] Bruce Gilley, “China’s Discovery of Middle Powers,” dalam Bruce Gilleydan Andrew O'Neil, Middle Powers and the Rise of China, (Washington: Georgetown University Press, 2014), hlm. 46; Richard Fontaine dan Daniel M. Kliman, “International Order and Global Swing States,” The Washington Quarterly, 36:1 (2013), hlm. 102

[13] Bruce Gilley dan Andrew O’Neil, “China’s Rise through the Prism of Middle Powers,” dalam Bruce Gilleydan Andrew O'Neil, Middle Powers and the Rise of China, (Washington: Georgetown University Press, 2014). Hlm. 4

[14] Penulis melihat “swing capability” merupakan indikasi penting bagi negara jenis ini dari sudut pandang negara besar dan negara kecil. Lihat Tanguy Struye de Swielande, “Middle powers: A comprehensive definition and typology,” dalam Tanguy Struye de Swielande, Dorothée Vandamme, David Walton, dan Thomas Wilkins, Rethinking Middle Powers in the Asian Century New Theories, New Cases, (London dan New York, Routledge 2019); Richard Fontaine dan Daniel M. Kliman,” International Order and Global Swing States,” The Washington Quarterly, 36:1 (2013)

[15] John Ravenhill (1998), loc cit.

[16] Andrew Carr, “The illusion of a middle power moment,” East Asia Forum 12 Mei 2020, <https://www.eastasiaforum.org/2020/05/12/the-illusion-of-a-middle-power-moment/> diakses tanggal 15 Mei 2020

[17] Mark Beeson dan Richard Higgott, “The changing architecture of politics in the Asia-Pacific: Australia’s middle power moment?” International Relations of the Asia-Pacific Volume 14 (2014), hlm. 217

[18] Jane Golley, “Australia, China and COVID-19: dependency in a crisis,” CEDA !4 April 2020 https://www.ceda.com.au/Digital-hub/Blogs/CEDA-Blog/April-2020/Australia,-China-and-COVID-19-dependency-in-a-crisis diakses tanggal 15 Mei 2020

[19] Yul Sohn, “South Korea under the United States–China rivalry: dynamics of the economic-security nexus in trade policymaking,” The Pacific Review (2019)

[20] Glazebrook menyebut sejumlah negara yang tergolongkan sebagai negara kekuatan menengah yaitu di benua Eropa (Belgia, Belanda, Polandia; di Benua Amerika (Argentina, Brazil, Kanada, dan Meksiko) dan di Pasifik (Australia dan India). G. Det. Glazebrook, “The Middle Powers in the United Nations System,” International Organization 1(2) 1947, hlm. 307.

[21] Gunther Maihold, “Mexico: A leader in search of like-minded peers,” International Journal 2016, Vol. 71(4), hlm. 552

[22] Gonca Oğuz Gök and Radiye Funda Karadeniz, “Analyzing “T” in MIKTA: Turkey’s Changing Middle Power Role,” dalam Emel Parlal Dal (Ed.), Middle Powers in Global Governance: The Rise of Turkey in the United Nations, (Cham, Switzerland: Palgrave MacMillan, 2018), hlm. 146

[23] Marty Natalegawa sebagai Narasumber FGD Tim Polugri LIPI, Jakarta September 2019.

[24] Neo-developmentalisme yang dimaksud adalah pengarusutamaan program infrastruktur dan deregulasi dengan mendegradasikan program kebijakan lainnya. Lihat Eve Warburton, “Jokowi and the New Developmentalism,” Bulletin of Indonesian Economic Studies, 52:3 (2016); Mohammad Rosyidin, “Foreign policy in changing global politics: Indonesia’s foreign policy and the quest for major power status in the Asian Century,” South East Asia Research 1–17 (2017), hlm. 2

[25] Yul Sohn, (2019), hlm. 19

[26] Andrew Carr (2020), loc cit

[27] Nathan Paxton dan Jeremy Youde, “Engagement or dismissiveness? Intersecting international theory and global health,” Global Public Health (2018),

[28] Sara E. Davies, Containing contagion: the politics of disease outbreaks in Southeast Asia, (Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2019), hlm. 63

[29] Kathrin Hille dan Edward White, “Containing coronavirus: lessons from Asia,” Financial Times 16 Maret 2020, <https://www.ft.com/content/e015e096-6532-11ea-a6cd-df28cc3c6a68>

[30] WHO (COVID-19) Home Page, Turkey, 22 Mei 2020, <https://COVID19.who.int/region/euro/country/tr> diakses tanggal 22 Mei 2020

[31] WHO (COVID-19) Home Page, Republic of Korea, <https://COVID19.who.int/region/wpro/country/kr> diakses tanggal 22 Mei 2020

[32] WHO (COVID-19) Home Page, Australia, <https://COVID19.who.int/region/wpro/country/au> diakses tanggal 22 Mei 2020

[33] WHO (COVID-19) Home Page, Turkey, 22 Mei 2020, <https://COVID19.who.int/region/euro/country/tr> diakses tanggal 22 Mei 2020

[34] WHO (COVID-19) Home Page, Indonesia, 22 Mei 2020, <https://COVID19.who.int/region/searo/country/id> diakses tanggal 22 Mei 2020

[35] WHO (COVID-19) Home Page, Mexico, 22 Mei 2020 <https://COVID19.who.int/region/amro/country/mx> diakses tanggal 22 Mei 2020

[36] Jaganath Panda, “COVID-19 consolidates Seoul's middle-power stature,” Korea Times 2 April 2020, <https://www.koreatimes.co.kr/www/opinion/2020/04/197_287264.html

[37] Kathrin Hille dan Edward White, (2020, 16 Maret), loc cit.

[38] Proporsi belanja kesehatan Indonesia terhadap GDP sejak tahun 1990 hingga 2010 terbilang kecil dari 0,52 ke 1 per sen. Sedangkan Vietnam merupakan negara dengan belanja kesehatan berdasarkan proporsi GDP dari 0,83 persen (1990) menjadi 3 persen (2010). Indikator tersebut belum merujuk pada lambannya pemerintah mengkoordinasikan tanggap COVID-19 terhadap industri yang berpotensi meningkatkan penyebaran COVID-19 seperti travel dan pariwisata. Oxford Bussines Group, 27 Maret 2020, “How Indonesia’s med-tech and ed-tech firms are responding to COVID-19,” <https://oxfordbusinessgroup.com/news/how-indonesia%E2%80%99s-med-tech-and-ed-tech-firms-are-responding-COVID-19-0> diakses tanggal 10 Mei 2020

[39] Kemenlu RI, “The Indonesian Minister of Foreign A airs Voices Women’s Role in Facing COVID-19 in the World Economic Forum,” Kemlu.go.id 22 April 2020 < https://kemlu.go.id/portal/en/read/1230/berita/the-indonesian-minister-of-foreign-affairs-voices-womens-role-in-facing-COVID-19-in-the-world-economic-forum> diakse tanggal 16 Mei 2020

[40] Kemenlu RI, “ASEAN Diplomacy Machine Continues to Work Against COVID-19,” Kemlu.go.id 11 April 2020, <https://kemlu.go.id/bogota/en/news/6173/asean-diplomacy-machine-continues-to-work-against-COVID-19> diakses tanggal 16 Mei 2020

[41] Laura Pitel, “What is behind Erdogan’s coronavirus diplomacy?” Financial Times 30 April 2020, <https://www.ft.com/content/8602c2da-f1d0-4a78-b848-4c8bf8b9e311> diakses 10 Mei 2020

[42] Agustina Giraudy, Sara Niedzwiecki, dan Jennifer Pribble, “How Political Science Explains Countries’ Reactions to COVID-19,” Americas Quarterly 30 April 2020, < https://www.americasquarterly.org/article/how-political-science-explains-countries-reactions-to-COVID-19/> diakses tanggal 15 Mei 2020

[43] Jonathan Pearlman, “COVID-19: Canberra confronts Beijing,” AFA Weekly 22 April 2020, https://www.australianforeignaffairs.com/afaweekly/COVID-19-canberra-confronts-beijing diakses tanggal 15 Mei 2020

[44] MIKTA, “MIKTA Foreign Ministers' Joint Statement on the COVID-19 Pandemic and Global health” 9 Apri 2020, <http://mikta.org/document/state.php> diakses tanggal 10 Mei 2020

[45] James Massola, “Australia withdraws ambassador to Indonesia because of COVID-19 fears,” The Sydney Morning Herald, 9 April 2020, <https://www.smh.com.au/world/asia/australia-withdraws-ambassador-to-indonesia-because-of-COVID-19-fears-20200409-p54irr.html> diakses tanggal 10 Mei 2020.

[46] Gretta Nabbs-Keller dan Ian Errington, “Indonesia’s and Australia’s middle- power moment,” The Strategist 8 April 2020, <https://www.aspistrategist.org.au/indonesias-and-australias-middle-power-moment/> diakses tanggal 10 Mei 2020

[47] Phillip Citowicki, “No joke, China, this is a triumph of Australia's middle-power diplomacy,” The Sydney Morning Herald, 20 Mei 2020, <https://www.smh.com.au/national/no-joke-china-this-is-a-triumph-of-australia-s-middle-power-diplomacy-20200520-p54uo1.html> diakses tanggal 20 Mei 2020