Politik Internasional

Petaka di Laut Timor

Kategori: World Politics
Ditulis oleh Ganewati Wuryandari Dilihat: 5422
Berbagai berita tentang bencana lingkungan di Teluk Meksiko sebagai dampak pencemaran dari karamnya anjungan pengeboran minyak milik Amerika Serikat di Deep Horizon, beberapa puluh kilometer dari lepas pantai Louisiana pada 20 April 2010 lalu, telah mengingatkan akan bencana yang tak kalah hebatnya di Laut Timor. Meski dampak yang ditimbulkan jauh lebih besar, realitasnya bencana yang terakhir kurang mendapatkan perhatian serius. Bencana yang terjadi tiga tahun lalu hingga saat ini belum memperoleh solusi yang memadai. Meski sumber bencana sudah dapat dikendalikan pada November 2009, dampak pencemaran laut belum teratasi dengan baik dan persoalan ganti rugi masih terkatung-katung.
 
Bencana ini berawal dari ledakan sumur minyak Montara di Celah Timor, Australia pada 21 Agustus 2009. Pasca ledakan, tumpahan minyak di Laut Timor kian buruk dan meluas hingga memasuki wilayah perairan Indonesia. Tumpahan minyak pun mulai mencemari lingkungan laut. Ledakan sumur minyak Montara yang menumpahkan 40 juta liter minyak mentah bercampur gas, kondensat dan zat timah hitam serta zat-zat kimia lainnya ke perairan Laut Timor (Antara, 4/3/2010), dalam realitasnya telah menghancurkan kawasan seluas 16.420 kilo meter persegi (Kompas, 7/5/2010). Kerusakan lingkungan yang diakibatkan pun luar biasa, baik dilihat dari sisi biofisik, dampak psikologis dan sosial ekonomi. Tidak hanya banyak biota laut terancam, ribuan warga, terutama nelayan yang tinggal di sekitar pesisir Pulau Timor dan Pulau Rote pun terpukul. Hasil tangkapan ikan mereka turun drastis dan banyak diantara mereka tidak bisa lagi melaut karena lahan garapan di laut mereka tercemar berat. Yang paling berbahaya dan sangat dikhawatirkan adalah ancaman serius bagi kesehatan masyarakat yang mendiami Timor Barat dan kepulauan sekitarnya bila mengkonsumsi ikan yang tercemar.

Pencemaran di Laut Timor sifatnya lintas negara, karena melibatkan tiga negara, yaitu Australia, Timor Leste, dan Indonesia. Upaya-upaya penyelesaian untuk mengatasi dampak yang diakibatkan pun telah dilakukan. Pemerintah Australia telah membentuk Komisi Penyelidikan Tumpahan Minyak Montara, suatu tim khusus untuk menyelediki kasus pencemaran laut ini. Atas permintaan Komisi ini, Leeders Consulting Australia melakukan uji analisis sampel minyak dan air dari Laut Timor di perairan Indonesia dan membuktikan bahwa kandungan minyak yang mencemari perairan Indonesia berasal dari ladang Montara.

Atas dasar itu Indonesia seharusnya menyertakan pertimbangannya dalam permintaan ganti rugi kepada Australia untuk masyarakat nelayan dan petani rumput laut yang terkena dampak langsung dan tidak langsung atas pencemaran laut di atas. Untuk itu pemerintah membentuk Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut Timor untuk bekerja menghitung besaran ganti rugi ke Australia dan operator minyaknya di Montara. Hasil perhitungan Kementerian Lingkungan Hidup, nilai ganti rugi langsung dan tidak langsung adalah Rp 247 milyar. Dari nilai tersebut, nilai kerugian langsung akibat tumpahan minyak itu diperhitungkan mencapai Rp 42,2 miliar. Nilai kerugian ini didasarkan pada perhitungan dampak tumpahan minyak terhadap nelayan (Kompas, 7/5/2010).

Meski nilai ganti rugi yang dituntut belum dikabulkan oleh Australia, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas dampak pencemaran laut di Laut Timor tersebut, namun nilai yang diajukan dianggap kurang memihak kepentingan nasional, dan khususnya warga masyarakat yang tinggal di bagian pesisir Pulau Timor dan Pulau Rote. Kondisi ini mendorong sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berpusat di Kupang, Yayasan Peduli Timor Barat, untuk melakukan upaya mandiri, yaitu saat ini tengah mengusahakan upaya hukum dengan mengadukan data pencemaran kepada Komisi Penyelidik Australia.

Nilai ganti rugi yang diajukan oleh pemerintah Indonesia di atas jelas sangat tidak sebanding dengan kasus-kasus pencemaran laut lainnya, seperti Exxon Valdes (1989) dan Teluk Mexico (2010). Pencemaran minyak di Laut Timor ini volumenya dan luas pencemarannya jauh lebih besar dibandingkan dengan tumpahan minyak dari kapal tanker Exxon Valdez pada 1989. Saat itu Exxon menumpahkan 11 juta gallon minyak mentah di perairan Alaska sehingga menghancurkan kawasan lepas pantai sepanjang 1.300 kilometer (Kompas, 24/4/2010). Untuk membersihkan perairan dan lingkungan perusahaan minyak ini mengeluarkan biaya sekitar 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara masyarakat Cordova yang memperkarakan pemilik tanker Exxon Valdez tersebut mencapatkan ganti rugi sebesar 5 miliar dolar Amerika Serikat (Antara, 4/3/2010).

Pencemaran laut di Teluk Mexico volumenya jauh lebih sedikit dibanding yang terjadi di Laut Timor dan Exxon Valdez. Sejak ledakan pertama semburan minyak hanya sebesar 5.000 barrel atau 210.000 galon (790.000 liter sehari) (Kompas, 8/5/2010). Tujuh hari setelah ledakan di Teluk Mexico, luas area yang tercemar 9.933 kilo meter persegi. Upaya pembersihan minyak diperkirakan akan menelan biaya lebih dari 6 juta dollar AS atau Rp.54,2 milliar per hari). (Kompas, 7/5/2010).

Dengan memperhitungkan kasus-kasus penyelesaian di atas dan dampak luas pada aspek biofisik, psikologis dan sosial ekonomi warga masyarakat, sudah sepantasnya bila pemerintah harus lebih serius menanggani masalah pencemaran laut ini. Sebagai pembanding, keseriusan pemerintah Amerika Serikat pun terlihat ketika Presiden Barrack Obama turun tangan langsung dengan memerintahkan British Petroleum yang mengoperasionalkan anjungan minyak yang terbakar di Teluk Mexico bertanggung jawab untuk menanggung seluruh biaya akibat bencana, termasuk pembersihannya.

Dengan memperhitungkan sisi keadilan dan kemanusiaan, pemerintah Indonesia nampaknya harus menghitung ulang besaran biaya ganti rugi yang dituntut atas bencana lingkungan laut di Laut Timor. Selain verifikasi kembali data akibat tumpahan minyak, mengikutsertakan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelesaian secara menyeluruh juga perlu dilakukan, termasuk dalam hal ini lembaga swadaya masyarakat. Model pengambilan keputusan seperti ini sangat penting supaya keputusan menjadi tidak bias dan hanya mengakomodir kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Bencana ini terlalu besar untuk dipertaruhkan bila tidak ada keseriusan dari pemerintah Indonesia. (Ganewati Wuryandari)

Referensi

Wahyu Indraningsih, “Kerugian Tumpahan Minyak di Laut Timor Ditetapkan”, Kompas 7 Mei 2010
Kompas, “Bencana Akibat Karamnya Ancungan AS”, 24 April 2010.
Kompas, “BP Bertanggung Jawab”, 8 Mei 2010.
Kompas, “Petaka Terburuk di Teluk Mexico”, 7 Mei 2010.