Politik Internasional

Keamanan Laut dan Keketuaan ASEAN 2011

Kategori: World Politics
Ditulis oleh Lidya Christin Sinaga Dilihat: 4180
Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan di Asia Tenggara yang sangat strategis dilihat dari beberapa aspek. Secara geografis, jalur pelayaran internasional yang ada di wilayah perairan Indonesia berperan besar sebagai penghubung antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Alur perdagangan laut dari Eropa, Afrika, dan Timur Tengah yang menuju ke Asia Tenggara, Asia Timur, dan bahkan yang menuju ke Amerika hampir seluruhnya akan melalui jalur pelayaran yang ada di wilayah Indonesia, dengan menggunakan Alur Laut Kepulauan  Indonesia (ALKI) seperti Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar, dan terutama Selat Malaka yang digunakan sebagai  jalur perdagangan dan penyediaan energi, termasuk bagi kepentingan keamanan regional.

Sebagai jalur pelayaran dan perdagangan yang strategis, faktor keamanan laut menjadi isu yang sangat penting sekaligus tidak dapat terelakkan. Isu keamanan laut cenderung memiliki tingkat permasalahan yang cukup tinggi dalam hubungan Indonesia dengan negara lain. Sejumlah isu tersebut berupa ancaman kekerasan (pembajakan, perompakan, sabotase serta teror obyek vital), ancaman navigasi (kekurangan dan pencurian sarana bantu navigasi), ancaman sumber daya (perusakan serta pencemaran laut dan ekosistemnya), serta ancaman kedaulatan dan hukum (penangkapan ikan secara ilegal, imigran gelap, eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam secara ilegal, termasuk pengambilan harta karun, penyelundupan barang dan senjata).

Berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjaga keamanan lautnya, terutama perkembangan ancaman keamanan di lingkungan tersebut. Namun, karena berbentuk kepulauan yang luas, maka faktor kesulitan dan permasalahannya menjadi sangat kompleks. Untuk menanganinya, diperlukan unit organisasi pemerintahan yang mumpuni. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Presiden ke-4 Republik Indonesia, memulainya dengan membentuk Departemen Eksplorasi Laut tahun 1999, yang kini berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak 2009. Langkah Gus Dur pada masa itu cukup visioner dan strategis, mengingat paradigma tokoh-tokoh pemerintahan, termasuk masyarakat di Indonesia yang masih berorientasi ke darat.

Selain itu, salah satu upaya yang dilakukan untuk menghadapi perkembangan lingkungan strategis tersebut adalah penataan kembali Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah di bidang keamanan laut. Revitalisasi institusi koordinasi keamanan laut dilakukan pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang tugas pokok dan fungsinya antara lain: mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasi keamanan laut terpadu; perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut, serta koordinasi kegiatan keamanan laut yang meliputi pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia.

Namun ternyata langkah ini pun tidaklah berjalan mulus. Upaya dalam mengamankan laut Indonesia ini terkendala pada banyaknya organisasi pemerintah yang bertugas dan berwenang di laut sehingga diperlukan pengkoordinasian dan garis batas kewenangan yang jelas antara institusi di laut, kedua hal ini  merupakan salah satu kunci dari kelancaran atau suksesnya operasi pengamanan laut. Dalam wawancara dengan narasumber dari Bakorkamla diungkap bahwa Bakorkamla sebagai badan yang bertugas mengkoordinasikan instansi keamanan laut (Kamla) dalam melakukan sebuah kegiatan operasi Kamla akan mengalami hambatan dalam menjalankan perannya  dikarenakan penanganan masalah keamanan perairan (laut) di  Indonesia melibatkan banyak institusi terkait dengan masing-masing membawa persepsinya sendiri mengenai cara penanganan masalah dan penggunaan infrastruktur. Masalah pengkoordinasian umumnya akan dipengaruhi oleh dua aspek yang dominan, yaitu: aspek institusional dan aspek keterbatasan dan ketidaksiapan dalam skill maupun infrastruktur.

Menurut sumber yang sama, kesadaran mengenai tumpang-tindihnya wewenang penegakan hukum di laut sudah disadari pemerintah sejak dikeluarkannya Perpres No. 81 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut.  Melalui Perpres ini diharapkan instansi-instansi yang selama ini terlibat dalam penegakan hukum di laut dapat dikoordinasi baik dari segi operasi maupun perencanaan pengembangannya oleh Bakorkamla. Namun, sifat koordinasi yang dimiliki Bakorkamla hanya diatur melalui Perpres yang secara legal masih kalah status dengan undang-undang yang memberi wewenang penegakan hukum di laut kepada instansi-instansi lain. Hal ini tentu menjadi persoalan tersendiri bagi upaya pengamanan laut di Indonesia.

Kompleksitas isu-isu maritim di Asia Tenggara sudah sejak lama menjadi perhatian utama bagi ASEAN. Deklarasi ASEAN Concord II (Bali Concord II) yang ditandatangani di Bali, 7 Oktober 2003, menegaskan bahwa isu maritim dan semua yang terkait dengannya adalah isu yang bersifat lintas batas, karenanya harus dibahas dalam forum regional melalui suatu pendekatan yang menyeluruh dan integral. Lebih jauh disebutkan bahwa kerjasama maritim antar dan di antara negara anggota ASEAN akan memberikan kontribusi bagi pembentukan Komunitas Politik Keamanan ASEAN (ASEAN Political Security Community/ APSC). Kerjasama maritim memang menjadi sesuatu yang sangat penting bagi ASEAN karena sebagian besar negara-negara anggotanya memiliki perbatasan maritim. Di antara kesepuluh negara ASEAN, dua negara kepulauan, yaitu Indonesia dan Filipina, mempunyai wilayah laut terbesar di wilayah ini.

Dalam Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN (ASC PoA) dan Vientiane Action Program (VAP), yang merupakan tindak lanjut dari Bali Concord II berupa kegiatan konkret jangka menengah periode 2004-2010, pada bagian 1.2.7 elemen ASC dari VAP terdapat pasal mengenai promosi kerjasama keamanan maritim ASEAN. Selanjutnya, bagian 1.2.7.1 dari Program dan Langkah-langkah Kawasan menetapkan bahwa ASEAN akan menjajaki pembentukan ASEAN Maritime Forum (AMF).

ASEAN Summit ke-14 di Cha-am Hua Hin, Vietnam, 1 Maret 2009, kemudian mengadopsi cetak biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN di mana paragraf A ayat  2.5 cetak biru tersebut mengacu pada pembentukan AMF. Piagam ASEAN yang mulai berlaku pada 15 Desember 2008 juga antara lain menggarisbawahi kebutuhan untuk memastikan sentralitas ASEAN, khususnya dalam mengembangkan pemahaman dan pendekatan yang sama secara komprehensif terhadap isu-isu kelautan.

Pada Januari 2011, para Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN melakukan pertemuan informal di Mataram untuk membahas tiga pilar yang menjadi inti Komunitas ASEAN. ASEAN Maritime Forum (AMF) merupakan satu dari tiga usulan Indonesia terkait isu Komunitas ASEAN, di samping isu penanganan para pekerja migran lintas ASEAN dan isu hak asasi manusia. Diangkatnya isu keamanan maritim menjadi salah satu prioritas dalam Keketuaan ASEAN 2011 semakin menegaskan makna strategis isu keamanan maritim, bukan hanya di level ASEAN, melainkan juga di tingkat nasional, terutama di Indonesia. Indonesia sudah waktunya memikirkan secara terpadu persoalan keamanan lautnya, bukan hanya dengan pendekatan keamanan semata, tetapi juga pendekatan ekonomi dan sosial-budaya, yang terangkum dalam pola pembangunan berorientasi kelautan, hal yang sudah lama diabaikan. Sehingga, apa yang dirumuskan pada level regional menjadi bermakna dan bersinergi dengan kebijakan di tingkat nasional. (Lidya Christin Sinaga)