Politik Internasional

Dua Dasawarsa Hubungan ASEAN-China

Kategori: World Politics
Ditulis oleh Lidya Christin Sinaga Dilihat: 2838

Tahun 2011 menandai dua dasawarsa hubungan ASEAN-China. Kawasan Asia Tenggara telah sejak lama menjadi tujuan pengembangan kekuatan lunak China, baik melalui ekonomi maupun budaya. Asia Tenggara bukan saja menguntungkan secara ekonomi bagi China, yaitu pasar yang menjanjikan mengingat jumlah penduduknya yang besar dan jalur perdagangan serta sumber energi, tetapi juga secara politik bagi stabilitas kawasan.

Sejenak merunut, hubungan kerja sama informal ASEAN-China pada dasarnya dimulai pada 19 Juli 1991, yaitu ketika Menteri Luar Negeri China hadir pada sesi pembukaan ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-24 di Kuala Lumpur dan menyampaikan ketertarikannya untuk bekerjasama dengan ASEAN. Sejak saat itu China menjadi mitra konsultatif ASEAN.

Hubungan ini semakin berkembang dengan ikut sertanya China dalam ASEAN Regional Forum (ARF) mulai tahun 1994. Hingga akhirnya, pada AMM ke-29 di Jakarta, Juli 1996, ASEAN menyetujui status mitra dialog penuh bagi China menggantikan statusnya semula. Pada Desember 1997, Presiden China saat itu, Jiang Zemin, dan seluruh pemimpin negara-negara ASEAN mengadakan pertemuan informal pertamanya dalam kerangka ASEAN+1 dan mengeluarkan pernyataan bersama untuk membentuk kemitraan berdasarkan prinsip bertetangga yang baik (good neighbourhood) dan saling percaya menuju abad 21.

Hubungan ASEAN-China semakin meningkat dengan ditandatanganinya Joint Declaration of the Heads of State/Government of the Association of the Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People’s Republic of China (PRC) on Strategic Partnership for Peace and Prosperity pada ASEAN Summit ke-7 di Bali, Oktober 2003. Pada saat yang sama, China juga menyetujui Treaty of Amity and Cooperation (TAC), yaitu code of conduct hubungan antar negara di Asia Tenggara, sekaligus menjadi mitra dialog ASEAN pertama yang menandatanganinya. Di samping itu, di bidang politik-keamanan, China sebelumnya juga sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Between the Governments of the Member Countries of the ASEAN and the Government of the PRC on Cooperation in the Field of Non-Traditional Security Issues di Bangkok, 10 Januari 2003 dan Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC) pada 2002.

Sementara di bidang ekonomi, tahun 2001, China mengusulkan pembentukan wilayah perdagangan bebas yang difokuskan pada bidang pertanian, teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia, investasi, dan kerjasama lembah sungai mekong (kemudian ditambah lima prioritas kerja sama yang baru pada ASEAN-China Summit ke-9 tahun 2005 yaitu energi, transportasi, budaya, kesehatan publik, dan pariwisata). Tahun 2002, pada ASEAN-China Summit ke-6 di Kamboja, para pemimpin ASEAN dan perdana menteri China saat itu, Zhu Rongji, menandatangani Framework Agreement on The Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of South East Asian Nations and The People’s Republic of China yang meresmikan komitmen ASEAN dan China untuk memperkuat kerjasama ekonomi sekaligus sebagai landasan bagi kerjasama perdagangan dalam sebuah kawasan perdagangan bebas yang dikenal dengan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Tahap normal proses penurunan tarif menurut kesepakatan ACFTA inilah yang dilaksanakan mulai 1 Januari 2010 dan cukup menimbulkan respon negatif di Indonesia.

Lebih lanjut, kesepuluh negara ASEAN bersama dengan Australia, New Zealand, India, Jepang, Korea Selatan, dan China membentuk East Asia Summit (EAS) pada 14 Desember 2005, sebagai forum dialog mengenai isu ekonomi, politik, dan strategis yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama. Lima prioritas isu tersebut adalah pencegahan flu burung, energi, pendidikan, keuangan, dan manajemen bencana. Keanggotaan EAS semakin diperluas dengan masuknya Amerika Serikat (AS) dan Rusia. EAS ke-6 yang akan dilaksanakan pada November 2011 di Bali mendatang menjadi forum pertama bergabungnya AS dan Rusia, sekaligus menjadi penting dan strategis, terutama bagi kawasan Asia Timur, di mana empat kekuatan besar, yaitu AS, China, Jepang, dan Korea, akan duduk bersama membicarakan persoalan di kawasan, salah satunya adalah isu Laut China Selatan.

Meskipun berbagai capaian telah diraih kedua belah pihak dalam dua dasawarsa hubungannya, relasi ASEAN-China hingga kini masih dihinggapi persoalan yang belum kunjung tuntas, terutama masalah sengketa di Laut China Selatan, bahkan cenderung memanas pada tahun 2011 ini.  Parahnya, proses untuk mewujudkan code of conduct, sebagai turunan dari DoC itu sendiri hingga kini belum selesai. Padahal kesepakatan untuk mempercepat penyusunan Code of Conduct in the South China Sea sudah disepakati pada KTT ke-10 ASEAN-China tahun 2007 di mana para kepala negara memberikan instruksi kepada pejabat senior untuk memfinalisasi Guidelines for the Implementation of the DoC dan menyelenggarakan the ASEAN-China Joint Working Group on the DoC.

Penyelesaian sengketa Laut China Selatan ini memang tidak mudah. Sengketa yang melibatkan China, Taiwan, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, dan Malaysia ini memang cukup kompleks, bahkan Laut China Selatan sendiri memiliki banyak nama tergantung pada posisi masing-masing negara pengklaim. Nama Laut China Selatan sendiri diberikan penjelajah Eropa pada abad ke-17 yang merefleksikan tujuan utama mereka untuk mencapai Middle Kingdom (Thanh-Dam Truong, 2011). Tahun 1930, ahli China kemudian menarik garis U-Shape yang mempengaruhi interpretasi atas apa yang China pandang sebagai kedaulatan teritorialnya. Bagi China klaim mereka tidak semata alasan ekonomi, karena terkait dengan energy security dan kepentingan ekonomi substansial, namun juga merupakan klaim historis atas apa yang disebutnya China’s “historical waters”. Stephanie Kleine-Ahlbrandt, North East Asia Project Director/China Adviser-International Crisis Group, dalam diskusi yang diikuti penulis pada 2 Februari 2011 juga mengungkapkan hal senada mengenai klaim China yang menyebutnya “it is historically ours”.

Di sisi lain, dalam penyelesaian sengketa, China juga sangat keberatan melibatkan ASEAN, yang dianggapnya tidak relevan karena hanya empat dari sepuluh negara ASEAN yang menjadi negara pengklaim. China lebih menginginkan proses penyelesaian sengketa secara bilateral, yaitu satu per satu dengan negara pengklaim. Hal ini yang menyebabkan penyelesaian masalah menjadi berlarut-larut, di samping persoalan belum adanya CoC yang disebut sebelumnya.

Sengketa yang berlarut-larut di Laut China Selatan ini memang sudah saatnya untuk diakhiri dengan win-win solution yang bisa diterima oleh pihak yang bersengketa. ASEAN pada dasarnya mempunyai bargaining position yang cukup besar terhadap China untuk menyelesaikan masalah ini dalam kerangka ASEAN-China. Apalagi, China telah menandatangani TAC dan bergabung dalam EAS di mana ASEAN diharapkan menjadi leading dalam organisasi ini. Keberanian Filipina yang tetap membuka dan menggelar pertemuan terbatas pakar hukum dan kelautan dari 10 negara anggota ASEAN pada 22-23 September 2011 untuk pertama kalinya guna membahas isu sengketa wilayah di perairan Laut China Selatan, patut diacungi jempol. Filipina berani mengabaikan keberatan China dan berharap pertemuan ini bisa menghasilkan titik berdiri bersama di antara negara ASEAN dan disusul dengan upaya ASEAN segera meminta pengakuan dari China (Kompas, 23 September 2011). Hanya ada dua prasyarat untuk mekanisme ini, yaitu keempat negara ASEAN yang mengklaim sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara multilateral dalam kerangka ASEAN dan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan dalam kebijakan yang terpadu; dan China dengan ikhlas hati mau menerima mekanisme ASEAN ini. Hal ini tentu menjadi poin yang ditunggu-tunggu dalam EAS akhir tahun ini dan menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia, di penghujung masa keketuaannya, untuk bisa memasukkan isu ini dalam agenda konferensi dan meletakkan landasan bagi penyelesaian masalah ini di masa mendatang. Tentunya sekaligus menjadi tonggak penting dalam dua dasawarsa hubungan ASEAN-China. (Lidya Christin Sinaga)