Politik Internasional

Indonesia di Ranah Dunia

Kategori: World Politics
Ditulis oleh Ratna Shofi Inayati Dilihat: 2389

Usai sudah pertemuan KTT ASEAN-19, 17-19 November 2011 di Bali. Perhelatan kali ini diselenggarakan oleh Indonesia yang tahun ini menjabat sebagai ketua ASEAN. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyukseskannya, diawali dengan KTT ASEAN-18 bulan Mei 2011 yang lalu. Tema ASEAN Community in a Global Community of Nations kemudian diusung menjadi suatu Deklarasi pada KTT 19 sebagai Bali Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations (Bali Concord III).


Di samping itu telah dihasilkan sembilan capaian utama yang mencakup bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya sebagai hasil dari pertemuan-pertemuan puncak KTT ASEAN, ASEAN+, ASEAN-East Asia Summit, dan KTT PBBASEAN (KTT ASEAN dan KTTKTT terkait) yang telah dibahas dan diputuskan oleh para pemimpin yang mewakili 18 negara dari ASEAN dan Mitra Dialog ASEAN di Bali. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah makna capaian yang telah dihasilkan dalam KTT ASEAN terhadap Indonesia?


Capaian-capaian

Harus diakui Indonesia telah sukses sebagai Ketua ASEAN tahun ini, seperti berperan penting dalam penyelesaian konflik Thailand-Kamboja dan kesepahaman COC di Laut Cina Selatan bagi negara-negara yang terlibat termasuk Cina. Juga telah disepakati tentang Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ). ASEAN akan terus mendorong li ma negara pemilik senjata nuklir utama dunia (Amerika Serikat, Cina, Rusia, Inggris, dan Prancis/ P5) menghormati dan mendukung proses aksesi Protokol Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ).


Di bidang ekonomi, Indonesia perlu meningkatkan negosiasi dalam skema perdagangan bebas (FTA) dengan ASEAN+3 (Jepang, Cina, dan Korea Selatan), dan ASEAN+1, seperti misalnya Singa pura dan Filipina telah menyelesaikan negosiasi FTA dengan Jepang, disusul kemudian Thailand dan Malaysia. Indonesia dan Jepang pada akhirnya mencapai kesepakatan pula di bidang perdagangan. Demikian pula dengan Cina, Indonesia telah mencapai kesepakatan kerja sama FTA.


Indonesia memang bukan pelopor dalam pembentukan FTA. Hal ini karena pemerintah belum merumuskan kebijakan perdagangan yang komprehensif, termasuk peran ASEAN dan FTA. Indonesia juga belum mempunyai kemampuan yang cukup untuk bernegosiasi, apalagi dengan beberapa negara sekaligus. Tetapi, Indonesia sebagai bagian dari ASEAN sudah terlibat dalam gelombang pembentukan FTA di kawasan Asia Ti mur dan Asia Pasifik.


Ketika Singapura memulai pembentukan FTA, bisa dimaklumi bahwa Indonesia tidak banyak memberikan perhatian dan reaksi. Tetapi kini, dengan keterlibatan Thailand, Malaysia, dan Filipina, memang tidak dapat dihindari bahwa Indonesia pun perlu mengikutinya. Sebab, bila tidak, produk ekspor Indonesia di pasar Cina, Jepang, Australia, dan Amerika Serikat akan mendapat perlakuan yang kurang menguntungkan. Pada hakikatnya, FTA menciptakan diskriminasi dalam perdagangan internasional (Hadisoesastro, 2004). Dalam bernegosiasi, sejauh ini Indonesia berada di belakang dan bahkan ada kesan Indonesia bersembunyi di antara negara ASEAN lainnya untuk menutupi ketidaksiapannya.

Negara-negara ASEAN perlu meningkatkan kerja sama untuk memperkuat daya saing kawasan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidupnya melalui kerja sama pendidikan dan kebuda yaan. Sebagian besar masyarakat ASEAN merupakan korban kebijakan elite di ketiga pilar ASEAN (politik, ekonomi, dan sosial-budaya). Masyarakat menjadi kelompok marjinal sebagai korban dampak kesepakatan per dagangan bebas (FTA) yang sangat propasar.


Di samping itu terjadi pula ketimpangan pembangunan, pengangguran, dan kemiskinan. Apalagi, dalam KTT ASEAN ini tidak dikeluarkan Deklarasi HAM ASEAN yang diharapkan menjadi payung bagi Badan HAM ASEAN (AICHR) sesuai dengan Piagam ASEAN untuk melindungi masya rakat. HAM di Asia Tenggara masih dipengaruhi oleh sistem politik dan nilai-nilai yang berkembang di suatu negara. Hal itu menunjukkan bahwa HAM belum dilihat sebagai nilai yang universal.


Kalau masyarakat ASEAN belum menjadi pusat pembangunan, maka organisasi tersebut akan tetap menjadi organisasi elitis karena proses pembangunan ASEAN tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara substansial. ASEAN Community 2015 bertujuan untuk mencapai ASEAN Community Building dengan melindungi masyarakat (peoplecenteredness). Kalau demikian kon disinya, maka cita-cita Indonesia untuk membawa ASEAN Community ke dalam global community of nations yang sudah dituangkan dalam deklarasi Bali Concord III akan memerlukan jalan panjang.


Peran global

Sepekan sebelum KTT ASEAN, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2011 di Honolulu, Hawai, Amerika Serikat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditunjuk sebagai lead speaker dalam pembahasan soal energi. SBY telah berdialog bersama Perdana Menteri Jepang, Kanada, dan Singapura.


APEC, sebagai salah satu forum kerja sama ekonomi di kawasan Asia-Pasifik, menjadikan isu integrasi ekonomi kawasan sebagai salah satu agenda utama. Pertemuan APEC Economic Leaders Meeting (AELM) pada 2010 telah menyepakati Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP) sebagai salah satu opsi integrasi ekonomi kawasan. Pembentukan FTAAP akan dilakukan di luar APEC, sedangkan APEC akan ber peran sebagai inkubator dalam pembentukan FTAAP.


Selanjutnya, APEC juga telah membahas opsi-opsi pathway pembentukan FTAAP yang di antaranya dapat dilakukan melalui Trans-Pacific Partnership (TPP). TPP telah menjadi euforia pembahasan APEC dalam dua tahun terakhir. TPP yang sebelumnya di kenal sebagai Pacific 4 (Singapura, Brunei Darussalam, Cile, dan Selandia Baru) kini semakin menarik perhatian berbagai negara di kawasan sejalan dengan bergabungnya beberapa anggota APEC lainnya, seperti AS, Australia, Peru, Vietnam, dan Malaysia.


Bahkan, sejumlah anggota APEC lainnya, seperti Jepang, Filipina, dan Kanada juga akan bergabung. Dapat dibayangkan bahwa jika blok ini terbentuk, dipastikan TPP akan memilki leverage yang cukup diperhitungkan dalam proses pembentukan arsitek tur regional dan global. Indonesia belum ingin bergabung dalam TPP, tetapi Indonesia perlu un tuk mengikuti terus perkembangan TPP, mengingat kecenderungan semakin banyaknya negara.

Di samping KTT APEC, tahun ini juga berlangsung KTT G-20 di Cannes Perancis yang telah memberikan apresiasi pada Indonesia menjadi salah satu dari enam negara yang ekonominya di pandang baik dalam draf rencana aksi KTT G-20. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menga takan, sejumlah langkah ekonomi yang dilakukan Indonesia untuk bertahan dan menghindari imbas krisis. Indonesia dianggap me miliki kebijakan yang tepat dengan pengurangan subsidi, namun menyubstitusinya dengan jaminan perlindungan sosial.

Pada tingkat global, Indonesia perlu secara konsisten terus memperjuangkan kepentingan nasional, regional, dan internasional di berbagai forum multilateral. Namun, pekerjaan rumah yang dihadapi Indonesia masihlah besar, seperti di bidang keamanan kawasan dan nasional. Dengan keterlibatan AS di EAS baru-baru ini, memberikan peluang bagi AS untuk lebih berpengaruh di kawasan Asia Timur.


Bersamaan dengan KTT ASEAN, Amerika Serikat menempatkan kekuatan militernya di Darwin Australia. Hal ini perlu diantisipasi oleh Indonesia apa maksud sesungguhnya di balik penempatan militer AS tersebut. Bagi kepentingan nasional hal ini tentunya meng kha watirkan karena apakah AS akan memengaruhi penyelesaian PT Freeport dan juga konflik di Papua?


Jadi, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, peran Indonesia di ASEAN, APEC, dan G20 sangat lah penting. Di Samping masalah keamanan Indonesia juga ha rus lebih fokus terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pasar yang besar dan sumber daya alam yang melimpah seharusnya Indonesia menangkap peluang dari kerja sama regional dan global.


Inilah momen yang tepat bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saingnya menghadapi perdagangan bebas. Jangan sampai Indonesia hanya sebagai pasar negara-negara lain. Sudah saatnya pemerintah untuk berbenah diri. Hal ini memerlukan pembenahan birokrasi, pemberantasan korupsi secara tepat, peraturan hukum yang jelas, dan penegakan hukum secara adil dan transparan.

 

Sumber: http://republika.co.id:8080/koran/0/148306/Indonesia_di_Ranah_Dunia