Politik Internasional

Garis Awal Jalan Demokrasi Myanmar

Kategori: World Politics
Ditulis oleh Khanisa Krisman Dilihat: 6558

Perubahan politik yang terjadi di Myanmar sejauh ini membuahkan hasil yang diapresiasi positif oleh dunia internasional. Walaupun Pemilu 2010 yang dimenangkan oleh Union Solidarity and Development Party (USDP) mendapat protes dari partai oposisi, National League for Democracy (NLD), namun dibawah pemerintahan Thein Sein yang diangkat menjadi Presiden paska kemenangan pemilu 2010, perubahan-perubahan besar terus terjadi mulai dari pembebasan tahanan politik, termasuk pemimpin oposisi, Aung San Suu Kyi, hingga pembukaan diri Myanmar pada dunia internasional yang salah satunya ditandai dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hilarry Clinton, pada Desember 2011 lalu. Hal terbaru dalam transisi politik tersebut adalah kemenangan besar NLD pada pemilu sela yang diadakan bulan Maret 2012 sebagai kemajuan besar yang akan membawa Myanmar ke era kebebasan yang telah lama diharapkan. Tulisan ini akan membahas perubahan-perubahan yang terjadi di Myanmar, dampaknya pada peta perpolitikan di kawasan Asia Tenggara, khususnya yang berkenaan dengan ASEAN sebagai organisasi regional yang juga ikut mengawal proses tersebut. 

Terselenggaranya pemilu 2010 di Myanmar tidak serta merta memberikan ruang pada transformasi demokrasi yang terjadi di negara tersebut. ASEAN dan PBB merupakan dua pihak eksternal yang memandang positif pada pemilu yang digelar di Myanmar, namun demikian, berbeda dengan pihak oposisi, sejumlah negara Barat, Uni Eropa, dan kelompok pendukung HAM dan demokrasi, yang merasa skeptis pada hal tersebut (Tin Maung Maung Than, 2010). Fenomena tersebut merupakan hal yang wajar, karena Myanmar yang telah berada dibawah kekuasaan militer sejak tahun 1962 dan sempat mengalami pemilu yang dibatalkan tahun 1990 ketika rezim militer menolak hasil pemilu yang dimenangkan oleh NLD. Dalam pemilu 2010 pun pergolakan tetap terjadi karena pihak oposisi dan pengamat politik menyatakan bahwa kecurangan masih terjadi, dimana dalam pemilu tersebut, USDP memenangkan kursi terbanyak sejumlah 883 dari 1.154 kursi di Parlemen (Berita Irrawaddy, 18 November 2010). 

Sikap skeptis yang dibangun oleh pihak-pihak yang tidak mempercayai pemilu 2010 berdasarkan pada alasan yang melatarbelakangi penyelenggaraan pemilu tersebut, yang tidak sepenuhnya berdasarkan atas upaya penegakan demokrasi di Myanmar. Selama ini, Myanmar merupakan negara dengan rezim militer yang seharusnya tidak mengkhawatirkan adanya kebebasan dalam masyarakatnya, yang diredam melalui berbagai bentuk represi dan penekanan di dalam negeri. Pemilu 2010 sendiri dipicu oleh keinginan rezim militer untuk meredam aksi minoritas yang selama ini selalu menjadi masalah yang ditambah adanya 17 gencatan senjata antara rezim militer dan kelompok militer dari etnis minoritas (Steinberg, 2010). Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, memiliki tujuh etnis minoritas yaitu Shan, Karen, Kayah, Chin, Kachin, Mon, dan Rakhine, tersebar di berbagai penjuru Myanmar khususnya di wilayah perbatasan. Penduduk minoritas ini juga hidup dibawah represi rezim militer dan perbedaan internal mereka juga sering menyebabkan gesekan antar mereka sendiri. Maka tidak mengherankan apabila rezim militer menyatakan perlu untuk mengakomodasi kepentingan kelompok minoritas tersebut. 

Terlepas dari pergolakan dan alasan diadakannya pemilu 2010, pembebasan Aung San Suu Kyi dari tahanan rumah tanggal 13 November 2010 lalu, telah membawa semangat baru bagi tumbuhnya demokrasi di Myanmar. Aung San Suu Kyi yang telah menjadi tahanan rumah sejak tahun 1989 merupakan tokoh penting dalam pertumbuhan demokrasi di Myanmar, yang juga putri Jenderal Aung San, tokoh pejuang kemerdekaan Myanmar dari kolonial Inggris. Pembebasan Aung San Suu Kyi, yang pernah mendapatkan Nobel Perdamaian 1991, juga sangat diapresiasi oleh dunia internasional, melalui kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, ke Myanmar bulan Desember 2010 lalu yang secara khusus melakukan pertemuan dan pembicaraan dengan Aung San Suu Kyi. Salah satu pokok pembicaraan antara keduanya mengenai situasi politik di Myanmar dimana Clinton menyatakan dukungannya kepada Suu Kyi untuk kembali ke ranah politik Myanmar dengan mengikuti pemilu Parlemen. 

Kunjungan Clinton, selain diisi dengan pertemuan dengan Suu Kyi, dengan mencantumkan agenda pertemuan dengan Presiden Myanmar, Thein Sein, dan anggota Parlemen Myanmar, yang menjadi catatan sejarah tersendiri, karena kunjungan Menlu Amerika Serikat ke Myanmar terakhir tahun 1955 oleh John Foster Dulles. Para pengamat politik memahami kunjungan Clinton ke Myanmar sebagai upaya mempererat hubungan antara Amerika Serikat dengan Myanmar karena selama ini Myanmar dikenal memiliki hubungan erat dan strategis dengan China. Sejak meningkatkan posisi China sebagai kekuatan ekonomi dan militer dalam politik internasional, membuat Amerika Serikat dibawah Obama, memfokuskan hegemoni di kawasan Asia Pasifik, agar kawasan tersebut tidak sepenuhnya dikuasai oleh Beijing. Pemilu 2010 di Myanmar menjadi momentum bagi Amerika Serikat untuk merepresentasikan diri di kawasan Asia Pasifik dengan memberikan dukungan bagi transisi demokrasi di Myanmar dengan merangkul junta militer Myanmar yang selama ini dikenal dekat dengan China. 

Bagi Myanmar, kunjungan Clinto membawa arti besar bagi proses terbukanya Myanmar terhadap politik internasional karena selama ini Myanmar selalu menutup diri terhadap kunjungan asing. Beberapa tahun yang lalu proses terbukanya Myanmar terhadap politik internasional merupakan hal yang tidak mungkin terjadi karena dengan terjadinya bencana cyclone Nargis tahun 2008 yang menewaskan 138.000 orang dan menghancurkan Delta Irrawady yang merupakan ladang padi terbesar di Myanmar pun, tetap membuat rezim militer tidak menerima bantuan asing. 

Mengingat besarnya bencana tersebut dan sebaliknya apa yang dilakukan Myanmar dalam pemilu 2012 dengan mengijinkan pengamat asing masuk dan mengikuti secara langsung proses pemilu di negara tersebut, menjadi pertanda yang sangat signifikan bagi transisi demokrasi di negara tersebut. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh negara-negara yang selama ini mengkhawatirkan kondisi politik di Myanmar dengan turut ambil bagian termasuk Indonesia, melalui Duat Besar Indonesia untuk Myanmar, Sebastianus Sumarsono, untuk mengamati secara langsung pemilu 2012 untuk memilih anggota Parlemen di negara tersebut (Kompas, 31 Maret 2012). 

Langkah penting dalam pembukaan Myanmar terhadap politik internasional dilakukan pada awal tahun 2012 melalui pembebasan sejumlah 651 tahanan politik yang terdiri atas pelajar, pemimpin minoritas, pejuang demokrasi, dan tahanan lainnya, yang telah dipenjara sejak tahun 2004 (The Telegraph, 13 Januari 2012). Pembebasan sejumlah tahanan politik ini mengobati kekecewaan para aktifis politik yang tidak puas atas amnesty yang diberikan terhadap 32 tahanan politik yang diberikan pada saat hari kemerdekaan Myanmar beberapa hari sebelumnya (BBC, 3 Januari 2012). 

Pembebasan para tahanan politik semakin memantabkan langkah Myanmar untuk melakukan transisi demokrasi. Selama ini, Myanmar, dibawah kekuasaan junta militer selalu menggunakan kekerasan dalam menangani setiap upaya yang berusaha menggoyang kekuasaan, bahkan hal tersebut dilakukan tanpa mempedulikan siapa pun yang menjadi lawannya termasuk kalangan pendeta Buddha. Sikap keras Myanmar ini dikecam oleh masyarakat internasional pasca terjadinya Saffron Revolution tahun 2007, suatu aksi anti pemerintah yang digalang oleh kelompok pendeta Buddha yang menyebabkan delapan orang tewas serta 300 pendeta dan demonstrans yang ditangkap melalui aksi represif junta militer. 

Beberapa perubahan yang dilakukan Myanmar menunjukkan bahwa junta militer yang berkuasa menunjukkan upaya untuk melakukan perubahan politik domestik. Myanmar mengharapkan hasil dari perubahan tersebut melalui dihentikannya sanksi Amerika Serikat dan Uni Eropa yang selama ini menjadi hambatan bagi Myanmar untuk melakukan kontak dengan masyarakat internasional. Sanksi Amerika Serikat berupa berbagai bentuk larangan seperti embargo senjata, investasi di Myanmar, layanan keuangan, dan sebagian produk impor Myanmar, sedangkan sanksi Uni Eropa berupa berbagai bentuk larangan termasuk ekspor senjata, investasi ke Myanmar, pembatasan visa ke Myanmar, pembekuan aset para pemangku kekuasaan di Myanmar termasuk eksport batu mulia, kayu, dan logam. Selain Amerika Serikat dan Uni Eropa, Kanada dan Australia juga memberlakukan sejumlah sanksi terhadap Myanmar namun belum ada tindak lanjut untuk menghapus sanksi tersebut sebagai implikasi dari diberlakukannya transisi demokrasi di Myanmar (BBC, 5 April 2012). 

Hal lain yang menanti Myanmar adalah Keketuaan ASEAN 2014 dimana Myanmar harus menjabat sebagai negara sentral yang akan menjadi pusat kegiatan ASEAN pada tahun yang sama yang berupa pertemuan tahunan, pertemuan tingkat menteri, dan pertemuan tinggi lainnya. Walaupun Amerika Serikat meragukan pemberian giliran Keketuaan ASEAN 2014 kepada Myanmar, namun Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, menyatakan bahwa pemberian jabatan Keketuaan ASEAN 2014 ke Myanmar justru akan menjaga momentum demokrasi yang sedang dirintis di negara tersebut agar tetap berjalan dan negara-negara ASEAN dapat memberikan perhatian lebih untuk mengawasi proses tersebut (Jakarta Post, 18 November 2011). Keketuaan ASEAN 2014 merupakan masa keketuaan yang krusial karena tahun 2015 ASEAN akan mencanangkan era ASEAN Community dimana Keketuaan Myanmar 2014 harus dapat menjamin langkah-langkah tersebut dan mendukung langkah-langkah yang sudah dilakukan keketuaan sebelumnya guna menjamin terwujudnya ASEAN Community 2015. Apabila Myanmar berhasil melakukan langkah tersebut, dan bahkan membuat terobosan baru, maka akan memberikan kredibilitas politik yang tinggi untuk memperkuat posisi Myanmar di ASEAN dan internasional. 

Maka menjadi tidak mengherankan apabila banyak pihak yang menanti langkah selanjutnya dari Myanmar pasca kemenangan NLD. Pemerintah Myanmar sendiri telah secara resmi mengumumkan kemenangan partai NLD atas 40 dari 45 kursi yang diperebutkan (WSJ, 2 April 2012). Pengakuan pemerintah ini menghapuskan ketegangan atas terulangnya sejarah tahun 1990 dimana junta militer tidak mengakui hasil pemilu yang sudah dilaksanakan. Namun demikian, terdapat beberapa pekerjaan rumah lain yang harus dilakukan oleh ASEAN termasuk  membenahi masalah pelanggaran HAM, memberikan porsi yang seimbang bagi sipil dan militer untuk melanggengkan pemerintahan sipil yang stabil, menangani konflik dengan kelompok etnis, mempersiapkan infrastruktur untuk investasi yang akan masuk paska reformasi kebijakan mata uang, dan mengatasi kemiskinan yang hingga kini masih menjadi masalah di ASEAN, yang merupakan salah satu negara dengan tingkat kemiskinan yang tertinggi di kawasan tersebut. (Khanisa Krisman)