Politik Internasional

Merajut Hubungan RI-Timor Leste dengan Perjanjian Perbatasan

Kategori: World Politics
Ditulis oleh Ganewati Wuryandari Dilihat: 4228
Tidak ada yang meragukan hubungan Indonesia-Timor Leste saat ini yang sudah sedemikian baik. Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kedua kalinya pada Mei 2012 setelah yang pertama dilakukan pada tahun 2005 memberikan bukti tersebut. Kehangatan hubungan kedua negara juga semakin diperkuat dengan ditandatanganinya perjanjian perbatasan darat, setelah tujuh tahun kedua negara menandatangani Provisional Agreement pada 5 April 2005.

Melalui perjanjian perbatasan tersebut, kedua negara pada intinya menyepakati 907 koordinat titik-titik batas darat atau sekitar 96% dari panjang total garis batas. Garis batas darat tersebut ada di sektor Timur (Kabupaten Belu) yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro sepanjang 149,1 km dan di sektor Barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara) yang berbatasan langsung dengan wilayah enclave Oecusse sepanjang 119,7 km.

Kesepakatan di atas sesungguhnya juga sudah tertuang dalam Provisional Agreement 2005. Perbedaannya dengan perjanjian perbatasan saat ini adalah kedua negara sepakat untuk membuka seluruh sembilan pintu keluar-masuk untuk lalu lintas orang dan barang dari yang hanya empat buah efektif saat ini yaitu di Mota Ain, Motamasin, Napan dan Wini. Kesembilan pintu perbatasan tersebut adalah empat di Kabupaten Belu (Mota’ain, Metamauk, Haekesak, Haumusu), empat di Kabupaten Timor Tengah Utara (Napan, Wini, Laktutut, Haumenimau), dan satu di Kabupaten Kupang (Oepoli).

Penandatanganan perjanjian perbatasan di atas mengindikasikan adanya hubungan yang semakin menguat antara Indonesia-Timor Leste. Hubungan kelam pada masa lalu menjadi lubang hitam yang tidak perlu diungkit-ungkit kembali karena hubungan baik kedua negara saat ini menjadi tuntutan zaman. Mau tidak mau, suka tidak suka, kedua negara saling bertetangga dan saling membutuhkan. Apa yang terjadi di negara sebelah akan secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada negara tetangganya. Terlebih ketika kedua negara memiliki batas wilayah darat dan laut yang langsung berhubungan dengan masyarakat perbatasan yang memiliki karakteristik khusus yaitu sosial budaya yang sama melalui proses kawin mawin.

Dengan latar belakang tersebut, ketidakjelasan perbatasan darat antara kedua negara selama ini telah menimbulkan sejumlah persoalan di perbatasan seperti pelintas batas ilegal, penyelundupan BBM, perdagangan sapi gelap, perdagangan ilegal, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan ilegal tersebut selama ini juga dimudahkan dengan terbatasnya pintu masuk pintu keluar legal yang hanya beroperasi empat buah sementara topografi perbatasan yang berbukit-bukit memungkinkan arus barang dan orang secara ilegal melalui perbatasan.

Dengan dibukanya sembilan pintu masuk dan pintu keluar di perbatasan tentu akan memberikan manfaat positif, yang tidak saja memudahkan kontrol atas arus barang dan orang yang keluar masuk di perbatasan kedua negara, melainkan juga akan memacu kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Kemudahan mobilitas barang dan orang juga semakin dimudahkan di mana sejak 2010 telah diberlakukan Pas Lintas Batas untuk masyarakat yang tinggal di perbatasan.

Namun apa yang sudah dicapai melalui perjanjian perbatasan belum secara keseluruhan menyelesaikan persoalan yang ada di perbatasan ke dua negara. Perjanjian tersebut baru menyelesaikan 96% perbatasan darat kedua negara, sehingga Indonesia-Timor Leste masih harus menyelesaikan sisa 4 % batas darat mereka, yang antara lain yang terletak di tiga segmen utama yaitu di Noel Besi, Manusasi, dan Memo/Mota Malibaka. Ketidakjelasan dan ketidaktegasan batas darat di segmen-segmen tersebut menjadi potensi ancaman keamanan yang akan terus berlangsung di perbatasan kedua negara. Ketidakjelasan garis batas selama ini telah terbukti memunculkan adanya tumpang tindih klaim atas wilayah perbatasan tersebut, yang tidak jarang meletupkan konflik kekerasan yang melibatkan warga dan aparat keamanan ke dua negara. Penyelesaian secara tuntas perbatasan darat Indonesia-Timor Leste juga merupakan keharusan sebagai langkah lanjut untuk penentuan batas laut kedua negara yang sama sekali belum dibahas.

Hal lain yang masih membutuhkan perhatian sebagai tindak lanjut dari kesepakatan perjanjian perbatasan tersebut adalah kedua negara perlu membuat aturan yang mengatur pergerakan barang dan orang, antara lain jenis-jenis barang yang diperdagangkan, yang diutamakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari, jenis barang yang tidak boleh diperdagangkan, volume barang yang diijinkan, batasan frekuensi pelaku perdagangan dalam sehari, mekanisme perdagangan, dan penetapan titik lokasi pasar tradisional.

Hal-hal tersebut perlu diatur sehingga kedua negara memperoleh manfaat yang optimal dengan dibukanya sembilan pintu masuk dan pintu keluar di kawasan perbatasan sehingga tidak merugikan kepentingan salah satu pihak. Ikatan sosial budaya, psikologis, dan historis antara Indonesia-Timor Leste diharapkan bisa menjadi modal untuk meningkatkan hubungan kedua negara dalam dunia yang berpacu demikian pesat. (Ganewati Wuryandari)