Politik Internasional

Prospek Hubungan As-Indonesia Pasca Kunjungan Hillary

Kategori: World Politics
Ditulis oleh Ganewati Wuryandari Dilihat: 32164

Kunjungan Hillary Rodham Clinton selama dua hari lalu di Indonesia merupakan kunjungannya yang kedua.  Hanya saja kunjungan ini jelas memberikan makna berbeda. Posisi Hillary tidak lagi seperti tahun 1994 sebagai Ibu Negara yang mendampingi suaminya Presiden AS Bill Clinton menghadiri pertemuan APEC. Saat ini, Hilary adalah  Menteri Luar Negeri AS di bawah pemerintahan baru Presiden AS Barrack Husein Obama.

Kunjungan seorang Menlu AS ke Indonesia sesungguhnya juga bukan hal yang luar biasa. Bahkan ketika Presiden George Bush masih berkuasa, Menlu Condokeezza Rice sering bertandang ke Jakarta. Namun demikian, kunjungan Menlu AS Hillary kali ini memiliki makna yang lebih luas tidak sekedar sebagai kunjungan tamu biasa.

Kunjungan ini secara simbolik dapat dimaknai sebagai penegasan arti penting Asia secara umum dan Indonesia secara khusus bagi AS di bawah pemerintahan Presiden Barrack Obama. Indonesia merupakan negara kedua setelah Jepang yang dikunjungi sebagai Menlu dalam lawatannya ke beberapa negara di Asia lainnya, yaitu China dan Korea Selatan.

Apa yang dilakukan oleh Hillary memang memecah tradisi politik luar negeri AS. Sejak tahun 1989, misalnya, lawatan perdana seorang Menlu AS adalah ke negara-negara Eropa dan Timur Tengah. James Baker III yang menjabat Menlu tahun 1989 ketika Bush senior berkuasa memilih berkunjung ke Kanada dan Eropa Barat, Menlu Warren Christopher (1993) pada masa Bill Clinton ke negara-negara Timur Tengah dan Madeleine Albright (1997) masih pada era Clinton ke Eropa Barat. Sementara Menlu Collin Powel (2001) dan Condokeezza Rice (2005) pada masa Presiden George Bush, masing-masing ke Timur Tengah (Mesir, Arab Saudi, Irael, Gaza, Tepi Barat dan Jordania) dan Eropa (Inggris, Jerman, Polandia) serta Timur Tengah.

Gambaran ini memperlihatkan bahwa apa yang dilakukan oleh Hillary adalah menabrak tradisi di dalam politik luar negeri. Pilihan pertama lawatannya ke Asia lebih dulu menyiratkan pergeseran dalam kebijakan luar negeri AS. Pemerintah baru AS akan memberikan perhatiannya terhadap kawasan yang selama ini nampak sebagai “forgotten region”. Namun demikian, ini serta merta berarti bahwa AS akan meninggalkan sekutu lamanya  negara-negara di kawasan Eropa. Ini terlihat secara simbolik dari kunjungan Wakil Presiden AS Joe Biden ke kawasan tersebut pada awal Februari 2009. Yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Obama saat ini sesungguhnya lebih merupakan “politik penyeimbangan”, yaitu kebijakan luar negeri AS yang dibangun atas dua pilar: tetap mempertahankan sekutu lama dan membangun kemitraan strategis baru dengan negara-negara di Asia.

Perubahan arah kebijakan politik luar negeri AS ini memang merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat tertunda. Ibarat sebagai sebuah karet yang sangat lentur, politik luar negeri suatu negara agar dapat efektif harus selalu melakukan penyesuaian dan adaptasi terhadap berbagai perkembangan dan perubahan lingkungan strategisnya. Kawasan Asia yang tengah berkembang pesat, baik dalam pertumbuhan ekonomi dan politik mau tidak mau harus mengubah arah kebijakan AS terhadap kawasan ini. Apalagi di tengah kemerosotan AS, telah bermunculan kekuatan-kekuatan baru di Asia seperti China dan India. China dan India dengan kekuatan ekonominya membangun kekuatan militer yang semakin besar akan menjadi dua negara yang semakin diperhatikan, meskipun Jepang tetap menjadi penjuru kebijakan luar negeri AS.

AS menyadari konsekwensi politik pembiaran di kawasan semasa pemerintahan sebelumnya dan menyadari sudah saatnya reorientasi politik luar negeri AS. Perubahan paradigma ini penting agar tidak semakin kehilangan pengaruh di kawasan. Selain itu, pada situasi krisis ekonomi yang dihadapi saat ini AS juga membutuhkan kawasan ini untuk pemulihan ekonominya. Pangsa pasar yang sangat besar di kawasan dapat menjadi bumper bagi masalah akut perekonomiannya.  

Dalam konteks inilah, Indonesia dilihat oleh AS sebagai negara yang memiliki posisi penting. Pertama, fakta yang tak terbantahkan adalah Indonesia menduduki peringkat ke empat di dunia dalam hal jumlah penduduknya yang hampir mencapai 300 juta jiwa dan potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa. Kedua, kepimpinan Indonesia dalam berbagai forum kerjasama regional di kawasan, seperti ASEAN, diharapkan dapat sebagai kekuatan penyeimbang (balancer) terhadap kemunculan kekuatan-kekuatan baru seperti China dan India di kawasan. Ketiga, diyakini oleh sebagian kalangan bahwa lawatan Hillary lalu merupakan bagian dari tekad pemerintahan Presiden Obama untuk memperbaiki citra dan meningkatkan hubungannya dengan negara-negara Muslim di dunia. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak dan secara bersamaan menganut sistim demokrasi dalam pemerintahannya jelas diakui potensinya oleh AS. Dengan posisinya tersebut, Indonesia diharapkan dapat mampu memainkan peran yang semakin besar bersama-sama AS dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah. Pada sisi lain, AS juga memiliki kepentingan yang berhasil atas berjalannya demokrasi dan pembangunan di Indonesia yang diharapkan dapat menjadi model pembangunan bagi negara-negara Muslim lainnya. Harapan ini tentu sejalan dengan nilai dasar yang dianut oleh AS, yaitu penyebaran nilai-nilai demokrasi di dunia, yang secara teoritik diyakini dapat menciptakan perdamaian dunia.

Sekarang semuanya terpulang kepada Indonesia untuk menyambut uluran tangan AS menyosong hubungan baru dengan pemerintahan Obama. AS sebagai negara adidaya tentu tetap penting bagi Indonesia. Dilihat dari perdagangan antarkedua negara, misalnya, mengalami kenaikan signifikan dari 18,5 milyar dollar (2007) menjadi 20,1 milyar dollar AS (Januari-November 2008). Hubungan yang terjaga baik dengan negara ini akan meminimalisir munculnya gangguan terhadap kepentingan nasional Indonesia. Namun demikian dalam membangun kerangka hubungan ke depan, sebaiknya tidak lagi didasarkan pada pola hubungan negara besar dan kecil dimana pihak AS yang nampaknya selama ini memainkan irama gendang. Indonesia harus mampu sebagai subyek dalam kemitraan yang strategis, yang didasari pada kesetaraan dan kepentingan bersama.

Peluang untuk membangun kemitraan yang strategis tersebut bukan hal yang tidak mungkin. Modalitas yang dimiliki sebagai sama-sama negara demokrasi menjadi faktor perekat dalam kerangka hubungan baru yang dibangun. Melalui modalitas ini diharapkan dapat melaksanakan kedaulatan pemerintahan dengan sepenuh-penuhnya tanpa adanya upaya yang didekte ataupun ‘diobok-obok’ dalam melaksanakan kebijakan. AS adalah negara adidaya yang dengan segala cara akan terus berusaha melanggengkan dominasi pengaruhnya di penjuru dunia, termasuk di Indonesia, demi meraih kepentingan ekonomi dan politiknya. Strateginya untuk mencapai tujuan tersebut dapat bermacam-macam. Bila sebelumnya pada masa pemerintahan George Bush lebih menekankan pada hard power, sekarang di masa pemerintahan Obama sekarang dibahasakan oleh Menlu Hillary Clinton dengan istilah smart power, yang diantaranya terdiri dari diplomasi ekonomi, militer, politik, hukum dan pendekatan budaya. (Ganewati Wuryandari)