• Home
  • Tentang P2P
    • Peta Lokasi P2P
    • Division
      • In memoriam
      • Purnabakti
      • Dokumentasi dan Informasi
      • Administrative
      • International Political Studies
      • National Political Studies
      • Local Political Studies
    • Structure of Organization
      • Struktur Tim Redaksi Website
      • Struktur Organisasi P2P
    • Visi & Misi
    • History
  • Kolom
    • Kolom 1
      • Tinjauan Buku
      • Politik Lokal
      • Papua
      • Politik Internasional
    • Kolom 2
      • Politik Nasional
      • Perbatasan
  • Kerjasama
  • Kegiatan
    • ICWG LIPI 2018
      • ICWG LIPI 2018
    • Tahun 2013
    • Tahun 2012
    • Tahun 2011
    • Tahun 2010
    • Tahun 2009
    • Tahun 2008
    • Tahun 2007
    • Pengadaan Barang dan Jasa
    • Tahun 2014
    • Tahun 2015
    • Tahun 2016
    • Tahun 2017
    • Tahun 2018
    • Tahun 2019
    • Tahun 2020
    • Dialogue Series Maritime
      • National Seminar on Maritime Diplomacy
      • National Seminar on Maritime Border Resource Management
      • National Seminar on Regional Maritime Security
  • Publikasi
  • Galeri
    • Video
    • Foto
  • Download
Minggu, 5 April 2020 19:19:36

Artikel Populer

Dilema Penyelesaian Kasus HAM di Tengah Postur Kabinet yang Sarat Aktor Keamanan

Menakar Kemungkinan Terwujudnya Agenda Perubahan Kelima UUD 1945

Welcoming Parliamentary Election in the Republic of Uzbekistan: Brief Comparison of Indonesia and Uzbekistan Electoral Formula

Menghidupkan Kembali GBHN, Mungkinkah?

Polemik Perubahan Kebijakan Amerika Serikat dalam Kesepakatan The Joint Comprehensvie Plan of Action (JCPOA) Nuklir Iran

Politik Lokal

Menyoal Moratorium Pemekaran Daerah

Kategori: Politik Lokal Dibuat: 17 September 2018
Ditulis oleh Dian Ratna Sari Dilihat: 5463
  • Cetak
  • E-mail
Menyoal Moratorium Pemekaran DaerahPro kontra kebijakan moratorium pemekaran daerah menjadi isu strategis yang masih terus digulirkan hingga saat ini. Presiden Jokowi masih belum akan mencabut moratorium tersebut di tahun 2019, demi membangun Indonesia sentris. Kebijakan moratorium merupakan imbas dari masifnya pemekaran daerah yang terjadi di era reformasi sejak…

Bima Mager: Gambaran Tata Kelola Pemerintahan yang Tidak Maksimal

Kategori: Politik Lokal Dibuat: 19 April 2018
Ditulis oleh Administrator Dilihat: 1543
  • Cetak
  • E-mail
Bima Mager: Gambaran Tata Kelola Pemerintahan yang Tidak MaksimalPada 9-15 April 2018, Tim Sumber Daya Alam Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) berkesempatan untuk mengunjungi Bima -sebuah kabupaten yang terletak di Pulau Sumbawa dan masuk dalam bagian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Tim berkesempatan mengunjungi kembali wilayah ini setelah kunjungan pertama…

Membakar adalah Melawan

Kategori: Politik Lokal Dibuat: 12 Mei 2017
Ditulis oleh Septi Satriani Dilihat: 2551
  • Cetak
  • E-mail
Membakar adalah Melawan   Foto di atas adalah foto yang kami ambil sesaat setelah Pak Hafrizal Ketua Serikat Nelayan Indonesia di Belawan Sumatera Utara pulang dari melaut. Dari hasil melaut selama tiga hari  Pak Hafrizal mampu memperoleh penghasilan sekitar 2 juta rupiah. Pak Hafrizal menuturkan bahwa penghasilan ini tergolong…

Kategorisasi dan Perilaku Nelayan Perairan Belawan

Kategori: Politik Lokal Dibuat: 05 Desember 2017
Ditulis oleh Agus Elya Imbiri Dilihat: 2704
  • Cetak
  • E-mail
Dalam kebijakan kelautan Indonesia tahun 2016-2019, pemerintah menghidupkan budaya maritim, mencanangkan tol laut guna mempermudah akses konektivitas antar daerah, mencegah pencurian ikan (illegal fising), memperkuat diplomasi maritim dan membangun kekuatan pertahanan maritim serta menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.[i]Seirama dengan ini, Tim Konflik Sumber…

Orang Betawi Sebagai Kelas Pekerja?

Kategori: Politik Lokal Dibuat: 23 Februari 2017
Ditulis oleh Wahyudi Akmaliah Dilihat: 4187
  • Cetak
  • E-mail
Anggapan yang selama ini muncul, orang betawi adalah tuan tanah dengan sejumlah rumah kontrakan yang dimilikinya. Asumsi ini bisa benar bila merujuk kepada orang-orang Betawi tahun 1970-1990-an. Seiring dengan tingginya kebutuhan hidup di Jakarta, ketidakmampuan untuk mendidik anak-anak mereka untuk masuk ke jenjang lebih tinggi,…

Artikel Selanjutnya...

  • Reclaiming Space in Paradise: Preliminary Note on the Benoa Bay Contention in Bali, Indonesia
  • Masalah Keamanan Pilkada Aceh 2017: Pengalaman dan Pembelajaran Pilkada Aceh 2006 dan 2012
  • Hubungan Kerjasama Pemerintah dengan Pihak Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia
  • Peran Leadership dalam Pembangunan Kota Berkelanjutan

Halaman 1 dari 7

  • Sebelum
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Berikut
  • Akhir
Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)
Gedung Widya Graha LIPI, Lantai III dan XI
Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav.10, Jakarta Selatan 12710
Telp: (021) 5251542 Ext: 2315 | Telp/Fax: (021) 5207118  
Email: politik@mail.lipi.go.id Copyright © 2020
Politik Lokal