Politik Lokal

Masalah Keamanan Pilkada Aceh 2017: Pengalaman dan Pembelajaran Pilkada Aceh 2006 dan 2012

Kategori: Politik Lokal
Ditulis oleh Sarah Nuraini Siregar Dilihat: 1130

Pengantar

Faktor keamanan di Aceh selalu menjadi topik hangat yang sering didiskusikan di banyak aspek. Hal ini disebabkan perjalanan masa lalu Aceh sebelum MoU Helsinki yang selalu sarat dengan konflik (vertikal) dengan berbagai isu di dalamnya termasuk masalah kekerasan. Ini tidak lain disebabkan ditetapkannya Aceh (saat itu) sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) pada masa Orde Baru sampai dengan kebijakan Darurat Militer untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Ketika bencana tsunami menimpa Aceh, titik balik pun terjadi di bumi Serambi Mekah ini. Baik pemerintah, GAM, masyarakat, termasuk dukungan internasional bersama-sama ingin mengeluarkan Aceh dari krisis akibat bencana tersebut dan membangun Aceh kembali. Karena itu, MoU Helsinki menjadi peristiwa penting bagi Aceh pada tanggal 15 Agustus 2005. MoU ini menjadi dasar bagi beberapa perubahan politik di Aceh, di mana salah satunya adalah perubahan pendekatan keamanan.

Berdasarkan kesepakatan dalam MoU Helsinki, terjadi pergeseran fungsi kepolisian dibandingkan sebelum MoU Helsinki. Fungsi polisi yang sebelumnya menjadi kekuatan militer atau unsur kombatan berangsur dikembalikan lagi pada fungsi keamanan. Konsekuensinya, pemerintah pusat harus menarik seluruh personil polisi non organik di Aceh sehingga menyebabkan penempatan personil polisi di Aceh adalah polisi organik. Dalam konteks ini, peran dan fungsi polisi lebih diarahkan kepada penegakan hukum dan menjaga keamanan masyarakat Aceh. Kekuatan militer (TNI) organik pun ditarik, dan kemudian amanat keamanan dikembalikan lagi kepada kepolisian. Atas dasar itulah, peran dan tanggung jawab polisi di Aceh dapat dikatakan relatif lebih besar dibandingkan dengan peran TNI.

Namun demikian, walau MoU Helsinki telah disepakati kedua belah pihak (Pemerintah RI dan GAM), harus diakui bahwa sampai saat ini dinamika sektor keamanan di Aceh akan selalu. Beberapa faktor penyebab yang banyak disorot oleh beberapa pengamat antara lain; masih beredarnya senjata-senjata ilegal pasca konflik, masuknya mantan kombatan ke dalam ranah politik sehingga isu yang diusung menjadi beragam di dalam masyarakat. Secara tidak langsung hal ini menyebabkan tari menarik kepentingan di mana unsur kekerasan (intimidasi) tidak dapat dihindari.

Selain itu, upaya penegakan hukum terhadap persoalan-persoalan keamanan yang dilakukan oleh mantan anggota GAM tidak jelas dan ambigu. Hal ini akan semakin jelas terlihat saat pertarungan Pilkada Aceh 2017. Dinamika kondisi keamanan diyakini mengalami peningkatan, sebab beberapa calon di tingkat kabupaten dan provinsi telah mendaftar, dan terdapat calon-calon mantan kombatan yang akan bersaing dalam kompetisi ini.[i] Oleh karena itu, uraian dalam tulisan ini akan mengkaji bagaimana masalah keamanan menjadi topik krusial dalam proses menuju Pilkada Aceh 2017 ini. Uraian ini akan membandingkan bagaimana tren masalah keamanan Pilkada Aceh sebelumnya (2006 dan 2012). Dengan perbandingan ini, diharapkan dapat menjadi evaluasi bersama bagaimana idealnya membaca masalah keamanan menjelang Pilkada Aceh 2017.

  

Pilkada Aceh 2006

Pilkada Aceh tahun 2006 merupakan peristiwa politik pertama yang cukup penting bagi Aceh pasca MoU Helsinki. Sebab, segala kesepakatan dan komitmen elit mantan kombatan dan pemerintah diuji dalam pelaksanaan pilkada ini. Salah satu komitmennya adalah bagaimana mengawal pelaksanaan pilkada ini agar berlangsung damai tanpa ada unsur kekerasan (baca: masalah keamanan) di dalamnya.

Untuk menjaga keamanan pada pelaksanaan pilkada ini, saat itu Kepolisian NAD membutuhkan penambahan anggotanya, termasuk bantuan dari TNI. Proses pengajuan ini sempat agak alot dengan AMM (Aceh Monitoring Mission), sebab AMM menilai bahwa pengamanan dapat dibantu (juga) dengan para mantan anggota GAM. Mereka khawatir jika TNI kembali dilibatkan, akan tercipta stigma bahwa terjadi gelar pasukan di mana ini akan melanggar ketentuan dalam MoU. Tetapi sebaliknya, pihak kepolisian tidak bisa menerima usulan AMM karena; pertama, tugas dan fungsi keamanan tidak dapat diberikan kepada pihak-pihak selain institusi keamanan negara. Kedua, akan melanggar konstitusi dan kebijakan penanganan yang diatur dalam UU.

Atas kedua alasan tersebut, akhirnya penambahan personil keamanan dapat disetujui, dan penanggung jawab utama tetap berada di tangan Polda NAD. Hal ini memang sesuai kesepakatan dalam MoU Helsinki di mana pengamanan pilkada adalah tanggung jawab kepolisian, dan secara perlahan peran TNI di Aceh mulai berkurang. Ketika menjelang pilkada, dibutuhkan pengamanan yang maksimal dan di sisi lain, jumlah personil kepolisian saat itu tidak memadai. Karena itu Polda NAD meminta bantuan kepada TNI, dan dari sini terlihat peran TNI di depan publik dengan mengemban tugas perbantuan.

Pada pilkada tahun 2006, kinerja kepolisian yang dibantu oleh TNI relatif baik dan diakui oleh banyak pihak. Kedua institusi keamanan ini dinilai dapat mengamankan proses pelaksanaan pilkada hingga dapat berjalan dengan sukses dan aman. Dari sini terlihat antara TNI dan Polri dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik. Beberapa kalangan juga memberikan apresiasinya pada penyelenggaraan pilkada ini. Mereka menilai kesuksesan dan keberhasilan terselenggaranya 20 pilkada di Aceh secara serentak pada bulan Desember 2006 yang berjalan dengan dengan damai, tertib, dan adil merupakan bukti bahwa masyarakat Aceh memiliki budaya luhur dan menjunjung tinggi perdamaian. Dunia internasional pun memuji keberhasilan Pilkada Aceh 2006.[ii]

 

Pilkada Aceh 2012

Pada pilkada tahun 2012, tren masalah keamanan mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2006. Bahkan persoalan keamanan ini sempat membuat pelaksanaan pilkada ditunda, yang rencananya dilaksanakan tanggal 16 Februari 2012, kemudian diundur dan baru bisa dilaksanakan pada tanggal 9 April 2012.

Sejak bulan Januari 2012, kondisi keamanan di Aceh dirasakan sangat tidak kondusif. Banyak peristiwa sekelompok orang tidak dikenal bersenjata melakukan penembakan kepada warga di sejumlah lokasi dan mengakibatkan enam orang tewas.[iii] Walaupun belum dapat dipastikan apakah penembakan tersebut terkait dengan pilkada, namun dampaknya sangat besar dalam menciptakan rasa ketakutan dalam masyarakat.

Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) juga menyesalkan peningkatan intensitas kekerasan tersebut, apalagi terjadi menjelang penyelenggaraan Pilkada. Fakta yang ditemukan adalah berbagai metode kekerasan antara lain: penyerangan fisik, penganiayaan, teror, intimidasi, dan perusakan alat-alat kampanye.[iv] Intimidasi secara umum juga dilakukan dalam bentuk menghalangi masyarakat datang ke lokasi kampanye, aksi pelemparan dan pembakaran mobil tim sukses, pemukulan, serta perusakan terhadap alat peraga kampanye. Situasi ini menunjukkan rendahnya jaminan keamanan bagi warga Aceh dan menjadi biaya politik tinggi yang harus dikeluarkan rakyat.

Peningkatan tren masalah keamanan pada pilkada ini memang beralasan. Apalagi, dari seluruh wilayah di Indonesia yang saat itu sedang melaksanakan pilkada, Pilkada Aceh yang dinilai paling rawan, karena selama proses pilkada sudah terjadi 57 kasus teror dan intimidasi. Data Panitia Pengawas Pilkada Aceh[v] menyebutkan sampai pada tanggal 1 April 2012, tercatat terjadi 57 kasus teror berupa intimidasi di seluruh Aceh dan semuanya terkait dengan pelaksanaan pilkada. Selain kasus intimidasi, Panwas juga menerima 37 laporan pelanggaran terkait pilkada yang terjadi di Aceh.

Oleh karena itu, dengan tren masalah keamanan yang semakin meningkat, Polri memutuskan menurunkan pasukan Densus 88 untuk mengamankan proses pilkada ini. Sebanyak 80 anggota korps Burung Hantu diturunkan untuk mengamankan pilkada dan menangkap pelaku teror intimidasi serta penembakan menjelang pemilihan gubernur tersebut. Pasukan ini berhasil menangkap pelaku yang diduga terlibat pada kasus peledakan bom di mana target bom ini adalah untuk menghancurkan konvoi kandidat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.[vi]

Pada saat pelaksanaan pencoblosan, total kekuatan personil yang diturunkan hampir mencapai 9000 aparat yang merupakan gabungan antara TNI dan Polri. Dengan demikian memang tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi keamanan di Aceh relatif lebih bergejolak pada tahun 2012, dengan puncak peristiwanya pada Pilkada Aceh. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada awalnya masalah keamanan ini dipicu oleh konflik antar-elit; yaitu perselisihan internal antara Irwandi Yusuf (gubernur terpilih tahun 2006) dengan Partai Aceh (didirikan oleh GAM).

  

Membaca (Masalah Keamanan) Pilkada Aceh 2017

Untuk Pilkada Aceh tahun 2017, terdapat sejumlah mantan elit GAM yang bersaing dalam pilkada ini. Setidaknya telah muncul enam paket calon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh di mana tiga di antaranya diusung oleh parpol, dan tiga lainnya maju melalui jalur independen. Selain itu, tiga calon merupakan mantan Gubernur, dua cagub lainnya adalah incumbent, dan satu calon merupakan mantan menteri pertahanan GAM, satu mantan koordinator GAM wilayah Barat Selatan, dan satu mantan Jubir GAM.[vii] Ini menunjukkan bahwa dalam kompetisi politik ini, mantan kombatan saling bersaing. Hal ini membuka kemungkinan terjadi pertarungan yang cukup sengit dan bisa saja melibatkan unsur kekerasan yang berdampak pada masalah keamanan.

Tampaknya persoalan keamanan sudah terjadi menjelang Pilkada Aceh. Sejumlah kasus kekerasan telah terjadi sepanjang proses Pilkada Aceh tahun 2017, seperti: penembakan posko calon bupati (Ridwan Abubakar) di Aceh Timur oleh OTK (Orang Tak Dikenal) pada tanggal 24 Agustus 2016; pengeroyokan Ketua PPS Aceh Timur oleh tim sukses bakal calon Bupati Aceh Timur; serta pemukulan anggota KIP Bener Meriah oleh Ketua KIP Bener Meriah tanggap 7 September 2016. Dari beberapa peristiwa ini terlihat bahwa masalah keamanan dapat menjadi persoalan di kemudian hari. Kekerasan akan memicu konflik di pilkada berikutnya dan akan terus berulang.[viii]

Kasus lainnya juga terjadi dalam monitoring media tahun 2016 yang dilakukan oleh Jaringan Survey Inisiatif (JSI)[ix] periode Juni-Agustus 2016. Tercatat telah terjadi beberapa kejadian kriminalitas, yang meliputi penembakan mobil Sdr. Ridwan, penembakan di kediaman Ridwan Abubakar, kasus pelemparan bom molotov, kasus penganiayaan Sdr. Hendri, dan kasus penusukan terhadap Sdr. Abdul Muthaleb. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar; dengan adanya kasus penembakan tadi, berarti masih ada senjata (ilegal) yang masih beredar di Aceh. Dugaan ini dilandasi perkiraan bahwa sejak pasca MoU Helsinki, jumlah pengumpulan senjata mantan GAM oleh Polri dan TNI masih di bawah jumlah pasukan GAM yang dulunya berkonflik.

Selain dugaan senjata ilegal yang masih beredar, tingginya angka pengangguran juga berkontribusi secara tidak langsung terhadap munculnya individu atau kelompok fanatik yang berakibat pada masalah keamanan. Keberadaan mereka berpotensi menciptakan aksi menghalalkan segala cara agar calon yang didukungnya menang. Dengan demikian persoalan-persoalan di atas berdampak besar pada gangguan keamanan menjelang Pilkada Aceh.

Oleh karena itu, saat Kapolda NAD dijabat oleh Brigjen (Pol) Rio Seprianda Djambak, ia langsung meminta penambahan personil kepada Kapolri dalam rangka pengamanan suksesi kepemimpinan (pilkada) di Aceh, dan kemudian Kapolri menyetujuinya. Pasukan keamanan yang dikirimkan adalah Pasukan Bantuan Kendali Operasi (BKO), yaitu prajurit Brimob sebanyak 1.900 personil.[x] Atas penambahan pasukan BKO ini menuai sejumlah sikap pro dan kontra.

Pihak yang pro dengan penambahan pasukan ini beralasan bahwa pilkada Aceh memang rawan intimidasi dan banyak terjadi kekerasan. Ditambah lagi pecahnya kekompakan para mantan kombatan GAM dalam memberikan dukungan terhadap kandidat. Ini akan menciptakan potensi gangguan keamanan di Aceh. Sedangkan pihak yang kontra, terutama disuarakan oleh Kontras. Mereka menilai langkah kepolisian menambah pasukan jelang pilkada adalah langkah kemunduran sebab saat ini kondisi keamanan Aceh sudah kondusif.[xi] Jika memang diperlukan upaya untuk mengatasi gangguan keamanan, semestinya upada preventif yang harus dikedepankan oleh kepolisian. Misalnya, polisi dapat masuk di forum-forum tingkatan gampong untuk mengurangi tingkat kriminalitas, lalu kemudian membuat penegasan bagaimana status keamanan Aceh. Jadi, tidak langsung menambah pasukan BKO di Aceh.

Alasan kepolisian sendiri dalam membentuk upaya penanganan keamanan karena dugaan bahwa masih banyak senjata yang beredar. Apalagi diakui oleh banyak pihak kalau persoalan jumlah senjata yang dikumpulkan masih menjadi masalah tersendiri yang belum tuntas diselesaikan pasca MoU Helsinki. Asumsi ini turut diperkuat oleh Sahlan Hanafiah.[xii] Tetapi bukan persoalan dugaan senjata ilegal yang masih beredar, melainkan ia menilai Polda Aceh sampai ke tingkat bawah belum benar-benar fokus pada upaya pengumpulan senjata ilegal pasca konflik. Padahal bercermin pada pengalaman sebelumnya, senjata ilegal adalah indikasi utama yang digunakan dan menjadi pemicu penembakan masyarakat sipil menjelang Pilkada 2012 lalu.

Selain itu, tujuan penambahan BKO dari Mabes Polri maupun Sumatera Utara dan perbantuan TNI adalah untuk meminimalisir (menekan) perilaku masyarakat atau kelompok tertentu yang akan melakukan tindakan intimidasi dan kekerasan, maupun kriminalitas murni yang bernuansa politis. Hal ini berpotensi menciptakan gangguan keamanan yang trennya selalu meningkat pada saat momentum pelaksanaan Pilkada di Aceh.[xiii] Penambahan pasukan diiringi pula dengan upaya preventif yang diklaim oleh Pihak Polda NAD, yaitu dalam bentuk penyiapan pasukan di bawah komando operasi, melakukan simulasi pasukan keamanan, pemetaan wilayah potensi konflik, membangun komunikasi serta koordinasi dengan KIP, Panwaslu, dan partai politik.[xiv] Tampaknya upaya-upaya ini perlu ditinjau dan dikawal bersama sebagai bentuk meminimalisir tindakan/aksi yang berusaha menciptakan gangguan keamanan di Aceh.

  

Penutup

Jika melihat fenomena dinamika keamanan dalam peristiwa Pilkada Aceh, memang masalah keamanan selalu menjadi isu terdepan. Hal ini sudah dimulai sejak Pilkada Aceh tahun 2012 di mana tren gangguan keamanannya mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Pilkada Aceh tahun 2006. Bahkan pada pilkada tahun 2012 sempat diturunkan pasukan Densus 88 untuk menjaga dari segala bentuk aksi yang berpotensi menciptakan gangguan keamanan.

Untuk pilkada Aceh 2017, harus diakui bahwa potensi gangguan keamanan itu tetap ada, tetapi sampai tulisan ini dibuat, belum ada indikasi akan menurunkan pasukan Densus 88 ke Aceh. Namun harus diakui, potensi gangguan keamanan ini akan semakin besar dengan semakin kuatnya tarik menarik kepentingan antar elit yang disinyalir menjadi muara dari persoalan keamanan di Aceh. Karena itu, tanggung jawab agar keamanan di Aceh tetap kondusif memang berada di tangan kepolisian, tetapi LSM maupun elemen masyarakat perlu berperan aktif dalam mengawal pilkada, khususnya dalam mengawal kasus-kasus pelanggaran yang berpotensi menyebabkan peningkatan gangguan keamanan di Aceh. (Sarah Nuraini Siregar)


[i] Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono, “Aspek Polkam Dalam Penyelenggaraan MoU Helsinki dan Pilkada Aceh” yang disampaikan pada Diskusi Publik Proyeksi Pilkada Aceh 2017 dan Masa Depan Demokrasi Lokal, Jakarta, AIPI, di Auditorium LIPI tanggal 13 Oktober 2016.

[ii] Sarah Nuraini Siregar, “Pergeseran Masalah Keamanan di Aceh,” dalam Jurnal Penelitian Politik, Volume 9 No. 2 Tahun 2012, Jakarta: LIPI Press, hlm. 57.

[iii] Lihat www.detiknews.com, 12 Januari 2012 dalam Jurnal Penelitian Politik, Volume 9 No. 2 Tahun 2012, Jakarta: LIPI Press, hlm. 58.

[iv] Waspada Online, 4 April 2012, “Pilkada Aceh, Jaminan Keamanan Rendah,” diakses tanggal 30 November 2012.

[v] Lihat bharatanews 3 April 2012 dalam Jurnal…Op.cit., hlm. 59.

[vi] Jurnal Penelitian Politik…Op.cit.

[vii] “Politik & Pilkada Aceh 2017: Suatu Rivalitas dan Integritas” dalam Analisis Situasi Jaringan Survey Inisiatif, Edisi 13, Oktober 2016, Aceh: JSI, hlm. 9.

[viii] Presentasi Titi Anggraini, “Ulasan Terhadap Pilkada Aceh dari Sudut Pandang Non Pemerintah”, dalam Diskusi Publik Proyeksi Pilkada Aceh 2017 dan Masa Depan Demokrasi Lokal, Jakarta LIPI, 13 Oktober 2016.

[ix] Teuku Iskandar Muda (ed), “Menjelang Pilkada Aceh, Perlu Penambahan BKO dan TNI,” dalam http://www.lintasnasional.com/2016/09/17

[x] Arief Maulana, “Ketika Pasukan BKO Pengamanan Pilkada aceh 2017 Dipersoalkan” dalam http://pikiranmerdeka.co, 13 Oktober 2016.

[xi] Ibid.

[xii] Sahlan Hanafiah, “Menyoal Keamanan Pilkada Aceh 2017” dalam kolom Opini Serambi Indonesia, 22 September 2016.

[xiii] Teuku Iskandar Muda (ed), “Menjelang Pilkada Aceh, Perlu Penambahan BKO dan TNI,” dalam http://www.lintasnasional.com/2016/09/17

[xiv] Sahlan Hanafiah, “Menyoal Keamanan Pilkada Aceh 2017” dalam kolom Opini Serambi Indonesia, 22 September 2016.