Politik Lokal

Bima Mager: Gambaran Tata Kelola Pemerintahan yang Tidak Maksimal

Kategori: Politik Lokal
Ditulis oleh Administrator Dilihat: 210

Pada 9-15 April 2018, Tim Sumber Daya Alam Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) berkesempatan untuk mengunjungi Bima -sebuah kabupaten yang terletak di Pulau Sumbawa dan masuk dalam bagian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Tim berkesempatan mengunjungi kembali wilayah ini setelah kunjungan pertama dilakukan pada tahun 2011 dan kunjungan kedua pada tahun 2012. Tujuh tahun berselang setelah kunjungan pertama, kesan yang ditangkap penulis bahwa wilayah ini hampir tidak banyak berubah. Cuaca panas dan terik, kondisi jalanan dan jumlah hotel yang masih sangat terbatas membuat tim kesulitan mencari penginapan.

 

Data BPS memperlihatkan sejak 2012 hingga sekarang hanya ada lima hotel di sana. Satu di Woha dan empat di Sape. Untuk menuju Woha dari Palibelo Bima masih berkisar 6 kilometer. Sementara dari Palibelo tempat bandara Sultan Salahuddin berada menuju Sape masih berkisar 65 kilometer lagi. Hal ini membuat para pengunjung memilih bermalam di Kota Bima. Minimnya fasilitas hotel atau penginapan ini berbanding lurus dengan minimnya fasilitas transportasi di sana.

 

Selama di Bima, jarang penulis temui moda transportasi umum yang tersedia. Penulis lebih banyak menemukan transportasi mobil pribadi dibandingkan transportasi publik. Dua foto berikut menggambarkan moda transportasi yang digunakan oleh penduduk. Gambar ini penulis abadikan ketika penulis pulang dari Pantai Kolo. Penulis sempat menanyakan kepada supir yang mendampingi perjalanan kami bahwa transportasi ini jamak digunakan ketika mereka akan bepergian ke suatu tempat.

 septi1

 

Sayang sekali, padahal banyak potensi yang terpendam di Bima. Sepanjang jalan dari Bandara Sultan Salahuddin, pengunjung akan disuguhi hamparan Teluk Bima yang begitu cantik. Ketika pesawat akan mendarat, dari atas kita akan melihat banyaknya tambak-tambak garam dan bandeng di sisi teluk tersebut. Menjelang senja, kita akan disuguhi warna jingga yang membentang di kaki langit teluk tersebut. Memang banyak kita dapati warung-warung kecil di sepanjang teluk tersebut. Namun kesan sepi dan gelap lebih mendominasi suasana. Sepanjang penulis berkeliling di Bima, jarang penulis temui lampu penerang jalan. Jikalau ada masih kurang memberi kesan terang. Informasi dari supir yang mengantar kami, lampu penerang jalan sering dijadikan sasaran kemarahan massa ketika mereka berujuk rasa atau protes kepada pemerintah. Hal inilah yang membuat lampu penerang jalan banyak yang tidak berfungsi.

 

Suasana berbeda jika dibandingkan dengan Senggigi yang berada di Pulau Lombok, pulau tetangga Pulau Sumbawa. Di Senggigi kita akan dapati warung-warung sejenis yang menyajikan tempat bagi para pengunjung untuk menikmati pantai dari atas bukit. Jajanan yang disajikan hampir sama namun kesan yang ditangkap penulis masih berbeda antara Senggigi dengan Bima. Tidak mengherankan jika pengunjung mancanegara di Bima tidak mengalami banyak perubahan selama lima tahun terakhir. BPS mencatat pada tahun 2012 terdapat 4.097 wisatawan luar negeri yang berkunjung ke Bima. Jumlah ini tidak mengalami peningkatan yang cukup berarti di tahun 2017 karena jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bima menurut BPS hanya sekitar 4.758 orang. Artinya, hanya meningkat 661 pengunjung selama lima tahun terakhir.

 septi2

 

Memang untuk meningkatkan pengunjung dibutuhkan dukungan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Sayangnya peningkatan infrastruktur ini sepertinya bukan menjadi fokus perhatian pemerintah Bima. Dalam lima tahun terakhir kondisi jalan ternyata tidak mengalami banyak perubahan. Jika pada tahun 2011 menurut data BPS dari 397,73 km jalan di Kabupaten Bima hanya 270,97 km yang beraspal dan hanya 29,55 km yang kondisinya baik. Sisanya 42,03 km dengan kondisi sedang dan 73,61 km kondisinya rusak serta 252,54 km kondisi rusak berat. Data ini tidak banyak mengalami perubahan pada lima tahun kemudian. Pada tahun 2016, data BPS memperlihatkan bahwa dari 829,05 km jalan di Kabupaten Bima hanya separuh atau 420,28 km yang beraspal, dan dari panjang ini hanya 284,29 km yang memiliki kondisi baik. Sisanya 411,26 km mengalami kerusakan berat, 131,71 km mengalami rusak, dan 49,44 km dengan kondisi sedang.

 

Infrastruktur jalan penting menjadi perhatian pemerintah daerah karena jalan adalah akses yang bisa menghubungkan masyarakat Bima dengan wilayah lain. Hasil wawancara penulis dengan salah satu narasumber menyebutkan bahwa sapi adalah komoditas penting di Bima. Hal ini terlihat dari dukungan sektor ini terhadap produk domestik regional bruto cukup tinggi yaitu sebesar 3.220.116,52 juta rupiah pada tahun 2016. Narasumber yang sempat penulis temui mengatakan bahwa dalam sehari sekitar 150 ekor sapi dikirim ke Nusa Tenggara Timur (NTT). Bahkan tiap hari raya Idul Fitri pasokan sapi dari Bima ke Jakarta mencapai 6.500 ekor. Sayangnya infrastruktur pengangkut hewan ini masih sangatlah minim. Kapal pengangkut ternak tidak selalu singgah di Bima. Hal ini membuat para peternak sapi lebih memilih jalan darat untuk membawa ternak mereka ke luar dari Bima. Narasumber menuturkan biaya angkut ternak bisa mencapai 700.000 rupiah per ekor. Akibatnya, ongkos yang harus ditanggung lebih besar dibanding jika mereka menggunakan kapal ternak yang hanya membutuhkan biaya sekitar 300.000 rupiah per ekor. Selain sapi, komoditas pertanian yang cukup menonjol di Bima adalah jagung dan bawang merah. Namun lagi-lagi narasumber yang penulis temui mengatakan bahwa kendala terbesar dari distribusi hasil ternak dan pertanian adalah persoalan persaingan dengan produk impor. Tidak jarang harga komoditas ini anjlok karena masuknya komoditas yang sama dari hasil impor. Hasil impor ini membuat ketersediaan komoditas daging sapi, jagung maupun bawang merah menjadi berlebih. Akibatnya, harga jual komoditas ini mengalami penurunan.

 

Untuk itulah pemeritah daerah harus sudah mulai berpikir untuk menjadikan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan mereka agar masyarakat yang ingin menjual hasil ternak dan pertanian mereka bisa lebih mudah. Selain itu, perlu melihat kembali kebijakan impor daging sapi, jagung maupun bawang merah karena dalam beberapa hal, kebijakan ini sedikit banyak berpengaruh pada anjloknya harga komoditas tersebut di pasaran. (Septi Satriani)

 

septi3