Politik Lokal

Menyoal Moratorium Pemekaran Daerah

Kategori: Politik Lokal
Ditulis oleh Dian Ratna Sari Dilihat: 185

mekarPro kontra kebijakan moratorium pemekaran daerah menjadi isu strategis yang masih terus digulirkan hingga saat ini. Presiden Jokowi masih belum akan mencabut moratorium tersebut di tahun 2019, demi membangun Indonesia sentris. Kebijakan moratorium merupakan imbas dari masifnya pemekaran daerah yang terjadi di era reformasi sejak diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini sendiri telah direvisi sebanyak empat kali dengan nama yang sama, menjadi UU No 32/2004, UU No 23/2014, dan terakhir UU No 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah. Jika di tahun 1999 Indonesia hanya memiliki 26 provinsi dan 293 kabupaten/kota, dalam rentang waktu 15 tahun jumlah tersebut kini menjadi 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Banyaknya Daerah Otonom Baru (DOB) yang berhasil lahir telah menjadi stimulus bagi daerah lain untuk ikut menuntut pemekaran. Hingga saat ini, meskipun moratorium sedang berjalan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahkan masih menerima sebanyak 314 usulan pemekaran daerah setingkat provinsi dan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.

 

Pro Kontra Moratorium

Kebijakan moratorium dimulai di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan berbagai alasan. Pertama, bahwa pemekaran kabupaten yang berlebihan dapat mengacam integrasi NKRI. Kedua, tuntutan pemekaran harus melalui mekanisme pembentukan Daerah Persiapan sebelum diluluskan. Ketiga, kebijakan pemekaran daerah menimbulkan beban anggaran bagi pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Keempat, DOB belum mampu melaksanakan pemerintahan dan pembangunan secara optimal, sehingga pelayanan publik tidak bisa diberikan dengan baik. Kelima, adanya alternatif peningkatan jangkauan program pemerintahan dan pembangunan dari kabupaten yang sudah ada melalui peningkatan alokasi anggaran untuk program pembangunan ke daerah-daerah tertinggal. [i]

 

Moratorium selain untuk memperbaiki proses pemekaran daerah, dinilai cukup efektif dalam menahan laju pemekaran daerah yang dinilai mahal bagi pemerintah pusat, yaitu terkait DAU dan DAK. Namun demikian, kebijakan ini dipandang berlawanan dengan UU tentang Pemerintahan Daerah yang mengizinkan adanya pemekaran daerah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik-LIPI, penundaan pemekaran hanya bisa dilakukan dengan mencabut atau memperbaiki peraturan pemerintah terkait, karena moratorium tidak ada dalam perundangan. Pembuatan grand design pemekaran misalnya, dapat mencegah pemaksaan pemekaran melalui lobi, demonstrasi, dan makelar. [ii]

 

Kebijakan mpratorium ditentang oleh sebagian politisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang menjadi pintu dalam menyalurkan aspirasi masyarakat terkait usulan daerah yang menuntut pemekaran. Terbukti,  pada 22 Januari 2008, pasca kebijakan moratorium dikeluarkan, DPR mengajukan 21 RUU tentang pembentukan Provinsi dan Kabupaten. Namun, di dalam tubuh DPR-RI sendiri juga mengalami pro kontra masalah pemekaran daerah ini. Komisi II DPR Bidang Pemerintahan, yang seyogyanya mendukung pemekaran daerah, sebagian besar anggotanya cenderung kontra terhadap pemekaran. Dalam kasus tertentu, dukungan justru berasal dari anggota DPR di luar Komisi II yang merasa berkepentingan karena berasal dari daerah yang akan dimekarkan. [iii]

 

Pemekaran dan Kepentingan Elite

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kebanyakan proses pemekaran daerah ditumpangi oleh kepentingan elite lokal yang menyaru sebagai aspirasi masyarakat. Diantaranya adalah kasus gagasan pemekaran Imekko, Sorong Selatan, di mana beberapa elite terindikasi memanfaatkan wacana pemekaran untuk kepentingan Pilkada 2014 dan menduduki jabatan di birokrasi. Bahkan, terjadi upaya untuk menggiring jawaban masyarakat di akar rumput agar sesuai dengan kondisi ideal pemekaran daerah. Kasus pemekaran lainnya yang mengedepankan unsur politik dengan pengerahan massa adalah Kabupaten Pesawaran Lampung. Karena banyaknya massa yang berunjuk rasa, kabupaten tersebut terpaksa dimekarkan meskipun persyaratan kewilayahan belum dapat dipenuhi oleh pengusul. Beberapa penentuan ibukota di Provinsi Lampung, seperti Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Lampung Timur juga dirasa tidak tepat karena tidak didahului oleh kajian yang sistematis dan strategis, melainkan hanya ditentukan secara elitis. Kelemahan proses pemekaran ini disebabkan karena (1) dilakukan tanpa memperhitungkan secara seksama potensi kemajuan daerah induk dan calon DOB; (2) adanya praktik manipulasi data saat pengusulan DOB; (3) institusi yang bertanggungjawab atas proses pemekaran sangat lemah dari sisi tanggung jawab dan profesionalitasnya.

 

Daerah seringkali menggunakan alasan normatif dan teknis untuk melakukan pemekaran daerah, seperti memperpendek rentang kendali antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan menciptakan pemerataan pembangunan. Padahal, tujuan sebenarnya hanya untuk bagi-bagi kekuasaan di tingkat lokal. Akibatnya, penyelenggaraan pemerintahan di DOB menjadi tidak efektif. Berbagai permasalahan pemerintahan yang biasa muncul antara lain: (1) kapasitas manajemen pemerintah yang tidak memadai; (2) kualitas sumber daya manusia aparat pemerintah daerah dan DPRD rendah; (3) sarana dan prasarana pemerintahan minim; (4) munculnya konflik perbatasan/lokasi ibukota; (5) pelayanan publik yang tetap buruk; (6) kesejahteraan masyarakat tidak meningkat; dan (7) demokrasi lokal yang tak kunjung membaik.[iv] Kasus kegagalan DOB tersebut seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah pusat dalam meluluskan tuntutan pemekaran.

 

Terlepas dari pro kontra yang ada, agaknya moratorium pemekaran daerah memang perlu dilakukan. Jelas disebutkan mengenai kriteria pemekaran daerah dalam Peraturan Pemerintah No. 78/2007 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Namun yang terjadi selama ini, masyarakat lebih memilih jalan pemekaran sebagai solusi. Pemekaran memang merupakan hak asasi daerah, seperti yang tersurat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Tetapi yang penting juga diingat adalah pemekaran harus dilakukan dengan prosedur dan standar yang ketat, dengan melihat kesiapan daerah yang akan dimekarkan, agar tidak terjadi lagi kasus DOB yang gagal berkembang setelah lepas dari daerah induk. Bagi DOB yang terlanjur dimekarkan dan mengalami stagnasi, bahkan gagal secara sosial-ekonomi, sebenarnya tidak perlu mengalami penggabungan kembali, asalkan pemerintah menemukan kebijakan yang dapat memperbaiki keadaan, seperti kebijakan perbaikan keuangan DOB dengan sistem perpajakan dan retribusi yang menguntungkan DOB. Jika hal itu tidak dimungkinkan, maka penggabungan daerah harus menjadi solusi satu-satunya. Selain itu, juga patut dipertimbangkan mengenai manipulasi kepentingan elite lokal sebagai aspirasi masyarakat dalam menuntut pemekaran, padahal upaya untuk bagi-bagi kekuasaan di tingkat lokal mendominasi alasan untuk memekarkan daerah. (Dian Ratna Sari)

 


[i] Bambang Purwoko, Desentralisasi Radikal: Ikhtiar Pengembangan Wilayah Imekko Sorong Selatan, Bantul: Ifada Publishing, 2017.

[ii] Mardyanto Wahyu Tryatmoko, Problematika Penggabungan Daerah, Jakarta: LIPI Press, 2011.

[iii] Fachruddin, Membangun Otonomi Daerah Memperkuat NKRI, Jakarta: Serat Alam Media, 2016.

[iv] R. Siti Zuhro, Policy Paper: Pembenahan Mekanisme Penataan Daerah di Indonesia, Jakarta: LIPI Press, 2014.