Tinjauan Buku

Book review Global Value Chain dan Gerakan Buruh di Asia (Jilid 2)

Kategori: Tinjauan Buku
Ditulis oleh Fathimah Fildzah Izzati Dilihat: 636

Mobilitas Kapital Internasional dan Gerakan Buruh Asia

Globalisasi sering disebut sebagai penyatuan dunia tanpa batas atau sekat. David Harvey menyebutnya sebagai ‘time-space compression’ dimana ruang dan waktu menjadi kunci penting yang dicirikan oleh relasi-relasi kontrak singkat di dalamnya.[ii] dari buruh dalam proses produksi demi peningkatan akumulasi kapital yang mencakup jam kerja yang panjang, pengurangan waktu istirahat, pengejaran target produksi yang lebih banyak, serta hubungan kerja yang tidak jelas, harus dipahami gerakan buruh secara lebih mendalam (hlm. 6).

Selain itu, dalam sistem pasar tenaga kerja fleksibel, jumlah buruh dengan skill tinggi dikurangi dan digantikan oleh jumlah pekerja dengan tingkat pendidikan yang rendah., dengan asumsi cost yang dikeluarkan dunia usaha akan jauh lebih berkurang. Di samping itu, informalisasi terus terjadi bersamaan dengan dilukainya hak-hak dasar buruh, termasuk upah (hlm. 30).

Proses integrasi antara kapital nasional dan internasional dan pembangunan rezim ekonomi politik global baru, membuat kapital tumbuh menjadi lebih kuat, dan di sisi lain, gerakan buruh mengalami penurunan secara keseluruhan. Proses akumulasi primitif yang ditandai dengan  terjadinya pengusiran rakyat dari basis produksinya terjadi secara besar-besaran dan juga maraknya privatisasi lahan, hutan, air, sumber daya alam, tambang serta sektor publik lainnya membuat rakyat terusir dari lingkungan tempat mereka hidup (hl.8).

Penurunan gerakan buruh di Asia pun berbanding terbalik dengan kondisi keselamatan dan kesehatan kerja. Secara global, buruh yang meninggal akibat penyakit yang berhubungan dengan kondisi kerja mencapai lebih dari 2 juta orang dan 321.000 orang meninggal akibat kecelakaan-kecelakaan kerja (hlm. 106). Kompetisi di antara negara-negara berkembang membuat Trans National Corporations (TNCs) lebih memilih negara yang menawarkan keuntungan maksimum dengan pengurangan pajak dan biaya produksi yang sedikit, sumber daya yang lebih murah, upah tenaga kerja yang murah serta hubungan kerja yang fleksibel.

Informalisasi tenaga kerja pun meningkat, dimana pekerja informal menjadi mayoritas tenaga kerja di bidang industri. Dengan demikian, mobilitas kapital secara internasional juga ditujukan untuk menjustifikasi kekerasan/represi yang dilakukan negara terhadap buruh dan menghambat kemajuan keteroganisiran buruh (hlm. 105).

Dalam bukunya ini, Pratap kemudian membahas hubungan antara mobilitas kapital dalam global value chain ini dengan gerakan buruh di Asia, khususnya di tiga region, yakni Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Tmur. Secara umum, selain dipengaruhi secara langsung oleh mobilitas kapital secara global—yang ditandai dengan berbagai kebijakan yang anti terhadap buruh—latar belakang historis negara-negara di Asia yang kebanyakan merupakan negara poskolonial, juga menjadi konteks penting yang ikut mempengaruhi perkembangan gerakan buruh di masing-masing negara di Asia (hlm. 118).

Meksi mendapat berbagai tantangan dari rezim global yang anti buruh, terdapat beberapa titik penting di tiga region di Asia dimana gerakan buruhnya mulai bangkit kembali dari otoritarianisme—baik dalam konteks negara maupun global—dan menjadi titik penting bagi kemajuan gerakan buruh di Asia.

Pratap menandai Kamboja, Indonesia dan Vietnam sebagai hot spots dari bangkitnya gerakan buruh di Asia Tenggara serta Bangladesh, Pakistan, dan India sebagai hot spots dari bangkitnya gerakan buruh di Asia Selatan. Sementara itu, China dan Korea Selatan dianggap sebagai hot spots dari bangkitnya gerakan buruh di Asia Timur (hlm. 113-166).

Hot Spots Gerakan Buruh di Asia

Kamboja, Indonesia dan Vietnam menjadi titik penting dari kebangkitan gerakan buruh di Asia Tenggara. Di Kamboja—dimana industri garmen menjadi sumber ekspor terbesar—jumlah aksi mogok terus meningkat semenjak tahun 2003. Salah satu aksi mogok terbesar di Kamboja terjadi baru-baru ini, yakni pada tanggl 24 Desember 2014, dimana hampir seluruh federasi serikat buruh garmen, sepatu dan tekstil termasuk Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union (C.CAWDU), National Independent Federation Textile Union of Cambodia (NIFTUC), the Collective Union of Movement of Workers (CUMW), Cambodian Alliance of Trade Unions (CATU), Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC), Worker Friendship Union Federation (WFUF), dan the Independent Youth Union Confederation (IDYTU) melakukan aksi mogok bersama secara besar-besaran. (hlm. 124-125).

Aksi mogok besar-besaran yang terus berlanjut hingga tahun 2014 ini juga menandai dimulainya jenis baru dari aksi solidaritas internasional dimana mereka mampu membuat para buruh di negara-negara lainnya yang memproduksi brand-brand yang sama, untuk turut melakukan demonstrasi. Demonstrasi-demonstrasi tersebut misalnya diorganisir di negara-negara yang berinvestasi di sektor Garmen di Kamboja, seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Turki dan Korea Selatan (hlm. 127).

Selanjutnya, hot spot lain dari kebangkitan gerakan buruh di Asia Tenggara ialah Indonesia. Setelah dihancurkan secara masif dan menyeluruh pada periode pasca 1965 hingga masa rezim otoritarian Soeharto, gerakan buruh Indonesia kini menemui kembali kebangkitannya. Dibukanya keran kebebasan berserikat pasca reformasi 1998, menjadi faktor penting yang membuka jalan bagi kebangkitan gerakan buruh Indonesia. Jumlah aksi-aksi jalanan dan aksi mogok pun meningkat tajam dari tahun ke tahun dan salah satu puncaknya terjadi pada tahun 2013 dimana jutaan buruh di seluruh Indonesia turun ke jalan dalam sebuah aksi yang mereka namai “Mogok Nasional”.

Bentuk aksi solidaritas yang didasarkan pada kesadaran mengenai perubahan dalam global value chain pun di ataranya terlihat pada aksi buruh pabrik Samsung yang pada akhirnya dapat menekan Kedutaan Korea Selatan melalui aksi-aksi protes mereka yang masif. (hlm. 130). Sementara itu, di Vietnam, kemajuan gerakan buruhnya dipengaruhi kuat oleh keberadaan rezim pro sosialis di sana.

Di Asia Selatan, titik penting kemajuan gerakan buruh terletak di tiga (3) negara, yakni Bangladesh, Pakistan, dan India. Di Bangladesh, tingkat keterorganisiran buruh sangat rendah. Dari 3,5 juta buruh, hanya sekitar 63.000 buruh yang berserikat. Hal ini tentunya berdampak pada kondisi kerja buruh, dimana kondisi kerja buruh di Bangladesh adalah salah satu yang terburuk di Asia (hlm. 137). Kebangkitan gerakan buruh di Bangladesh pun dipengaruhi oleh kondisi tersebut dan ditandai oleh dua (2) fase utama. Fase pertama dari perjuangan buruh di Bangladesh ialah fase perjuangan revisi upah minimum pada tahun 2005-2006 yang mendapat represi kuat dari negara.

Fase ini pun menandai radikalisasi gerakan buruh di Bangladesh. Pada fase kedua (2008-pertengahan 2010), terjadi serangkaian aksi pemogokan yang dipicu adanya pemotongan upah sebesar 30% pada buruh garmen Bangladesh. Kedua fase ini kemudian menjadi awal dari keberlanjutan radikalisasi gerakan buruh di Bangladesh yang terus-menerus pula mendapat represi dari negara, termasuk pelarangan berseikat serta kriminalisasi aktivis dan para anggota serikat buruh (hlm. 139).

Kemudian, di Pakistan, aksi mogok bersejarah terjadi pada tahun 2010 dimana aksi mogok yang berpusat di Faisalabad—sebagai center dari gerakan buruh disana—berlangsung selama 9 hari dan melibarkan lebih dari 250.000 buruh. Pemogokan besar-besaran ini dilakukan bersamaan dengan meningkatnya privatisasi serta dicabutnya berbagai subsidi termasuk subsidi gas dan listrik.

Pemogokan Faisalabad ini kemudian menghadapi represi yang sangat besar dari negara dan berakhir dengan ditangkapnya enam (6) pimpinan lokal serikat Labour Quomi Movement (LQM) yang mendapat vonis 594 tahun penjara (hlm. 141). Sementara itu, di India, perjuangan gerakan buruh yang menjadi perhatian utama Pratap ialah perjuangan para buruh Maruti Suzuki. Secara kualitatif, gerakan buruh Maruti Suzuki ini berbeda dengan gerakan buruh lainnya karena ia unggul dalam keterkaitannya dengan gerakan sosial lainnya. Gerakan ini mampu membangun hubungan yang kuat diantara berbagai organisasi sosial politik yang pro-buruh, termasuk dengan berbagai kelompok Kiri di Delhi (hlm. 144).

Untuk Asia Timur, hot spots gerakan buruh berada di Tiongkok dan Korea Selatan. Di Tiongkok, isu utama yang diangkat dalam gerakan buruh mencakup lima (5) hal. Pertama, ketiadaan atau hampir tiadanya hak untuk membentuk serikat buruh independen. Kedua, dipaksanya mengadaptasi metode pemogokan tertentu dan banyaknya represi. Ketiga, kerentanan akibat pengangguran dan ketiadaan perlundungan sosial yang mencukupi. Keempat, rendahnya upah dan permasalahan yang serius mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, dan kelima, tragedi yang menimpa para buruh migran pedesaan.

Selain Tiongkok, Pratap menyatakan bahwa kelima isu tersebut juga muncul di Vietnam (hlm. 148). Sementara itu, berbeda dengan gerakan buruh di Tiongkok dan bahkan di berbagai negara Asia Tenggara dan Selatan, gerakan buruh di Korea Selatan membentuk sebuah kekuatan kelas yang kuat dan terus mengalami peningkatan secara radikal (hlm. 161). Diantara negara-negara maju di Asia, seperti Taiwan dan Singapura, gerakan buruh Korea Selatan muncul sebagai kekuatan yang paling besar.

Epilog

Buku yang ditulis Pratap secara historis dan dengan data yang sangat padat ini sangat baik dibaca oleh siapa saja yang ingin mengetahui lebih jauh seluk beluk ekonomi politik perburuhan di Asia. Saya sepakat dengan Pratap bahwa berubahnya situasi ekonomi politik secara global yang kemudian mempengaruhi global value chain tak dapat disangkal turut memberi dampak bagi kemajuan maupun kemunduran gerakan buruh, termasuk gerakan buruh di Asia.

Kemajuan gerakan buruh pun ditentukan oleh sejauh mana mereka mampu memahami dan menyusun strategi berdasarkan pada dinamika perkembangan ekonomi politik tersebut. Penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi kaum buruh seperti sistem kerja kontrak dan outsourcing, upah rendah, kondisi kerja yang buruk, ketiadaan perlindungan sosial yang memadai, termasuk privatisasi berbagai sektor publik mendapat tantangan yang kian besar berupa menguatnya rezim anti buruh dalam globalisasi neoliberal. Solidaritas internasional telah dimulai oleh gerakan buruh di beberapa negara di Asia dan ini merupakan kemajuan penting yang harus terus dipertahankan.

Jika dilihat lebih teliti, meskipun globalisasi neoliberal merupakan rezim ekonomi politik yang secara keseluruhan anti terhadap buruh, namun perubahan dalam global value chain ini sebenarnya merupakan peluang besar bagi gerakan buruh untuk dapat menyatukan kekuatan politik mereka sebagai sebuah kelas, mulai dari tingkat lokal/daerah hingga  melintasi negara dan bahkan benua, untuk kemudian mewujudkan cita-cita pembebasan buruh sebagai sebuah kelas. (Fathimah Fildzah Izzati)



[ii] Konsep surplus value (atau nilai lebih) merupakan konsep kunci dalam kritik ekonomi politik yang diajukan Karl Marx. Nilai lebih secara sederhana adalah sumber utama keuntungan kapitalis yang didapat dari selisih antara hasil kerja dengan upah yang diberikan kepada buruh, dimana nilai lebih ini diambil oleh kapitalis dari buruh untuk keuntungan mereka.

DAFTAR REFERENSI

Burawoy Michael. The Politics of Production. 1985. Thetford, Norfolk: The Thetford Press, Ltd.

Harvey, David. Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis. Trans. Eko Prasetyo Darmawan. 2009. Yogyakarta : Resist Book.

Harvey, David. Rebel Cities: From the Right to the City to Urban Revolution. 2012. Verso Books.

Panimbang, Fahmi, Jiwon Han, et al. Labor Rights in High Tech Electronics : Case Studies of Workers’ Struggles in Samsung Electronics and Its Asian Suppliers. 2013. Kowloon, Hong Kong: Asia Monitor Resource Centre.

Weeks, Kathi. The Problem with Work : Feminism, Marxism, Antiwork Politics, and Postwork Imaginaries. 2011. London : Duke University Press.