Tinjauan Buku

Pelajaran Apa yang Bisa Dipetik dari Konflik Poso?

Kategori: Tinjauan Buku
Ditulis oleh Wahyudi Akmaliah Dilihat: 504

Pelajaran Apa yang Bisa Dipetik dari Konflik Poso?[i]

Judul Buku       : Poso, Sejarah Komprehensif Kekerasan Antar Agama Terpanjang di Indonesia Pasca Reformasi

Penulis             : Dave McRae

Penterjemah    : M. Haripin

Tebal               : 308

Penerbit           : Marjin Kiri

Tahun              : 2016

Dalam konteks Indonesia, kehadiran buku dan momentum menjadi relasi yang tak terpisahkan. Sebagus apapun sebuah buku, kalau tidak memiliki momentum yang tepat, relatif sulit untuk masuk ke dalam perbincangan publik. Kondisi inilah yang memungkinkan penerbit untuk mencari momentum yang tepat saat meluncurkan terbitan buku terbarunya ke dalam publik nasional. Buku ini, yang merupakan hasil terjemahan dari karya A Few Poorly organised Men: Interreligious Violence in Poso, Indonesia (2013), di mana sebelumnya merupakan perpanjangan disertasi penulis, menemukan momentum yang tepat di tengah menguatnya Islamisme yang ditandai naiknya paramiliter ke panggung nasional dalam dua demonstrasi besar; menuntut Ahok untuk dipenjarakan terkait tuduhan pelecehan agama atas ucapannya di Kepulauan Seribu. Memang, buku ini tidak bicara langsung mengenai kehadiran paramiliter tersebut, melainkan penjelasan sejarah konteks lokal kerusuhan agama di Poso secara menyeluruh, yang berlangsung selama 9 tahun, dan bagaimana sikap negara dalam menyelesaikan konflik tersebut. Tapi, informasi yang disajikan oleh Dave McRae dengan analisis dan perbandingan yang tajam memaksa kita untuk melihat dan mengaitkan sejarah sebagai bahan pelajaran yang tidak dapat dielakkan untuk dihadirkan dalam membahas isu krusial terkini yang terjadi di Indonesia, khususnya mengenai konflik, intoleransi keagamaan, dan kemunculan paramiliter di tengah menguatnya politik lokal dan nasional dengan dampak ikutan yang dibawa. 

Ada empat pertanyaan yang diajukan McRae sebagai pembuka diskusi buku ini dan menjadi semacam teka-teki untuk pembaca dalam mencari jawabannya sepanjang analisis setebal 309 halaman. Pertanyaan ini yang menjadi panduan dalam menganalisis konflik Poso dengan dukungan data wawancara, dokumen, dan turun lapangan. Di antaranya,  bagaimana daerah seperti Poso yang tidak memiliki akar sejarah konflik menjadi medan pertarungan antar agama? Bagaimana eskalasi konflik bisa menyamai intensitas perang sipil, padahal lokasi peristiwa tersebut hanya berlangsung di satu kabupaten? Bagaimana mungkin konflik bisa berlangsung lama di tengah situasi negara yang semakin stabil dan demokratis? Mengapa kemudian konflik akhirnya bisa diselesaikan? Empat pertanyaan ini tidak hanya mengritisi bangunan pengetahuan yang telah disusun oleh para sarjana sebelumnya (seperti Bertrand, 2004; Sidel, 2006; Van Klinken, 2007; Davidson, 2008), melainkan juga mendekontruksi tesis yang selama ini muncul mengenai konflik yang terjadi pasca rezim Orde Baru. Tesis yang selama ini muncul mengenai konflik-konflik yang terjadi di Indonesia pasca rezim Orde Baru terjadi akibat perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Bentuk perubahan ini tidak hanya sistem negara, dari otoriter menjadi lebih demokratis melainkan juga adanya desentralisasi yang memungkinkan provinsi dan daerah di Indonesia untuk mengatur wilayahnya sendiri lebih leluasa. Kehadiran perubahan sistem tersebut memunculkan dua hal: konsolidasi oligarki lama di tengah sistem politik dan sosial yang berubah dan kemunculan elite-elite baru yang selama rejim Orde Baru tidak diberikan ruang kekuasaan. Memang, penjelasan konstelasi tersebut bisa dijadikan pemetaan persoalan, tetapi tidak tidak cukup untuk membantu menjelaskan kekerasan dalam konteks Poso yang berlangsung lama. Di sini, ia mengajukan konsep pembagian kerja (the division of labours), di mana aktor-aktor dalam pusaran konflik turut memainkan perannya, baik itu pemimpin lokal, kombatan, mujahidin yang berasal dari luar Poso, dan masyarakat Poso sendiri.

Dalam menguraikan konsep tersebut yang digunakan dalam menganalisis, McRae membagi konflik Poso ke dalam empat periode, dengan menjelaskan tujuan, motivasi, dan tindakan aksi-aksi kekerasan dalam setiap periode tersebut. Dengan cara tersebut, McRae bisa menelusuri lebih jauh bagaimana perubahan dalam konteks dan situasi konflik mempengaruhi prilaku aktor dalam berkonflik dan akibatnya dalam bentuk dan taraf kekerasan yang terjadi di lapangan (lihat, Haripin: 2014). Pertama, konflik yang terjadi pada tahun 1998-2000, melibatkan anak-anak muda di kampung-kampung Poso yang kemudian menyebar menjadi kerusuhan urban antara rivalitas jaringan patronase yang sudah terbentuk. Konflik ini terjadi lebih disebabkan karena perebutan posisi strategis dalam akses pemerintahan. Akibat konflik tersebut ada 7 orang yang meninggal. Kedua, konflik yang terjadi pada bulan Mei-Juni 2000. Di sini, konflik sudah menyebar ke pelbagai wilayah di Poso dan babak baru wajah konflik telah terjadi, yaitu adanya pembunuhan meluas. Pelaku dari konflik tersebut adalah pemimpin Kristen dan para kombatan yang telah direkrut secara spontan, di mana sebelumnya mendapatkan pelatihan militer selama kurang lebih dua minggu. Akibat dari peristiwa tersebut ada 246 orang yang terbunuh. Fase kedua ini lebih menunjukkan unjuk kekuatan yang dibangun.

Ketiga, periode konflik saling serang antara dua kelompok tersebut dari tahun 2000-2001. Di sini, kelompok Muslim Poso mendapatkan bala bantuan dari Mujahidin yang berasal dari luar Poso yang menunjukkan perasaan balas dendam dan solidaritas sesama Muslim. Ada dua kelompok Mujahidin di sini: kebanyakan mereka berasal dari Mujahidin veteran dari Konflik Maluku dan kelompok Islam militan yang memiliki keterkaitan dengan Ideologi Darul Islam (DI) dan pernah berlatih di Afganistan dan Mindanao, Filipina, serta Laskar Jihad yang berasal dari berasal dari Jawa. Pengalaman, akses senjata standar modern, pengetahuan dasar-dasar militer, dan ideologi Jihadis yang dibawa memperkuat pasukan milisi kelompok Muslim lokal Poso. Di sisi lain, kelompok Kristen memperkuat pasukan milisinya dengan asupan senjata yang juga mematikan untuk meredam serangan kelompok Muslim. Dalam fase ini, melalui mediasi pemerintah telah ada perjanjian damai Malino antara dua kubu tersebut. Namun, dari kubu kelompok Muslim, karena merasa amunisi dan kekuatannya sudah cukup kuat dan tidak percaya terhadap perjanjian tersebut mereka tetap melancarkan aksi-aksi kekerasan. Keempat, periode konflik memakan waktu yang lama, yaitu antara tahun 2002 sampai 2007. Dalam periode tahun tersebut terjadi serangan sporadis, baik itu pengeboman, penembakan, ataupun pembunuhan. Masyarakat lokal, khususnya dari kelompok Muslim lelah terhadap konflik tersebut. Bahkan, dalam internal kelompok Mujahidin terjadi pertentangan terkait dengan apakah mereka benar-benar sedang berjihad atau sekedar membalas dendam. Di sini, kombatan kelompok Muslim lokal mulai merasa risih, apalagi para Mujahidin tersebut menerapkan aturan keislaman yang ketat yang harus mereka praktikkan. Akibatnya, aksi-aksi kekerasan ini menjadi terlihat aktor sesungguhnya di balik konflik Poso. Kelompok Mujahidin yang memiliki ideologi dan tautan dengan DI mulai mendapatkan serangan secara lebih serius dari pemerintah, khususnya melalui pengamanan dan pemulihan ruang publik dengan adanya aksi penangkapan dan penembakan kepada mereka yang terkait konflik.

Dari pemaparan empat periode konflik tersebut, McRae menjawab dengan detail empat pertanyaan tersebut. Menurutnya, pengorganisasian dalam memproduksi kekerasan menjadi bagian penting dalam keseluruhan konflik yang terjadi di Poso. Peranan pemimpin yang menjadi inti subyek penggerak menjadi faktor utama mengapa konflik bisa terjadi. Pemimpin inilah yang menjadi aktor utama yang paling bertanggung jawab dan kemampuan mengajak dan memobilisasi orang untuk terlibat dalam melakukan kekerasan di tengah jaringan patronase yang dimilikinya. Melalui aksi-aksi kekerasan aktor inti, dalam hal ini pemimpin dan kombatan, telah membentuk polarisasi di dua kelompok masyarakat di Poso untuk mengantisipasi dan waspada terkait dengan ancaman yang satu waktu akan datang. Karena aktor utama adalah kelompok yang sama dan itu-itu saja, membuat tindakan-tindakan kekerasan hanya terjadi seputar wilayah Poso saja. Dengan kata lain, konflik terjadi dan meluas bukan seperti virus yang bisa menular, sebagaimana argumen yang dikemukakan oleh beberapa teori kekerasan, tetapi adanya pergerakan orang terhadap wilayah konflik itu sendiri, di mana orang-orang yang berkonflik itu hanya menjadikan Poso sebagai arena utama mereka melakukan tindakan kekerasan.

Di sisi lain, ketidakjelian pemerintah dan aparatusnya, dalam hal ini polisi, dalam memetakan aktor utama dalam konflik tersebut, membuat dua kelompok agama tersebut dapat melancarkan aksi-aksi kekerasannya di tengah-tengah masyarakat yang turut menjadi bagian dari konflik. Karena itu, setelah dua kelompok masyarakat itu jenuh dan merasa aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak mendapatkan apa-apa, sementara mereka harus tetap melangsungkan kehidupan untuk memutar roda perekonomian mereka, tindakan aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Mujahidin ini mulai terlihat. Kondisi ini memudahkan pemerintah untuk meredam aksi kekerasan tersebut dan melokalisir kekerasan menjadi lingkup lebih kecil dengan menargetkan jaringan kelompok Mujahidin yang memiliki keterkaitan dengan Jamaah Islamiyah dan ideologi Darul Islam.   

Melalui buku ini, ada dua pelajaran penting yang bisa diambil. Pertama, penyikapan terhadap konflik. Respon yang seringkali muncul ketika konflik terjadi di masyarakat adalah bahwa itu merupakan aksi spontan sebagai akibat kemarahan masyarakat, baik karena tidak puas, perasaan kehilangan, atau adanya akses ekonomi yang timpang. Melalui buku ini, McRae mengingatkan bahwa pengorganisasian dalam aksi-aksi kekerasan yang berujung kepada konflik menjadi bagian penting untuk menjelaskan tingkat keparahan dan penyebaran dari efek konflik itu sendiri serta bagaimana konflik itu bisa muncul. Ini karena, penjelasan spontanitas melalui akumulasi kemarahan masyarakat seringkali gagal untuk mengetahui siapa sebenarnya aktor utama yang mengorganisir dan membangun kekuatan untuk menciptakan konflik. Akibatnya, alih-alih terselesaikan, kelambanan dalam mendiagnosis ini berakibat kepada meluasnya efek konflik dan proses pembiaraan dari ikutan konflik tersebut. Penyerangan terhadap komunitas Muslim Syiah di Sampang adalah salah satu contoh yang bisa dilihat dalam kasus ini. Kedua, antisipasi pemerintah melalui aparatusnya, dalam hal ini adalah kepolisian, dalam menyikapi kehadiran kelompok paramiliter dan tindakan intoleran di pelbagai daerah. Kebebasan bersuara dan berpendapat adalah bagian dan penyangga sistem demokrasi. Namun demikian, itu tidak dapat menjadi alasan bagi setiap kelompok masyarakat, baik atas nama identitas agama, etnik, ataupun ideologi untuk memaksakan kehendak dalam melakukan penuntutan di luar prosedur hukum yang sudah ditetapkan ataupun menerapkan aturan moral yang diinginkan. Jika pemaksaan kehendak untuk melakukan penuntutan secara sepihak di luar konstitusi hukum yang disepakati diterima, pemerintah sebagai pemegang otoritas dan kebijakan akan selalu tunduk terhadap tuntutan massa yang memang jelas bermasalah ketimbang asas keadilan yang coba dipegang. Jika hal ini dibiarkan, sebagaimana diingatkan oleh McRae melalui konflik Poso, aksi tindakan intoleran, konflik, dan kekerasan, itu akan meluas yang melibatkan banyak pihak di dalam masyarakat. Sementara itu, ongkos materil dan imateril dalam menyelesaikannya terbilang mahal.    

Lebih jauh, buku ini bisa juga menjadi titik berangkat untuk mengetahui terorisme yang terjadi akhir-akhir ini. Meskipun konflik telah berakhir, hal itu bukan berarti menandakan perdamaian sudah terjadi dan masyarakat di wilayah Poso bisa beraktivitas seperti biasa serta mereka, yang sebelumnya menjadi milisi, bergabung menjadi warga sipil seperti biasa. Proses regenerasi dan penanaman ideologis dengan memberikan doktrin kepada generasi yang lebih muda akan terus tumbuh di tengah minimnya akses ekonomi dan kesejahteraan publik dan lemahnya kehadiran negara melalui keamanan yang diberikan. Hal ini terlihat dengan munculnya kelompok Santoso. Di tengah kelompok-kelompok teroris yang bergerak secara klandestin di pelbagai wilayah Indonesia, Poso juga menjadi basis utama yang memungkinkan untuk menyelamatkan diri melalui sahabat-sahabat lama mereka sebagai tempat persembunyian. Di sinilah proses konsolidasi dan membangun kekuatan dengan jejaring terorisme internasional menemukan ruangnya. (Wahyudi Akmaliah - Peneliti di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI)


[i] Tulisan ini disampaikan dalam diskusi Bedah Buku, “Poso: Sejarah Komprehensif Kekerasan Antar Agama Terpanjang di Indonesia Pasca Reformasi”, yang diadakan oleh kerjasama antara Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI dan PUSAD Paramadina, Jumat 20 Januari 2017.