Tinjauan Buku

Tinjauan Buku: Keruntuhan Industri Strategis Indonesia Quo Vadis Industri Strategis?

Kategori: Tinjauan Buku
Ditulis oleh Muhamad Haripin Dilihat: 6675
Judul buku : Keruntuhan Industri Strategis Indonesia
Penulis : F. Harry Sampurno-Kuffal
Penerbit : Khazanah Bahari, Jakarta, 2011
Tebal : 100 hlm.

Pembubaran Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) dan likuidasi PT Dua Satu Tiga Puluh Tbk (DSTP) merupakan contoh dari suatu keadaan di mana perubahan ekonomi-politik nasional memengaruhi kebijakan industri nasional. Dan sejauh menyangkut industri, program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pun tak terelakkan akan turut terpengaruh, entah itu bergerak menuju kemajuan atau keterpurukan. F. Harry Sampurno-Kuffal, seorang mantan komisaris BUMN dan pemegang gelar doktor industri militer, dalam buku berjudul Keruntuhan Industri Strategis Indonesia berpendapat bahwa pembubaran BPIS dan PT DSTP merupakan langkah mundur dari perjalanan industri di Indonesia. Proses industrialisasi modern di Indonesia sendiri mulai berlangsung sejak dekade 1970-an. Tokoh sentralnya adalah B.J. Habibie. Tahun 1974 Habibie selaku Menteri Riset dan Teknologi mendirikan divisi Advanced Technology dan Teknologi Penerbangan di Pertamina yang kemudian berkembang menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio pada tahun 1976 dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tahun 1978. Perlahan tapi pasti, pemerintah menata strategi penguasaan teknologi dan pembangunan industri dengan membentuk Tim Pengembangan Industri Hankam tahun 1980 dan dilanjutkan dengan Tim Pelaksana Pengembangan Industri Strategis tahun 1983. Hasil kajian TPPIS menghasilkan pembentukan BPIS tahun 1989. BPIS, menurut Harry, menjadi tonggak awal proses industrialisasi strategis yang modern di Indonesia.

Pengertian industri strategis adalah industri pengolahan yang memproses output dari industri dasar menjadi barang bernilai tambah yang tinggi. Produk hasil industri ini biasanya adalah barang intermediate atau barang modal yang akan digunakan oleh industri hilir untuk memproduksi barang dan jasa (hlm. 26). Industri strategis biasanya berupa kumpulan badan usaha milik negara (BUMN) terpilih yang bergerak dalam industri berbasis teknologi dan ditetapkan sebagai wahana transformasi industri melalui penguasaan teknologi (hlm. 41).

BPIS menjadi badan negara yang mengoordinasikan pengembangan sepuluh BUMN industri strategis (BUMNIS), yaitu PT Barata Indonesia (peralatan berat), PT Boma Bisma Indra (peralatan industri), PT Dahana (bahan peledak), PT LEN (elektronik), PT INKA (kereta api), PT INTI (telekomunikasi), PT IPTN (pesawat terbang), PT Krakatau Steel (baja), PT PAL (kapal laut), dan PT PINDAD (persenjataan). Dalam perkembangannya, usaha komersil sepuluh BUMNIS tersebut memang tidak selalu berjalan mulus. Kondisi ini banyak dikritik oleh banyak pihak, termasuk kelompok elit di dalam pemerintah. Industri strategis dinilai hanya menjadi proyek mercusuar dan tidak efisien, misalnya proyek pesawat penumpang N-250 dari IPTN. Pemerintah dan masyarakat merasa bangga dengan produk tersebut namun dilihat dari aspek ekonomis, proyek tersebut merugi karena banyak ongkos yang terbuang (sunk cost).

Bagaimanapun, pemerintah menyadari kelemahan tersebut. Lantas pada tahun 1997 pemerintah mendirikan PT DTSP sebagai perusahaan publik terbuka yang akan menjadi investor bagi proyek pengembangan dan produksi N-2130, yaitu pesawat penumpang bermesin jet pertama buatan Indonesia yang dibangun IPTN. Saham yang dijual kepada publik diharapkan bisa menjadi sumber pembiayaan berkelanjutan dan tidak membebani anggaran belanja negara. Pemerintah bersikukuh dengan pengembangan industri strategis (dari pesawat N-250 menuju N-2130) namun kali ini mesti dikelola lebih profesional dan profitable. Namun, pada akhirnya proyek ini kandas di tengah jalan karena terkena pengaruh krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998. Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah menerima bantuan dari International Monetary Fund. Lembaga keuangan internasional tersebut memberikan syarat bantuan, yaitu salah satunya pemerintah mesti menghentikan pembiayaan atas proyek industri strategis berbiaya besar, termasuk subsidi bagi IPTN selaku pengembang N-2130. Alhasil PT DSTP pun terkena imbasnya dan dibubarkan tahun 1999, kemudian BPIS mengalami nasib serupa tiga tahun kemudian. Selain itu, timbul sentimen politik anti-Orde Baru dari kalangan proponen reformasi yang menghendaki penghentian segala proyek pembangunan yang melibatkan Suharto dan keluarganya. Sejak saat itu, industri strategis di Indonesia menjadi tercerai-berai dan mengalami kemunduran.

Pada era pascareformasi, Harry berpendapat bahwa Indonesia mundur ke fase industrialisasi sektor ekstraktif, yaitu Indonesia menjadi produsen bahan mentah tanpa nilai tambah, karena saat ini Indonesia lebih menggantungkan diri kepada ekspor sumber daya alam dibandingkan komoditas teknologi. Padahal jika mau maju, Indonesia mesti menyesuaikan diri dengan konstelasi kompetisi bisnis global yang memosisikan kapabilitas teknologi dan inovasi yang berorientasi kepada produk bernilai tambah sebagai keunggulan kompetitif suatu negara (competitive advantage).

Pada satu sisi, buku ini menyampaikan skeptisme yang mendalam atas masa depan industri Indonesia dalam konteks lingkungan internasional. Dunia telah makin maju memikirkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat melalui penguasaan teknologi dan pengembangan industri strategis, sedangkan Indonesia malah mundur ke belakang. Namun pada sisi lain, buku ini pada dasarnya membunyikan alarm peringatan bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia bahwa jika tidak mau tertinggal dengan negara lain, Indonesia mesti segera menerjemahkan proses transisi demokrasi –dan kegaduhan yang melekat didalamnya- kepada kebijakan teknokratis menyangkut pembangunan industri strategis nasional yang sistematis serta terarah.

Buku ini berguna bagi kalangan perumus kebijakan, akademisi, peneliti, masyarakat sipil, dan industriawan. Terlebih lagi, saat ini salah satu prioritas pemerintah dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (2010-2014) di bidang pertahanan adalah pemberdayaan industri pertahanan nasional (industri strategis). Keruntuhan Industri Strategis Indonesia dapat memberikan penjelasan awal tentang perkembangan industri strategis Indonesia dan profil BUMN Industri Pertahanan namun ada kekurangan, yaitu penjelasan tersebut tidak disertai analisis teoritis yang memadai dari perspektif keilmuan ekonomi-politik. (Muhamad Haripin)