Tinjauan Buku

Negara Dibajak? Resensi Buku The State and Illegality in Indonesia

Kategori: Tinjauan Buku
Ditulis oleh Yogi Setya Permana Dilihat: 2734

Judul : The State and Illegality in Indonesia                                                                                       

Editor : Edward Aspinall dan Gerry van Klinken                                                                                    

Penerbit : KITLV Press                                                                                                                  

Tahun  : 2011                                                                                                                           

Tebal    : xi + 328                                     

Negara Dibajak?

Resensi Buku The State and Illegality in Indonesia

“In order to be a criminal, so it seems, it helps if you are first a state  official, or least can pretend to be one”(Aspinall dan Klinken (eds), hal.2)

            Kutipan di awal tersebut, diakui atau tidak, adalah kenyataan yang niscaya dalam realitas politik Indonesia kekinian. Berada di dalam tubuh negara, seseorang mempunyai keleluasaan lebih untuk melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang kekuasaan demi kepentingan pribadi yang tentunya akan melanggar hukum yang berlaku. Birokrasi atau aparatur pemerintahan dari pusat hingga daerah tersebut kemudian menjadi pelaku kriminal yang berlindung di balik ‘negara’. Dengan berlindung dibalik ‘negara’ maka dibutuhkan upaya penegakan hukum yang lebih serius karena operasi kejahatannya susah untuk dilacak dan diketahui sebab sifatnya yang  sistemik dan terorganisir. Pesan awal itulah yang disampaikan oleh Edward Aspinall dan Gerry van Klinken (editor) sebagai pengantar dalam buku The State and Illegality in Indonesia yang diterbitkan oleh KITLV Press. Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang mengulas tindak kriminal yang dilakukan di dalam tubuh negara  oleh para abdinya. 

Dalam bangunan kerangka teoretik di buku ini, negara tidak diletakkan sebagai sebuah ruang hampa yang netral. Birokrasi bukanlah entitas otonom yang berjarak dengan dengan apapun. Negara merupakan arena kompetisi dan perjuangan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Negara menjadi medan pertarungan perebutan kekuasaan dan sumber daya oleh entitas-entitas didalamnya (Ibid, hal. 10). Negara kemudian terfragmentasi dan tidak tunggal. Dengan negara sebagai arena kontestasi maka memunculkan ancaman distribusi sumber daya yang tidak merata sehingga memunculkan ‘ketidakamanan’ atau insecurity. Perilaku atau tindakan illegal yang dilakukan oleh abdi negara dipahami sebagai sebuah hasil negosiasi dan daya survival terhadap kompetisi antar berbagai macam aktor beserta kepentingannya ditengah ancaman insecurity (Ibid, hal. 11). Masing-masing aktor atau entitas berpikir bagaimana minimal menyelamatkan dirinya sembari mencari kesempatan untuk meraih sumber daya sebanyak-banyaknya sembari memanfaatkan status dan jabatan. Negara (state) kemudian dilihat bukan berada pada tempat yang terpisah dengan (society) melainkan terhubung dalam sebuah relasi timbal-balik yang berpayung pada aktivitas illegal.  

Asumsi teoretis yang dibangun tersebut mendapatkan landasan empirisnya melalui beberapa tulisan yang disertakan di mana salah satunya bercerita tentang industri konstruksi. Di daerah, industri konstruksi merupakan bagian yang dominan dalam ekonomi lokal. Proyek konstruksi adalah lokus dari bertemunya praktik kolusi dan perilaku predatoris di mana pelakunya bukan hanya berasal dari ranah ekonomi an sich seperti pengusaha namun juga melibatkan  para aktor politik (anggota DPRD, partai politik) dan aparat negara (birokrat) setempat (Ibid, hal. 140). Penguasaan terhadap tender proyek konstruksi memang sangat strategis karena memberikan dana berlimpah yang bersumber dari anggaran daerah maupun pusat. Penting kemudian untuk menguasai kepemimpinan politik formal (bupati/walikota) sehingga akses terhadap tender proyek konstruksi pun terbula lebar. Pertimbangan kompetensi dan keunggulan perusahaan acap kali diabaikan dalam persaingan perebutan tender karena koneksi politik lebih ampuh untuk memberikan kemenangan.

Berdasarkan cerita tentang indutri konstruksi di daerah tersebut, negara (pada level lokal) tidak bisa imune dari hubungan relasional dengan entitas lain seperti pengusaha (masyarakat ekonomi) dan masyarakat politik. Mereka terhubung dalam jaring-jaring yang direkatkan oleh satu hal: kepentingan yang sama. Negara kemudian menjadi ajang untuk perebutan kekuasaan otoritas yang tertinggi melalui pemilukada. Dengan menjadi pemimpin politik formal maka akses terhadap sumber daya akan terbuka lebar dan mengalahkan rival di dalam tubuh negara lainnya. Aktivitas illegal seolah-olah menjadi legal karena dilakukan secara rapi oleh mereka yang memiliki status dan jabatan yang tinggi di dalam pemerintahan. Para pejabat birokrasi dan pemerintahan tersebut memiliki kewenangan diskresi yang memungkinkannya relative leluasa untuk terhindar dari upaya penegakan hukum. Di sini kita bisa melihat bahwa ada jurang antara hukum yang tertulis dengan penerapannya di masyakat. Penguasaan terhadap kekuatan sosial-politik menjadi faktor determinan apakah hukum tersebut ditegakkan atau tidak terhadap dirinya.

Robert Cribb, salah satu kontributor tulisan, melontarkan pendapat bahwa situasi semacam itu terjadi di Indonesia karena negeri ini belum bisa melepaskan diri dari sindrom negara pasca kolonial (ibdi, hal. 32). Watak negara Indonesia masih mengadopsi struktur patrimonial yang mendapatkan embrionya ketika pada masa kerajaan-kerajaan dan dilanjutkan oleh rezim kolonial. Indonesai masih belum bisa beranjak keluar dari kungkungan watak struktur patronase walaupun kelahiran republik pada 1945 mendeklarasikan diri untuk mengadopsi nilai-nilai negara modern. Dalam negara patrimonial tidak dikenal adanya persamaan (equality) antara warga negara dengan para pejabat pemerintahan (birokrat). Ada hierarki yang dipertahankan. Para pejabat pemrintahan atau abdi negara tersebut kemudian tidak bisa memisahkan dan membuat jarak antara kepentingan pribadi dengan kepentingan publik. Negara adalah dirinya sendiri. Ini adalah sebab mengapa kemudian korupsi menjadi semacam sesuatu yang wajar di lingkungan birokrasi (tubuh negara). Untuk merubah kondisi tersebut maka diperlukan transisi dari sistem klientelistik menjadicitizenship (ibid, hal. 28).

Selanjutnya penting untuk dipahami bahwa kemudian pemberantasan korupsi di lingkungan negara (birokrasi) sebagai bagian dari aksioma good governance tidak akan selesai dengan memperhatikan perkara teknis. Akan tetapi negara harus dilihat sebagai arena pertarungan berbagai agensi untuk  mendapatkan sumber daya. Dengan menyadari premis tersebut maka diharapkan usaha penegakan hukum akan menjadi lebih tepat.

Buku ini relevan untuk dibaca akademisi, peneliti, mahasiswa, pemerhati politik-pemerintahan, dan para aktivis penegakan hukum. Khusus untuk akademisi dan peneliti, dalam buku ini terdapat ulasan tentang metode penelitian yang penting untuk diperhatikan. Penulisan buku ini bukan merupakan usaha yang mudah karena masing-masing kontributor harus melakukan penelitian tentang aktivitas ilegal. Perihal confidentiality atau kerahasiaan narasumber, cara mencari data yang tersembunyi, kelihaian mewawancarai, menghindari penghakiman moral sepihak, dan yang paling penting adalah menjaga keselamatan merupakan beberapa hal menarik yang perlu untuk dicatat. (Yogi Setya Permana)