Tinjauan Buku

Resensi Buku: Potret Keterpilihan Perempuan di Legislatif pada Pemilu 2009

Kategori: Tinjauan Buku
Ditulis oleh Atika Nur Kusumaningtyas Dilihat: 5662

Resensi Buku :

Judul                   : Potret Keterpilihan Perempuan di Legislatif pada Pemilu 2009

Penulis                : Sri Budi Eko Wardani, Yolanda Panjaitan, Wawan Ichwanuddin, dkk

Penerbit             : Puskapol Fisip UI, 2013

Tebal                 : x + 175 hlm.

Kesetaraan gender (gender equity) adalah konsep yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam segala bidang pembangunan tanpa mempermasalahkan sifat-sifat biologis[1]. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan  pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini berarti bahwa tiap warga negara, terlepas dari apapun gendernya, berhak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Kenyataan yang terjadi adalah perempuan masih sering dianggap hanya sekedar mengurusi urusan dapur dan kerap kali kemampuan perempuan masih diremehkan untuk mengatasi urusan-urusan krusial. Dalam pemerintahan misalnya, perempuan yang hendak mencalonkan diri untuk maju pada posisi strategis seperti sebagai anggota legislatif ataupun pemimpin dalam tingkat daerah, sering kali perempuan dianggap sebelah mata dan kurang diperhitungkan. Hal-hal tersebut kemudian menjadi penyebab keterlibatan perempuan di dunia politik menjadi terlambat. Seorang tokoh feminis radikal, Kate Millet, dalam bukunya yang berjudul Sexual Politics , mengatakan bahwa peminggiran hak-hak perempuan terjadi karena adanya salah satu masalah besar, yaitu sistem gender yang sangat patriarkhis.[2] 

Sejak kemerdekaan hingga tahun 2003, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan delapan kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, dan 1999. Menurut Biro Pusat Statistik, pada tahun 2001 jumlah perempuan Indonesia sebanyak 101.628.816 orang atau sekitar 51% dari jumlah penduduk Indonesia. Ironisnya, sampai dengan pemilu periode 1999 – 2004, pada setiap penyelenggaraan pemilu, jumlah caleg perempuan yang terpilih hanya berkisar antara 8% - 10%[3]. Fakta-fakta tersebut semakin mendorong adanya perlindungan terhadap perempuan mengenai kesamaan haknya untuk dapat juga berada pada posisi-posisi strategis pembuat keputusan.

Dimulai pada tahun 1952, Indonesia meratifikasi Konvensi PBB mengenai hak politik perempuan (United Nation Convention on Political Rights of Women) melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958. Kemudian pada tahun 1984, Indonesia kembali meratifikasi Konvensi PBB mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (United Nation Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Againts Women) (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Tekad dari para pembuat Undang-Undang untuk memberi kesempatan yang sama juga terlihat dari amandemen Undang-Undang 1945. Adanya pasal-pasal baru seperti : 

Ø Pasal 28D ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Ø Pasal 28H ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Ø Pasal 28I ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal-pasal tersebut semakin membuka peluang dan menjamin hak perempuan untuk dapat ikut berperan serta untuk duduk sejajar dengan pria pada pemerintahan.

Dalam hal keterwakilan perempuan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 pasal 65 ayat 1 tentang Pemilu yang memuat ketentuan pencalonan perempuan oleh partai politik sekurang-kurangnya 30% mengawali afirmasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada ranah politik. Undang-Undang tersebut kemudian diperbarui dengan lahirnya Undang-Undang Pemilu Nomor 10 tahun 2008, yaitu pasal 53 yang menyatakan bahwa daftar calon memuat minimal 30% perempuan, dan pasal 55 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap tiga nama calon memuat minimal satu perempuan.[4]

Buku “Potret Keterpilihan Perempuan di Legislatif pada Pemilu 2009” ini menggambarkan tentang keterpilihan perempuan di legislatif baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal.  Melalui buku ini, tim penulis dari Puskapol Fisip UI menyoroti  implementasi kebijakan afirmatif pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu terhadap peningkatan keterwakilan politik perempuan. Dengan memperhatikan fenomena yang terjadi, tim penulis mencoba memberi rekomendasi penguatan afirmatif dalam Revisi Undang-Undang Pemilu maupun rekomendasi non regulasi untuk meningkatkan representasi politik perempuan di legislatif.

Secara general, bab pertama, kedua, dan ketiga pada buku ini membahas mengenai banyaknya perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif di DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan nomor urutnya. Dengan menggunakan data hasil Pemilihan Umum tahun 2004 dan 2009, tim penulis mencoba membandingkan keterpilihan calon anggota legislatif perempuan terkait dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu. Pada buku ini diperlihatkan bahwa baik pada tingkat nasional maupun lokal keterpilihan perempuan akan meningkat jika partai politik meletakkan caleg perempuan pada nomor urut kecil dalam daftar calon. Adanya pembaruan Undang-Undang Pemilu mengenai ketentuan pencalonan perempuan pada tahun 2008 terutama pasal 55 ayat 2 yang mengatur agar pada setiap tiga nama calon memuat minimal satu perempuan atau dengan kata lain menempatkan caleg perempuan pada salah satu nomor dari tiga urutan teratas (dikenal dengan nama semi zipper) relatif mendukung keterpilihan perempuan. Hal ini terlihat dari jumlah calon anggota legislatif perempuan yang terpilih pada Pemilu tahun 2009 mengalami peningkatan dibanding pada Pemilu tahun 2004 baik pada DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Bab pertama buku ini membahas mengenai keterpilihan perempuan di DPR RI. Pada Pemilu tahun 2009, mayoritas partai peserta Pemilu telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 tahun 2008 pasal 53 untuk mencalonkan minimal 30% perempuan. PKS sebagai partai dengan persentase caleg perempuan tertinggi (36,61%) ternyata tidak sejalan dengan banyaknya caleg perempuan yang berhasil terpilih. Caleg perempuan yang berhasil memperoleh kursi di DPR RI dari PKS justru memiliki persentase yang terendah (5,3%) jika dibandingkan dengan caleg perempuan dari partai-partai politik lainnya. Berbeda dengan PKS, partai Demokrat memperlihatkan hubungan yang searah antara banyaknya caleg perempuan dengan banyaknya caleg perempuan yang berhasil terpilih. Demokrat dengan persentase caleg perempuan tertinggi keempat (32,94%) berhasil meraih persentase perolehan kursi terbanyak di DPR RI untuk anggota perempuan (23,5% dari total kursi yang diperoleh). Fenomena ini bisa saja terjadi karena selain partai Demokrat banyak memberi kesempatan pada caleg perempuan, partai Demokrat juga kerap kali meletakkan calon perempuan pada nomor urut kecil (nomor urut 1 dan 2). Calon perempuan yang berhasil terpilih dari partai-partai yang lolos treshold sebagian besar terdaftar pada nomor urut kecil. Kecenderungan pemilih memilih calon bernomor urut kecil mungkin disebabkan beberapa hal, pertama, pemilih menganggap bahwa calon yang ditempatkan pada nomor urut kecil adalah calon pilihan utama partai, kedua, pemilih tidak mengenali para calon yang ditawarkan sehingga cenderung memilih yang pertama dilihat, yaitu calon yang terletak paling atas pada daftar calon. Dengan demikian, dengan meletakkan caleg perempuan pada nomor urut kecil, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keterpilihan perempuan di DPR RI.

Pada bab kedua membahas mengenai keterpilihan perempuan di DPRD Provinsi. Sama halnya pada DPR RI, jumlah keseluruhan caleg perempuan yang berhasil memperoleh kursi di DPRD Provinsi berdasar data hasil Pemilu tahun 2009 secara rata-rata mengalami peningkatan dibandingkan pada Pemilu tahun 2004. Dari seluruh DPRD di berbagai Provinsi, tidak ada Provinsi dari pulau Jawa maupun Sumatera yang termasuk ke dalam kategori keterpilihan perempuan yang rendah. Nomor urut caleg dengan keterpilihan perempuan di DPRD Provinsi pun ternyata berkaitan erat. Meskipun telah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai suara terbanyak sehingga banyak pihak beranggapan bahwa nomor urut tidak lagi menentukan keterpilihan seorang caleg, ternyata berdasarkan data yang ada, mayoritas caleg perempuan yang berhasil terpilih menempati nomor urut kecil pada daftar calon anggota legislatif. Tidak berbeda dengan DPR RI, jumlah caleg perempuan yang berhasil terpilih dari partai Demokrat menempati urutan tertinggi dibandingkan dengan caleg perempuan yang berasal dari partai-partai lainnya. Berdasarkan jumlah partai yang ada di DPRD Provinsi, terlihat bahwa provinsi-provinsi dengan kecenderungan partai-partai peraih kursi yang beragam, berasal dari provinsi-provinsi di wilayah Indonesia bagian timur.

Bab ketiga membahas mengenai keterpilihan perempuan di DPRD Kabupaten/Kota. Sejalan dengan keterpilihan perempuan pada DPR RI maupun DPRD Provinsi, keterpilihan perempuan pada DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu tahun 2009 pun mengalami peningkatan dibandingkan pada Pemilu tahun 2004. Pembaruan aturan melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 pasal 53 dan terutama pasal 55 ayat 2 ternyata cukup efektif untuk meningkatkan keterpilihan perempuan sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota. Adanya dugaan bahwa keterpilihan perempuan di pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau-pulau lain, melalui hasil riset yang dilakukan oleh tim penulis ternyata tidak terbukti. Dari 450 lebih Kabupaten/Kota yang menyebar di seluruh Indonesia, tidak ditemukan adanya tren atau pola tertentu dalam keterpilihan perempuan dilihat dari aspek wilayah. Tidak diterapkannya parliamentary threshold sebesar 2,5% pada DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menyebabkan seluruh partai peserta pemilu berhak ikut serta dalam perhitungan kursi. Hal ini berimplikasi pada banyaknya partai yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten/Kota namun tiap partai rata-rata hanya memperoleh sedikit atau bahkan hanya satu kursi yang pada akhirnya kondisi ini akan berpengaruh pada peluang caleg perempuan untuk dapat terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota. Kabupaten-kabupaten yang tidak berhasil memperoleh kursi untuk caleg perempuan, berasal dari provinsi-provinsi dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bawah rata-rata nasional. Dengan demikian terlihat bahwa terdapat kaitan antara faktor kultural, kondisi pembangunan ekonomi, ketimpangan gender, dan kualitas hidup di wilayah yang bersangkutan terhadap keterpilihan perempuan.

Pada bab keempat, tim penulis mencoba memberi rekomendasi mengenai penguatan afirmatif dalam revisi Undang-Undang Pemilu tahun 2012 berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil Pemilu tahun 2004 dan Pemilu tahun 2009 khususnya. Melihat potret keterpilihan perempuan di DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota seperti yang telah dipaparkan pada bab pertama sampai bab ketiga buku ini dapat disimpulkan bahwa penempatan caleg perempuan pada nomor urut kecil memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam upaya meningkatkan keterpilihan perempuan untuk duduk sebagai anggota legislatif. Selain itu, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim penulis diperoleh fakta bahwa semakin ke tingkat lokal, banyak caleg perempuan yang berhasil terpilih semakin menunjukkan adanya penurunan. Hal ini dikarenakan aturan parliamentary threshold, yaitu suatu aturan dimana hanya partai politik yang perolehan suaranya secara nasional mencapai 2,5% yang diikutsertakan dalam perhitungan perolehan kursi, hanya diterapkan pada tingkat nasional sehingga hanya sedikit partai yang lolos parliamentary threshold untuk kursi DPR. Hal ini berakibat pada banyaknya kursi yang memungkinkan untuk diperoleh oleh suatu partai yang tentu saja akan meningkatkan peluang bagi caleg perempuan untuk dapat terpilih. Tidak halnya demikian dengan tingkat lokal baik itu di DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota, aturan parliamentary threshold tidak diberlakukan sehingga terdapat beragam partai peraih kursi di DPRD. Adanya keberagaman partai ini mengakibatkan persaingan ketat antarpartai sehingga partai-partai politik rata-rata hanya mendapatkan satu kursi. Hal ini tentu akan berdampak pada kesempatan yang semakin kecil untuk caleg perempuan memenangkan kursi di DPRD. Keterwakilan perempuan di bidang politik sebagai salah satu bentuk dari kesetaraan gender juga terkait dengan konsep pembangunan pemberdayaan perempuan Indonesia secara umum yang merujuk pada tiga dimensi pengukuran, yaitu Human Development Index (HDI), Gender Development Index (GDI), dan Gender Empowerment Measurement (GEM). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tim penulis, diperoleh fakta bahwa keterwakilan perempuan di kabupaten/kota sejalan dengan angka GEM dimana semakin ke pelosok, kondisi indeks pembangunan manusia dan pemberdayaan perempuan di ranah politik semakin rendah yang juga berarti bahwa keterwakilan perempuannya rendah.

Adanya kebijakan afirmasi di internal partai politik yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tidak lantas menjamin keterwakilan perempuan. Tim penulis mengidentifikasi adanya sejumlah masalah terkait mekanisme rekrutmen caleg pada partai-partai politik, yaitu pertama, partai umumnya belum memiliki prosedur rekrutmen yang mapan sehingga rekrutmen lebih bersifat instan tanpa kriteria, kedua, partai masih mengandalkan basis dukungan lama sehingga partai relatif pasif dan kurang inovatif dalam menjaga dan memperluas basis pendukung. Hal ini berdampak pada sulitnya partai untuk merekrut kalangan muda dan cenderung mengandalkan jaringan hubungan keluarga di dalam partai. Ketiga, rekrutmen caleg pada internal partai kurang memperhatikan aspek kinerja bakal calon. Riset yang dilakukan oleh tim penulis dengan menggunakan beberapa anggota DPR RI dan anggota DPRD Provinsi sebagai sampel, diperoleh informasi bahwa mayoritas perempuan anggota DPR RI adalah orang baru dalam dunia legislatif, sebagian besar perempuan terpilih di tingkat provinsi adalah pengurus partai setempat. Afirmasi masih sering dipahami secara administratif semata sehingga perempuan yang dilibatkan hanya yang memiliki jaringan hubungan keluarga di partai politik.

Dengan kata lain, afirmasi hanya digunakan untuk merekrut dan mencalonkan ‘jenis kelamin’ perempuan. Berbagai gerakan/organisasi perempuan yang berkembang di masyarakat nyatanya belum bisa mendorong upaya keterwakilan perempuan di ranah politik karena organisasi-organisasi semacam ini masih hanya bergulat dengan isu-isu praktis untuk pemenuhan kebutuhan dasar semata. Dengan didasarkan pada semua fakta yang ditemukan, tim penulis membuat suatu rekomendasi Undang-Undang Partai Politik, yaitu untuk syarat pendaftaran partai dalam kepengurusan pusat, kepengurusan partai di berbagai tingkatan, serta rekrutmen untuk calon legislatif harus memuat 30% calon perempuan. Selain itu, rekrutmen untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah memperhatikan keterwakilan perempuan. Untuk Undang-Undang Pemilu, tim penulis merekomendasikan penggunaan sistem proporsional, wajib mencalonkan 30% perempuan, penempatan calon perempuan di tiga urutan teratas, pemberian sanksi bagi partai yang tidak memenuhi afirmatif, serta ambang batas suara parlemen diterapkan untuk DPR dan DPRD[5]. Selain itu, untuk faktor non regulasi, tim penulis memberi rekomendasi untuk meningkatkan representasi perempuan di DPR dan DPRD serta meningkatkan kompetensi caleg perempuan.

Melalui buku ini, tim penulis menyajikan hasil penelitian yang dilakukannya secara kualitatif maupun kuantitatif. Penggunaan data kuantitatif dapat lebih mendukung dan menguatkan analisis kualitatif yang dilakukan. Disajikannya data dalam tabel dan grafik seharusnya dapat membantu mempermudah dalam membaca dan memperoleh informasi dari data, tetapi dalam buku ini beberapa tabel dan grafik yang disajikan kurang dilengkapi dengan keterangan yang jelas sehingga agak membingungkan dalam memahaminya.Misalnya pada tabel 1.6 “Nomor Urut Calon Perempuan Terpilih DPR RI Hasil Pemilu 2009” dan  tabel 1.8 “Nomor Urut Calon Laki-Laki Terpilih DPR RI Hasil Pemilu 2009”. Kedua tabel tersebut disajikan dengan format yang berbeda tanpa menyertakan keterangan mengenai arti dari persentase-persentase yang terdapat pada tabel-tabel tersebut. Sama halnya dengan tabel, grafik yang disajikan pada buku ini pun kurang keterangan yang jelas, seperti pada grafik 1.3 “Perbandingan Nomor Urut Anggota Laki-Laki dan Anggota Perempuan DPR RI Hasil Pemilu 2009”. Pada grafik tersebut tidak diberi keterangan mengenai warna pembeda untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini tentu saja membingungkan dalam membaca grafik tersebut.

Metode penelitian yang dilakukan oleh tim penulis tidak dibahas secara jelas pada buku ini. Seperti yang terdapat pada halaman 93, tim penulis tidak menyebutkan bagaimana teknik sampling yang digunakan hingga akhirnya diperoleh sejumlah perempuan anggota DPR RI dan DPRD sebagai sample. Ketidakjelasan teknik sampling yang digunakan menyebabkan hasil dari penelitian yang menggunakan data sample ini tidak dapat digunakan sebagai suatu inferensi tetapi hanya sebatas mendeskripsikan data yang diperoleh dari sample yang digunakan.

Selain menggunakan data dari sample, tim penulis juga menggunakan data hasil Pemilihan Umum tahun 2004 dan 2009. Sayangnya, untuk data tersebut, tim peneliti pun hanya sebatas melakukan analisis deskripsi seperti membuat persentase mengenai banyaknya caleg  berdasarkan nomor urut maupun partai atau membuat persentase banyaknya caleg perempuan yang berhasil terpilih untuk duduk di legislatif, padahal jika dilakukan analisis dengan lebih mendalam akan diperoleh informasi-informasi lain yang masih belum tergali seperti seberapa kuat hubungan antara nomor urut caleg perempuan dengan keterpilihannya sebagai anggota legislatif ? Serta, sampai seberapa besar penempatan caleg perempuan pada nomor urut kecil mempengaruhi keterpilihan perempuan pada legislatif ?

Pada bagian lain di buku ini[6] dikatakan bahwa terdapat kaitan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Gender Development Index (GDI), dan Gender Empowerment Measurement (GEM) dengan tren keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif dimana daerah-daerah dengan IPM, GDI, dan GEM yang rendah, keterwakilan perempuannya pun cenderung rendah atau bahkan tidak ada. Temuan ini menarik karena memberikan suatu perspektif yang lain dimana masalah kesetaraan gender atau keterwakilan perempuan tidak hanya dilihat dari sisi politik saja seperti strategi penempatan caleg perempuan pada nomor urut kecil, tetapi juga dilihat dari kondisi sosial ekonomi di daerahnya. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana indeks-indeks tersebut (IPM, GDI, dan GEM) mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam legislatif? Variabel-variabel indikator apa saja dari masing-masing indeks tersebut yang paling memberikan dampak signifikan pada keterwakilan perempuan? Bagaimana kaitan antara variabel-variabel indikator tersebut dengan keterwakilan perempuan? Hal ini menjadi penting agar dapat diperoleh gambaran secara lebih utuh mengenai faktor-faktor apa yang sebenarnya mempengaruhi keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif, apakah kebijakan afirmatif merupakan faktor yang memberikan dampak signifikan terhadap keterwakilan perempuan ataukah ada faktor lain (faktor non-regulasi) yang sebenarnya jauh lebih mempengaruhi caleg perempuan untuk dapat terpilih menjadi anggota legislatif ? Dengan mengetahui hal ini, maka dalam membuat kebijakan ataupun strategi untuk mendongkrak keterwakilan perempuan dapat lebih tercapai karena diketahui akar permasalahan yang sebenarnya.

Terlepas dari semua kekurangan yang ada, secara umum buku “Potret Keterpilihan Perempuan di Legislatif pada Pemilu 2009” cukup baik untuk dibaca karena memberikan sejumlah informasi dan gambaran umum mengenai bagaimana representasi keterwakilan perempuan dalam DPR RI maupun DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasca diterapkannya kebijakan afirmasi mengenai Pemilu.[Atika Nur Kusumaningtyas] 

 

DAFTAR PUSTAKA

Dr.Asmaeny Azis,(2013).”Dilema Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen”. Suatu Pendekatan Hukum yang Perspektif Gender. Yogyakarta: Rangkang Education 

Holzsner, (2004). “Pendekatan-Pendekatan Dasar dalam Analisis Gender”, Lokakarya Gender Program Pasca Sarjana(PPS) Universitas Brawijaya. Malang.

Ida Ayu Utami Pidada,(1991).”Perempuan Anggota Parlemen: Pengalaman dan Harapan”. Perempuan Indonesia, Pemimpin Masa Depan?Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Ratnawati, “Potret Kuota Perempuan di Parlemen”, dalam Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Vol. 7, No. 3, Maret 2004.

Tim Puskapol UI, (2013). “Potret Keterpilihan Perempuan di Legislatif pada Pemilu 2009”. Jakarta: Puskapol Fisip UI. 


[1] Holzsner,Pendekatan-Pendekatan Dasar dalam Analisis Gender,Malang,Lokakarya Gender Program Pasca Sarjana(PPS) Universitas Brawijaya,2004,hal.17.

[2] Ratnawati, “Potret Kuota Perempuan di Parlemen”, dalam Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Vol. 7, No. 3, Maret 2004.

[3] Ida Ayu Utami Pidada,(1991).”Perempuan Anggota Parlemen: Pengalaman dan Harapan”. Perempuan Indonesia, Pemimpin Masa Depan?Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal 55. 

[4] Lihat buku ini halaman 1-2. 

[5] Lihat pada buku ini halaman 99. 

[6] Lihat buku ini halaman 70-71 dan 89-91