Kolom Pemilukada

Catatan Seminar “Pembahasan RUU Pemerintah Daerah dan RUU Pemilukada: Bersamaan atau Berurutan?

Kategori: Kolom Pemilukada
Ditulis oleh Septi Satriani Dilihat: 2436
Pada 30 Mei 2012 Perludem bekerjasama dengan Partnership menyelenggarakan seminar dengan topik “RUU Pemerintah Daerah dan RUU Pemilukada: Bersamaan atau Berurutan?”. Dengan dipandu oleh Didik Supriyanto, seminar ini menghadirkan pembicara Prof. A. Ramlan Surbakti, MA. PhD (Universitas Airlangga), Prof. Dr. Saldi Isra, SH. MPA (Universitas Andalas) dan Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si (Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN). Seminar ini rencananya juga dihadiri oleh Dirjen OTODA Kemendagri Prof. Dr. Djohermansyah Djohan namun hingga seminar berakhir, wakil dari pihak pemerintah ini tidak hadir.

Dalam paparannya, Ramlan Surbakti berpendapat bahwa pembahasan RUU Pemerintah Daerah harus diselesaikan terlebih dahulu untuk menyisir segala hal terkait pelaksanaan dan design pemerintah daerah baru RUU Pemilukada menyusul kemudian. Guru besar Universitas Airlangga ini berharap jangan sampai persoalan yang lebih substansi menyangkut pelaksanaan pemerintahan daerah harus diselesaikan melalui UU Pemilukada. Baginya pemilukada hanyalah salah satu bagian dari pelaksanaan pemerintahan daerah itu sendiri.

Selain itu menurut Ramlan masih banyak inskonsistensi yang ditemukan dalam kedua draft RUU yang sedang dibahas oleh DPR RI ini. Dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 draft RUU Pemda dikatakan bahwa propinsi maupun kabupaten/kota selain berstatus sebagai daerah otonom juga merupakan wilayah administrasi yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur/bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah tersebut. Konsekuensinya baik gubernur maupun bupati/walikota merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Hal ini diperkuat oleh pasal 4 draft RUU pemda, bahwa pemerintah daerah adalah bagian dari hirarkhi pemerintah pusat melalui kementrian yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan dan pengawasan berbagai urusan yang diserahkan kepada daerah melalui asas desentralisasi.

Tetapi dalam pasal 2 draft RUU pilkada dikatakan Gubernur dipilih oleh DPRD dan dalam pasal 41 draft RUU pilkada diaktakan bupati/walikota dipilih langsung oleh rakyat. Menurut Ramlan ini aneh. Seharusnya jika keduanya merupakan wakil pemerintah pusat di daerah maka pengisian jabatan keduanya mau tidak mau melalui pemilihan di tingkat DPRD.

Ramlan juga menyoroti persoalan sering tidak harmonisnya kepala daerah dengan wakilnya. Kemudian dia mengusulkan dua alternatif solusi dalam persoalan ini. Pertama, wakil kepala daerah ditunjuk oleh kepala daerah terpilih dari PNS karir golongan eselon tertentu. Kedua, Partai politik hanya mengajukan calon kepala daerah. Calon wakil kepala daerah baru bisa diajukan setelah calon kepala daerah telah memenuhi persyaratan secara administrasi di tingkat KPUD. Hal ini menurut Ramlan membantu secara psikologis bahwa calon wakil kepala daerah adalah orang nomor dua. Bagi Ramlan ini akan meminimalisir kemungkinan wakil kepala daerah ‘menyaingi’ pasangannya.

Sorotan terakhir dari Ramlan menyangkut besarnya biaya yang mesti dikeluarkan dalam pengisian jabatan kepala daerah. Menurutnya hal ini bisa diminimalisir melalui pemilukada yang dilaksanakan secara serentak. Lebih lanjut Ramlan berharap bahwa APBD seharusnya untuk rakyat bukan dijadikan bahan tarik menarik kepentingan berbagai fraksi dalam DPRD saat pembahasan.

Pembahas kedua adalah Abdul Hakam Naja, wakil ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN. Menurut dia seharusnya pembahasan RUU Pemda, RUU Pilkada dan RUU Desa menjadi tanggung jawab komisi II. Sayangnya tata tertib DPR membatasi tiap komisi hanya boleh membahas maksimal 2 UU. Saat ini menurutnya Komisi II DPR RI sedang membahas RUU Keistimewaan Yogyakarta dengan RUU Aparatur Sipil Negara sehingga RUU mengenai pilkada dan desa dibahas oleh pansus.

Dalam penjelasannya, Hakam mengamini pendapat Prof. Ramlan bahwa idealnya ketiga RUU ini (pemda, pilkada dan desa) dibahas secara berurutan. Namun Hakam menyatakan bahwa ‘ketakutan’ eksekutif terhadap tuntutan demo membuat RUU ini segera dilayangkan ke DPR RI. Hakam menambahkan bahwa ketika ketiganya telah masuk ke DPR RI maka saat ini yang bisa dilakukan adalah melakukan sinkronisasi terhadapnya. Hal ini untuk menghindari timbulnya tumpang tindih diantara ketiganya.

Menyambung dengan Hakam, pembahas ketiga Prof. Saldi Isra, SH, MPA berpendapat bahwa sulit untuk melakukan sinkronisasi seperti yang dikemukakan oleh Hakam. Saldi berpendapat bahwa tiadanya desain atau pola pembahasan UU membuat hal ini tambah semakin tidak jelas. Baginya DPR RI harus bisa merubah mindset kepentingan fraksi dalam setiap pembahasan RUU. Saat ini kecenderungan yang terjadi pembahasan semua RUU didasarkan pada kepentingan fraksi. Seharusnya DPR RI bisa berhadapan dengan pemerintah secara kelembagaan bukan fraksi per fraksi. Ini problem serius yang menurut Saldi harus dipikirkan.

Selanjutnya Saldi berpendapat bahwa secara legalitas posisi ketiga RUU ini harus berada dalam satu wadah sehingga sangat naif baginya jika hanya karena persoalan tatib, DPR RI memilih untuk memisahkan pembahasannya dalam beberapa panitia khusus. Penting bagi DPR RI secara legal drafting untuk menempatkan RUU pemerintah daerah sebagai Lex Generali dan RUU Pilkada dan RUU Desa sebagai Lex Specialis. Untuk mewujudkan ini maka menurutnya dalam aturan peralihan RUU Pemda perlu secara eksplisit menyatakan bahwa terkait pilkada dan desa akan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Hal ini akan menjadi dasar legalitas tautan antar ketiganya.

Persoalan serius lain yang perlu dipikirkan dalam RUU pemda adalah bagaimana meletakkan otonomi daerah. Apakah di tingkat I atau di tingkat II. Hal ini menurutnya sangat terkait dengan wacana adanya keinginan untuk memperkuat peran gubernur. Hal ini menjadi problematik jika otonomi akan dititik beratkan di tingkat II. Baginya RUU pemda harus diletakkan dalam kerangka konstitusi khususnya pasal 18 UUD’45. Untuk bisa melaksanakan sinkronisasi atau berpikir secara sistematis maka harus dipikirkan juga bagaimana desain hubungan pusat dan daerah. Hal ini menurut Saldi menjadi salah satu sebab terjadinya UU yang saling tumpang tindih. Daerah menjadi korban ketidaksinkronan regulasi.

Paparan Saldi Isra ditutup dengan mengajukan tantangan kepada DPR RI untuk membuat semacam kodifikasi kitab undang-undang tentang pemilu. Butuh waktu dan tenaga yang ekstra supaya hal ini bisa terwujud. Dia menambahkan bahwa pekerjaan kodifikasi ini jauh lebih penting untuk dilakukan daripada pekerjaan yang sekarang sedang dilaksanakan oleh DPR RI menyangkut ketiga RUU ini. Baginya meski DPR RI telah bekerja keras dan berbusa-busa membahas ketiganya namum dia yakin bahwa perubahan yang dihasilkan tidak cukup signifikan.

Seminar yang berlangsung hingga pukul 16.00 ini ditutup dengan beberapa catatan penting. Pertama, ada langkah yang harus dilakukan sebelum membahas RUU tentang desa, pilkada dan pemda yaitu memikirkan desain hubungan antara pusat dan daerah. Kedua, perlu menempatkan UU pemda sebagai induk yang bersifat umum dan dibahas lebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menghindari komplikasi atau tumpang tindih dengan UU turunannya. Dalam hal ini leading sectornya ada di tangan pemerintah. Ketiga, usulan pemerintah mengenai gubernur dipilih oleh DPRD menjadi tidak populer karena banyak yang meski dipikirkan karena masih banyaknya inkonsistensi seperti yang diutarakan di atas. Keempat, posisi wakil kepala daerah adalah politis sehingga butuh pemikiran yang lebih serius dari sekedar menyerahkannya pada PNS karir yang justru akan menimbulkan dualisme kepemimpinan di tubuh birokrasi. Selama ini pembina karir PNS di tingkat daerah ada di tangan Sekda. (Septi Satriani)